News

Update terbaru seputar dunia ekonomi

MULAI JULI 2020, PEMERINTAH TETAPKAN SUBJEK PMSE
by Admin - Satvika Consulting  |  July 07, 2020

Perdagangan melalui sistem elektronik atau bisa disebut PSME adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. PMSE dapat dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan atau badan usaha dalam negeri maupun luar negeri, yang terdiri atas Pedagang (Merchant), Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“PMSE Operator”), dan Penyelenggara Sarana Perantara (intermediary service).

Ditjen Pajak (DJP) menargetkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) luar negeri sudah bisa dipungut pada Agustus mendatang. Dan diharap pada Juli 2020 sudah ada yang bisa ditetapkan sebagai perusahaan PMSE untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Tetapi Dirjen pajak sedang menyusun aturan yang lebih detail mengenai penunjukan perusahaan yang bergerak dibidang PMSE tersebut untuk melakukan kewajibannya yaitu memungut, menyetor, dan melaporkan PPN.

Pemungutan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tak berwujud dan jasa kena pajak luar negeri melalui PMSE sebenarnya sudah bisa dijalankan semenjak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2020. Pada PMK tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha PMSE yang dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN adalah pelaku usaha yang memiliki nilai transaksi melebihi jumlah tertentu selama 1 tahun dan/atau jumlah traffik tertentu dalam 1 tahun.

Pemungut PPN PMSE nantinya akan mendapatkan nomor identitas dari DJP. Dan besarnya PPN yang harus dipungut Pemungut PPN PMSE adalah 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP yang dimaksud adalah uang yang dibayar oleh pembeli barang dan/atau penerima jasa, diluar dari PPN yang dipungut oleh Perusahaan yang ditunjuk sebagai PMSE.

Jika sudah ditunjuk sebagai PMSE selain memungut, menyetor, dan melaporkan PPN, Penyelenggara PMSE juga berkewajiban untuk:

1. Mengutamakan penggunaan nama domain tingkat tinggi Indonesia (.id).

2. Mengutamakan penggunaan alamat protokol internet (IP address).

3. Menggunakan perangkat server yang ditempatkan di pusat data.

4. Melakukan pendaftaran sistem elektronik.

5. Memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh sertifikat keandalan.

6. Menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

7. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral lain yang terkait dengan perizinan kegiatan usaha PMSE.

 

 

Penulis        : Wahyudi

Pic               : https://bit.ly/2AyZvti