News

Update terbaru seputar dunia ekonomi

Apa Itu SPHP Pajak
by Admin - Satvika Consulting  |  April 14, 2021

Pengertian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Pajak diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184 Tahun 2015. SPHP Pajak adalah surat yang berisi mengenai hasil temuan-temuan pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasr koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang, dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi. Daftar temuan hasil pemeriksaan harus dilampirkan pada saat melakukan penyampaian SPHP Pajak.

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Pajak merupakan salah satu dari kewajiban pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak.

SPHP Pajak Hasil Pemeriksaan Sementara

Sebenarnya, SPHP merupakan dokumen hasil pemeriksaan sementara. Hasil pemeriksaan final versi pemeriksa pajak merupakan Surat Ketetapan Pajak (SKP), baik meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) maupun Surat Ketetapan Pajak (SKP) Nihil. Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE – 06/PJ/2016, sejak tahun 2016 hasil pemeriksaan pajak dapat direvisi satu kali.

Mengapa SPHP Pajak disebut dengan hasil pemeriksaan sementara? Karena wajib pajak memiliki hak untuk memberikan sanggahan dan pembahasan dengan pemeriksa pajak tentang hasil pemeriksaan setelah Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima. Bahkan apabila wajib pajak tidak sependapat dengan pemeriksa pajak, dalam jangka waktu pembahasan, wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan pembahsan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan Pajak.

Format Surat Pemberitahuan Hasil Pajak

SPHP Pajak memiliki dua format yang berbeda, yaitu format standar dan format SPHP secara jabatan. SPHP secara jabatan dalam hal penghasilan kena pajak dihitung secara jabatan berdasarkan norma penghitungan pajak. Norma penghitungan pajak yang dimaksud berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015. Sementara itu, SPHP format standar artinya hasil pemeriksaan pajak didasarkan pada pembukuan yang dipinjamkan oleh wajib pajak kepada pemeriksa pajak.

Prosedur Penyampaian SPHP Pajak

Pertama, pemeriksa pajak melakukan pengujian pembukuan dan hasilnya dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pajak. Wajib Pajak akan menerima SPHP dan lampiran daftar hasil temuan pemeriksaan. SPHP dan lampiran daftar hasil temuan pemeriksaan disampaikan secara langsung atau dikirim melalui faksimili oleh pemeriksa pajak kepada wajib pajak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/ PMK.03/ 2015.

Kedua, wajib pajak dapat menolak atas penerimaan SPHP dengan cara membuat dan menandatangani surat penolakan menerima SPHP Pajak. Apabila wajib pajak atau wakilnya tetap menolak membuat surat, maka pemeriksa pajak akan membuat Berita Acara Penolakan Menerima SPHP.

Ketiga, wajib pajak dapat memberikan tanggapan. Apabila wajib pajak menerima seluruh hasil pemeriksaan, maka dapat langsung mengisi lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan. Apabila wajib pajak menolak sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan, maka diharuskan membuat surat sanggahan dan disampaikan kepada pemeriksa pajak sebelum surat undangan pembahasan akhir diterima.

Revisi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2016, Pemeriksa Pajak dapat melakukan revisi atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap pada saat pengujian. Revisi atas SPHP dapat dilakukan selama:

  1. Data tersebut baru ditemukan setelah penyampaian SPHP Pajak.
  2. Undangan pembahsan akhir belum disampaiakan kepada wajib pajak.
  3. Masih dalam jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan.

Penulis : Imroatul Kamila

Pic ; https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/apa-itu-sphp-pajak-cari-tahu-selengkapnya-disini/