News

Update terbaru seputar dunia ekonomi

Omnibus Law Perpajakan Mampu Menarik Investor Asing, Benarkah?
by Admin - Satvika Consulting  |  April 14, 2021

Sejak pertengahan 2019, Indonesia memiliki sebuah isu hangat yang selalu menjadi headline yaitu dengan adanya rancangan Omnibus Law. Omnibus Law Perpajakan merupakan regulasi baru terkait perpajakan yang berisi amandemen peraturan perpajakan yang lama serta pemangkasan regulasi lama. Regulasi ini tentunya dibentuk berdasarkan sebuah tujuan yaitu sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menarik para investor agar kembali mau berinvestasi di Indonesia. Sebab, pada awal September 2019, Indonesia dibuat kecewa oleh investor-investor dari China yang lebih memilih untuk berinvestasi pada negara lain di Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Kamboja untuk berinvestasi. Fenomena berlangsung sebab iklim investasi di Indonesia yang dinilai tidak kunjung kondusif dan tidak dilakukan perbaikan membuat para investor tidak tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia dianggap terlalu rumit karena begitu banyaknya ragam jenisnya. Sebut saja UU Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), UU Pajak Penghasilan (UU PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN & PPnBM), dan sebagainya.

Sebagai solusinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan bahwa dengan adanya Omnibus Law Perpajakan akan mengumpulkan seluruh fasilitas perpajakan dalam satu bagian. Omnibus Law Perpajakan juga akan memberikan insentif-insentif yang menarik seperti pengurangan dan pembebasan pajak seperti tax holiday, super deduction untuk vokasi dan cakupan riset dan development, ini juga termasuk perusahaan yang melakukan penanaman modal untuk kegiatan padat karya, juga fasilitas PPh untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pengurangan, dan pembebasan pajak daerah itu akan diatur di dalam RUU baru ini.

Pada Senin (5/10/2020), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna, UU Cipta Kerja memuat klaster perpajakan yang tercantum pada Bab VI terkait Kemudahan Berusaha, yang berisi empat pasal, yaitu Pasal 111, 112, 113, dan 114.

4 undang-undang perpajakan yang diatur dalam UU Cipta Kerja adalah:

  • UU PPh, yaitu Undang-Undang UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan jo. UU No. 36/2008.
  • UU PPN dan PPnBM, yaitu Undang-Undang UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) jo. UU No. 42/2009.
  • UU KUP, yaitu Undang-Undang No. 16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) jo. UU No. 6/1983.
  • UU PDRD, yaitu Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

 

Penulis                 : Wilantari (PKL Universitas Udayana)