News

Update terbaru seputar dunia ekonomi

Masa Insentif Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 Diperpanjang Hingga 30 Juni 2021
by Admin - Satvika Consulting  |  April 14, 2021

Pemerintah memperpanjang terkait periode pemberlakuan fasiltas pajak penghasilan (PPh) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 2020 dimana sebelumnya perpanjangan fasilitas adalah hingga 31 Desember 2020 dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143 tahun 2020. Perpanjangan yang awalnya adalah hingga 31 Desember 2020 kemudian diperpanjang kembali oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menjadi hingga 30 Juni 2021 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 239 tahun 2020.

Adapun perpanjangan fasilitas pajak penghasilan (PPh) berdasarkan PP 29/2020 dalam PMK 239/2020 adalah sbb:

       1. Tambahan pengurangan penghasilan neto bagi Wajib Pajak dalam negeri yang memproduksi Alat Kesehatan dan/ atau Perbekalan Kesehatan    Rumah Tangga;

Kepada Wajib Pajak dalam negeri yang memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT untuk keperluan penanganan COVID-19 di Indonesia dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya yang dikeluarkan.

       2. Sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto;

Sumbangan dalam rangka penanganan COVID- 19 di Indonesia yang disampaikan oleh Wajib Pajak kepada penyelenggara pengumpulan sumbangan, meliputi BNPB, BPBD, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sumbangan dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau pemanfaatan harta tanpa kompensasi.

       3. Pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan;

Tambahan penghasilan dari Pemerintah berupa honorarium atau imbalan lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memberikan pelayanan kesehatan untuk menangani COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan, termasuk santunan dari Pemerintah yang diterima ahli waris.

        4. Pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta;

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari Pemerintah berupa kompensasi atau penggantian dengan nama dan dalam bentuk apapun dari persewaan harta berupa tanah dan/atau bangunan; serta sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah dan/atau bangunan mendapatkan pengenaan tarif PPh sebesar 0%.

Penulis: Dayu Oca