News

Update terbaru seputar dunia ekonomi

APAKAH ANDA TERMASUK PENANGGUNG PAJAK ?
by Admin - Satvika Consulting  |  April 14, 2021

Bagaimana jika orang tersebut meninggal dunia? Siapa penanggung pajaknya? Jika wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisannya belum terbagi maka penanggung pajaknya adalah salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan.

Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi bersangkutan. Dalam hal pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami istri digabungkan sebagai satu kesatuan maka istri dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan juga menjadi penanggung pajak.

Penanggung Pajak Wajib Pajak Badan adalah Wajib Pajak Badan bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak, termasuk pengurus dari Wajib Pajak Badan tersebut. Jika badan tersebut berbentuk perseroan terbatas maka yang dimaksud sebagai pengurus meliputi direksi, dewan komisaris, orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada perseroan terbatas, dan pemegang saham.

Tanggal 27 November 2020 lalu, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (PMK 189/PMK.03/2020). Peraturan ini mencabut tiga ketentuan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010. Salah satu hal yang menarik untuk dicermati dalam PMK 189/PMK.03/2020 adalah mengenai Penanggung Pajak.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun dalam praktiknya masih belum jelas siapa sebenarnya Penanggung Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah meninggal, harta warisan yang belum terbagi, anak yang belum dewasa atau yang masih dalam pengampuan orang lain.

Penanggung Pajak dalam perseroan terbatas, bentuk usaha tetap, persekutuan komanditer, persekutuan perdata dan firma, koperasi, yayasan, kerja sama operasi (joint operation), termasuk satuan kerja instansi pemerintah. Pasal 17, 18, dan 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 memang menunjuk pihak-pihak tertentu, baik orang pribadi maupun badan, untuk menerima penyampaian Surat Paksa dari Jurusita Pajak. Namun demikian, dalam peraturan yang telah dicabut tersebut tidak secara tegas menyebut mereka sebagai Penanggung Pajak.

PMK 189/PMK.03/2020 secara tegas dan detail menunjuk siapa saja yang menjadi Penanggung Pajak. Pasal 5 PMK tersebut membedakan Penanggung Pajak menjadi dua, yaitu Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan.

Penanggung pajak untuk Wajib Pajak Badan lainnya meliputi pimpinan atau jabatan yang setingkat, orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/ atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan, dan/atau pemilik modal. Sedangkan penanggung pajak untuk satuan kerja instansi pemerintah, meliputi bendahara yang bersangkutan, pimpinan satuan kerja, dan/atau orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam satuan kerja.

Penulis : Sri Artini