News

Update terbaru seputar dunia ekonomi

Kebijakan pembayaran pajak pensiunan
by Admin - Satvika Consulting  |  April 14, 2021

Mengenai soal kebijakan uang pensiunan kebutuhan finansial tentu yang paling diperhatikan oleh banyak orang adalah di saat usia memasuki fase tua biasanya orang-orang tidak aktif lagi, untuk melakukan pembayaran, di sini keberadaan uang simpanan atau tabungan sering dimanfaatkan oleh para pihak yang mengajukan uang pension agar lebih baik di simpan di bank daripada menyertokan ke wajib pajak untuk diurus  Lalu, bagaimana dengan pajak pensiun bagi wajib pajak orang pribadi.

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menyebutkan secara pasti kapan dan berapa batas usia pensiun terutama untuk pekerja swasta. Namun dalam UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 14 ayat 1 disebutkan Jaminan Hari Tua (JHT) diberikan kepada tenaga kerja saat mencapai usia 55 tahun. Begitu juga dengan UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang menyebutkan hak atas manfaat pensiun diberikan ketika tenaga kerja mencapai usia minimal 55 tahun dan maksimal 60 tahun.

Untuk  itu pada dasarnya selain kebijakan hukum yang berlaku ada pun bonus terhadap para pensiunan

1. Uang Pesangon

Merupakan penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk di dalamnya uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

2. Uang pensiunan hak

Merupakan penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai dengan peraturan UU.

3. Tunjangan hari Tua

Merupakan penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun.

4. Jaminan Hari Tua

Merupakan penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan.

Untuk Pajak Pensiunan itu sendiri uang pesangon yang bersifat final, maka besaran pajaknya sebagai berikut:

  • Penghasilan bruto s.d. Rp50 juta sebesar 0%.
  • Penghasilan bruto di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta sebesar 5%.
  • Penghasilan bruto di atas Rp100 s.d. Rp500 juta sebesar 15%.
  • Penghasilan bruto di atas Rp500 juta sebesar 25%.

Sedangkan untuk uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua, ketentuan pajaknya sebagai berikut:

  • Penghasilan bruto sampai dengan Rp50 juta sebesar 0%.
  • Penghasilan bruto di atas Rp50 juta sebesar 5%.

Di sini tarif PPh 21 untuk uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua diberlakukan atas jumlah kumulatif dan dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun.

Jadi kewajiban seorang pensiunan untuk melakukan pembayaran pajak sangatlah penting dikarenakan mereka masih dibiayain pemerintah meskipun di usia yang tua sangat susah untuk beraktivitas seperti biasa dan diharapkan untuk selalu membayar pajak.

Cara penghitungan PPh 21 di OnlinePajak menggunakan PTKP terbaru secara otomatis dan akurat. Anda bisa melakukan impor data sehingga dapat dengan mudah mendapatkan hasil penghitungan PPh 21 secara otomatis dan seketika.

Untuk biaya pensiun, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 potongannya sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan setinggi-tingginya adalah Rp200 ribu per bulan atau Rp2,4 juta per tahun.

Penulis : Aleandro Juvon