News

Update terbaru seputar dunia ekonomi

Adakah Fasilitas Pajak atas Impor Vaksin COVID-19?
by Admin - Satvika Consulting  |  April 14, 2021

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, ada harapan bagi vaksin Covid-19 untuk siap di akhir tahun ini. "Kita semua butuh vaksin dan ada harapan akhir tahun ini (2020) sudah bisa ada vaksin. Ada harapan," kata Tedros tanpa menjelaskan lebih lanjut, seperti dilansir dari Reuters, Senin (6/10/2020). Ia pun meminta komitmen dari pemipin dunia untuk mendistribusikan vaksin secara merata jika sudah tersedia.

Di Indonesia, vaksin tersebut ditargetkan akan tersedia pada Januari 2021. Hal itu diiringi dengan penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksin Covid-19 oleh Bapak Presiden kita, Joko Widodo. Nantinya, program vaksinasi ini akan dikoordinasi langsung oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang kini sedang menetapkan kriteria dan prioritas penerima vaksin, wilayah, jadwal, tahapan, dan standar pelayanan vaksinasi.

Lalu bagaimana aspek pemajakan atas impor vaksin dari luar negeri? Adakah aturannya? Akankah difasilitasi? Dan siapa saja yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut?

Dalam PMK 188/2020 ini, diberikan beberapa fasilitas perpajakan terkait dengan impor vaksin yang digunakan untuk penanganan Covid-19. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) PMK 188/2020, fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan yang diberikan impor vaksin untuk penanggulangan pandemi Covid-19 berupa:

  1. pembebasan bea masuk dan/atau cukai;
  2. tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM; dan
  3. dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor.

Sesuai Pasal 2 ayat (8) PMK 188/2020, fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan diberikan atas impor Vaksin yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan hukum atau badan non badan hukum yang mendapatkan penugasan atau penunjukan dari Kementerian Kesehatan.

Untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan, pihak-pihak di atas mengajukan permohonan kepada menteri melalui kepala Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan atau pengeluaran barang sesuai Pasal 3 ayat (1) PMK 188/2020.

Selanjutnya, sesuai Pasal 3 ayat (2) dan (3) PMK 188/2020, permohonan tersebut paling sedikit dilampiri dengan:

  1. perincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan beserta perkiraan nilai pabeannya;
  2. izin dari instansi teknis terkait, dalam hal barang impor merupakan barang larangan dan/atau pembatasan;
  3. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  4. surat penugasan atau penunjukan dari Kementerian Kesehatan; dan
  5. rekomendasi untuk dapat diberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan dari Kementerian Kesehatan.

Adapun rekomendasi untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan paling sedikit memuat keterangan mengenai:

  1. identitas pemohon;
  2. perincian jumlah dan jenis barang beserta perkiraan nilai pabeannya; dan
  3. pernyataan bahwa vaksin yang akan diimpor akan digunakan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Selanjutnya, setelah permohonan disampaikan secara elektronik kepada Portal DJBC melalui Sistem Indonesia National Single Window (INSW) atau tertulis (jika sistem INSW mengalami gangguan), kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan.

Selanjutnya, kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan dalam jangka waktu paling lama:

  1. 3 jam kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara elektronik; atau
  2. 3 hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.

 

 

Penulis             : Yudha

 

Pic                   : freepik.com