News

Update terbaru seputar dunia ekonomi

PMK 92/PMK.03/2020 tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Keagamaan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
by Admin - Satvika Consulting  |  September 18, 2020

Pada tanggal 22 Juli 2020 kemarin Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani telah menetapkan peraturan terbaru tentang Rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut peraturan ini disebutkan bahwa jasa keagaamaan yang tidak dikenai PPN adalah sebagai berikut:

  1. Jasa tertentu adalah jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lainnya di bidang keagamaan.
  2. Jasa lainnya di bidang keagamaan meliputi jasa penyelenggaraan ibadah haji reguler dan jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah oleh pemerintah ke Kota Makkah dan Kota Madinah.
  3. Penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh biro perjalanan wisata, meliputi perjalanan ibadah haji khusus dan umrah ke Kota Makkah dan Kota Madinah (umat Islam), perjalanan ibadah ke Kota Yerusalem dan Kota Sinai (Mesir) (umat Kristen), perjalanan ibadah ke Kota Vatikan di Roma dan Kota Lourdes di Prancis (umat Katolik), perjalanan ibadah ke Uttar Pradesh dan Haryana di India (umat Hindu), perjalanan ibadah ke Kota Bodh Gaya di India dan Kota Bangkok di Thailand (umat Budha), dan perjalanan ibadah ke Kota Qufu di Cina (umat Khonghucu).

Namun jika d‚Äčalam hal jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan di atas juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain, maka jasa tersebut menjadi jasa kena pajak.

 

 

 

Penulis             : Wahyudi

Pic                   : freepik.com