News

Update terbaru seputar dunia ekonomi

JENIS BIAYA YANG MEMBUAT KOREKSI FISKAL POSITIF
by Admin - Satvika Consulting  |  April 14, 2021

Ada dua jenis koreksi fiskal, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif.Penyesuaian fiskal atau koreksi fiskal negatif yaitu perbaikan  yang dilakukan yang hasilnya malah mengurangi jumlah biaya pajak. Dengan begitu, beban pajak menjadi lebih ringan. Adapun koreksi positif adalah perbaikan yang dilakukan pada catatan penghasilan dan biaya yang berdampak pada kenaikan jumlah biaya wajib pajak.

Inilah jenis-jenis biaya usaha WP yang bisa membuat koreksi fiskal positif:

1. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota

Biaya ini timbul ketika perusahaan mengeluarkan biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. 

Contohnya, perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan pribadi dan keluarga, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya.

2. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan

Dana cadangan sebenarnya biaya karena belum terealisasi. Namun, menyesuaikan dengan kelaziman usaha di bidang keuangan yang memperbolehkan adanya pembentukan dana cadangan, UU PPh mengatur pengecualian tersebut. 

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh, dana cadangan piutang tak tertagih yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto adalah:

  • Cadangan piutang tak tertagih usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
  • Cadangan usaha seperti asuransi dan cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh BPJS
  • Cadangan penjaminan untuk lembaga seperti LPS
  • Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
  • Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
  • Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.

Lebih jauh dan teknis terkait hal ini tertuang di Peraturan Menteri Keuangan (PKM) No.81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya. Aturan ini kemudian direvisi dengan PMK No.29/PMK.011/2012.

3. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh WP OP

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf d disebutkan pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto jika dibayar sendiri oleh WP OP dan pada saat OP dimaksud menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan objek pajak. Akan tetapi, jika pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan, maka bagi perusahaan pembayaran tersebut bisa dibebankan sebagai biaya.

Sedangkan bagi pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak.

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan

Dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan objek pajak.

Imbalan pekerjaan dalam bentuk natura di antaranya seperti upah bagi karyawan yang dibayar dengan sembako. Pemberian sembako ini bukan objek pajak penghasilan bagi pegawai, dan bukan biaya bagi pemberi kerja.Mengenai hal ini diatur dalam PMK No.167/PMK.03/2018.

5. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Misalnya seorang tenaga ahli yang berstatus pemegang saham di suatu perusahaan, memberikan jasa kepada badan tersebut dengan memperoleh imbalan sebesar Rp60 juta. jika jasa yang sama yang diberikan oleh tenaga ahli lain yang setara hanya dibayar sebesar Rp30 juta, maka jumlah sebesar Rp30 juta tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Bagi tenaga ahli yang juga sebagai pemegang saham tersebut jumlah sebesar Rp30 juta dimaksud dianggap sebagai dividen.

6. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan

Hibah, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Kecuali zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh WP kepada badan amil zakat.

Mengenai ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

7. Biaya PPh (Pajak Penghasilan)

Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h, biaya PPh adalah PPh yang terutang dari WP.

PPh merupakan hasil perkalian penghasilan neto dengan tarif pajak.

Dengan begitu, PPh merupakan proses terakhir dalam menghitung besarnya PPh terutang.

Untuk menjadi catatan, biaya ini tidak dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal.

8. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya

Pada hakikatnya ini merupakan penggunaan penghasilan yang dilakukan WP.

Maka itu, biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan

9. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham

Artinya gaji yang diterima oleh anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, bukan merupakan pembayaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto badan tersebut.

10. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang U Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), bentuk sanksi administrasi perpajakan diterbitkan melalui surat tagihan pajak (STP).

Dengan begitu, semua sanksi yang terkait dengan perpajakan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. 

Alhasil, pembayaran STP juga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak boleh dibiayakan secara fiskal.

11. Biaya Lainnya

Ada biaya lain yang bisa menimbulkan koreksi fiskal positif selain yang diatur dalam PPh.

Biasanya biaya-biaya ini diatur lebih terperinci dalam peraturan yang spesifik.

 

Penulis : Imroatul Kamila

Pc         : https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/inilah-jenis-jenis-biaya-yang-membuat-koreksi-fiskal-positif/