News

Update terbaru seputar dunia ekonomi

MANFAAT UU CIPTA KERJA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK
by Admin - Satvika Consulting  |  April 14, 2021

Undang-udang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (UU Cipta Kerja) efektif mulai berlaku terhitung semenjak tanggal 2 November 2020 yang berisikan tentang banyak aturan lintas sektoral ( Omnibus Law), salah satuya mengatur tentang perpajakan.

Setiap UU tentunya berisikan serangkaian aturan pelaksana untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pun, dengan UU Cipta Kerja ini bertujuan untuk memenuhi hak warga negara Indonesia atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui penciptaan lapangan kerja di tengah persaingan yang kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Dengan kata lain, Pemerintah ingin merespon persaingan investasi global dengan menciptakan iklim berusaha yang ramah terhadap investor dengan tetap memperhatikan keadilan bagi pekerjanya.

Hal ini sejalan dengan rencana strategis DJP tahun 2020-2024 yang menjelaskan bahwa kerangka regulasi harus menunjang kemudahan pencapaian visi dan misi presiden, dengan memperhatikan kaidah pembentukan regulasi yang sederhana, mudah dipahami, tertib, dan memberi manfaat konkrit dalam pembangunan nasional.

Pokok-pokok perubahan terkait Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Pasal 112 UU Cipta Kerja antara lain terkait penyerahan secara konsinyasi (Pasal 1A), penyerahan hasil pertambangan batu bara (Pasal 4A), pengkreditan Pajak Masukan (Pasal 9), dan faktur pajak (Pasal 13).

Bidang perpajakan antara lain bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepastian hukum dan minat warga negara asing dengan klasifikasi khusus untuk bekerja di Indonesia, serta mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak dan menciptakan keadilan berusaha antara para pelaku usaha.

Manfaatnya bagi perusaha kena pajak antara lain :

  1. Relaksasi pajak masukan yang dapat dikreditkan

Perubahan yang terjadi terkait dengan pajak masukan (PM) atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang antara lain mengatur diperkenankannya pengakuan seluruh PM sebelum melakukan kegiatan komersial atau operasional penyerahan produksi, PPN dalam rangka impor yang telah dibayarkan atas pemanfataan BKP dan JKP dari luar daerah pabean dapat dikreditkan maksimal sebesar 80% (delapan puluh persen), PPN yang belum dilaporkan dalam SPT masa namun tidak dapat dilakukan pembetulan karena telah dilakukan pemeriksaan pajak dapat diperhitungkan sepanjang faktur pajak memenuhi ketentuan formal dan material.

  1. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi bagi PKP

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XIV/2016 tanggal 6 Oktober 2016 mengenai Pemeriksaan yang dilakukan terhadap beberapa pengusaha yang telah mengajukan permohonan PKP secara sukarela dan setelah dilakukan penelitian telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif beberapa tahun sebelum dikukuhkan sebagai PKP sehingga diterbitkan surat ketetapan pajak.

  1. Kepatuhan sukarela meningkatkan penerimaan pajak.

Apabila wajib pajak dengan sukarela ingin mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP, DJP dapat memberikan akses untuk melaporkan SPT masa PPN dengan format tertentu dan mengakomodir keinginan wajib pajak sektor tertentu seperti tersebut di atas dengan memperhitungkan PPN yang telah dibayar saat melakukan impor atau pembelian persediaan bahan baku atau barang jadi. Bagi pengusaha pedagang eceran diperbolehkan membuat faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, sehingga pembuatan faktur pajak dapat digabung dalam satu masa.

 

 

Penulis : Ni Luh Putu Sri Artini

Sumber : https://www.pajak.go.id/id/artikel/uu-cipta-kerja-ini-manfaatnya-bagi-pengusaha-kena-pajak