News

Update terbaru seputar dunia ekonomi

Jenis – Jenis Pemeriksaan Pajak
by Admin - Satvika Consulting  |  April 14, 2021

Jenis – Jenis Pemeriksaan Pajak

Untuk menjamin Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakan secara benar dan jujur, petugas pajak akan melakukan dua jenis pemeriksaan pajak.

  1. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan Kantor terkait dengan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama paling lama 4 (empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada Wajib Pajak. dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, kecuali untuk pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan pemeriksaan kantor tidak dapat diperpanjang. Perpanjangan jangka waktu pengujian pemeriksaan kantor dilakukan dalam hal :

  1. Pemeriksaan Kantor diperluas ke masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak lainnya
  2. Terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga
  3. Ruang lingkup pemeriksaan kantor meliputi seluruh jenis pajak dan/atau
  4. Berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana Pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak, dan saat pelaksanaan pemeriksaan kantor. Wajib pajak diwajibkan untuk:
  5. Memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
  6. Memperlihatkan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas wajib pajak
  7. Memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan
  8. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP
  9. Meminjamkan kertas kerja
  10. Bersedia memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis jika dibutuhkan oleh pemeriksa pajak.
  1. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan lapangan terkait dengan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak. Selanjutnya dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan. dilakukan dalam hal:

  1. Pemeriksaan Lapangan diperluas ke masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak lainnya
  2. Terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga
  3. Ruang lingkup pemeriksaan lapangan meliputi seluruh jenis pajak dan/atau
  4. Berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana Pemeriksaan. Sedangkan terkait dengan:
  5. Wajib Pajak kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi
  6. Wajib Pajak dalam satu grup atau
  7. Wajib Pajak yang terindikasi melakukan transaksi transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali sesuai dengan kebutuhan waktu untuk melakukan pengujian.

Dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak diwajibkan untuk:

  1. Memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak
  2. Memberi kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik
  3. Memberi kesempatan memasuki dan memeriksa ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang diduga digunakan untuk menyimpan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan, dokumen lain, uang atau barang yang memberi petunjuk penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajakMemberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan, berupa:
  4. Menyediakan tenaga dan atau peralatan atas biaya WP jika dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan atau keahlian khusus
  5. Memberikan kesempatan Pemeriksa Pajak membuka barang bergerak dan atau tidak bergerak
  6. Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan untuk memeriksa buku, catatan, dan dokumen yang tidak memungkinkan dibawa ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak
  7. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP
  8. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan

Penulis : I Nyoman Gde Angga Pertiaksa Sidhi

Universitas : Udayana