News

Update terbaru seputar dunia ekonomi

SYARAT NPWP BAGI WANITA YANG MENIKAH
by Admin - Satvika Consulting  |  April 14, 2021

Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam urusan perpajakan. NPWP wajib dimiliki warga Indonesia, baik itu perorangan maupun badan usaha. NPWP ini dijadikan sebagai sarana administrasi perpajakan atau acuan untuk membayar pajak, juga menjadi persyaratan sejumlah pelayanan umum, seperti pengajuan kredit, pembuatan paspor, dan sebagainya.

Menjadi wajib pajak memang menjadi hak setiap orang, selama memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif. Begitu pula perempuan yang sudah memenuhi persyaratan tersebut. Namun menjadi wajib pajak ada konsekuensi yang harus dilaksanakan, bahkan akan menjadi beban tersendiri. Misalnya seorang istri yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan terbebani dengan kewajiban pembayaran dan atau pelaporan. Padahal situasi tersebut dapat dihindarkan.

Dikalangan masyarakat masih banyak yang bingung nih pendaftaran NPWP bagi wanita yang sudah menikah atau dengan kata lain memiliki status wanita kawin itu bagaimana. Ternayata ada perbedaan terkait pendaftaran NPWP wanita kawin dengan pendaftaran NPWP orang pribadi biasa. Adakah persyaratan tambahan yang harus dilengkapi? Lalu seperti apa kewajiban perpajakannya nanti?

Dikala wanita kawin itu memiliki kewajiban perpajakannya tergabung dengan suaminya karena satu keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. Oleh karenanya, wanita kawin yang memilih kewajiban perpajakannya digabung dengan suami tidak perlu memiliki NPWP. Apabila wanita yang belum menikah sudah memiliki NPWP sendiri kemudian di kemudian hari ia menikah dan ingin menggabungkan kewajiban perpajakannya dengan suami, maka atas NPWP wanita tersebut dilakukan penghapusan NPWP.

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, satu keluarga itu dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. Itulah mengapa yang memiliki kewajiban perpajakan seperti pembayaran pajak atau pelaporan SPT Tahunan cukup kepala keluarganya saja alias suami. Namun begitu, untuk wanita yang sudah menikah tersedia beberapa pilihan dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Apabila wanita menikah yang hidup terpisah atau bercerai dengan suaminya berdasarkan keputusan dari pengadilan, maka ia termasuk ke dalam kategori HB (hidup berpisah).

Apabila suami dan istri dalam perkawinannya melakukan perjanjian pisah harta di hadapan notaris, maka istri di sini termasuk ke dalam kategori pisah PH (pisah harta). Yang terakhir adalah kategori MT (memilih terpisah) diperuntukkan bagi wanita kawin yang memang menghendaki adanya pemisahan atas kewajiban perpajakannya dari kewajiban pajak suami. Ketiga kategori tadi baik HB, PH, maupun MT berarti bahwa istri maupun suami memiliki NPWP masing-masing.

Ada syarat yang berbeda dari pendaftaran NPWP kategori orang pribadi biasa yakni pada pendaftaran NPWP kategori orang pribadi dan berkewarganegaraan Indonesia hanya perlu melampirkan fotokopi KTP dan bahkan hanya perlu validasi nomor induk kependudukan (NIK) KTP dan nomor kartu keluarga jika pendaftarannya secara daring (online). Untuk pendaftaran NPWP orang pribadi dengan kategori PH (pisah harta) dan MT (memilih terpisah) maka ada tambahan dokumen persyaratan pendaftarannya berupa fotokopi NPWP suaminya, fotokopi akta pernikahan, dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa melakukan perjanjian pemisahan harta atau perjanjian memilih kewajban pajak terpisah dari kewajiban pajak suami. Sedangkan untuk kategori HB (hidup berpisah), dokumen persyaratannya tidak ada tambahan.

 

Penulis : Sri Artini, Politeknik Negeri Bali