News

Update terbaru seputar dunia ekonomi

Lebih Bayar PPh pasal 25 akibat kebijakan baru Insentif pajak, begini caranya.
by Admin - Satvika Consulting  |  April 14, 2021

Banyak wajib pajak yang masih kurang paham dengan insentif pajak PPh pasal 25. Saat ini pemerintah masih gencar untuk memberikan keringanan kepada pelaku usaha untuk meringankan beban pajak yang harus dikerluarkan

Peraturan pemerintah saat ini terus menerus memberikan pemberitahuan tentang ketentuan untuk dapat memanfaatkan insentif pajak.

Apa yang harus wajib pajak lakukan apabila  telah melaporkan pajaknya dengan perlakuan atas kelebihan angsuran PPh pasal 25 yang telah telah dibayarkan untuk masa pajak Juli dan Agustus 2020 karena adanya perubahan insentif dari 30% menjadi 50% tersebut?

dirjen pajak telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-47/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 110/PMK.03/2020 (SE-47/2020). SE ini diterbitkan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan PMK 110/2020.

Berdasarkan ketentuan huruf E angka 6 huruf e SE-47/2020, insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 diberikan sejak:

  1. Masa pajak Juli 2020 bagi wajib pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25; atau
  2. Masa pajak pemberitahuan pemanfaatan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 disampaikan,

sampai dengan masa pajak Desember 2020.

Selanjutnya, huruf E angka 6 huruf h SE-47/2020 mengatur:

“Dalam hal Wajib Pajak telah melakukan pembayaran PPh Pasal 25 yang seharusnya diberikan pengurangan pada Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) dan huruf f, kelebihan pembayaran PPh tersebut diperhitungkan sebagai angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak berikutnya.”

Kemudian, huruf E angka 6 huruf i SE-47/2020 mengatur:

“Dalam hal Wajib Pajak memilih untuk mengajukan pemindahbukuan, kelebihan pembayaran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak dapat diperhitungkan sebagai angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak berikutnya.”

Selanjutnya, huruf E angka 6 huruf j SE-47/2020 mengatur:

“Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada huruf I dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bagi perusahaan Bapak yang kelebihan membayar angsuran PPh Pasal 25 karena adanya perubahan insentif, terdapat dua cara perlakuan atas kelebihan tersebut. 

Pertama, kelebihan tersebut diperhitungkan sebagai angsuran PPh Pasal 25 masa pajak berikutnya. 

Kedua, kelebihan tersebut dipindahbukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Penulis  Cyintia