News

Update terbaru seputar dunia ekonomi

Penetapan dan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif kini bisa melalui Kring Pajak
by Admin - Satvika Consulting  |  April 14, 2021

Di lansir pada laman situs pajak.go.id dalam pengumuman yang disampaikan Ditjen Pajak (DJP), Mulai 21 Desember penetapan dan pengaktifan kembali wajib pajak nonefektif (NE) dapat dilakukan melalui Kring Pajak dengan menghubungi nomor telepon 1500200 atau melalui saluran live chat Kring Pajak pada situs web www.pajak.go.id. ketentuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan PER-04/PJ/2020.

A. Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif

1. Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif melalui Kring Pajak ini dapat dilakukan untuk Wajib

Pajak yang memenuhi kriteria:

a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;

b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); dan

c. Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada nomor dua yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain untuk memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan.

2. Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri untuk Wajib Pajak

Orang Pribadi, dengan validasi data berupa:

a. NPWP;

b. Nama;

c. Nomor Induk Kependudukan;

d. Alamat tempat tinggal;

e. Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP);

f.  Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan g. Tahun Pajak, Status, dan Nominal SPT Tahunan Orang Pribadi Terakhir yang dilaporkan.

 

B. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif

Untuk Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif melalui Kring Pajak dapat dilakukan jika Wajib Pajak tidak lagi memenuhi kriteria Wajib Pajak Non-Efektif secara umum.

1. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif dilakukan oleh:

a. Wajib Pajak sendiri untuk Wajib Pajak Orang Pribadi; dan

b. Wakil Wajib Pajak untuk Wajib Pajak berbentuk Badan, Warisan yang Belum Terbagi, atau Instansi Pemerintah.

2. Informasi yang perlu dipersiapkan untuk validasi data:

a. Orang Pribadi:

  1. NPWP;
  2. Nama;
  3. Nomor Induk Kependudukan;
  4. Alamat tempat tinggal;
  5. Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan
  6. Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP.

b. Badan:

  1. NPWP;
  2. Nama;
  3. Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP;
  4. Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP;
  5. EFIN (Electronic Filing Identification Number) dari salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam SPT Tahunan PPh yang telah jatuh tempo; dan
  6. Nomor telepon seluler yang mengajukan.

c. Warisan belum terbagi:

  1. NPWP;
  2. Nama;
  3. Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan
  4. Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP.

d. Instansi Pemerintah:

  1. NPWP;
  2. Nama;
  3. Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan
  4. Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP.

 

Layanan ini tersedia pada hari dan jam kerja (Senin s.d. Jumat, pukul 08.00--16.00 WIB).

 

 

Penulis                 : Yudha

 

Pic                          : Indonesia.go.id