News

Update terbaru seputar dunia ekonomi

Pemberian Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19
by Admin - Satvika Consulting  |  April 14, 2021

            Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup berat bagi Bangsa Indonesia. Pasalnya musibah pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk di Indonesia, memberikan dampak yang sangat besar di seluruh aspek kehidupan masyarakat, khusunya bidang kesehatan dan perekonomian yang mengerikan untuk seluruh Negara di dunia. Perekonomian masyarakat pun begitu terdampak dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi di masa pandemi ini. Banyak pengusaha yang gulung tikar bahkan hampir setiap hari ada saja karyawan yang di-PHK hingga menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran akibat dampak dari pandemi Covid-19 ini. Berbagai upaya oleh telah dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang rendah salah satunya dibidang perpajakan. Akhirnya, Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak wabah Virus Covid-19. Pemberian insentif ini sebagai respon dari Pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha. Sebelumnya wacana mengenai pemberian insentif pajak ini sudah sempat beredar di kalangan Wajib Pajak dikarenakan roda perekonomian Wajib pajak menurun drastis akibat wabah ini. Covid-19 sendiri sudah dinyatakan sebagai bencana non alam yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan juga penerimaan negara oleh Pemerintah.

            Pemberian insentif ini penerapannya tidak berlaku sama untuk seluruh jenis pajak yang disesuaikan dengan konsep penerapan masing-masing pajak. Perlu digarisbawahi bahwa tidak semua jenis Pajak Penghasilan (PPh) mendapatkan insentif dan tidak semua Wajib Pajak mendapatkan insentif pada PMK ini. Begitu juga dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tidak semua Penguaha Kena Pajak (PKP) dapat mendapatkan fasilitas ini. Secara ringkas, insentif pajak yang Pemerintah berlakukan sementara selama pandemi berlangsung yaitu memberi insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Hal ini diharapkan dapat memberikan stimulus pada dunia usaha yangs edang terdampak pandemi ini. Kemudian, pembebasan PPh Pasal 22 atas impor atau pembelian barang untuk penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pihak tertentu. Lalu, pembebasan PPh Pasal 23 untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha tetap (BUT). Kemudian, pembebasan PPh pasal 21 untuk Wajib pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang menerima imbalan dari pihak tertentu sebagai kompensasi atas penyediaan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Hanya Wajib Pajak dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu atau yang dicap sebagai KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) yang bisa mendapatkan insentif ini. Tidak lama, PMK Nomor 23 Tahun 2020 direvisi karena makin melebarnya dampak Covid-19 ke sektor lain seperti pelaku usaha kecil. Karena itu, PMK tersebut digantikan degan PMK Nomor 44 Tahun 2020 yang terdapat insentif PPh Final untuk UMKM. Insentif PPh Final UMKM ditanggung Pemerintah (DTP) yang mulai diberikan pada 2020, akan berlanjut pada tahun ini melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Adanya perpanjangan insentif pajak itu untuk membantu UMKM pulih dari tekanan pandemi Covid-19 dan berharap insentif tersebut mampu memperbaiki arus kas perusahaan agar bisa kembali berproduksi.

Menurunkan Penerimaan

            Kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah dalam memberikan insentif di bidang perpajakan diharapkan dapat memulihkan kondisi ekonomi masyarakat secepat mungkin. Meskipun kebijakan ini juga mempunyai efek samping menurunkan penerimaan negara dalam hal ini adalah penerimaan pajak. Efek samping yang lain adalah adanya kemungkinan penambahan jumlah utang pemerintah. Namun, yang pasti kondisi kesehatan dan ekonomi masyarakat jauh lebih penting. Pemerintah terus berusaha  mencari terobosan baru yang mendukung tercapainya penerimaan pajak tahun selanjutnya karena sumber penerimaan negara saat ini lebih rendah dibandingkan dengan Anggaran Pembiayaan Belanja Negara (APBN).

Penulis : Ni Putu Melyana Ika Yanti, Universitas Udayana

Pic : ddtc