News

Update terbaru seputar dunia ekonomi

Aspek Pajak Bisnis Online dengan konsep Dropship
by Admin - Satvika Consulting  |  July 07, 2020

Dilansir pada laman tekno.kompas.com, survei yang dilakukan oleh Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) sepanjang tahun 2018 menemukan bahwa jumlah pertumbuhan penggunaan internet tumbuh hampir sekitar 10,12% atau menembus jumlah 171,17 juta jiwa.
Sehingga jika dibandingkan dengan jumlah populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 264 juta jiwa, maka yang sudah terhubung dengan internet sudah mencapai 64,8 persen. Sebuah angka yang fantastis dan tentunya saat ini tahun 2020 angkanya pasti juga sudah bertambah.
Bisnis online di Indonesia berkembang walaupun masih rendah berdasarkan data sensus Badan Pusat Statistik yang mencatat sekitar hanya 15.08 namun dilapangan kita melihat pelaku usaha bisnis online makin hari makin menjamur. Bahkan diantaranya banyak yang memodifikasi alur distribusi dan pola usahanya sehingga lebih efisien dan efektif.
Salah satu polanya adalah pola dropship. Mengingat frekuensinya yang cukup besar, maka skema penjualan bisnis online melalui dropship ini menjadi memiliki celah potensi pajak yang cukup besar. Dropshipping adalah salah satu metode jual beli secara online, dimana penjual tidak melakukan penambahan inventarisir stok barang dan barang yang dijual, didapat melalui jalinan kerjasama dengan penjual lain yang memiliki stok barang. Perlu untuk diketahui dalam bisnis online yang dibutuhkan pembeli hanya informasi produk dan adanya kepastian barang sampai ke tujuan sesuai pesanan tanpa peduli siapa penjual dan darimana produk tersebut berasal.
Kelebihan penjualan dengan skema dropship bagi dropshipper adalah: bisnis tanpa modal, praktis, efisien, dapat dikerjakan dimana saja.

Aspek perpajakan yang pertama dalam penjualan dengan skema dropship adalah kewajiban untuk memiliki NPWP. Wajib Pajak dropshipper pada umumnya merupakan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp4.800.000.000 setahun. Meskipun peredaran usahanya tidak melebihi Rp4.800.000.000 setahun, Wajib Pajak dropshipper tidak termasuk dalam kriteria Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu.

Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP-46) mengatur bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap
b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang tidak termasuk sebagai objek PP-46, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 107/PMK.011/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yaitu meliputi:
a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
c. olahragawan;
d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;.
f. agen iklan;
g. pengawas atau pengelola proyek;
h. perantara;
i. petugas penjaja barang dagangan;
j. agen asuransi; dan
k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

Dilihat dari cara kerjanya, dropshipper pada dasarnya memainkan fungsi seperti perantara. Dalam proses dropship, seolah-olah terjadi dua kali penjualan barang, yaitu dari supplier ke dropshipper, dan dari dropshipper ke pembeli.
Namun demikian karena dropshipper tidak memiliki hak atas barang tersebut, maka hanya terjadi satu kali penjualan maka dropshipper berfungsi sebagai perantara/agen.KBBI mendefinisikan perantara sebagai makelar atau calo (dalam jual beli dan sebagainya).
Makelar adalah perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual), orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli. Dalam melakukan usahanya dropship, dropshipper akan memperoleh penghasilan berupa selisih antara harga dari supplier dan harga yang dikenakan kepada pembeli. Selisih harga ini dapat dikategorikan sebagai komisi atau fee. KBBI mendefinisikan komisi sebagai imbalan (uang) atau persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli dan sebagainya. Komisi atau fee inilah yang akan menjadi penghasilan bagi seorang dropshipper.
Kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi akan tergantung dari asal penghasilan dan jumlah penghasilannya. Dalam ketentuan pemajakan di Indonesia, Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu:
a. Wajib Pajak dengan penghasilan bruto tertentu (WP PP-46)
b. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT)
c. Wajib Pajak selain WP PP-46 dan WP OPPT

Dalam kaitannya dengan PP-46, Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Wajib Pajak dropshipper bukan merupakan Wajib Pajak dengan penghasilan bruto tertentu, karena jasa perantara termasuk dalam kategori memberikan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
Kelompok yang kedua adalah WP OPPT. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 32/PJ/2010 Tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 77/PJ/2010 Tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu menyebutkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha. Pedagang pengecer didefinisikan sebagai orang pribadi yang melakukan:
a. penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan/atau
b. penyerahan jasa,
melalui suatu tempat usaha.

Bagi WP OPPT, ditentukan bahwa Bagi WP OPPT, ditentukan bahwa besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Pembayaran tersebut merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan PPh yang masih harus dibayar pada akhir tahun pajak. Apabila dilihat dari ketentuan ini, maka nampaknya dropshipper termasuk dalam kelompok WP OPPT.