News

Update terbaru seputar dunia ekonomi

Belajar Lebih Dalam Mengenai Surat Tagihan Pajak (STP)
by Admin - Satvika Consulting  |  April 14, 2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pada Pasal 1, Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta  sarana menagih pajak.

Ketentuan Penerbitan STP

STP dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP) sebagai berikut:

  1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, tidak atau kurang bayar;
  2. Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
  3. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga;
  4. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  5. Pertama, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi membuat faktur pajak. Kedua, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat faktur pajak. Ketiga, PKP membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.

Fungsi STP

Dalam Surat Tagihan Pajak, terdapat beberapa fungsi yang dijelaskan sebagai berikut:

  1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak;
  2. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda;
  3. Sarana untuk menagih pajak.

Sanksi Administrasi STP

Sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

  1. Sanksi administrasi berupa denda Rp50.000,- apabila Wajib Pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT Masa. Dikenakan denda Rp100.000,- apabila tidak atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan;
  2. Sanksi administrasi berupa denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak dalam hal:
  1. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP;
  2. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak;
  3. Pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.

 

  1. Sanksi administrasi berupa bunga dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT miliknya dan hasil pembetulan tersebut menyatakan kurang bayar.
  2. Sanksi administrasi berupa bunga apabila Wajib Pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya.

 

Kode Penomoran STP

Pada Surat Tagihan Pajak biasanya terdapat nomor unik atau biasa disebut nomor kohir. Penomoran STP tersebut serupa dengan penomoran SKP yang diurutkan dalam format AAAAA/BBB/CC/DDD/EE. Makna dari penomoran AAAAA menunjukkan nomor urut dalam lima digit, sebagai 00303.

BBB menunjukkan untuk kode jenis pajak, sebagai contoh 105 untuk PPh Badan atau 106 untuk PPN. CC menunjukkan Tahun Pajak, sebagai contoh untuk tahun pajak 2017 kodenya adalah 17. DDD merupakan kode KPP yang menerbitkan, sebagai contoh angka 060 menunjukkan KPP PMA Enam. EE menunjukkan tahun diterbitkannya STP tersebut, misal STP diterbitkan pada tahun 2018 maka kodenya adalah 18. Jadi jika seluruh kode di atas diurutkan, maka penomoran STP tersebut adalah 00303/105/06/060/18.

Sesuai dengan SE-25/PJ/2017 atas perubahan terakhir SE-47/PJ/2016 tentang Kode Nota Penghitungan dan Kode Ketetapan Per Jenis Pajak, terdapat tabel kode yang dapat membantu wajib pajak mengetahui jenis surat ketetapan tersebut.        

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pada Pasal 1, Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta  sarana menagih pajak.

Ketentuan Penerbitan STP

STP dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP) sebagai berikut:

  1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, tidak atau kurang bayar;
  2. Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
  3. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga;
  4. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  5. Pertama, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi membuat faktur pajak. Kedua, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat faktur pajak. Ketiga, PKP membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.

Fungsi STP

Dalam Surat Tagihan Pajak, terdapat beberapa fungsi yang dijelaskan sebagai berikut:

  1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak;
  2. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda;
  3. Sarana untuk menagih pajak.

Sanksi Administrasi STP

Sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

  1. Sanksi administrasi berupa denda Rp50.000,- apabila Wajib Pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT Masa. Dikenakan denda Rp100.000,- apabila tidak atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan;
  2. Sanksi administrasi berupa denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak dalam hal:
  1. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP;
  2. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak;
  3. Pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.

 

  1. Sanksi administrasi berupa bunga dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT miliknya dan hasil pembetulan tersebut menyatakan kurang bayar.
  2. Sanksi administrasi berupa bunga apabila Wajib Pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya.

 

Kode Penomoran STP

Pada Surat Tagihan Pajak biasanya terdapat nomor unik atau biasa disebut nomor kohir. Penomoran STP tersebut serupa dengan penomoran SKP yang diurutkan dalam format AAAAA/BBB/CC/DDD/EE. Makna dari penomoran AAAAA menunjukkan nomor urut dalam lima digit, sebagai 00303.

BBB menunjukkan untuk kode jenis pajak, sebagai contoh 105 untuk PPh Badan atau 106 untuk PPN. CC menunjukkan Tahun Pajak, sebagai contoh untuk tahun pajak 2017 kodenya adalah 17. DDD merupakan kode KPP yang menerbitkan, sebagai contoh angka 060 menunjukkan KPP PMA Enam. EE menunjukkan tahun diterbitkannya STP tersebut, misal STP diterbitkan pada tahun 2018 maka kodenya adalah 18. Jadi jika seluruh kode di atas diurutkan, maka penomoran STP tersebut adalah 00303/105/06/060/18.

Sesuai dengan SE-25/PJ/2017 atas perubahan terakhir SE-47/PJ/2016 tentang Kode Nota Penghitungan dan Kode Ketetapan Per Jenis Pajak, terdapat tabel kode yang dapat membantu wajib pajak mengetahui jenis surat ketetapan tersebut. 

 

 

 

Penulis          : Yudha