News

Update terbaru seputar dunia ekonomi

Anda wajib tahu, mulai 1 Juli 2020 belanja online wajib bayar PPN!!
by Admin - Satvika Consulting  |  July 07, 2020

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah (PERPU) Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan bahkan saat ini telah resmi ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi Undang-undang nomor 02 Tahun 2020. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan bahwa diperlukan sebuah payung hukum untuk mewadahi kebijakan pemerintah yang tidak biasa dalam menanggulangi situasi kegentingan pandemi corona covid-19 ini. Banyak aspek yang harus dilihat pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan memasukkan beragam aturan dalam PERPU tersebut, maka di saat yang sama kemudian mulai berlaku pula beberapa aturan di dalamnya yang mengatur tentang Perdagangan Melalui Siistem Elektronik (PMSE) seperti belanja online, pembelian vocher game, berlangganan musik atau video online dan kegiatan jual beli lainnya yang  berbasis online.

Seluruh entitas yang melakukan transkasi usaha online tersebut wajib mengikuti regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, tanpa melihat domisili perusahaan yang bersangkutan didirikan melainkan peraturan ini mewajibkan segala transaksi online yang dilakukan masih dalam wilayah Indonesia 'dianggap' sudah memenuhi unsur konsumsi di dalam daerah pabean sehingga bisa dikenakan pajak di Indonesia, sekalipun perusahaan penyedia jasa ataupun barang yang bersangkutan tidak berada di Indonesia. Hal ini bertujuan bahwa Pemerintah ingin memberikan jaminan keadilan dalam transaksi usaha bagi pembayar pajak yang sudah patuh.

Oleh sebab itu dari sisi customer atau pengguna jasa sebaiknya lebih teliti lagi dalam melakukan transaksi online karena bisa jadi harga yang sebelumnya ditampilkan adalah harga yang belum termasuk pajak sehingga saat tahap pembayaran dilakukan maka pajak akan ditambahkan dalam invoice penagihan. Hal ini berdampak nilai pembelian akan menjadi lebih mahal. Salah satu tips yang bisa digunakan sebagai pembeli adalah teliti dan cermat dalam melihat lembar penawaran sampai dengan lembar penagihan terutama pada kolom VAT atau Pajak-nya, jangan sampai kecewa setelah membeli.

Bagi pelaku usaha, juga sebaiknya selalu menyimak update turunan Undang-undang tentang PMSE ini karena secara teknis Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak akan rutin melakukan penyempurnaan regulasi ini melalui turunan peraturan tentang PMSE baik melalui Peraturan Menteri, PERDIRJEN maupun Surat Edaran. Untuk infomasi lebih lanjut terkait peraturan ini, bisa menghubungi tim Satvika Consulting. Tim kami yang berlatar pendidikan Perpajakan dan didukung basis data informasi peraturan akan siap mensupport kebutuhan Perpajakan Anda. Salah satu visi Kantor konsultan pajak di Bali ini yang mengedepankan edukasi pajak kepada setiap masyarakat.

Untuk download peraturan terkait PMSE silahkan klik tautan DI SINI !

Picture source: <a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/web">Web vector created by stories - www.freepik.com</a>