News

Update terbaru seputar dunia ekonomi

DJP Menetapkan 8 Jenis Dokumen Perpajakan.
by Admin - Satvika Consulting  |  August 09, 2020

Dalam rangka menyeragamkan pengelolaan dokumen perpajakan dan implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. DJP kini menetapakn delapan jenis dokumen perpajakan untuk proses bisnis registrasi selain Surat Pemeritahuan (SPT).
Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-280/PJ/2020 yang berlaku sejak 24 Juni 2020.

8 Jenis dokumen yang dimaksud sebagai berikut :

  1. Pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP). Adapun induk dokumennya adalah surat keterangan terdaftar (SKT) atau formulir pendaftaran NPWP.
  2. Perubahan data wajib pajak. Induk dokumennya adalah surat pemberitahuan perubahan data atau formulir perubahan data wajib pajak
  3. Pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP). Induk dokumennya adalah surat pengukuhan PKP atau formulir pengukuhan PKP.
  4. Pencabutan PKP. Induk dokumennya adalah surat pencabutan PKP atau formulir permohonan pencabutan PKP
  5. Permohonan sertifikat elektronik (sertel). Induk dokumennya adalah formulir permintaan sertel atau berita acara penelitian lapangan dalam rangka aktivasi sertel.
  6. Penghapusan NPWP. Induk dokumennya adalah surat keputusan penghapusan NPWP atau formulir permohonan penghapusan NPWP.
  7. Perpindahan wajib pajak. Induk dokumennya adalah surat pindah atau formulir permohonan perpindahan wajib pajak.
  8. Dokumen terkait status wajib pajak nonefektif. Induk dokumennya adalah surat pemberitahuan penetapan wajib pajak nonefektif atau formulir permohonan penetapan wajib pajak nonefektif.

KEP-280/PJ/2020 berbunyi “Dokumen … meliputi arsip dokumen semua tahun dari wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas,”

Ketentuan ini tidak berlaku apabila sebagai berikut :

  1. Wajib pajak telah menyampaiakan dokumen secara daring (online). Contoh : pendafataran NPWP melaui e-Reg
  2. Dokumen yang atas permohonannya ditolak oleh DJP : Contoh : Pengajuan PKP yg ditolak oleh DJP
  3. Dokumen yang diterbitkan oleh DJP secara jabatan dan massal dalam rangka perbaikan basis data DJP