News

Update terbaru seputar dunia ekonomi

Tarik Ulur Pemberlakuan Pajak Terhadap E-Commerce
by Admin - Satvika Consulting  |  April 14, 2021

Dalam beberapa tahun terakhir, e-commerce menjadi salah satu ladang penghasilan bagi sebagian penduduk di Indonesia. Walaupun keberadaannya tidak dilihat secara fisik namun dampaknya cukup dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perkembangan e-commerce di Indonesia sangat didukung dari banyaknya jumlah penduduk di Indonesia. Seiring pertambahan penduduk yang menggunakan internet kontribusi sektor ini terhadap ekonomi Indonesia berpotensi terus meningkat. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia mencirikan bahwa peran industri kreatif di Indonesia akan terus meningkat.

Ditengah berkembangnya e-commerce terdapat permasalahan yang menjadi beban bagi pelaku e-commerce dan pemerintah. Pemerintah dicanangkan akan menerbitkan peraturan per 1 April 2019 mengenai pajak bagi pelaku e-commerce. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik atau yang dikenal dengan sebutan PMK 210. Latar belakang penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tersebut yakni pemerintah memandang perlu lebih memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik  sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan mudah sesuai model transaksi yang digunakan. Pengaturan ini lebih menjelaskan tata cara dan prosedur pepajakan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku e-commerce demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional. Dalam peraturan tersebut, pemerintah tidak menetapkan jenis atau besar pajak yang akan dikenakan. Namun, pemerintah memberikan penjelasan prosedur pemajakan untuk mendorong para pelaku usaha untuk taat pajak.

Kebijakan ini menuai pro dan kontra diantara pelaku  dalam kegiatan e-commerce. Penjual produk pada e-commerce mengeluhkan rencana pemerintah untuk mengenakan pajak e-commerce. Pasalnya, tidak semua pelapak merupakan penjual dengan omzet besar, sehingga dikhawatirkan beban pajak tersebut akan memberatkan mereka. PMK ini dianggap masih memiliki banyak kekurangan, diantaranya yaitu aturan ini tanpa melalui  sosialiasi yang cukup dan dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan UMKM, PMK 210 dapat mematikan pengusaha mikro karena sebuah studi yang dilakukan iDEA menunjukkan saat ini banyak pengusaha yang berjualan di e-commerce merupakan perusahaan mikro yang masih coba-coba yang apabila dipaksakan untuk membuat NPWP malah mengakibatkan pengusaha mikro memilih gulung tikar. Aturan mengenai pajak pada e-commerce juga dirasa kurang adil bagi pelakunya karena pengenaan pajak pada e-commerce berbeda dengan pelaku usaha yang menggunakan media sosial untuk berjualan padahal dalam kenyataannya para e-commerce termasuk taat pada peraturan yang ada. Didasarkan atas pro kontra yang terjadi mengenai pengenaan pajak terhadap e-commerce akhirnya menteri keuangan Indonesia yaitu Sri Mulyani menarik kebijakan tersebut dengan alasan kesimpangsiuran informasi yang dikhawatirkan dapat membuat para pelaku UMKM enggan untuk  berdagang melalui e-commerce. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan pencabutan aturan tersebut dapat memberikan waktu bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan seluruh pemangku kepentingan, serta mempersiapkan infrastruktur pelaporan data e-commerce. Dengan demikian, perlakuan perpajakan untuk seluruh pelaku ekonomi tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pelaku usaha baik e-commerce maupun konvensional yang menerima penghasilan hingga Rp4,8 miliar dapat memanfaatkan skema pajak final dengan tarif 0,5 persen dari jumlah omzet usaha.

CEO Bukalapak Ahmad Zaky memandang bahwa penerapan pajak cuma-cuma bagi e-commerce yang tidak mengandalkan revenue dari pemasangan iklan barang perlu dikaji lebih lanjut. Hal ini diperlukan sehingga industri e-commerce dalam negeri dapat bersaing dengan industri e- commerce dari luar, menumbuhkan iklim investasi yang pada akhirnya dapat menopang pertumbuhan ekonomi. Zacky juga menjelaskan mengenai peraturan perpajakan di Indonesia, diharapkan pemerintah perlu mengkaji lebih dalam dan juga memperhatikan penerapan sistem perpajakan yang lebih jelas terkait dengan peraturan yang akan dijalankan karena adanya kecenderungan untuk memfokuskan penerapan kepada pemain lokal, padahal porsi besar e-commerce masih dipegang oleh pemain asing. Peraturan yang diterapkan juga sebaiknya lebih jelas untuk semua jenis model bisnis e-commerce agar industri e-commerce Indonesia dapat terus berkembang yang nantinya dapat berkontribusi secara optimal kepada negara. Contohnya Singapura sudah memiliki aturan yang sangat jelas mengenai perpajakan terhadap e-commerce yang didalamnya mengatur jenis pajak yang dikenakan terhadap setiap barang dan jasa serta setiap model bisnis e- commerce.

 

Penulis                 : Wilantari (PKL Universitas Udayana)