News

Update terbaru seputar dunia ekonomi

Apakah Surat keterangan PP 23/2020 diperlukan untuk Wajib Pajak ?
by Admin - Satvika Consulting  |  August 09, 2020

Bagi wajip pajak usaha UMKM yang ingin memanfaatkan insentif pajak penghasilan (PPh) final yang ditanggung pemerintah kini tidak harus mengajukan surat keterangan PP 23/2018  pada PMK 86/2020. Penyampaian laporan realisasi ini  sama halnya sebagai pengajuan Surat keterangan PP 23/2018. Jika waib masih memerluakan surat Ketarangan PP 23/2018 maka DJP akan menerbitkannya.

Berdasarkan PMK 86/2020 dan SE-42/PJ/2020 dimana pemanfaatan insentif pajak PPh Final UMKM DTP dapat dilakukan dengan menyampaikn laporan realisai secara online setiap tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa masa pajak berakhir dan tidak perlu mengajukan surat keterangan sprit peraturan sebelumnya

Pada SE-43/PJ/2020, juga ditegaskan kembali laporan realisasi pemanfaatan fasilitas PPh final UMKM DTP dapat diperlakukan sebagai pengajuan Surat Keterangan PP 23/2018. Terhadap wajib pajak tersebut juga dapat diterbitkan Surat Keterangan PP No. 23/2018.

"Surat Keterangan PP 23/2018 akan diterbitkan agar wajib pajak UMKM tidak dipotong atau dipungut dengan tarif normal 2,5%. Akan ada pemotongan/pemungutan sebesar 0.5% apabila wajib pajak UMKM tidak memanfaatkan insentif. Bila memanfaatkan maka tidak ada pemotongan/pemungutan,”

Sesuai dengan SE-43/PJ/2020, pemotong/pemungut pajak melakukan pemotongan/pemungutan PPh final UMKM jika wajib pajak UMKM menyerahkan fotokopi surat keterangan PP 23/2018. Sebelum melakukan pemotongan/pemungutan, pemotong/pemungut melakukan konfirmasi kebenaran surat keterangan melalui scan barcodewebsite DJP, atau melalui Kring Pajak.

Apabila surat keterangan PP 23/2018 terkonfirmasi, pemotong/pemungut pajak membuat surat setoran pajak (SSP) atau kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 86/PMK.03/2020" dan tidak dilakukan pemotongan/pemungutan PPh.

 

Penulis : Cyintia

Pic : freepik.com