Satvika Consulting

Target penerimaan pajak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 sebesar Rp 2.490,9 triliun Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 yang menyoal tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Perpres ini akan menjadi dasar pelaksanaan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025. Adapun, dalam Perpres […]

Pemerintah tampaknya akan terus melanjutkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% Pemerintah tampaknya akan terus melanjutkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% pada Januari 2025. Sinyal ini diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Parjiono. Namun, Parjiono mengungkapkan akan ada beberapa kelompok yang dikecualikan, yakni masyarakat miskin. Hal

Pemerintah akan memulai pelaksanaan Core Tax Administration System atau Pembaharuan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) pada Januari 2025. Pemerintah akan memulai pelaksanaan Core Tax Administration System atau Pembaharuan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) pada Januari 2025. “Insyaallah di penghujung tahun 2024 ini kita bisa gunakan core tax, mulai 1 Januari paling tidak tahun 2025,” kata

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan telah sepakat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memperpanjang insentif PPh final 0,5% bagi UMKM. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan, sudah mencapai kesepahaman dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentang perpanjangan insentif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% untuk UMKM. “Pembicaraan di level teknis sudah

Konsumen sering membayar PPN lebih dari ketentuan, menurut Direktur Eksekutif YKTI, Ardiman Pribadi. Konsumen kerap kali membayar lebih Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih dari ketentuan yang ada. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Yayasan Konsumen Tekstil Indonesia (YKTI) Ardiman Pribadi. “Kenaikan ini akan sepenuhnya dibebankan pada konsumen akhir. Dalam hitungan kami, ketika PPN dikenakan 11%, maka

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan yang mengatas namakan implementasi coretax system. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan yang meminta wajib pajak mengakses tautan atau mengunduh aplikasi mencurigakan yang mengatas namakan implementasi coretax system. Peringatan ini diungkapkan oleh DJP mengingat pihaknya tengah mengirimkan email

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Airlangga menegaskan, kebijakan ini sudah menjadi amanat undang-undang dan wajib dijalankan. Kenaikan PPN ini berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Kan memang itu bagian dari undang-undang yang sudah diberlakukan,” ungkap Airlangga, di sela-sela G20 Brasil,