News

Update terbaru seputar dunia ekonomi

Anda merasa kesulitan membayar angsuran PPh Pasal 25 karena efek pandemi COVID-19? Ajukan permohonan ini!
by Admin - Satvika Consulting  |  July 07, 2020

Sebagaimana kita ketahui bersama dampak pandemi COVID-19 semakin lama semakin meluas, baik secara sisi kesehatan, sosial kemasyarakatan bahkan juga sudah menyentuh sendi ekonomi masyarakat terutama para pengusaha. Bukan rahasia umum lagi likuiditas perusahaan menjadi terganggu akibat perubahan pola usaha dan konsumsi masyarakat. Walaupun tidak semua usaha terganggu likuiditasnya namun harus diakui hampir mayoritas segmen bisnis gigit jari melihat efek pandemi ini. Demikian halnya pula dengan otoritas pajak, menindaklanjuti fenomena yang terjadi di masyarakat akibat pandemi ini. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hampir rutin mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan selain memberikan stimulus juga bertujuan menjaga kestabilan ekonomi melalui fungsi regulerennya. Salah satunya tertuang di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44/2020, salah satu insentif pajak tersebut DJP memberikan diskon 30% untuk angsuran PPh  Pasal 25 tahun berikutnya. Insentif ini diharapkan dapat mendorong kemampuan keuangan pengusaha dalam membiayai opersional usahanya.

Namun demikian nyatanya jika anda pengusaha masih juga merasa berat membayar angsuran PPh Pasal 25 yang setelah mendapat diskon 30% sekalipun, anda tetap dapat mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan KEP-537/2000. Dalam produk bisnis (PROBIS) DJP satu ini dimungkinkan pengusaha membayar angsuran PPh Pasal 25 yang lebih rendah (dengan cara mengajukan permohonan pengurangan) atau bahkan tidak sama sekali membayar, tentunya dengan persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh wajib pajak diantaranya apabila setelah 3 bulan tahun pajak berjalan, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh 25.

Karena sifatnya diskresi pada pihak fiskus, maka chance menggunakan PROBIS KEP-537/2000 ini wajib diajukan dengan penuh pertimbangan, bukan semata-mata karena ketidakmampuan likuiditas saja, namun didukung pula oleh data laporan keuangan laba rugi (proyeksi) sampai berakhirnya tahun pajak. Walaupun demikian, probis ini patut diupayakan bagi anda yang mengharapkan membayar PPh Pasal 25 yang lebih rendah walaupun sudah mengajukan insentif PMK-44/2020. Bagi anda yang membutuhkan konsultasi khusus untuk hal ini silahkan menghubungi tim ahli kami di sini.  (Disclaimer).


Article by: IGKW Widiana

Pic.: Pinterest