News

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2000, Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). BKP dan JKP ini ditentukan melalui Undang-Undang PPN Tahun 1984 serta perubahannya.

Untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) bagi Orang  Pribadi atau Badan harus terlebih dulu mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) ke Kantor Pelayanan Pajak dengan ketentuan:

1. Setiap Orang Pribadi/Badan harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok PKP apabila Omzet dalam 1 tahun lebih dari Rp4.800.000.000.
2. Bagi Orang Pribadi/badan yang mempunyai Omzet dalam 1 tahun tidak lebih dari Rp4.800.000.000 dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok PKP disebut Pengusaha Kecil Kena Pajak.
3. Orang Pribadi/Badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan jumlah peredaran dan/atau penerimaan brutonya dalam 1 tahun buku tidak melebihi Rp600.000 dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP diwajibkan untuk:

1. Menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
2. Memungut pajak yang terutang.
3. Menyetorkan PPN yang kurang bayar dengan menggunakan SSP paling lambat pada akhir bulan sebelum melaporkan SPT Masa PPN.
4. Melaporkan pemungutan, penyetoran, dan penghitungan pajak ke KPP dengan menggunakan SPT Masa PPN paling lambat pada akhir bulan berikut.

Setiap melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, PKP wajib membuat faktur pajak melalui laman situs web https://efaktur.pajak.go.id/. Faktur pajak itu terdiri atas Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan. Faktur Pajak Keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang menjual BKP, JKP, dan atau BKP yang termasuk dalam kategori barang mewah sedangkan Faktur Pajak Masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika membeli BKP maupun JKP dari PKP. PKP juga memiliki hak, Hak tersebut adalah Pengusaha dapat mengkreditkan pajak masukan saat membeli BKP dan JKP yang tertera pada faktur pajak masukan dari PKP lawan transaksinya. Dengan hal tersebut maka pengusaha dapat membebankan BKP/JKP kepada konsumen akhir.

Setelah memperhatikan syarat tersebut, kewajiban dan hak sebelum dan sesudah menjadi PKP, penulis menyarankan kepada wajib pajak untuk tidak terburu-buru untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jika wajib pajak merasa sudah siap, wajib pajak tersebut harus lebih memperhatikan masalah waktu. Jangan sampai tidak membuat faktur pajak saat melakukan penyerahan BKP maupun JKP dan jangan sampai telat menyetorkan PPN atau PPnBM ke kas Negara maupun telat lapor SPT Masa PPN.

Penulis             : Gayatri