News

Update terbaru seputar dunia ekonomi

PPh Final Jasa Konstruksi Ditanggung Pemerintah
by Admin - Satvika Consulting  |  September 19, 2020

Pada tanggal 14 Agustus 2020 Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan peraturan terbaru NOMOR 110/PMK.03/2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.03/2020 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pajak penghasilan final jasa konstruksi ditanggung pemerintah bagi wajib pajak dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI). Insentif ini mulai berlaku sejak Peraturan Menteri ini diundangkan sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.

Pemotong pajak juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan PPh final ditanggung Pemerintah melalui laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai contoh pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini. Pemotong Pajak harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR ../PMK.03/2020" atas PPh final ditanggung Pemerintah. Laporan realisasi ini dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

 

 

Penulis                  : Wahyudi

Pic                          : freepik.com