News

Update terbaru seputar dunia ekonomi

SP2DK sebagai surat penerbitan untuk waib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajaknya
by Admin - Satvika Consulting  |  April 14, 2021

Dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia, self assessment merupakan mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan , artinya wajib pajak melakukan sendiri proses hitung, setor, dan lapor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem online yang disediakan. Dalam praktiknya, ada kalanya muncul dugaan jika wajib pajak belum memenuhi kewajiban pajak sehingga diterbitkan sehingga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan   (SP2DK).

 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per-22/PJ/2015 menghapus Per-170/PJ/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan dan kemudian diterbitkan Surat Edaran Nomor : SE-39/PJ/2015 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan, Dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak. SPD2K adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

 

Terbitnya SP2DK adalah untuk memberikan monitor bagi KPP dalam melaksanakan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak dan kunjungan kepada wajib pajak. Diharapkan dalam pelaksanaannya data dan/atau keterangan yang didapat berupa informasi dan data lainnya bisa optimal dalam pelaksanaannya.

 

Berikut merupakan proses penerbitan SP2DK, terdapat 5 tahapan atas permintaan penjelasan data dan/atau keterangan untuk diterbitkannya SP2DK, di antaranya:

1.  Tahap Persiapan

Pada tahap pertama, KPP akan mengirimkan SP2DK kepada wajib pajak atau menyampaikannya secara langsung melalui kunjungan (visit). Kedua hal tadi dipertimbangkan atas jarak, waktu, biaya, dan pertimbangan lainnya. Jika SP2DK dikirim, maka surat tersebut akan dikirim melalui pos, jasa ekspedisi, jasa ekspedisi, atau bahkan melalui faksimili. Tanggal yang berlaku sesuai dengan tanggal stempel pos, tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman, atau tanggal faksimili. Kemudian, KPP memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk menyampaikan tanggapannya paling lama 14 hari setelah tanggal yang tercantum atau kunjungan (visit).

 

2.  Tahap Tanggapan Wajib Pajak

Wajib pajak diberikan dua pilihan dalam memberikan tanggapan, yaitu secara langsung atau tertulis. Namun, jika wajib pajak tidak memberikan tanggapan selama waktu yang diberikan, KPP bisa melakukan tiga hal ini: memberikan perpanjangan waktu selama 14 hari, melakukan kunjungan kepada wajib pajak, atau melakukan verifikasi, pemeriksaan bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

3.  Tahap Penelitian dan Analisis Kebenaran atas Tanggapan Wajib Pajak

Pada tahapan ini, account representative atau pelaksana seksi ekstensifikasi dan penyuluhan melakukan penelitian dan analisis terhadap data dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh dari wajib pajak. Data dan/atau keterangan ini diolah berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan sikap profesional untuk menyimpulkan dan merekomendasikan tindak lanjut yang dituangkan dalam LHP2DK.

 

4.  Tahap Rekomendasi dan Tindak Lanjut

KPP memiliki wewenang untuk menentukan keputusan atau tindakan berdasarkan simpulan yang diperoleh dari data dan/atau keterangan kepada wajib pajak, di antaranya wajib pajak bersedia menyampaikan SPT atau SPT pembetulan paling lama 14 hari setelah jangka waktu pemberian penjelasan atas data dan/atau keterangan berakhir.

 

5.  Tahap Pengadministrasian Kegiatan Permintaan Penjelasan

Account representative atau pelaksana seksi ekstensifikasi dan penyuluhan harus membuat dokumentasi yang mencakup SP2DK, LHP2DK, BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan, BA Penolakan Permintaan Penjelasan, dan/atau BA Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan. LHP2DK dibuat paling lama 7 hari setelah berakhirnya jangka waktu permintaan penjelasan data dan/atau keterangan kepada wajib pajak.

 

Adapun surat edaran itu diterbitkan adalah untuk memperluas basis pajak (tax base) serta mengoptimalkan penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan kewajiban perpajakan dan penggalian potensi wajib pajak. KPP juga akan melakukan pembagian terhadap wajib pajak. Tujuannya adalah  untuk untuk memperluas ruang lingkup pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perpajakan serta telah memberikan kontribusi terhadap penerimaann pajak.

 

 

Penulis              : Gayatri

 

Pic                    : Freepik.com