Satvika Consulting

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menjelaskan penurunan sebesar 159.539 SPT atau sekitar 1,21% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya itu bukan dipicu kondisi ekonomi terkini, melainkan faktor teknis seperti libur panjang Idulfitri dan Nyepi serta relaksasi batas waktu pelaporan. Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak menyatakan alasan di balik penurunan jumlah pelaporan […]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan ciri-ciri usaha yang masuk kategori shadow economy, dan harus mulai ditertibkan pada 2026, sebagaimana strateginya telah termuat dalam dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan ciri-ciri usaha yang masuk kategori shadow economy, dan harus mulai ditertibkan pada 2026, sebagaimana strateginya

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mencatat sejarah baru di usia ke-60 tahun. IKPI berhasil meraih piagam Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kegiatan donor darah profesi konsultan pajak terbanyak, dan sebagai asosiasi konsultan pajak dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mencatat sejarah baru di usia ke-60 tahun. IKPI berhasil meraih

Pasal 2 PMK 262/2010, menyebutkan PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBN atau APBD. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengunggah informasi tentang tak adanya pembebasan pajak bagi para anggota DPR, pejabat negara, ASN, anggota TNI/Polri, hingga hakim,

Kementerian Keuangan mengungkapkan terdapat sekitar Rp 362,5 triliun potensi penerimaan pajak tiap tahunnya yang direlakan oleh pemerintah. Adapun potensi penerimaan tersebut disalurkan melalui insentif pajak untuk masyarakat. Kementerian Keuangan mengungkapkan terdapat sekitar Rp 362,5 triliun potensi penerimaan pajak tiap tahunnya yang direlakan oleh pemerintah. Adapun potensi penerimaan tersebut disalurkan melalui insentif pajak untuk masyarakat. Staf

Suasana pusat perbelanjaan yang biasanya riuh dengan alunan musik kini berubah hening. Beberapa restoran memilih mematikan speaker, bukan karena kehilangan selera hiburan, melainkan lantaran takut terjerat sengketa royalti. Suasana pusat perbelanjaan yang biasanya riuh dengan alunan musik kini berubah hening. Beberapa restoran memilih mematikan speaker, bukan karena kehilangan selera hiburan, melainkan lantaran takut terjerat sengketa

Presiden Prabowo menyiapkan kebijakan belanja perpajakan (insentif pajak serta kepabeanan dan cukai ) tahun 2026 dengan estimasi sebesar Rp563,6 triliun atau tumbuh 6,3 persen dibandingkan tahun 2025 senilai Rp530,3 triliun. Presiden Prabowo menyiapkan kebijakan belanja perpajakan (insentif pajak serta kepabeanan dan cukai ) tahun 2026 dengan estimasi sebesar Rp563,6 triliun atau tumbuh 6,3 persen dibandingkan

Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2026 sebesar Rp2.692,0 triliun atau naik 12,8 persen dari target 2025. Kenaikan ini mendapat sorotan dari Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2026 sebesar Rp2.692,0 triliun atau naik 12,8 persen dari target 2025. Kenaikan ini mendapat sorotan dari Ketua Badan Anggaran

Pemerintah menetapkan strategi baru untuk memperkuat penerimaan negara dari sektor perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) pada 2026. Salah satu fokus utama adalah memperketat pengawasan terhadap Wajib Pajak Grup dan High Wealth Individual (HWI) atau orang kaya. Pemerintah menetapkan strategi baru untuk memperkuat penerimaan negara dari sektor perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) pada 2026. Salah satu fokus utama

Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Ratna Juwita Sari mendesak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk segera memperbaiki sistem Coretax dan Compliance Risk Management (CRM) demi mewujudkan target rasio penerimaan pajak tahun 2026 sebesar 12,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau senilai Rp 2.692,1 triliun. Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Ratna