# Konsultan Pajak di Bali | Satvika Consulting

> Solusi Pajak Terpercaya Dengan Pelayanan Yang Dapat Diandalkan


## Posts

- [Kenaikan PPN Menjadi 12% pada Tahun 2025: Begini Pengertian dan Perhitungannya](https://satvika.co.id/kenaikan-ppn-menjadi-12-pada-tahun-2025p/): Pemerintah telah mengonfirmasi rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Begini pengertian dan perhitungannya
- [Pengusaha Tolak PPN Naik : Fokus Kejar yang Tak Bayar Pajak](https://satvika.co.id/pengusaha-tolak-ppn-naik-fokus-kejar-tak-bayar-pajak/): Pengusaha mengusulkan kepada pemerintah untuk fokus mengatasi pengusaha yang memiliki perusahaan informal yang belum memenuhi kewajiban pajak mereka, daripada mengusulkan kenaikan tarif PPN pada tahun 2025 sebesar 12%.
- [Rencana Kenaikan PPN Jadi 12% Tahun 2025, Potensial Menjadi yang Tertinggi di ASEAN](https://satvika.co.id/kenaikan-ppn-potensial-yang-tertinggi-di-asean/): Kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025 akan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tarif PPN tertinggi di ASEAN.
- [Status Pajak Hiburan Tidak Jelas: Kewenangan Berada di Tangan Pemerintah Daerah](https://satvika.co.id/pajak-hiburan-tidak-jelas-otoritas-pemerintah-daerah/): Kewenangan insentif fiskal telah diberikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai dengan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD). 
- [Tidak Lapor SPT Bertahun-Tahun, Bisa di Penjara ?](https://satvika.co.id/tidak-lapor-spt-bertahun-tahun-siap-siap-bayar-denda/): Konsekuensi Tidak Melaporkan SPT dalam Beberapa Tahun: Denda yang Harus Siap Dipertanggungjawabkan, berapa ya denda tersebut ? 
- [Mengapa Wajib Pajak Harus Tetap Melaporkan SPT Tahunan Meskipun Telah Membayar Pajak? Berikut Alasannya!](https://satvika.co.id/mengapa-wajib-pajak-harus-melaporkan-spt-tahunan/): Masyarakat yang memiliki NPWP dan menerima pendapatan diharuskan untuk menyampaikan SPT Tahunan yang mencatat pembayaran pajak penghasilan yang telah disetorkan kepada pemerintah
- [Perbedaan Formulir 1770, 1770S, dan 1770SS dalam Pelaporan Pajak Tahun 2024](https://satvika.co.id/perbedaan-formulir-1770-1770s-dan-1770ss-pelaporan/): Ada tiga bentuk formulir yang digunakan untuk mengisi SPT, yaitu 1770, 1770S, dan 1770SS. Berikut adalah perbedaan antara ketiganya
- [Apakah Anda Sudah Mengajukan Laporan SPT Tahunan?](https://satvika.co.id/apakah-anda-sudah-mengajukan-laporan-spt-tahunan/): Pelaporan SPT Tahunan adalah tanggung jawab yang timbul setiap kali tahun berganti. Waktu untuk melaporkannya mulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Maret untuk individu dan 30 April untuk badan usaha.
- [Bisa Kena Denda Jika Tidak Lapor SPT Tahunan ? Berapa sih](https://satvika.co.id/bisa-kena-denda-jika-tidak-lapor-spt-tahunan-berapa/): Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan dokumen formulir perpajakan yang harus diisi serta dilaporkan oleh individu atau entitas yang memiliki kewajiban pajak setiap tahunnya.
- [Peringatan dari Ditjen Pajak : Modus Penipuan Penagihan SPT Tahunan !](https://satvika.co.id/peringatan-dari-djp-modus-penipuan-penagihan-spt/): Selama proses pelaporan SPT Tahunan 2023, DJP Kementerian Keuangan memberikan peringatan kepada masyarakat atau wajib pajak (WP) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pola penipuan yang baru muncul.
- [Segera di Tanda Tangan Revisi Aturan Ekspor, Jokowi Siap Bagikan Pajak 0%](https://satvika.co.id/jokowi-segera-tanda-tangan-revisi-aturan-ekspor/): Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyatakan bahwa revisi Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 tentang pajak ekspor sedang dalam proses. Beliau menyebutkan bahwa revisi aturan tersebut telah diajukan kepada Presiden Joko Widodo untuk disetujui dan tinggal menunggu tanda tangan beliau
- [Jika Anda Menerima 'Surat Cinta' dari Kantor Pajak, Tetap Tenang dan Ikuti Langkah Ini!](https://satvika.co.id/jika-menerima-surat-cinta-dari-pajak-tetap-tenang/): Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana untuk mengirimkan surat kepada 20 juta WP di seluruh Indonesia. 
- [Indonesia Pesta Diskon Pajak : Ayo Beli Rumah & Mobil Listrik!](https://satvika.co.id/indonesia-pesta-diskon-pajak-ayo-beli-rumah-mobil/): Insentif utama untuk pembelian rumah berlaku hingga akhir tahun ini sesuai dengan PMK Nomor 7 Tahun 2024.
- [Mau Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi, Ini Dokumen Yang Perlu Disiapkan !](https://satvika.co.id/mau-lapor-spt-tahunan-orang-pribadi-ini-dokumen-nya/): Laporan SPT Tahunan orang pribadi berlaku untuk wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai atau memiliki usaha sendiri. Batas waktu pengajuan SPT untuk individu adalah 31 Maret 2024, dimulai sejak awal tahun pada 1 Januari 2024.
- [Satvika Consulting: Konsultan Pajak di Bali yang Mendukung Pemulihan Ekonomi melalui UMKM](https://satvika.co.id/satvika-consulting-konsultan-pajak-di-bali-umkm/): ndonesia, dengan kekayaan budaya dan keindahan alamnya, telah menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan dari seluruh dunia. Salah satu tempat yang menonjol adalah Bali, sebuah pulau yang terkenal dengan pantainya yang indah, budaya yang kaya, dan keramahan penduduknya. Namun,
- [Bayar PPN Cuma 1% Jika Beli Mobil listrik, Ini Syaratnya](https://satvika.co.id/bayar-ppn-1-jika-beli-mobil-listrik-ada-syaratnya/): Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa regulasi mengenai insentif untuk mobil listrik akan segera dikeluarkan dalam bulan ini. Setelah diresmikan, mobil listrik akan mendapatkan pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 1%, mengurangi 10% dari tarifnya sebelumnya.
- [DJP: Penambahan Tarif Pajak 20% Tidak Berlaku Ketika Mengganti NIK Menjadi NPWP](https://satvika.co.id/djp-penambahan-tarif-pajak-20-tidak-berlaku/): Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) tidak menerapkan tarif yang lebih tinggi setelah proses validasi NIK menjadi NPWP.
- [SPT Tahunan: Lebih dari 3 Juta Wajib Pajak Telah Melaporkannya, Berani Telat? Siap-siap Kena Denda!](https://satvika.co.id/spt-tahunan-lebih-dari-3-juta-wajib-pajak-melaporkan/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa sekitar 3,07 juta orang wajib pajak (WP) telah menyerahkan laporan pajak mereka melalui pengisian formulir Surat Pemberitahuan  SPT Tahunan.
- [Cara Mudah Mengatasi Lupa EFIN dan Pelaporan SPT Pajak 2023, Yuk di Simak!](https://satvika.co.id/cara-mudah-mengatasi-lupa-efin-dan-pelaporan-spt/): Jangan Biarkan Kesalahan Membayangi Pencapaian Anda: Strategi Mudah Mengatasi Lupa EFIN dan Pelaporan SPT Pajak 2023
- [7 Kategori Turis Asing yang Mendapat Pengecualian Pajak Wisata di Bali](https://satvika.co.id/7-kategori-turis-asing-dapat-pengecualian-pajak/): Pajak wisata bagi turis asing siap berlaku di Bali pada 14 Februari 2024. Mendekati hari H, Pemerintah Provinsi Bali mengumumkan tujuh kategori warga negara asing (WNA) yang dikecualikan dari pungutan wisatawan mancanegara (wisman) sebesar Rp150 ribu per orang
- [Pak Presiden! Ini Bukti Industri Hiburan Mati Karena Pajak 40-75%](https://satvika.co.id/implikasi-pajak-40-75-bukti-matinya-industri-hiburan/): Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi Sukamdani, menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan di sektor industri hiburan seperti 
- [Memahami Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ): Strategi Pajak Optimal dengan Contoh Perhitungan yang Jelas](https://satvika.co.id/memahami-penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp/): Lantas apa itu PTKP ? dalam laman resmi Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) Kementrian Keuangan, Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ) adalah pengurangan yang diberikan kepada penghasilan bersih individu sebagai wajib pajak dalam negeri untuk menghitung jumlah penghasilan yang dikenakan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak di Indonesia. 
- [Persoalan Industi Jastip : Kemendag Memberikan Tanggapan Tak Terduga !](https://satvika.co.id/kemendag-memberikan-tanggapan-soal-industri-jastip/): Keluhan muncul terkait banyaknya barang impor melalui layanan jasa titip (jastip) yang dianggap ilegal oleh pelaku usaha dalam negeri. Hal ini dikarenakan barang impor tersebut masuk tanpa pembayaran bea masuk, sehingga dianggap merugikan pasar lokal.
- [DJP memperkenalkan kalkulator pajak untuk menghitung tarif efektif PPh Pasal 21. Begini Cara Pakainya !](https://satvika.co.id/djp-menghadirkan-inovasi-merilis-kalkulator-pajak/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menghadirkan inovasi baru dengan merilis Kalkulator Pajak, yang bertujuan untuk mempermudah proses penghitungan pajak bagi Wajib Pajak. Mulai 19 Januari 2024, Wajib Pajak dapat mengakses Kalkulator Pajak ini melalui situs resmi DJP di kalkulator.pajak.go.id.
- [Peraturan Pajak UMKM: Kategori Ini Terkena Tarif Standar, Bukan 0,5%](https://satvika.co.id/peraturan-pajak-umkm-konsultan-pajak-di-bali/): Tahun ini, tarif pajak penghasilan (PPh) untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak akan lagi dikenakan dengan tingkat sebesar 0,5%, melainkan akan kembali ke tarif normal.
- [Sebelumnya, Variasi Perhitungan Pajak Karyawan Berbeda di Setiap Kantor, Sekarang Seragam.](https://satvika.co.id/perhitungan-pajak-karyawan-berbeda-setiap-kantor/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berkeinginan untuk menciptakan keseragaman dalam metode perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan dengan menerapkan rumus Tarif Efektif Rata-rata (TER). Sebelum TER diintegrasikan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, DJP mencatat bahwa terdapat minimal 400 variasi skenario perhitungan pemotongan pajak penghasilan yang berlaku untuk pekerjaan, usaha, dan […]
- [Ustaz Solmed Jadi Sorotan Direktorat Jenderal Pajak karena Rumah Mewahnya, Ada Apa?](https://satvika.co.id/ustaz-solmed-jadi-sorotan-direktorat-jenderal-pajak/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menanggapi sebuah video yang menampilkan artis April Jasmin dan Ustaz Solmed melalui akun TikTok resminya.
- [Satvika Consulting – Professional Tax Consultants in Bali](https://satvika.co.id/satvika-consulting-professional-tax-consultants/): Professional Tax Consultants in Bali, professionals are dedicated to reducing risks in your tax planning, managing tax burdens, and enhancing your business performance. As your company evolves, one crucial aspect that needs constant monitoring is the accounting and tax aspects.
- [Denpasar Tetapkan Tarif Pajak Hiburan 15 Persen: Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Kesejahteraan Pelaku Usaha](https://satvika.co.id/kota-denpasar-tetapkan-tarif-pajak-hiburan-15-persen/): Pemerintah Kota Denpasar, Bali, telah menetapkan tarif pajak hiburan tertentu, seperti diskotek, karaoke, club malam, bar, dan mandi uap/spa, sebesar 15 persen. Keputusan ini diambil setelah Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, 
- [Penurunan Gaji Terkait Pajak? Jangan Khawatir, Ini penjelsannya!](https://satvika.co.id/penurunan-gaji-terkait-pajak-ini-penjelasannya/): Penerapan metode tarif efektif rata-rata (TER) dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) karyawan telah memunculkan dampak yang signifikan pada gaji bulanan para pegawai kantoran. 
- [Kenaikan Tarif Pajak Hiburan: Bali Semakin Terpinggirkan Dibandingkan dengan Thailand](https://satvika.co.id/kenaikan-pajak-hiburan-di-bali-semakin-terpinggirkan/): Kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif pajak hiburan hingga kisaran 40-75% dapat memberikan dampak serius terhadap daya tarik Bali sebagai destinasi wisata favorit bagi turis asing.
- [Reassuring! Implementasi Tarif Efektif PPh Pasal 21 Tak Tambah Pajak baru](https://satvika.co.id/tarif-efektif-pph-pasal-21-tak-tambah-pajak-baru/): Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indonesia baru-baru ini mengonfirmasi bahwa penghitungan pemotongan pajak penghasilan PPh Pasal 21 melalui implementasi tarif efektif rata-rata (TER) yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024 tidak akan menambah beban pajak baru bagi masyarakat.
- [Satvika Consulting - Kantor Konsultan Pajak di Denpasar](https://satvika.co.id/satvika-kantor-konsultan-pajak-di-denpasar/): Satvika Consulting adalah salah satu kantor konsultan pajak di Denpasar, penyedia jasa konsultasi pajak dan jasa akuntansi di Denpasar khususnya di Bali. Satvika Consulting memberikan saran perpajakan berkualitas tinggi, terintegrasi dan berkualitas sesuai dengan hukum & peraturan yang berlaku.
- [Langkah Strategis Pemerintah dalam Meningkatkan Pajak Sepeda Motor Bensin untuk Dukung Transportasi Berkelanjutan](https://satvika.co.id/langkah-pemerintah-meningkatkan-pajak-sepeda-motor/): emerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, mengumumkan rencana ambisius untuk menaikkan pajak sepeda motor bahan bakar fosil. Pengumuman ini dilakukan dalam sebuah acara peresmian perusahaan mobil listrik Build Your Dream (BYD) yang disiarkan daring pada Kamis, 18 Januari
- [Dinamika Penerapan Pajak Hiburan 75 Persen di Sejumlah Daerah: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Kebijakan](https://satvika.co.id/penerapan-pajak-hiburan-75-persen-di-indonesia/): Sejumlah daerah di Indonesia telah lama menerapkan kebijakan pajak hiburan 75% yang khusus, bahkan mencapai batas maksimal sebesar 75% sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)
- [Optimalkan Kepatuhan Pajak Anda: Lapor SPT Tahunan 2024 Dengan Mudah](https://satvika.co.id/ayo-lakukan-lapor-spt-tahunan-2024/): Satvika Consulting, sebagai kantor konsultan pajak di Bali, menjadi mitra terpercaya dalam proses pelaporan pajak. Dengan tim ahli yang berpengalaman, mereka tidak hanya memahami tata cara pelaporan SPT Pajak, tetapi juga memberikan bimbingan yang dibutuhkan untuk memastikan kewajiban pajak dipenuhi dengan benar.
- [Meningkatkan Kesejahteraan Keuangan dengan Konsultan Pajak di Bali - Satvika Consulting](https://satvika.co.id/satvika-consulting-konsultan-pajak-di-bali/): Kantor konsultan Pajak Satvika Consulting telah tampil sebagai konsultan pajak di bali yang terpercaya  Dengan tim berpengalaman dan berkomitmen, mereka telah membantu  klien dari berbagai sektor untuk mengelola kewajiban pajak mereka dengan efisien dan efektif.
- [Berapa Jumlah Konsultan Pajak di Indonesia ?](https://satvika.co.id/berapa-jumlah-konsultan-pajak-di-indonesia/): Menurut Bawono Kristiaji, seorang Partner of Fiscal Research and Advisory, pada tahun 2020 jumlah konsultan pajak di Indonesia hanya sekitar 5.589 orang. Rasio ini menunjukkan bahwa satu konsultan pajak harus melayani sekitar 48.000 penduduk. Angka ini mencerminkan bahwa permintaan akan layanan perpajakan masih sangat tinggi, dan peluang kerja bagi para sarjana perpajakan sangat besar.
- [Apakah PNS Bisa Jadi Konsultan Pajak ?](https://satvika.co.id/apakah-pns-bisa-jadi-konsultan-pajak/): Terakhir, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 secara khusus melarang PNS menjadi konsultan pajak. Oleh karena itu, PNS perlu memeriksa regulasi di instansinya masing-masing untuk memastikan apakah ada larangan atau pembatasan terkait menjadi tenaga ahli konsultan di bidang tertentu.
- [Tiga Kelompok Ini Mendapat Keistimewaan Bebas Pajak pada Tahun 2024](https://satvika.co.id/tiga-kelompok-ini-mendapat-keistimewaan-bebas-pajak/): Pajak, sebagai suatu sistem kontribusi wajib terhadap negara, memiliki peran utama dalam menjaga keseimbangan keuangan pemerintah dan mendukung pembangunan untuk mencapai kemakmuran rakyat. Landasan hukum yang mengatur kewajiban pembayaran pajak ini tertuang dalam Undang-Undang (UU), menjadi pondasi utama dalam penetapan ketentuan perpajakan. Dalam dinamika kebijakan perpajakan pada tahun 2024, sejumlah golongan memperoleh keistimewaan dengan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022, turunan langsung dari Undang-Undang HPP No. 7 Tahun 2021.
- [Optimisme Pengusaha Spa di Bali Tengah Tantangan Pajak 40%: Pintu Gerbang Menuju Pertumbuhan dan Kesejahteraan](https://satvika.co.id/pengusaha-spa-di-bali-kena-pajak-hingga-40/): Industri pariwisata di Bali, terutama sektor hiburan dan spa, mendapati dirinya dalam pusaran perdebatan seiring dengan kenaikan tajam tarif pajak. Para pelaku usaha pariwisata, khususnya di daerah Badung, Bali, menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan yang menaikkan tarif pajak hiburan, termasuk di dalamnya industri spa, menjadi 40 persen dari sebelumnya hanya 15 persen. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, telah memberikan respon dengan mengumumkan bahwa pihaknya sedang mengkaji kebijakan tersebut dan bersedia untuk merevisi jika diperlukan.
- [Berapa Biaya Konsultan Pajak Pribadi di Bali ?](https://satvika.co.id/berapa-biaya-konsultan-pajak-pribadi-di-bali/): Satvika Consulting adalah salah satu pilihan konsultan pajak yang dapat dipertimbangkan. Tim ini terdiri dari praktisi konsultan pajak, akuntansi, keuangan, kepabeanan, hukum, dan pengembang perangkat lunak aplikasi bisnis. Kami bersatu untuk memberikan layanan profesional kepada wajib pajak dan pengguna sistem aplikasi pajak/akuntansi.
- [Diskon PBB Pengusaha hingga 100 Persen, Berlaku 1 Januari 2024. Ini Syarat dan Cara Ajukan](https://satvika.co.id/diskon-pbb-pengusaha-hingga-100-persen-tahun-2024/): 1 Januari 2024: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberlakukan diskon pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 75% atau 100% untuk pengusaha di sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (P3) yang mengalami kerugian. Regulasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129 Tahun 2023.
- [Tarik Dana Pensiun Kena Pajak Tahun 2024, Simak Cara Hitungnya!](https://satvika.co.id/tarik-dana-pensiun-kena-pajak-tahun-2024-yuk-simak/): Penarikan dana pensiun, merupakan subjek pemotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Rumus dan cara penghitungannya pun telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 yang telah disahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan mulai berlaku pada 1 Januari 2024.
- [Rincian Potongan Pajak Gaji Buruh 2024, Cek isi nya !](https://satvika.co.id/rincian-potongan-pajak-gaji-buruh-2024/): Pada tahun 2024, Pemerintah Indonesia menerapkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 terkait pajak gaji buruh yang berlaku mulai 1 Januari. Peraturan ini mengatur potongan pajak untuk kategori berbeda, tergantung pada status perkawinan dan jumlah tanggungan. Ada tarif efektif bulanan dan harian untuk setiap kategori, dengan tingkat pajak yang bervariasi berdasarkan besaran penghasilan.
- [Pemerintah Secara Resmi Akan Menerapkan Tarif Efektif Untuk Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Mulai 1 Januari 2024. Simak Cara Hitungnya!](https://satvika.co.id/tarif-pemotongan-pajak-penghasilan-pph-pasal-21/): Tahun 2024, pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan metode tarif efektif rata-rata (TER). Perhitungannya adalah TER x Penghasilan Bruto, dengan aturan terbaru yang memperhitungkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan status dan jumlah tanggungan. Misalnya, untuk seseorang dengan status menikah tanpa tanggungan dan gaji Rp10.000.000/bulan:  Saat ini, PPh Pasal 21 adalah 5% x Penghasilan setahun setelah dikurangi biaya jabatan dan PTKP. Dengan TER, pemotongan PPh dilakukan dengan tarif 2,25% atau sesuai kategori TER yang berlaku pada Penghasilan Bruto. Itu saja! Jadi, pajak penghasilan Pasal 21 pada tahun 2024 dihitung berdasarkan TER yang memperhitungkan PTKP berdasarkan status dan jumlah tanggungan.
- [Perusahaan Akan Mendapatkan Pengurangan Pajak 200 Persen dengan Menghijaukan IKN](https://satvika.co.id/pengurangan-pajak-200-persen-dengan-menghijaukan-ikn/): Perusahaan yang membantu menghijaukan IKN Nusantara akan mendapatkan fasilitas pengurangan pajak hingga 200%.
- [Pemerintah Beri Insentif PPN DTP untuk Pembelian Rumah, Milenial Berpotensi Jadi Pendorong](https://satvika.co.id/beri-insentif-ppn-dtp-untuk-pembelian-rumah/): Insentif ini disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk kalangan milenial yang berencana memiliki rumah pertama mereka. Mart Polman, CEO Lamudi Indonesia, mengatakan bahwa insentif ini telah membangkitkan minat kembali di kalangan individu muda yang bercita-cita menjadi pemilik rumah. “Langkah strategis ini dianggap sebagai langkah signifkan dalam mendorong kepemilikan rumah, terutama di kalangan milenial,” kata Mart. Lamudi Indonesia sendiri telah memulai inisiatif kampanye #SekarangSaatnyaPPN0% di platform Lamudi.co.id dan OLX Properti. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan dari insentif ini untuk membantu warga Indonesia mendapatkan properti impiannya. 
- [Kurs Pajak](https://satvika.co.id/kurs-pajak/): KMK Nomor 42/MK/EF.2/2026 Tanggal berlaku: 09 September 2026 – 15 September 2026 No Mata Uang Nilai Perubahan 1 Dolar Amerika Serikat (USD) USD 17.714,00 -8,00 2 Dolar Australia (AUD) AUD 12.713,05 10,10 3 Dolar Kanada (CAD) CAD 12.794,59 12,57 4 Kroner Denmark (DKK) DKK 2.750,70 -10,16 5 Dolar Hongkong (HKD) HKD 2.259,29 -1,52 6 Ringgit […]
- [Memahami Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Indonesia](https://satvika.co.id/memahami-pemadanan-nomor-pokok-wajib-pajak/): NIK adalah identifikasi resmi yang diberikan kepada penduduk Indonesia. Nomor ini tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mencakup informasi penting, seperti tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, dan kode unik yang membedakan setiap individu. Pemerintah menggunakan NIK untuk mengidentifikasi penduduk secara unik dan untuk berbagai keperluan administratif, termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi lainnya.
- [Jasa Pengurusan Hak Merek/Paten/ Desain Industri](https://satvika.co.id/jasa-pengurusan-hak-merek-paten-desain-industri/)
- [Jasa Kompilasi Laporan Keuangan](https://satvika.co.id/jasa-kompilasi-laporan-keuangan/): Menerima jasa penyusunan dan rekapitulasi transaksi perusahaan sehingga menjadi laporan keuangan yang dapat digunakan sesuai standar pembukuan yang baik dan untuk kepentingan manajemen.
- [Jasa Cash Flow Management](https://satvika.co.id/jasa-cash-flow-management/)
- [Jasa Bookeeping](https://satvika.co.id/jasa-bookeeping/): Pemegang buku atau book-keeper bertanggung jawab mencatat transaksi bisnis sehari-hari setidaknya harus memiliki gelar diploma dalam bidang akuntansi. Seorang pemegang buku dituntut untuk teliti dan akurat dalam penyajian data, karena buku besar berisikan informasi detail mengenai transaksi perharinya. Seorang pemegang buku juga harus memiliki pengetahuan mengenai topik-topik keuangan yang utama. Selama bekerja, mereka akan diawasi […]
- [Kompilasi Laporan Keuangan](https://satvika.co.id/kompilasi-laporan-keuangan/): Kompilasi adalah penyusunan laporan keuangan berdasarkan dokumen transaksi dan dokumen lain yang terkait dengan keuangan perusahaan sehingga menjadi laporan keuangan yang utuh dan lengkap sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- [Audit Keuangan](https://satvika.co.id/audit-keuangan/): Ingin Laporan Keuangan perusahaan anda memiliki kredibilitas yang baik? Anda ingin mendapatkan jaminan kebenaran dan kewajaran atas laporan keuangan perusahaan anda? atau anda ingin menyakinkan kepada pihak external bahwa laporan keuangan anda dapat dipercaya? Oleh karena itu anda membutuhkan jasa audit keuangan atas laporan keuangan.
- [Jurnal by Mekari](https://satvika.co.id/jurnal-by-mekari/): Software Akuntansi Online Terintegrasi untuk Kembangkan Bisnis Tanpa Batas Software akuntansi online terbaik di Indonesia, Jurnal by Mekari. Membantu pembukuan & operasional bisnis perusahaan menjadi lebih mudah & efisien. Kelola usaha dengan solusi automasi, real-time, kapanpun & dimanapun. Dasboard Interaktif sistem dengan informasi terkini kondisi usaha secara real-time, ringkas, cepat, dan muti-perangkat. Terintegrasi dalam satu […]
- [Intuit QuickBooks Online](https://satvika.co.id/intuit-quickbooks-online/): Perangkat lunak akuntansi online yang cerdas dan sederhana untuk bisnis kecil, Lacak pengeluaran, sesuaikan faktur, jalankan laporan, dan lebih banyak lagi semuanya dari satu tempat. Bekerja dari mana saja Akses dan kelola buku Anda dari komputer, laptop, tablet, atau ponsel cerdas kapan pun Anda mau. Buat hak akses sehingga kolega atau akuntan Anda dapat masuk […]
- [Odoo Accounting Software](https://satvika.co.id/odoo-accounting-software/): Odoo Accounting Software, Rangkaian aplikasi bisnis sumber terbuka yang mencakup semua kebutuhan perusahaan Anda: CRM, eCommerce, akuntansi, inventaris, titik penjualan, manajemen proyek, dll. Sales, Ubah pesanan penjualan & pembelian menjadi faktur dalam satu klik dan lacak melalui pembayaran mereka. Sign, Automate the signing process of your contracts. Invoicing, Ubah penawaran menjadi faktur yang terlihat profesional […]
- [Xero Accounting Software](https://satvika.co.id/xero-accounting-software/): Xero Accounting, Perangkat lunak akuntansi untuk melakukan tugas Anda Sederhanakan tugas bisnis sehari-hari, Jelajahi fitur dan alat yang dibuat untuk bisnis kecil, akuntan, dan pemegang buku. Paybills, Claim Expenses, Bank Connections dan beberapa fitur terbaik lainnya Capture data Otomatis Tarik tagihan dan kuitansi ke Xero secara otomatis dengan Hubdoc. Akses Dimana saja Bekerja secara fleksibel […]
- [Freshbooks Cloud Accounting](https://satvika.co.id/freshbooks-cloud-accounting/): FreshBooks Accounting Software Memperluas Cara Anda Jalankan Bisnis Anda Fitur Invoicing, Buat Faktur dengan Mudah dan Buat klien Anda kagum dengan faktur yang terlihat profesional yang hanya membutuhkan beberapa detik untuk dibuat. Expenses, Catat dan atur pengeluaran dengan mudah di FreshBooks untuk melacak setiap pengeluaran sehingga Anda selalu siap untuk pajak. Payments, Pembayaran Kartu Kredit lebih […]
- [ZOHO BOOKS](https://satvika.co.id/zoho-books/): ZOHO BOOKS Online accounting software, Dibangun untuk bisnis anda. Mengelola keuangan Anda, mengotomatiskan alur kerja bisnis, dan membantu Anda bekerja secara kolektif di seluruh departemen. Receivables,  Kirim perkiraan, konversikan ke faktur, dan dapatkan pembayaran online tepat waktu. Payables, Kelola hutang Anda dan tahu ke mana uang Anda pergi. Dari tagihan vendor hingga pengeluaran. Inventory, Rekam […]
- [MYOB](https://satvika.co.id/myob/): MYOB Accounting Software, memiliki sejumlah kemitraan untuk memaksimalkan kegunaan perangkat lunaknya. antara laib Microsoft, PayPal, dan sejumlah aplikasi pihak ketiga yang kompatibel dengan perangkat lunak MYOB. Fitur, Account, Buat bagan akun perusahaan Anda dari 100 akun sampel yang disediakan; atau buat daftar akun Anda sendiri. Banking, Unduh dan Impor Laporan Bank ke MYOB dan biarkan […]
- [Wave Accounting](https://satvika.co.id/wave-accounting/): Software Akuntansi Keren Untuk Bisnis Kecil Wave Accounting adalah software akuntansi berbasis online yang sasarannya adalah bisnis kecil, dan sasarannya adalah bisnis kecil. Aplikasi ini mendukung penggunaan multi mata uang. Wave merupakan perangkat lunak akuntansi yang disajikan online secara penuh serta dirancang khusus untuk pribadi, pengusaha kecil dan freelancer – atau bagi siapa saja melakukan pekerjaan pribadi maupun […]
- [Alasan Memilih Satvika Consulting](https://satvika.co.id/alasan-memilih-satvika-consulting/): Satvika Consulting telah membuktikan diri sebagai mitra terpercaya dalam urusan perpajakan bagi bisnis di Denpasar. Dengan pengalaman, keahlian, dan reputasi yang solid, mereka tidak hanya membantu perusahaan memahami labirin pajak, tetapi juga memastikan bahwa mereka berada di jalur yang benar untuk pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang.
- [Reputasi yang Membanggakan](https://satvika.co.id/reputasi-yang-membanggakan/): Keberhasilan Satvika Consulting tercermin dari rekam jejaknya dalam membantu berbagai perusahaan mengelola pajak mereka dengan lebih efisien. Dengan pendekatan yang terfokus pada kebutuhan klien, mereka telah membangun reputasi sebagai konsultan pajak yang dapat diandalkan di Denpasar.
- [Pelayanan Khusus](https://satvika.co.id/pelayanan-khusus/): Berikut adalah beberapa layanan unggulan yang ditawarkan Satvika Consulting kepada kliennya:
- [Keahlian di Dunia Pajak](https://satvika.co.id/keahlian-di-dunia-pajak/): Satvika Consulting tidak sekadar menawarkan layanan konsultasi biasa. Mereka memiliki tim ahli yang terdiri dari para profesional yang menguasai berbagai aspek perpajakan, mulai dari pemahaman mendalam akan regulasi hingga strategi penyesuaian terbaru dalam peraturan perpajakan.
- [PSIAP: PENGERTIAN DAN MANFAATNYA](https://satvika.co.id/psiap-pengertian-dan-manfaatnya/): Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP). PSIAP adalah sistem informasi perpajakan yang berbasis COTS (Commersial Off The Shelf). PSIAP merupakan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi, akurat, andal, dan pasti. Sistem ini dibangun untuk mendukung proses bisnis administrasi perpajakan secara […]
- [ASPEK PAJAK PEDAGANG EMAS](https://satvika.co.id/aspek-pajak-pedagang-emas/): Pesta Olahraga Negara-negara Asia Tenggara 2023 yang umumnya dikenal sebagai SEA Games ke-32 diadakan pada tanggal 5-17 Mei 2023 di Phnom Penh, Kamboja. Pelaksanaan pesta olahraga ini akan menjadi kesempatan pertama Kamboja sebagai tuan rumah setelah sempat dibatalkan pada tahun 1963 karena suasana politik Kamboja yang tidak mendukung. Terdapat 11 negara yang ikut berpartisipasi pada […]
- [APAKAH MENONTON BIOSKOP DIKENAKAN PPN ATAU TIDAK?](https://satvika.co.id/apakah-menonton-bioskop-dikenakan-ppn-atau-tidak/): Baru-baru ini dunia per-filman diguncang dengan hadirnya film Fast and Furious X. Fast X merupakan film ke-11 dari sekuel The Fast Saga (Fast and Furious). Film ini kembali berpusat pada Dominic Toretto yang diperankan Vin Diesel di mana menghadapi musuh barunya Dante Reyes yang diperankan Jason Momoa. Dante Reyes menjadi salah satu musuh yang sulit […]
- [PAJAK HIBURAN KONSER COLDPAY](https://satvika.co.id/pajak-hiburan-konser-coldpay/): Kabar gembira bagi para penggemar musik di Indonesia! Grup band internasional yang sangat populer, Coldplay, siap untuk menyapa para penggemar di Jakarta dalam sebuah konser yang dijamin akan menjadi momen tak terlupakan. Band asal Inggris ini telah mengumumkan tur dunia mereka yang termasuk Jakarta sebagai salah satu tujuan konsernya. Konser Coldplay di Jakarta akan diadakan […]
- [Validasi KTP menjadi NPWP](https://satvika.co.id/validasi-ktp-menjadi-npwp/): Belum lama ini menteri keuangan telah menerbitkan aturan yang menjelaskan ketentuan lebih lanjut tentang integrasi NIK dan NPWP yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Menurut Pasal 2 ayat (1) PMK 112/2022, NIK sudah digunakan sebagai […]
- [TIDAK BISA LOGIN MENGGUNAKAN NIK, NIK TIDAK SESUAI DENGAN NOMOR KK](https://satvika.co.id/tidak-bisa-login-menggunakan-nik-nik-tidak-sesuai-dengan-nomor-kk/): Jika NIK tidak valid pada saat memvalidasi NIK pada DJP Online tertera ‘data belum valid’. Nah bagaimana cara mengatasi hal tersebut?  Yang pertama harus dilakukan adalah dengan cara mengecek NIK kita pada KK, jika NIK kita pada KK berbeda, kita harus segera melapor ke ‘Dukcapil’. Kamu bisa langsung melaporkan kejadian tersebut ke Dukcapil yang sesuai […]
- [Pendaftaran USKP A Dibuka Mulai 29 Juli hingga 1 Agustus 2024](https://satvika.co.id/pendaftaran-uskp-a-dibuka-mulai-29-juli-1-agustus/): Yuk simak cara melakukan pendaftaran USKP A ini ! Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP) akan mengadakan ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP) A untuk periode II/2024. Seperti halnya USKP A periode I/2024, USKP A pada periode II/2024 ini juga dikhususkan untuk peserta bar, bukan untuk peserta mengulang “Pendaftaran USKP melalui klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi [pada] 29 […]
- [NPWP 15 Digit Tidak Berlaku Setelah Implementasi Core Tax Administration System](https://satvika.co.id/npwp-15-digit-tidak-core-tax-administration-system/): Pemerintah memastikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dengan format 15 digit tidak akan berlaku setelah Core Tax Administration System (CATS) diimplementasikan. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengumumkan bahwa nomor pokok wajib pajak (NPWP) dengan format 15 digit tidak akan berlaku setelah Core Tax Administration System (CATS) diimplementasikan. Pemerintah telah meresmikan penggunaan nomor […]
- [Usaha Baru Buka, Harus Langsung Bayar Pajak ?](https://satvika.co.id/usaha-baru-buka-harus-langsung-bayar-pajak/): Bayar pajak merupakan komponen vital untuk keberlanjutan ekonomi negara, dan memahami kewajiban pajak dapat membantu mencegah masalah hukum di masa depan. Pajak bukan hanya formalitas, tetapi juga fondasi bagi pertumbuhan dan kelangsungan usaha dalam perekonomian negara. Munculnya banyak wirausaha di Indonesia juga menghadirkan tantangan baru terkait tanggung jawab perpajakan. Oleh karena itu, ada kewajiban pajak […]
- [Ganti NPWP dengan NIK, Warga RI Bisa Akses 21 Layanan Ini!](https://satvika.co.id/ganti-npwp-dengan-nik-bisa-akses-21-layanan-ini/): Segera Ganti NPWP dengan NIK, Karena Penduduk Indonesia Dapat Mengakses 21 Layanan ini loh, apa saja ya ?! Ganti NPWP dengan NIK karena dapat digunakan untuk sejumlah layanan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumumkan setidaknya ada 21 layanan yang dapat menggunakan NPWP 16 Digit, Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU), atau NPWP 15 […]
- [Peran Penting Konsultan Pajak Bagi UMKM](https://satvika.co.id/peran-penting-konsultan-pajak-bagi-umkm/): Berikut ini beberapa peran penting konsultan pajak bagi UMKM yang perlu Anda ketahui:
- [Dear Sri Mulyani, Ini Saatnya Menerapkan Windfall Tax, Rakyat Sedang Mengalami Kesulitan](https://satvika.co.id/dear-sri-mulyani-ini-saatnya-menerapkan-windfall-tax/): Ekonom senior dan pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, mengingatkan pemerintah untuk segera menerapkan Windfall Tax
- [Penerimaan Pajak Seret, Begini Kondisi Industri Indonesia Saat Ini](https://satvika.co.id/penerimaan-pajak-seret-begini-kondisi-industri/): Kondisi industri Indonesia semakin mengkhawatirkan. Hal ini terlihat dari penerimaan pajak yang disetorkan oleh perusahaan-perusahaan ke dalam negeri.
- [Apa Peran Konsultan Pajak sebagai Partner Dirjen Pajak Indonesia?](https://satvika.co.id/apa-peran-konsultan-pajak-sebagai-partner-dirjen/): Apa sebenarnya peran konsultan pajak sebagai mitra dari Dirjen Pajak Indonesia? Dalam menjalankan tugasnya, konsultan pajak berperan sebagai mitra dari Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Kehadiran mereka penting untuk membantu dan mendidik masyarakat Indonesia mengenai pentingnya pajak serta sistem pengelolaan perpajakan, termasuk di Bali. 
- [Penerimaan Pajak Idonesia Kembali Menurun: Shortfall Kembali Muncul](https://satvika.co.id/penerimaan-pajak-idonesia-kembali-menurun/): Penerimaan Pajak Idonesia telah melampaui target selama tiga tahun berturut-turut. Namun, pencapaian ini kemungkinan besar akan terhenti pada tahun ini.
- [Betapa Pentingnya Peran Konsultan Pajak dalam Bisnis Ekspor-Impor](https://satvika.co.id/peran-konsultan-pajak-dalam-bisnis-ekspor-impor/): Bisnis yang bergerak di bidang ekspor-impor memiliki tantangan khusus dalam hal perpajakan. Mengingat kompleksitas aturan dan regulasi yang berlaku, peran konsultan pajak menjadi sangat penting bagi bisnis semacam itu. 
- [Pengumuman: Pemadanan NIK-NPWP Masih Bisa Dilakukan!](https://satvika.co.id/pengumuman-pemadanan-nik-npwp-masih-bisa-dilakukan/): Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan bahwa Wajib Pajak  masih memiliki kesempatan untuk melakukan pemadanan NIK-NPWP
- [Mengenal Brevet Pajak: Tingkatan dan Manfaat](https://satvika.co.id/mengenal-brevet-pajak-tingkatan-dan-manfaat/): Di dunia perpajakan, istilah Brevet Pajak bukanlah suatu hal yang asing. Istilah “Brevet Pajak” mungkin sering Anda temui di lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perpajakan, seperti Satvika Consulting yang memiliki tim dukungan ahli pajak dengan sertifikasi brevet A dan B. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan brevet AB? Dalam sesi Belajar Pajak kali ini, kita […]
- [670 Ribu Orang Belum Lakukan Pemadanan NIK-NPWP, Gimana Nasibnya ?](https://satvika.co.id/670-ribu-orang-belum-lakukan-pemadanan-nik-npwp/): Periode pemadanan NIK-NPWP telah resmi berakhir pada 30 Juni 2024, sebanyak 670 Ribu orang belum melakukannya ? Bagaimana ya nasibnya ?
- [Magang Akuntansi Pajak, Apa Keuntungannya?](https://satvika.co.id/magang-akuntansi-pajak-apa-keuntungannya/): Proses magang akuntansi pajak adalah pengenalan terhadap cara kerja lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak. Oleh karena itu, kegiatan ini berbeda dari perkuliahan dan lebih berfokus pada praktik kerja, di mana mahasiswa akan menangani berbagai kasus perpajakan.
- [74,6 Juta Sudah Memadankan NIK-NPWP, Tinggal 670 Ribu Orang Lagi](https://satvika.co.id/746-juta-sudah-memadankan-nik-npwp-tinggal-670-ribu/): Memadankan NIK-NPWP ditutup pada 30 Juni 2024. Hingga 29 Juni 2024 pukul 09.00 WIB, 670 ribu atau 0,9% data belum dipadankan, menurut laporan Direktorat Jenderal Pajak.
- [Mengenal Jasa Konsultan Pajak: Panduan Praktis yang Mudah Dipahami](https://satvika.co.id/mengenal-jasa-konsultan-pajak-panduan-praktis/): Halo, Sahabat Satvika Jika Anda pernah mendengar istilah “Jasa konsultan pajak” dan merasa agak bingung, jangan khawatir. Artikel ini akan membantu Anda memahami dengan mudah apa itu konsultan pajak dan peran pentingnya dalam keuangan pribadi dan bisnis.
- [Waduh! Layanan Pajak Terdampak oleh Serangan Ransomware PDN](https://satvika.co.id/layanan-pajak-terdampak-oleh-serangan-ransomware/): Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, menyatakan bahwa layanan pajak turut terdampak oleh insiden peretasan Pusat Data Nasional (PDN) akibat serangan siber yang memanfaatkan ransomware brain chipher (brain 3.0).
- [Jangan Lewatkan 7 Keuntungan Menggunakan Konsultan Pajak](https://satvika.co.id/jangan-lewatkan-menggunakan-konsultan-pajak/): Keuntungan Menggunakan Konsultan Pajak – Pajak tentu sudah akrab bagi banyak orang, terutama menurut temuan Satvika Consulting. Hal ini terutama berlaku bagi pengusaha yang memiliki kewajiban membayar pajak usaha. 
- [Penurunan Setoran Negara pada Mei 2024: Pajak, PNBP, & Cukai Jadi Penyebabnya](https://satvika.co.id/penurunan-setoran-negara-pada-mei-2024-pajak-pnbp/): Penurunan setoran negara sebesar 7,1% hingga Mei 2024, dari Rp 1.209 triliun pada periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 1.123,5 triliun.
- [Sri Mulyani Meraup Rp 24,99 Triliun dari Pajak Kripto hingga Fintech pada Mei 2024](https://satvika.co.id/sri-mulyani-meraup-rp-2499-triliun-dari-pajak-kripto/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan bahwa hingga 31 Mei 2024, pemerintah telah menghimpun penerimaan sebesar Rp24,99 triliun dari sektor usaha ekonomi digital, termasuk pajak  kripto dan fintech.
- [Cara Menjadi Konsultan Pajak Bersertifikat: Persyaratan, Izin, Sertifikasi](https://satvika.co.id/cara-menjadi-konsultan-pajak-bersertifikat/): Ingin menempuh karir sebagai konsultan pajak? Apa saja yang harus dilakukan untuk bisa menjadi konsultan pajak bersertifikat dan terdaftar?
- [9 Hari Lagi, Ini Risiko Jika Tidak Memadankan NIK dan NPWP](https://satvika.co.id/9-hari-lagi-ini-jika-tidak-memadankan-nik-dan-npwp/): DJP mengajak masyarakat untuk memvalidasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini penting karena batas waktu untuk memadankan NIK dan NPWP adalah 30 Juni 2024.
- [7 Keuntungan Berkarier di Bidang Perpajakan, Mahasiswa Harus Simak !](https://satvika.co.id/7-keuntungan-berkarier-di-bidang-perpajakan/): Banyak calon mahasiswa setiap tahun tertarik pada jurusan perpajakan karena lulusannya memiliki prospek karier yang luas dan menjanjikan di masa depan.
- [Isi Dokumen Induk dalam “Transfer Pricing Documentation”](https://satvika.co.id/isi-dokumen-induk-transfer-pricing-documentation/): Transfer Pricing Documentation (TP-Doc) merupakan salah satu kewajiban formal bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi afiliasi. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2022. 
- [Tips dan Trik Untuk Sukses Berkarir di Bidang Pajak Bagi Lulusan Baru](https://satvika.co.id/tips-dan-trik-untuk-sukses-berkarir-di-bidang-pajak/): Memulai berkarir di bidang pajak dapat menjadi tantangan, namun juga memberikan kepuasan dan manfaat besar. Untuk lulusan baru yang ingin terjun ke dunia perpajakan, ada beberapa tips dan trik yang bisa membantu mereka mempersiapkan diri dan membimbing menuju kesuksesan
- [Sri Mulyani Diberi Pertanyaan Oleh Senator tentang Target Pajak Prabowo, IniJawabannya!](https://satvika.co.id/sri-mulyani-diberi-pertanyaan-oleh-senator/): Menteri Keuangan Sri Mulyani diberi pertanyaan khusus dari anggota DPD RI mengenai pandangannya tentang rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN).
- [Kementerian Keuangan Berhasil Mengumpulkan Rp 1,1 Triliun Dari Proses Penagihan Kepada Para Penunggak Pajak.](https://satvika.co.id/kementerian-keuangan-berhasil-mengumpulkan/): Kementerian Keuangan memperkuat penagihan PNBP kepada perusahaan atau wajib bayar yang menunggak melalui sistem pemblokiran otomatis (ABS).
- [Begini Cara Kerja Konsultan Pajak yang Harus Diketahui](https://satvika.co.id/begini-cara-kerja-konsultan-pajak-harus-diketahui/): Meskipun tampak sederhana, proses pelaporan dan pembayaran pajak sebenarnya cukup kompleks. Agar lebih mudah dan praktis, wajib pajak dapat memanfaatkan jasa konsultan pajak. Konsultan pajak tidak hanya membantu dalam pelaporan dan pembayaran pajak, tetapi juga dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Bagaimana sebenarnya cara kerja konsultan pajak? Untuk informasi lebih lanjut, hubungi satvika.consulting
- [Deadline Pemadanan NIK dan NPWP Hingga 31 Juni: Simak Manfaatnya!](https://satvika.co.id/deadline-pemadanan-nik-dan-npwp-hingga-31-juni/): Bulan Juni ini merupakan kesempatan terakhir bagi Wajib Pajak untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam PMK Nomor 112 Tahun 2022, yaitu 31 Juni 2024.
- [Menjadi Konsultan Pajak: Peran, Tanggung Jawab, Jenjang Karier dan Jurusan Pendidikan](https://satvika.co.id/menjadi-konsultan-pajak-peran-tanggung-jawab/): Apa saja sih peran, tanggung jawab, jenjang karir dan jurusan pendidikan ketiika ini menjadi konsultan pajak,  satvika consulting sudah merangkumnya untuk kalian 
- [Potensi Family Office: Tambahan Setoran Negara US$ 200 Juta](https://satvika.co.id/potensi-family-office-tambahan-setoran-negara/): Potensi Family Office untuk memberikan tambahan setoran negara sebesar US$ 200 juta, seperti yang diungkapkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan. dan ia berharap untuk menarik lebih banyak investor internasional ke Bali dan menguatkan cadangan devisa negara.
- [Mengapa Memilih Konsultan Pajak Profesional Sangat Krusial untuk Kesuksesan Bisnis Anda?](https://satvika.co.id/mengapa-memilih-konsultan-pajak-profesional/): Konsultan pajak profesional memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam bidang perpajakan. Mereka selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan perpajakan sehingga dapat memberikan saran yang tepat dan akurat dalam mengelola keuangan bisnis Anda.
- [Ingin Sekolah Gratis? Persyaratan Pajak Tinggi Bagi Warga Indonesia](https://satvika.co.id/ingin-sekolah-gratis-persyaratan-pajak-tinggi/): Mengapa Indonesia tidak bisa menyediakan sekolah gratis bagi warganya seperti negara-negara lain di luar sana yang memberikan pendidikan gratis untuk anak-anak mereka?
- [Memahami dan Mengenal Profesi Konsultan Pajak](https://satvika.co.id/memahami-dan-mengenal-profesi-konsultan-pajak/): Orang-orang yang sering kita dengar pekerjaannya terkait dengan perpajakan, tetapi tidak bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu profesi konsultan pajak 
- [Pendapatan Negara Semakin Lesu, Apakah Saatnya Pajaki Kekayaan Orang Indonesia ?](https://satvika.co.id/pendapatan-negara-semakin-lesu-apakah-saatnya-pajaki/): Mari Elka Pangestu mengusulkan beberapa strategi untuk meningkatkan pendapatan negara Indonesia yang sedang mengalami penurunan, khususnya dari sektor pajak.
- [Tugas Mingguan](https://satvika.co.id/tugas-mingguan/)
- [Tugas Harian](https://satvika.co.id/tugas-harian/)
- [Eksplorasi Jenjang Karir di Bidang Perpajakan untuk Generasi Z](https://satvika.co.id/jenjang-karir-di-bidang-perpajakan-untuk-generasi-z/): Profesi di bidang perpajakan kini menjadi daya tarik bagi generasi Z. Selain memerlukan keterampilan dalam akuntansi dan matematika, profesi ini juga menuntut pengelolaan yang baik dan ketelitian yang tinggi.
- [Torehan Penerimaan Pajak Bali Capai Rp5,5 Triliun Hingga April 2024](https://satvika.co.id/torehan-penerimaan-pajak-bali-capai-rp55-triliun/): Penerimaan pajak di Provinsi Bali mencapai Rp5,5 triliun hingga April 2024 dan target Kepala Kantor Wilayah DJP Bali tahun ini mencapai Rp14,46 triliun
- [Mengeksplorasi Jenjang Karir Sebagai Konsultan Pajak Dengan Mendapatkan Sertifikasi Brevet Pajak](https://satvika.co.id/mengeksplorasi-jenjang-karir-sebagai-konsultan-pajak/): Menjadi konsultan pajak adalah pilihan karir yang menarik bagi para profesional di bidang perpajakan. Dengan sistem perpajakan yang semakin kompleks, permintaan terus meningkat untuk konsultan pajak yang berkompeten.
- [Penurunan Setoran Pajak di April 2024, Kinerja PPh dan PBB Bikin Sedih!](https://satvika.co.id/penurunan-setoran-pajak-di-april-2024-kinerja-pph/): Pencapaian 31,38% tahun ini mengalami penurunan dibandingkan periode Januari-April 2023, di mana realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 688,15 triliun atau 40,05% dari target APBN 2023.
- [Tidak Punya NPWP, Apakah Bebas dari Kewajiban Membayar Pajak?](https://satvika.co.id/tidak-punya-npwp-bebas-dari-kewajiban-membayar-pajak/): Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas wajib pajak (WP) untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti membayar pajak dan melaporkan SPT. Namun, bagaimana dengan yang tidak memiliki NPWP? Apakah mereka tetap harus membayar pajak?
- [Apa Saja Peran dan Tugas Konsultan Pajak Atau Tax Consultant di Indonesia ?](https://satvika.co.id/peran-dan-tugas-tax-consultant-di-indonesia/): Seorang konsultan pajak, atau Tax Consultant, adalah profesional yang ahli dalam konsultasi perpajakan. Mereka memiliki peran vital dalam membantu wajib pajak di Indonesia memenuhi kewajiban perpajakan dan memanfaatkan hak-hak perpajakan mereka.
- [Starlink Milik Elon Musk Masuk Indonesia Belum Punya Kantor dan Bayar Pajak, Menkominfo : Kita Monitor dan Pantau](https://satvika.co.id/starlink-milik-elon-musk-masuk-indonesia/): Perusahaan internet Starlink yang dimiliki oleh Elon Musk telah secara resmi memulai operasinya di Indonesia dengan nama PT Starlink Service Indonesia.
- [Jokowi Memberi Keistimewaan Pajak Bagi Eksportir yang Menyimpan Dolar di Indonesia](https://satvika.co.id/jokowi-memberi-keistimewaan-pajak-bagi-eksportir/): Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2024 tentang PPh dari DHE SDA.
- [Catat ! Bulan Depan Kesempatan Terakhir Bebas PPN untuk Pembelian Rumah](https://satvika.co.id/bulan-depan-kesempatan-bebas-ppn-pembelian-rumah/): Pemerintah memberikan insentif PPN penuh bagi pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar, namun akan berkurang menjadi 50% mulai Juni 2024.
- [Artikel](https://satvika.co.id/artikel/)
- [Lowongan](https://satvika.co.id/lowongan/)
- [Jenjang Karir](https://satvika.co.id/jenjang-karir/): Jenjang Career di Kantor Konsultan Pajak Satvika Consulting 1. Konsultan Pajak Junior (Junior Tax Consultant) 2. Ketua Tim (Team Leader) 3. Manajer Sumber Daya Manusia (HR Manager)
- [Benefit](https://satvika.co.id/benefit/): BENEFIT PERUSAHAAN 1. Gaji, Bonus dan Insentif Satvika Consulting memberikan gaji sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Selain itu, perusahaan juga memberikan bonus kinerja atau insentif kepada karyawan yang mencapai target atau melampaui harapan yang dapat menjadi motivasi tambahan bagi mereka untuk bekerja dengan baik. Hal ini juga dapat memperkuat hubungan antara karyawan […]
- [Satvika Life](https://satvika.co.id/satvika-life/): Selamat datang di Halaman Satvika Life! Di sini, kami akan berbagi cerita dan inspiratif tentang kegiatan sehari-hari tim Satvika Consulting. Yuk lihat bagaimana kami bekerja, berinovasi, dan menikmati setiap momen. Bersiaplah untuk terinspirasi dan menjadi bagian dari kami yang penuh semangat dan kreativitas! Jam Operasional Kantor Kantor Satvika Consulting beroperasi mulai pukul 08:00 hingga pukul […]
- [Struktur Organisasi](https://satvika.co.id/struktur-organisasi/): Struktur Organisasi Satvika Consulting Denpasar Struktur Organisasi Satvika Consulting Singaraja
- [Budaya Perusahaan](https://satvika.co.id/budaya-perusahaan/): Budaya perusahaan adalah nilai, keyakinan, dan praktik yang membentuk lingkungan kerja dan mempengaruhi interaksi antar karyawan serta dengan pihak eksternal. Budaya ini mencerminkan visi, misi, dan tujuan perusahaan, menciptakan identitas yang unik dan suasana kerja yang khas dalam perusahaan kami. Kolaboratif dan Inklusif kerja Di Satvika Consulting, kami percaya bahwa kerjasama tim adalah kunci keberhasilan. […]
- [Visi Misi](https://satvika.co.id/visi-misi/): Memberikan pelayanan terbaik dengan melakukan optimalisasi akun-akun keuangan yang dapat memberikan nilai tambah bagi klien kami. Vision
- [Memisahkan Pajak Dari Kemenkeu Tidak Menjamin Peningkatan Pendapatan Negara.](https://satvika.co.id/memisahkan-pajak-kemenkeu-tidak-menjamin-pendapatan/): Meskipun ada rencana untuk memisahkan urusan pajak dari Kementerian Keuangan dan membentuk Badan Otorita Penerimaan Negara, langkah ini belum tentu menjamin peningkatan yang signifikan dalam pendapatan negara.
- [Sri Mulyani Kantongi Penerimaan Pajak Usaha Ekonomi Digital Capai Rp24,12 Triliun, Fintech Sumbang Rp2,03 Triliun](https://satvika.co.id/djp-kantongi-pajak-ekonomi-digital-rp2412-triliun/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital telah mencapai Rp24,12 triliun hingga 30 April 2024.
- [Banyak UMKM Enggan Mengurus Sertifikasi Halal, Airlangga Singgung Khawatir Terkena Pajak](https://satvika.co.id/umkm-enggan-mengurus-sertifikasi-kata-airlangga/): Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa banyak UMKM eggan melakukan proses pengurusan sertifikasi halal.
- [Berapa Sih Denda Jika Tidak Membayar PBB ?](https://satvika.co.id/berapa-sih-denda-jika-tidak-membayar-pbb/): Menurut UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak harus membayar PBB dalam waktu paling lambat 6 bulan setelah menerima SPPT
- [Pemadanan NIK dan NPWP Terakhir Bulan Juni, Apasih Risiko Jika Tidak Dilakukan ?](https://satvika.co.id/pemadanan-nik-dan-npwp-terakhir-bulan-juni/): Pemadanan NIK dan NPWP dimulai 14 Juli 2022. Berdasarkan PMK 112 Tahun 2022, NIK akan resmi jadi NPWP mulai 1 Januari 2024. Namun, implementasinya ditunda hingga Juli 2024 bersamaan dengan peluncuran sistem inti pajak.
- [Viral, Ini Fakta Kronologi Bea Masuk 30% Untuk Peti Jenazah](https://satvika.co.id/ini-fakta-kronologi-bea-masuk-30-untuk-peti-jenazah/): Media sosial ramai membahas mengenai peti jenazah yang dikenakan bea masuk 30%, seperti apa faktanya ?
- [Pertumbuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan di Bali Mencapai 21,99%](https://satvika.co.id/pertumbuhan-pelaporan-spt-tahunan-wp-badan-di-bali/): Jumlah SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan oleh seluruh Wajib Pajak di Bali telah mencapai 330.275 SPT atau 69,5%.
- [Konsumsi Masih Lemah di Kuartal I-2024, Yakin Naikin PPN Jadi 12% ?](https://satvika.co.id/konsumsi-masih-lemah-yakin-naikin-ppn-jadi-12/): Kondisi konsumsi yang masih lemah pada kuartal pertama tahun 2024 dan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Pertanyaan pun muncul, apakah langkah tersebut akan sesuai ataukah justru semakin membebani daya beli masyarakat?
- [Dampak Fluktuasi Kurs Dolar Berdampak ke Setoran Pajak, Ini Penjelasannya](https://satvika.co.id/dampak-fluktuasi-kurs-dolar-berdampak-setoran-pajak/): Kekuatan dolar AS berhasil menundukkan nilai tukar rupiah, dengan mata uang Indonesia melemah sebesar 2,53% sepanjang bulan April
- [Perbedaan Aturan Pajak Antara Barang Bawaan Pekerja Migran dan Penumpang Biasa dari Luar Negeri](https://satvika.co.id/perbedaan-aturan-pajak-bawaan-pekerja-migran/): Menag Zulkifli Hasan menegaskan bahwa ada subsidi dan juga aturan yang berbeda antara barang bawaan milik pekerja migran dengan penumpang biasa dari luar negeri. Apa itu?
- [Sri Mulyani Mewaspadai Dampak Kenaikan BI Rate Terhadap Setoran Pajak](https://satvika.co.id/sri-mulyani-mewaspadai-dampak-kenaikan-bi-rate/): Menteri Keuangan Sri Mulyani menyadari risiko dari kenaikan BI Rate terhadap penerimaan pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyadari risiko dari kenaikan BI Rate terhadap penerimaan pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beliau mengatakan bahwa Kementerian Keuangan akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memberikan arahan kepada pasar. Menurut Sri Mulyani, […]
- [DJP Bali Berhasil Mengumpulkan Penerimaan Pajak Sebesar Rp3,42 Triliun](https://satvika.co.id/djp-bali-mengumpulkan-penerimaan-pajak-rp342-triliun/): DJP Bali catat penerimaan pajak Rp3,42 triliun, mencapai 23,69% dari target Triwulan I 2024
- [Hari Ini Deadline Terakhir untuk Lapor SPT Tahunan Badan, Ayo Segera Lapor](https://satvika.co.id/hari-ini-terakhir-untuk-lapor-spt-tahunan-badan/): Hari ini, 30 April 2024 merupakan batas waktu pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak badan atau perusahaan.
- [Sri Mulyani: Penerimaan Pajak per Maret 2024 Turun Signifikan, Baru Rp393,9 Triliun](https://satvika.co.id/sri-mulyani-penerimaan-pajak-per-maret-2024-turun/): Menkeu Sri Mulyani melaporkan penerimaan pajak makin seret hanya Rp393,9 triliun per Maret 2024 atau hampir 20% dari target.
- [DJP : Jelang Batas Akhir, Masih Banyak Perusahaan Belum Lapor SPT Pajak](https://satvika.co.id/djp-jelang-batas-akhir-masih-banyak-belum-lapor/): Pada 25 April 2024, DJP Kementerian Keuangan sudah menerima 13.682.706 SPT Tahunan baik badan maupun individu untuk tahun 2023. Pada tanggal 25 April 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan mencatat penerimaan sebanyak 13.682.706 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak untuk tahun pelaporan 2023. Meskipun terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak perorangan yang melaporkan SPT, […]
- [Rasio Pajak Indonesia Mencapai 11% pada 2025, Core: Meningkat ke 12% Menjadi Tantangan](https://satvika.co.id/rasio-pajak-indonesia-mencapai-11-persen-pada-2025/): Center of Reform on Economics (Core) meramal bahwa Indonesia akan mencapai tingkat rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 11% di bawah pemerintahan yang baru terpilih pada tahun 2025.
- [Viral di TikTok: Bea Masuk Pembelian Sepatu Rp10,3 Juta, Tembus Rp31,8 Juta](https://satvika.co.id/viral-di-tiktok-sepatu-rp103-juta-tembus-rp318-juta/): Seorang pengguna TikTok menyampaikan keluhannya tentang besarnya biaya bea masuk yang harus dibayarnya, mencapai Rp31,8 juta, untuk pembelian sepatu senilai Rp10,3 juta.
- [Prabowo-Gibran Menang, Ditjen Pajak Resmi Pisah dari Kemenkeu 2025 ?](https://satvika.co.id/prabowo-gibran-menang-djp-resmi-pisah-dari-kemenkeu/): Mengatur tax ratio adalah bagian kunci dari program kerja Prabowo-Gibran untuk memperkuat penerimaan negara. Dalam Rencana Kerja yang disusun oleh Bappenas, target ini diperinci sebagai langkah penting dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
- [Pemerintah Patok Rasio Pajak Capai 12% di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran](https://satvika.co.id/patok-rasio-pajak-12-di-tahun-pertama-prabowo-gibran/): Rasio pajak yang ditargetkan mencapai 11,2%-12% terhadap PDB pada tahun 2025, saat tahun pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
- [Hanya Tinggal Sepekan Lagi untuk SPT Tahunan Badan, Wajib Lapor Meskipun Perusahaan Belum Beroperasi?](https://satvika.co.id/tinggal-sepekan-lagi-spt-tahunan-badan-wajib-lapor/): Hanya tersisa sepekan lagi sebelum batas akhir pelaporan SPT Tahunan Badan. Meskipun perusahaan mungkin belum mulai beroperasi, kewajiban untuk melaporkan tetap ada. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memastikan kepatuhan pajak yang tepat.
- [Sri Mulyani Akan Menandatangani Aturan Baru untuk Barang Bawaan Penumpang Setelah Dicabutnya Permendag](https://satvika.co.id/sri-mulyani-menandatangani-aturan-baru/): Sri Mulyani, Menteri Keuangan, akan menandatangani peraturan mengenai barang bawaan penumpang melalui PMK setelah pencabutan Permendag No. 36/2023.
- [Bea Cukai Memberikan Pernyataan, Setelah Aturan Barang Bawaan Penumpang Resmi Dicabut](https://satvika.co.id/bea-cukai-resmi-mencabut-aturan-barang-bawaan/): Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan siap untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan setelah Menteri Perdagangan Zulhas mencabut aturan mengenai ketentuan barang penumpang.
- [Wajib Pajak Dapat Diperiksa,  Jika SPT Menyatakan Adanya Kerugian](https://satvika.co.id/wajib-pajak-dapat-diperiksa-jika-spt-adanya-kerugian/): Wajib Pajak Dapat Diperiksa, Baik di Kantor Maupun di Lapangan, Jika SPT Menyatakan Adanya Kerugian, yang benar aja ?
- [Daftar Surat DJP (Direktorat Jenderal Pajak) yang Dapat Diajukan Permohonan Pembetulan](https://satvika.co.id/surat-yang-dapat-diajukan-pembetulan-kepada-djp/): Wajib Pajak memiliki hak untuk meminta kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan koreksi terhadap surat ketetapan atau keputusan pajak.
- [Satvika Consulting – Kantor Konsultan Pajak di Singaraja, Buleleng](https://satvika.co.id/satvika-consultingr-konsultan-pajak-di-singaraja/): Satvika Consulting adalah salah satu kantor konsultan pajak di Singaraja, Buleleng penyedia jasa konsultasi pajak dan jasa akuntansi di Singaraja khususnya di Bali. Satvika Consulting memberikan saran perpajakan berkualitas tinggi, terintegrasi dan berkualitas sesuai dengan hukum & peraturan yang berlaku.
- [Kenaikan Tarif PPN Barang Hasil Pertanian Menjadi 1,2% Mulai 2025](https://satvika.co.id/kenaikan-tarif-ppn-hasil-pertanian-menjadi-12-persen/): Pada tahun mendatang, rencananya akan ada peningkatan dalam tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada beberapa barang hasil pertanian tertentu. Besaran tarif yang semula 1,1% akan dinaikkan menjadi 1,2%.
- [SPT Tahunan Badan: Ketentuan, Jenis Pajak, dan Tahapan Pengisian](https://satvika.co.id/spt-tahunan-ketentuan-jenis-pajak-dan-pengisian/): Satvika Consulting, sebagai mitra terpercaya, hadir untuk memberikan panduan menyeluruh dalam memahami SPT Tahunan PPh Badan
- [Panduan Pengisian SPT Tahunan UMKM: Batas Waktu Hingga 30 April!](https://satvika.co.id/panduan-pengisian-spt-umkm-hingga-30-april/): Berikut langkah-langkah dan panduan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pastikan Anda tidak ketinggalan ya !
- [Pemerintah Menerima Pajak Rp 23 Triliun dari Sektor Kripto hingga Fintech](https://satvika.co.id/pemerintah-menerima-pajak-dari-sektor-kripto/): Catatan Tahunan: Pemerintah mengantongi Pajak Sektor Ekonomi Digital Capai Rp 23,04 Triliun hingga Maret 2024. Transaksi PMSE, Kripto, dan Fintech Berkontribusi Signifikan.
- [Apakah Hampers Lebaran dari Kantor Kena Pajak? Ini Penjelasannya !](https://satvika.co.id/apakah-hampers-lebaran-dari-kantor-kena-pajak/): Hadiah Lebaran atau hampers dari atasan kepada karyawan tidak dikenai PPh pasal 21, konfirmasi Ditjen Pajak Kemenkeu.
- [Keberadaan Uang Rp 76 Miliar di Rumah Suami Sandra Dewi: Terlepas dari Sorotan Pajak?](https://satvika.co.id/uang-76-miliar-suami-sandra-dewi-terlepas-dari-pajak/): Uang tunai senilai Rp 76 miliar yang tersimpan di rumah Harvey Moeis, suami Sandra Dewi, yang merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk (TINS)
- [Jelang Batas Waktu 30 April, Sebanyak 351.427 Perusahaan Sudah Melaporkan SPT](https://satvika.co.id/batas-waktu-30-april-351427-wp-badan-melaporkan-spt/): Pada 31 Maret 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan bahwa 351.427 Wajib Pajak (WP) Badan telah memenuhi kewajiban mereka dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
- [Tenang, Jangan Panik!; Berikut Cara Mengatasi Kurang Bayar dalam SPT](https://satvika.co.id/jangan-panik-ini-cara-mengatasi-kurang-bayar-spt/): Masalah kurang bayar pajak sering timbul setelah wajib pajak menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan. Batas waktu pelaporan SPT Tahunan 2023 telah berakhir pada 31 Maret 2024.
- [Sri Mulyani : Lebih dari 12,9 Juta Warga Indonesia Patuh Melaporkan SPT Pajak, Meningkat 7,32%!](https://satvika.co.id/sri-mulyani-warga-indonesia-melaporkan-spt-pajak/): Lewat Akun Instagramnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Mengucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Masyarakat Indonesia yang Telah Melaporkan SPT Tahunan, Meningkat 7,32% dari Tahun Sebelumnya
- [Apakah Masih Boleh Lapor SPT Pajak Setelah 31 Maret?](https://satvika.co.id/apakah-masih-boleh-lapor-spt-pajak-setelah-31-maret/): Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak orang pribadi telah lewat pada 31 Maret 2024. Namun, meskipun demikian, masih memungkinkan untuk melaporkan SPT pada tanggal-tanggal berikutnya.
- [Lebih dari 10,96 Juta Wajib Pajak Telah Melaporkan SPT Tahunan Sebelum Batas Waktu 31 Maret](https://satvika.co.id/1096-juta-wajib-pajak-telah-melaporkan-spt-tahunan/): Terdapat peningkatan sebesar 11,36% dalam jumlah wajib pajak yang telah mengirimkan SPT Tahunan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
- [Dampak Skema Pajak Baru: Bikin THR Diterima Lebih Kecil, Simak Penjelasannya !](https://satvika.co.id/skema-pajak-baru-bikin-thr-diterima-lebih-kecil/): Karyawan tetap di sektor swasta akan mengalami potongan pajak Pasal 21 yang lebih besar saat menerima THR. Bagaimana skema dan penjelasannya !
- [Konsekuensi Serius Jika Tidak Melaporkan SPT, Bisa Ancaman Pidana](https://satvika.co.id/konsekuensi-serius-jika-tidak-melaporkan-spt/): Waktu untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan semakin dekat! Ingat, batas pelaporan terakhir untuk Wajib Pajak Pribadi adalah 31 Maret 2023, sementara untuk Wajib Pajak Badan adalah 30 April 2023. Segera siapkan dokumen Anda!
- [Sampaikan Harta Ini dalam SPT, Jangan Sampai Keciduk Petugas Pajak!](https://satvika.co.id/sampaikan-harta-ini-dalam-spt-jangan-sampai-keciduk/): Jangan Lupakan! SPT  Tahunan 2024 hampir berakhir. Wajib pajak individu wajib melaporkan sebelum 31 Maret.
- [Apakah Istri Perlu Melaporkan SPT Pajak Jika Suami Sudah Melakukannya?](https://satvika.co.id/apakah-istri-perlu-melaporkan-spt-pajak/): Apakah jika sudah berstatus suami-istri, apakah keduanya harus melaporkan SPT secara bersama-sama? Atau cukup jika hanya suami yang membuat laporan tersebut ?
- [Pesan Sri Mulyani kepada Warga RI: Mohon Segera Melaporkan SPT !](https://satvika.co.id/sri-mulyani-kepada-warga-mohon-segera-melaporkan-spt/): Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pentingnya bagi wajib pajak untuk segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) 2023 sebelum batas waktu penyelesaian pada tanggal 31 Maret 2024.
- [Presiden Jokowi Sudah Lapor SPT Pajak, Terus Kamu Kapan?](https://satvika.co.id/presiden-jokowi-sudah-lapor-spt-tahunan-pajak/): Dengan memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara yang patuh, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik pada Jumat, 22 Maret 2024.
- [Perlukah Asuransi Jiwa Dilaporkan dalam SPT ?](https://satvika.co.id/perlukah-asuransi-jiwa-dilaporkan-dalam-spt/): Apakah Anda adalah nasabah asuransi jiwa? Anda mungkin ingin mengetahui apakah Anda harus menyertakan informasi tentang polis asuransi jiwa Anda dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT ) pajak.
- [Hati-Hati ! Warga Bali dan Sumut Diramal Berpotensi Terpukul PPN 12%](https://satvika.co.id/hati-hati-warga-bali-diramal-berpotensi-terpukul-ppn/): INDEF mencatat bahwa peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% diidentifikasi sebagai memiliki implikasi signifikan bagi sektor pariwisata Indonesia. Terutama, daerah-daerah yang sangat tergantung pada pendapatan dari industri pariwisata termasuk Bali dan Sumut
- [Daftar Barang & Jasa yang Tidak Dikenai PPN 12%](https://satvika.co.id/daftar-barang-jasa-yang-tidak-dikenai-ppn-12/): Pemerintah telah memastikan rencana untuk meningkatkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun mendatang. Kenaikan tarif PPN ini dijadwalkan akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2025.
- [Kelas Menengah RI Akan Terkena Dampak Berat dengan Peningkatan Tarif PPN Menjadi 12%](https://satvika.co.id/kelas-menengah-ri-akan-terkena-dampak-berat/): Kenaikan PPN Menjadi 12% pada Tahun 2025: Begini Pengertian dan Perhitungannya
- [Setoran Pajak Masih Kurang Rp 310 T, Dirjen Pajak Gercep Lakukan Ini](https://satvika.co.id/setoran-pajak-masih-kurang-rp-310-t-dirjen-pajak/): Setoran pajak baru terkumpul senilai Rp 1.688,9 triliun per 30 November 2024 Penerimaan pajak baru terkumpul senilai Rp 1.688,9 triliun per 30 November 2024, atau masih kurang sekitar Rp 300 triliun dari target penerimaan pajak dalam APBN 2024 sebesar Rp 1.988,9 triliun. Guna mengejar pencapaian target pajak sesuai amanat UU APBN 2024 pada sisa tahun […]
- [Ini 10 Fakta Tentang Coretax Sistem Pajak Yang Akan Berlaku Januari 2025](https://satvika.co.id/10-fakta-tentang-coretax-yang-berlaku-januari-2025/): Pemerintah akan memulai pelaksanaan CoreTax Administration System atau Pembaharuan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) pada Januari 2025. Hal ini telah ditegaskan oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo. “Insyaallah di penghujung tahun 2024 ini kita bisa gunakan core tax, mulai 1 Januari paling tidak tahun 2025,” kata Suryo, dikutip Selasa (10/12/2024). Menurut Suryo, sistem ini akan menyediakan […]
- [Daftar Barang Mewah Kena PPN 12% di 2025 & Simulasi Perhitungan](https://satvika.co.id/barang-mewah-kena-ppn-12-di-2025-ini-perhitungannya/): Rencana penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% akhirnya menemui titik terang dan dipastikan hanya untuk kelompok barang mewah. Rencana penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% akhirnya menemui titik terang. Kebijakan yang rencananya berlaku pada 1 Januari 2025 tersebut, dipastikan hanya untuk kelompok barang mewah. Keputusan ini didapatkan setelah pertemuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden […]
- [Tetapkan PPN 12% Buat Barang Mewah, Ini Target Pajak Prabowo di 2025](https://satvika.co.id/ppn-12-buat-barang-mewah-ini-target-pajak-prabowo/): Target penerimaan pajak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 sebesar Rp 2.490,9 triliun Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 yang menyoal tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Perpres ini akan menjadi dasar pelaksanaan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025. Adapun, dalam Perpres […]
- [Pembuatan Izin Usaha NIB](https://satvika.co.id/pembuatan-izin-usaha-nib/): Apa itu NIB? Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas resmi perusahaan yang dikeluarkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan, Angka Pengenal Impor (jika relevan), dan akses untuk mendapatkan izin-izin usaha lainnya. Layanan yang Kami Tawarkan: Satvika Consulting menyediakan layanan lengkap untuk membantu Anda mendapatkan NIB dan izin usaha dengan […]
- [Pendirian Usaha PT PMA, PT Lokal, CV, Yayasan](https://satvika.co.id/pendirian-usaha-pt-pma-pt-lokal-cv-yayasan/): Layanan Pendirian Usaha oleh Satvika Consulting 1. Pendirian PT PMA (Penanaman Modal Asing): Kami membantu investor asing mendirikan perusahaan di Indonesia dengan mematuhi peraturan penanaman modal asing. Layanan meliputi: 2. Pendirian PT Lokal (Penanaman Modal Dalam Negeri): Kami memfasilitasi proses pendirian PT lokal agar bisnis Anda berjalan dengan legalitas penuh. Layanan kami mencakup: 3. Pendirian […]
- [Meningkatkan Kepatuhan Pajak melalui Jasa Konsultan Pajak](https://satvika.co.id/meningkatkan-kepatuhan-pajak-melalui-konsultan-pajak/): Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian sebuah negara. Di Indonesia, sistem perpajakan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan. Dalam konteks ini, penting bagi perusahaan dan individu untuk memahami dan mematuhi kepatuhan pajak mereka. Namun, kompleksitas aturan pajak seringkali menjadi tantangan bagi banyak orang dan organisasi. Inilah mengapa layanan konsultan pajak menjadi […]
- [Sinyal Kuat dari Kemenkeu, Kenaikan PPN 12% Jalan Terus](https://satvika.co.id/sinyal-kuat-kemenkeu-kenaikan-ppn-12-jalan-terus/): Pemerintah tampaknya akan terus melanjutkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% Pemerintah tampaknya akan terus melanjutkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% pada Januari 2025. Sinyal ini diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Parjiono. Namun, Parjiono mengungkapkan akan ada beberapa kelompok yang dikecualikan, yakni masyarakat miskin. Hal […]
- [Apa Itu Core Tax System, Sistem Pajak Baru di RI Mulai Januari 2025?](https://satvika.co.id/core-tax-system-sistem-pajak-baru-januari-2025/): Pemerintah akan memulai pelaksanaan Core Tax Administration System atau Pembaharuan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) pada Januari 2025. Pemerintah akan memulai pelaksanaan Core Tax Administration System atau Pembaharuan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) pada Januari 2025. “Insyaallah di penghujung tahun 2024 ini kita bisa gunakan core tax, mulai 1 Januari paling tidak tahun 2025,” kata […]
- [Jasa Pengurusan Legal](https://satvika.co.id/jasa-pengurusan-legal/): Satvika Consulting menyediakan layanan Jasa Pengurusan Legal untuk membantu Anda mengelola kebutuhan legalitas bisnis secara profesional dan efisien. Kami memahami bahwa aspek legalitas merupakan fondasi penting dalam menjalankan usaha, sehingga memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bisnis Anda berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Layanan ini mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari pembuatan akta pendirian perusahaan, […]
- [Jasa Tax Review](https://satvika.co.id/jasa-tax-review/): Satvika Consulting menyediakan layanan Tax Review untuk membantu Anda memastikan seluruh kewajiban perpajakan terpenuhi dengan benar dan efisien. Layanan ini mencakup Pemeriksaan menyeluruh atas laporan pajak anda mulai dari : Tax Review dirancang untuk mengidentifikasi potensi risiko, memperbaiki kekeliruan, dan memberikan rekomendasi strategis guna mengoptimalkan pengelolaan pajak Anda. Contoh Masalah yang Sering Dihadapi Klien: Dengan […]
- [Maman & Sri Mulyani Sudah Sepaham Perpanjangan PPh Final 0,5% UMKM](https://satvika.co.id/maman-sri-mulyani-sudah-sepaham-perpanjang-pph-final/): Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan telah sepakat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memperpanjang insentif PPh final 0,5% bagi UMKM. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan, sudah mencapai kesepahaman dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentang perpanjangan insentif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% untuk UMKM. “Pembicaraan di level teknis sudah […]
- [⁠Jasa pemeriksaan pajak](https://satvika.co.id/%e2%81%a0jasa-pemeriksaan-pajak/): Satvika Consulting menawarkan layanan Jasa Pemeriksaan Pajak untuk membantu Anda menghadapi proses audit pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak. Layanan ini dirancang untuk memberikan pendampingan dan solusi menyeluruh, mulai dari Kami memastikan Anda dapat menghadapi pemeriksaan pajak dengan percaya diri dan hasil yang optimal. Manfaat Layanan Kami: Contoh Masalah yang Sering Dihadapi Klien: Dengan pengalaman […]
- [⁠Jasa Pendampingan SP2DK](https://satvika.co.id/%e2%81%a0jasa-pendampingan-sp2dk/): Satvika Consulting menyediakan layanan pendampingan profesional untuk membantu Anda merespons Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari otoritas pajak. Kami memahami bahwa menerima SP2DK dapat menjadi situasi yang menegangkan bagi wajib pajak, terutama jika belum terbiasa menghadapi permintaan data atau penjelasan tertentu. Layanan ini dirancang untuk memastikan Anda memberikan respons yang : Manfaat […]
- [Jasa kepatuhan pajak tahunan (Jasa Penyusunan dan Pelaporan SPT)](https://satvika.co.id/jasa-kepatuhan-pajak-tahunan-jasa-penyusunan-dan-pelaporan-spt/): Satvika Consulting menawarkan layanan Jasa Kepatuhan Pajak Tahunan yang mencakup penyusunan dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi individu maupun badan usaha. Kami memahami pentingnya pelaporan pajak tahunan yang akurat dan tepat waktu untuk menjaga kepatuhan perpajakan Anda. Dengan dukungan tim ahli, kami membantu memastikan seluruh proses pelaporan berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku. […]
- [Jasa Kepatuhan Pajak Bulanan](https://satvika.co.id/jasa-kepatuhan-pajak-bulanan/): Satvika Consulting hadir untuk mendukung bisnis Anda dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai aturan. Melalui layanan Jasa Kepatuhan Pajak Bulanan, kami memastikan seluruh aspek administrasi perpajakan bisnis Anda, seperti : Contoh Masalah yang Sering Dihadapi Klien: Dengan tim ahli yang berpengalaman di bidang perpajakan, kami berkomitmen memberikan solusi yang efisien untuk menjaga […]
- [Pantas Boncos! Warga RI Selama Ini Bayar PPN Nyaris 20%, Bukan 11%](https://satvika.co.id/warga-ri-selama-ini-bayar-ppn-nyaris-20-bukan-11/): Konsumen sering membayar PPN lebih dari ketentuan, menurut Direktur Eksekutif YKTI, Ardiman Pribadi. Konsumen kerap kali membayar lebih Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih dari ketentuan yang ada. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Yayasan Konsumen Tekstil Indonesia (YKTI) Ardiman Pribadi. “Kenaikan ini akan sepenuhnya dibebankan pada konsumen akhir. Dalam hitungan kami, ketika PPN dikenakan 11%, maka […]
- [Waspada! Ditjen Pajak Ingatan Risiko Penipuan Berkedok Coretax](https://satvika.co.id/ditjen-pajak-ingatan-penipuan-berkedok-coretax/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan yang mengatas namakan implementasi coretax system. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan yang meminta wajib pajak mengakses tautan atau mengunduh aplikasi mencurigakan yang mengatas namakan implementasi coretax system. Peringatan ini diungkapkan oleh DJP mengingat pihaknya tengah mengirimkan email […]
- [Kenaikan PPN 12% per 1 Januari 2025, Gini Cara Hitungnya!](https://satvika.co.id/kenaikan-ppn-12-per-januari-2025-gini-cara-hitungnya/): Menko Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Airlangga menegaskan, kebijakan ini sudah menjadi amanat undang-undang dan wajib dijalankan. Kenaikan PPN ini berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Kan memang itu bagian dari undang-undang yang sudah diberlakukan,” ungkap Airlangga, di sela-sela G20 Brasil, […]
- [Garam, Sayur Sampai Restoran, Ini Daftar Barang & Jasa Bebas PPN 12%](https://satvika.co.id/sayur-sampai-restoran-barang-jasa-bebas-ppn-12/): Apa saja sederet barang dan jasa yang dipastikan tetap terbebas dari PPN ? Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% akan diberlakukan pada 2025. Meski demikian, sederet barang dan jasa dipastikan tetap terbebas dari PPN. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang kemudian diatur secara rinci dalam PMK No.116/PMK.010/2017. Berikut ini […]
- [Tok! DPR Pastikan PPN 12% Bisa Ditunda Tanpa Ubah UU](https://satvika.co.id/tok-dpr-pastikan-ppn-12-bisa-ditunda-tanpa-ubah-uu/): Komisi XI DPR Tegaskan Penundaan PPN 12% Tak Perlu Revisi UU HPP Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan penundaan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% tidak perlu mengubah Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie AFP kepada wartawan, Rabu malam (20/11/2024). Dolfie bahkan […]
- [Ditjen Pajak Buka Suara Soal Tax Amnesty Jilid III](https://satvika.co.id/ditjen-pajak-buka-suara-soal-tax-amnesty-jilid-iii/): DPR RI mengusulkan soal Tax Amnesty Jilid III pada 2025, dan DJP menyatakan akan mengkaji lebih lanjut rencana pembahasan RUU terkait program tersebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara mengenai langkah DPR RI mengusulkan pelaksanaan tax amnesty atau pengampunan pajak jilid III pada 2025. DJP menyebut akan mendalami rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang Soal […]
- [PPN 12% di 2025, Biaya Pembangunan Infrastruktur Jadi Lebih Mahal](https://satvika.co.id/ppn-12-di-2025-biaya-pembangunan-infrastruktur-mahal/): Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025 akan berdampak pada biaya pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) pada 2025 menjadi sebesar 12% akan berpengaruh pada biaya pembangunan infrastruktur. Meski begitu, ia menekankan, belum ada perhitungan secara pasti […]
- [DPR Soroti Penerimaan Pajak yang Loyo di 2024](https://satvika.co.id/dpr-soroti-penerimaan-pajak-yang-loyo-di-2024/): Komisi XI DPR RI menyoroti loyonya penerimaan pajak pemerintah selama 2024. Legislator khawatir target pajak yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tidak tercapai. Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mengatakan hingga 31 Oktober penerimaan pajak baru mencapai 76,3% dari target. Sementara, waktu yang tersisa untuk mengejar target pajak 2024 itu […]
- [Ingin Berkarier di Bidang Perpajakan? Cari Tahu Di Sini!](https://satvika.co.id/berkarier-di-bidang-perpajakan-cari-tahu-di-sini/): Profesi di bidang perpajakan memiliki kaitan erat dengan jasa keuangan. Kebutuhan akan tenaga perpajakan yang profesional kian meningkat, mengingat kini Indonesia tengah gencar melakukan reformasi terhadap sistem perpajakan. Aktivitas ekonomi Indonesia tidak terlepas dari peran perpajakan yang mengantarkan perekonomian Indonesia menjadi lebih stabil. Hal ini mengingat pajak merupakan sumber terbesar penerimaan negara, dimana pada tahun […]
- [Cek Aturan Terbaru Diskon Pajak Buat Perusahaan Tekstil Cs](https://satvika.co.id/aturan-terbaru-diskon-pajak-perusahaan-tekstil-cs/): Kementerian Keuangan mengalihkan wewenang pemberian insentif pajak untuk sektor padat karya seperti tekstil kepada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kementerian Keuangan mengalihkan wewenang pemberian insentif pajak untuk sektor padat karya seperti tekstil kepada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dengan adanya aturan ini, maka wewenang pemberian fasilitas diskon pajak penghasilan tersebut bukan lagi di […]
- [Menteri Prabowo Mau Hapus Pajak Beli Rumah, Ambil KPR Jadi Murah](https://satvika.co.id/menteri-prabowo-mau-hapus-pajak-beli-rumah/): Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri RI), Tito Karnavian bakal menghapus pajak pembelian rumah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri RI), Tito Karnavian bakal menghapus pajak pembelian rumah, yakni Pajak Penambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), […]
- [Sri Mulyani Terbitkan Aturan Bea Meterai Terbaru, Ini Rinciannya!](https://satvika.co.id/sri-mulyani-terbitkan-aturan-bea-meterai-terbaru/): Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merilis aturan terbaru mengenai bea meterai. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merilis aturan terbaru mengenai bea meterai. Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai. Beberapa hal diatur untuk meningkatkan kemudahan dan pelayanan serta penambahan jenis meterai baru. “Dengan diterbitkannya PMK […]
- [Sri Mulyani Rilis Aturan Pajak Baru, Khusus Perusahaan Kriteria Ini!](https://satvika.co.id/sri-mulyani-rilis-aturan-pajak-baru-khusus-perusahan/): Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan peraturan PMK Nomor 79 Tahun 2024 mengenai Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi, yang berlaku sejak 18 Oktober 2024 Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi. Aturan itu telah resmi berlaku sejak 18 Oktober 2024. Direktur […]
- [Hore! Beli Rumah & Mobil Listrik di 2025 Bakal Dapat Diskon Pajak Lagi](https://satvika.co.id/hore-beli-rumah-mobil-listrik-di-2025-dapat-diskon/): Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengakui daya beli masyarakat masih lemah. Oleh karena itu, diskon pajak untuk beli rumah dan kendaraan listrik akan kembali diberikan tahun depan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengakui masih lemahnya daya beli masyarakat. Maka dari itu, diskon pajak untuk beli rumah dan kendaraan bermotor listrik akan diberikan lagi pada tahun depan. Hal […]
- [Tax Holiday Diperpanjang Sampai 2025, Begini Kriteria Penerima!](https://satvika.co.id/tax-holiday-diperpanjang-sampai-2025/): Pemerintah telah resmi memperpanjang pemberian insentif fiskal berupa tax holiday atau pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan hingga 100% sampai dengan Desember 2025 Pemerintah telah resmi memperpanjang pemberian insentif fiskal berupa tax holiday atau pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan hingga 100% sampai dengan Desember 2025. Namun, kini ada kriteria khusus penerimanya, karena adanya pemberlakuan pajak minimum […]
- [Prabowo Ungkap Banyak Pengusaha Besar Malas Bayar Pajak](https://satvika.co.id/prabowo-ungkap-banyak-pengusaha-malas-bayar-pajak/): Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada para pengusaha untuk lebih taat lagi membayar pajak. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada para pengusaha untuk lebih taat lagi membayar pajak. Menurutnya, masih banyak pengusaha besar yang belum taat membayar pajak. “(Kepatuhan) pajak kita tingkatkan, pengusaha juga harus kita yakinkan pengusaha besar itu, yang Anda nikmati kekayaan, Anda bayar pajak […]
- [Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) : Uang Pajak Rp 5,82 Triliun Belum Disetor ke Negara](https://satvika.co.id/temuan-badan-pemeriksa-keuangan-mendapat-uang-pajak/): Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkapkan temuan mengenai potensi uang pajak yang belum disetor ke negara sebesar Rp 5,82 triliun untuk tahun 2023. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkapkan temuan mengenai potensi uang pajak yang belum disetor ke negara sebesar Rp 5,82 triliun untuk tahun 2023. Temuan tersebut dipaparkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) […]
- [Pengusaha Dorong Pemerintah Beri Relaksasi Pajak Penghasilan untuk Tingkatkan Daya Beli](https://satvika.co.id/pengusaha-dorong-beri-relaksasi-pajak-penghasilan/): Kalangan pengusaha meminta agar pemerintah kembali memberikan relaksasi dalam bentuk pembebasan pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah. Kalangan pengusaha meminta agar pemerintah kembali memberikan relaksasi dalam bentuk pembebasan pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk mendorong konsumsi masyarakat dan mengantisipasi tekanan yang terjadi pada industri. Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia Anne […]
- [Siap-siap! Prabowo Dapat Sumber Pajak Baru, Bak Harta Karun](https://satvika.co.id/siap-siap-prabowo-dapat-sumber-pajak-baru/): Presiden Prabowo Subianto akan membidik aktivitas ekonomi bawah tanah atau underground economy sebagai objek pajak baru. Underground economy yang menjadi bidikan pengenaan pajak itu di antaranya judi online yang dilakukan masyarakat Indonesia di luar negeri, seperti judi dalam pertandingan sepak bola. “Waduh, jumlahnya sudah banyak sekali, onshore dan offshore, yang melakukan betting kepada sepak bola […]
- [Login Coretax, WP Badan Wajib Pakai Akun Orang Pribadi](https://satvika.co.id/login-coretax-wp-badan-wajib-pakai-akun-pribadi/): Skema administrasi perpajakan bagi wajib pajak WP badan akan mengalami perubahan dengan kehadiran sistem coretax. Skema administrasi perpajakan bagi wajib pajak (WP) badan akan mengalami perubahan dengan kehadiran sistem coretax. Penandatangan dokumen perpajakan tidak lagi menggunakan sertifikat elektronik badan. Berdasarkan informasi yang disampaikan penyuluh pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Lintang dalam Tax […]
- [Pemerintahan Prabowo Bakal Dapat Rp 400 T, Salah Satunya dari Pengusaha Nakal](https://satvika.co.id/pemerintahan-bakal-dapat-400-t-dari-pengusaha-nakal/): Hashim Djojohadikusumo mengatakan ada dua sumber dana baru yang bisa didapatkan, yakni dari pengusaha nakal dan karbon kredit. Pemerintahan prabowo berpeluang mendapatkan sumber dana baru di luar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan nilainya mencapai Rp 400 triliun. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Adik dari Presiden Prabowo Subianto, […]
- [Prabowo Tugaskan Anggito Kumpulkan Rp600 T Per Tahun untuk Kas Negara](https://satvika.co.id/prabowo-tugaskan-anggito-kumpulkan-rp600-t-per-tahun/): Presiden Prabowo Subianto menugaskan Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu mengumpulkan Rp300 triliun sampai Rp600 triliun per tahun ke kas negara. Presiden Prabowo Subianto menugaskan Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu mengumpulkan Rp300 triliun sampai Rp600 triliun per tahun ke kas negara.Ini dibocorkan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Ia mengaku semakin optimistis semua program Prabowo via jajaran Kabinet […]
- [4 Perbedaan Pajak dan Retribusi serta Contohnya Masing-masing](https://satvika.co.id/4-perbedaan-pajak-dan-retribusi-serta-contohnya/): ( Pajak dan Retribusi ) Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan kegiatan nasional, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan publik. Seluruh warga negara dan badan usaha yang memenuhi syarat diwajibkan membayar pajak. Selain itu, pemerintah turut memungut retribusi sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Namun retribusi tidaklah sama dengan […]
- [Presiden Prabowo Mau Setoran Pajak Lebih Tinggi, Anggito Bakal Lakukan Ini!](https://satvika.co.id/presiden-prabowo-mau-setoran-pajak-lebih-tinggi/): Presiden Prabowo Subianto mendorong inovasi penerimaan APBN agar setoran meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan belanja negara. Presiden Prabowo Subianto menginginkan gebrakan baru dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya di bidang penerimaan. Setoran harus lebih tinggi sehingga mampu mencukupi kebutuhan belanja. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu usai pelantikan di […]
- [Core Tax System DJP: Modernisasi Administrasi Pajak di Indonesia](https://satvika.co.id/core-tax-system-djp-modernisasi-administrasi-pajak/): Apa Itu Core Tax System DJP? Core Tax System DJP adalah sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak di Indonesia. Dengan menggunakan teknologi digital, sistem ini mampu mengotomatisasi proses-proses perpajakan mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak. Manfaat Core Tax System DJP Penerapan […]
- [Terungkap! Ini Alasan Prabowo Subianto Tunda Pisahkan Ditjen Pajak dan Kemenkeu](https://satvika.co.id/terungkap-ini-alasan-prabowo-subianto-tunda-pisahkan/): Presiden Terpilih Prabowo Subianto batal membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) di masa awal pemerintahannya. Padahal, pemisahan Direktorat Jenderal Pajak, serta Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan itu merupakan salah satu program kerja yang dicanangkan di masa kampanye. Apa sebabnya? Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (REPNAS) Anggawira menduga penundaan ini terjadi sebagai bagian dari dinamika […]
- [NIK & NPWP Belum Padan Tinggal 1% Lagi, DJP Buka Suara](https://satvika.co.id/nik-npwp-belum-padan-tinggal-1-lagi-djp-buka-suara/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang belum padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). DJP mengingatkan bahwa proses pemadanan atau sinkronisasi ini adalah upaya untuk membenahi administrasi perpajakan agar lebih mudah. “Dengan pemadanan NIK-NPWP, administrasi perpajakan menjadi lebih mudah bagi seluruh masyarakat,” tulis DJP di akun Instagramnya, […]
- [DJP Rilis Daftar Nomor WhatsApp Penipuan Pajak, Warga Jangan Lengah!](https://satvika.co.id/djp-rilis-daftar-nomor-whatsapp-penipuan-pajak/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menemukan beberapa modus penipuan yang mengatasnamakan DJP sebagai berikut. Salah satunya adalah bentuk phising yang mengatasnamakan DJP. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menemukan beberapa modus penipuan yang mengatasnamakan DJP sebagai berikut. Salah satunya adalah bentuk phising yang mengatasnamakan DJP. Phising adalah penipuan untuk mendapatkan data penting orang lain […]
- [Beda Konsultan Pajak Profesional vs Konsultan Pajak Gadungan!](https://satvika.co.id/konsultan-pajak-profesional-vs-konsultan-pajak-palsu/): Hei, para pejuang pajak! Kalau kamu mau urusan pajakmu aman, pastikan kamu pakai jasa konsultan pajak yang bener-bener profesional. Tapi hati-hati, di luar sana ada juga konsultan pajak gadungan yang cuma bisa bikin urusanmu tambah runyam! Yuk, kita bedain mana yang profesional dan mana yang abal-abal! 1. Sertifikasi vs Omong Kosong Konsultan Pajak Profesional : […]
- [Jokowi Siapkan 'Mesin Canggih' Buat Awasi Setoran Pajak Sawit](https://satvika.co.id/jokowi-siapkan-mesin-canggih-buat-awasi-pajak-sawit/): Menjelang akhir masa jabatan, Presiden Jokowi melalui Stranas PK sedang membangun sistem digital untuk mengawasi pajak produksi perkebunan kelapa sawit. Jelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tengah membangun sistem digital untuk mengawasi pemajakan atas produksi hasil perkebunan kelapa sawit. Sistem digital ini disebut akan segera diluncurkan […]
- [Prabowo Bakal Pangkas Pajak Perusahaan Jadi 20%, Ini Alasannya!](https://satvika.co.id/prabowo-bakal-pangkas-pajak-perusahaan-jadi-20/): Presiden terpilih prabowo subianto berencana memangkas pajak perusahaan dari 22% menjadi 20% Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana memangkas pajak perusahaan atau Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 22% menjadi 20%. Hal ini demi meningkatkan daya saing usaha di Indonesia. “Kami memang menginginkan untuk suatu saat itu bisa menurunkan PPh Badan.” ungkap Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye […]
- [Negara Kantongi Rp 6,14 Triliun Pajak Digital hingga September 2024](https://satvika.co.id/negara-kantongi-614-triliun-pajakl-september-2024/): Hingga September 2024 negara sudah mengantongi pajak digital sebesar Rp 6,14 triliun Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) mencatat nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mencapai Rp 6,14 triliun. Pajak ini dikumpulkan dari total 168 PMSE hingga September 2024. Sementara itu, penerimaan pajak kripto mencapai Rp 446,92 miliar hingga September 2024 (year to […]
- [Terungkap! Alasan Pemerintah Mau Terapkan Pajak Minimum 15%](https://satvika.co.id/terungkap-alasan-pemerintah-terapkan-pajak-minimum/): Pemerintah Indonesia berencana untuk mulai menerapkan pajak minimum global (Global Minimum Tax/GMT) pada tahun 2025. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mulai menerapkan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) pada 2025 mendatang. Sesuai kesepakatan negara-negara G20 dan OECD tarif GMT sebesar 15%. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, penerapan GMT […]
- [Pajak Minimum 15% Berlaku di RI Mulai 2025](https://satvika.co.id/pajak-minimum-15-berlaku-di-ri-mulai-2025/): Pemerintah Indonesia akan memberlakukan prinsip pengenaan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) pada 2025. Pemerintah Indonesia akan memberlakukan prinsip pengenaan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) pada 2025. GMT itu sendiri diusulkan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development atau OECD dengan tarif 15%. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan […]
- [Rencana Prabowo Pajaki Orang Kaya Wajib Ikut Standar Internasional](https://satvika.co.id/prabowo-pajaki-orang-kaya-ikut-standar-internasional/): Ikuti Standar Internasional rencana Prabowo untuk memajaki orang kaya menjadi sorotan Rencana pemerintahan baru yang dipimpin oleh presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengenakan pajak atas harta kekayaan atau wealth tax agar mengikuti standar internasional menjadi sorotan. Pengenaan pajak ini, jika diterapkan kelak, wajib mengacu pada standar-standar internasional. Pasalnya, kebijakan ini akan erat kaitannya dengan rencana […]
- [Konsultan: Partner Strategis dalam Menaklukkan Tantangan Bisnis](https://satvika.co.id/konsultan-partner-dalam-menaklukkan-tantangan-bisnis/): Apakah menaklukan tantangan bisnis membutuhkan konsultan ? Di era modern yang penuh dengan perubahan cepat dan tantangan tak terduga, perusahaan membutuhkan lebih dari sekadar strategi. Mereka memerlukan bimbingan ahli yang mampu memberikan solusi cerdas dan pandangan luas dalam menghadapi berbagai masalah bisnis. Di sinilah peran konsultan menjadi sangat penting. Konsultan bukan hanya penasihat, tapi mitra strategis yang […]
- [Ambisi Jadi Anggota OECD, RI Siap Pungut Pajak Minimum 15%?](https://satvika.co.id/ambisi-jadi-anggota-oecd-ri-siap-pungut-pajak/): Pemerintah menegaskan tarif Global Minimum Tax (GMT) 15% tidak akan langsung diterapkan di Indonesia, meskipun negara ini berambisi bergabung menjadi anggota OECD Pemerintah memastikan tarif pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) sebesar 15% tidak serta merta akan diterapkan di Indonesia, meskipun Indonesia berambisi untuk segera menjadi negara anggota OECD yang mengusulkan tarif pajak […]
- [Rusun-Apartemen Kena PPN 11%, Ini Tanggapan Ditjen Pajak!](https://satvika.co.id/rusun-apartemen-kena-ppn-11-ini-tanggapan-djp/): Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa kena PPN untuk Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) apartemen bukan aturan baru, sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2022. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) apartemen bukanlah aturan baru. Pengenaan PPN terhadap jasa pengelolaan di apartemen ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah […]
- [Tingkatan Konsultan Pajak di Indonesia: Panduan Lengkap](https://satvika.co.id/tingkatan-konsultan-pajak-di-indonesia/): Mengelola urusan perpajakan bisa menjadi tugas yang kompleks dan memerlukan pengetahuan khusus. Inilah mengapa peran konsultan pajak sangat penting, terutama di negara dengan peraturan perpajakan yang dinamis seperti Indonesia. Artikel ini akan membahas tingkatan konsultan pajak di Indonesia, bagaimana cara menjadi konsultan pajak, dan bagaimana memilih konsultan pajak yang tepat untuk kebutuhan Anda. Apa Itu […]
- [Beli Boneka Labubu, Wajib Lapor di SPT Pajak?](https://satvika.co.id/beli-boneka-labubu-wajib-lapor-di-spt-pajak/): Boneka Labubu karya seniman Hong Kong, Kasing Lung, sedang populer di Indonesia. Harganya berkisar antara Rp1 juta hingga Rp5 juta, terutama untuk edisi kolaborasi terbatas. Boneka Labubu tengah menjangkiti masyarakat Indonesia. Harga boneka yang dibuat oleh Kasing Lung, seniman asal Hong Kong itu dipasarkan mulai dari Rp1 juta hingga Rp5 juta untuk edisi kolab terbatas. […]
- [Awas! Modus Baru Penipuan Pajak, Uang Anda Bisa Dikuras Habis](https://satvika.co.id/awas-modus-baru-penipuan-pajak-uang-anda-bisa-habis/): Modus baru penipuan mengatas namakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kian beragam Modus baru penipuan mengatas namakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kian beragam, meski tujuannya sama, yaitu untuk menguras duit masyarakat yang kena tipu. Ditjen Pajak mencatat, setidaknya kini ada modus baru penipuan yang mengatasnamakan pegawai DJP. Modus baru penipuan ini dilakukan […]
- [Renovasi Rumah Kena Pajak 2,4%, Simak Aturannya](https://satvika.co.id/renovasi-rumah-kena-pajak-24-simak-aturannya/): Ternyata tidak hanya membangun rumah, renovasi rumah juga akan dikenakan pajak mulai 2025 mendatang. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS). Pasal 2 ayat (3) PMK menyebutkan bahwa kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan atau, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama […]
- [Tips dan Softskill yang Dibutuhkan Untuk Menjadi Karyawan Pajak yang Handal](https://satvika.co.id/tips-dan-softskill-dibutuhkan-menjadi-karyawan-pajak/): Profesi di bidang pajak atau ingin menjadi karyawan pajak memang memiliki career path yang luas dan cemerlang. Pilihan profesinya termasuk beragam, dari mulai Payroll Specialist, Tax Auditor, Tax Accountant, TaxConsultant serta masih banyak lainnya.  Gajinya pun juga sebanding dengan ilmu yang dimiliki pastinya. Namun, di tengah gempuran tidak menentunya kondisi ekonomi global serta perubahan peraturan secara terus […]
- [DPR Tolak Kenaikan PPN 12% Tahun Depan](https://satvika.co.id/dpr-tolak-kenaikan-ppn-12-tahun-depan/): Kenaikan PPN 12% tak dimasukan ke dalam perhitungan APBN 2025 karena DPR menolak? Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah keputusan untuk kenaikan PPN menjadi 12% akan diambil pemerintah baru, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, penerapan tarif baru PPN itu harus melalui persetujuan Komisi XI DPR RI. Menurut Said, PPN 12% tak dimasukan ke dalam perhitungan […]
- [Pajak Bangun Rumah Sendiri 2.4 Persen Diserbu Netizen, Stafsus Menkeu: Ini Bukan Kebijakan Baru](https://satvika.co.id/pajak-bangun-rumah-sendiri-2-4-persen-diserbu/): Beredarkan kabar akan diberlakukannya pajak bangun rumah  sendiri 2.4 persen diserbu netizen. Hebohnya rencana ini mendapat tanggapan dari Yustinus Prastowo selaku Staf Khusus Menteri Keuangan yang menuliskan komentarnya di akun media sosial X miliknya @prastow Prastowo mengungkapkan bahwa kebijakan pemberlakuan PPn atau pajak bangun rumah sendiri ini sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 1995 lalu dan menegaskan […]
- [Siap-siap! Membangun Rumah Sendiri Kena Pajak 2,4% di 2025](https://satvika.co.id/siap-siap-membangun-rumah-sendiri-kena-pajak-24/): Membangun Rumah Sendiri Kena Pajak 2,4% kok bisa ? Pajak pertambahan nilai atau PPN akan naik pada 1 Januari 2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Seiring dengan itu PPN atas kegiatan membangun rumah sendiri juga berpotensi naik. Dikutip dari Pasal 7 Ayat 1 UU HPP, […]
- [Apa Saja Sih Hardskill yang Dibutuhkan Karyawan Pajak ?](https://satvika.co.id/apa-saja-hardskill-yang-dibutuhkan-karyawan-pajak/): Profesi di bidang pajak atau ingin menjadi karyawan pajak memang memiliki career path yang luas dan cemerlang. Pilihan profesinya termasuk beragam, dari mulai Payroll Specialist, Tax Auditor, Tax Accountant, TaxConsultant serta masih banyak lainnya.  Gajinya pun juga sebanding dengan ilmu yang dimiliki pastinya. Namun, di tengah gempuran tidak menentunya kondisi ekonomi global serta perubahan peraturan […]
- [UMKM Dapat Insentif Rp70 T per Tahun, Insentif PPh Final Diperpanjang?](https://satvika.co.id/umkm-dapat-insentif-rp70-t-per-tahun-pph-final/): Pemerintah belum mengeluarkan keputusan resmi terkait perpanjangan insentif PPh final sebesar 0,5%. Pemerintah belum memberikan keputusan resmi untuk memperpanjang pemberian insentif Pajak Penghasilan /PPh final sebesar 0,5% untuk UMKM pada tahun depan. Meskipun, yang memanfaatkan insentif itu banyak. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pemberian insentif itu sebetulnya hanya salah […]
- [Belajar dari Saaih Halilintar, Ini Kerugian Kalau Tidak Memiliki NPWP](https://satvika.co.id/belajar-dari-saaih-ini-kerugian-tidak-memiliki-npwp/): Youtuber Saaih Halilintar jadi sorotan setelah gagal ikut PON XXI Aceh-Sumut 2024 karena tak memenuhi syarat administrasi, yaitu tidak memiliki NPWP Belum lama ini, Youtuber Saaih Halilintar jadi perbincangan karena gagal mengikuti PON XXI Aceh-Sumut 2024. Hal itu disebabkan karena adik Atta Halilintar ini tidak memenuhi persyaratan administrasi yakni, tidak memiliki NPWP ( Nomor Nomor Pokok […]
- [Fakta Menarik Konsultan Pajak yang Perlu Anda Ketahui](https://satvika.co.id/fakta-menarik-konsultan-pajak-perlu-anda-ketahui/): Mau tau gak fakta menarik dari konsultan pajak ? Buat orang awam yang mungkin masih baru atau mungkin masih awam dengan dunia perpajakan, mungkin menanggap bahwa seorang konsultan pajak merupakan seseorang yang akan membantu kita serta mempermudah kita dalam mengatur pajak dan pengeluaran yang kita keluarkan sehari-hari. Dalam mengelola keuangan, pastinya anda akan mengatur beberapa pengeluaran yang […]
- [Rekor Penerimaan Negara Tembus Rp 3.000 T di 2025, Begini Rinciannya](https://satvika.co.id/rekor-penerimaan-negara-tembus-rp-3-000-t-di-2025/): Penerimaan negara untuk pertama kalinya tembus Rp 3.000 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN). Target penerimaan negara itu akan dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dalam RAPBN 2025, yang telah disepakati antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR, penerimaan negara ditargetkan mencapai Rp 3.005,13 triliun dari rancangan semula dalam Buku […]
- [Pentingnya Konsultasi Pajak untuk Starup: Strategi Mengoptimalkan Pajak dan Meningkatkan Profitabilitas](https://satvika.co.id/pentingnya-konsultasi-pajak-untuk-starup/): Di tengah hiruk pikuk membangun produk inovatif dan mengejar pertumbuhan, banyak startup di Indonesia yang cenderung mengabaikan pentingnya perencanaan pajak yang baik. Konsultasi pajak tidak hanya membantu dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga memberikan strategi untuk mengoptimalkan pajak dan meningkatkan profitabilitas. Artikel ini akan membahas mengapa konsultasi pajak penting bagi startup dan bagaimana hal tersebut […]
- [DJP Gencarkan Edukasi CoreTax, Baru Capai 26.544 Wajib Pajak](https://satvika.co.id/djp-gencarkan-edukasi-coretax-baru-capai-26-544/): Hingga 4 September 2024, DJP telah memberikan edukasi tentang pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau coretax administration system kepada 26.544 wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyampaikan edukasi terkait pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau core tax administration system kepada 26.544 wajib pajak hingga 4 September 2024. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan […]
- [Sri Mulyani Bakal Evaluasi PPh Final 0,5% untuk UMKM](https://satvika.co.id/sri-mulyani-bakal-evaluasi-pph-final-05-untuk-umkm/): Sri Mulyani menyebutkan bahwa insentif PPh final 0,5% untuk UMKM akan dievaluasi, mengingat kebijakan ini akan berakhir tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya akan mengevaluasi insentif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% untuk UMKM. Adapun, insentif PPh final 0,5% bagi UMKM ini akan selesai pada tahun ini. “Jadi insentif pajak tetap tapi […]
- [Menggali Manfaat Jasa Konsultan Pajak Pribadi di Bali](https://satvika.co.id/menggali-manfaat-jasa-konsultan-pajak-pribadi/): Pajak adalah bagian integral dari kehidupan finansial kita. Setiap tahunnya kita harus melaporkan penghasilan dan membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. Namun, perpajakan bisa jadi rumit dan membingungkan, terutama jika Anda memiliki aset keuangan yang kompleks atau memiliki banyak sumber pendapatan. Di Bali khususnya di Denpasar, nasihat konsultan pajak pribadi hadir sebagai solusi untuk membantu […]
- [Di Depan DPR Sri Mulyani Klaim Sistem Pajak Core Tax RI Terbesar di Dunia](https://satvika.co.id/di-depan-dpr-sri-mulyani-klaim-sistem-pajak-core-tax/): Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan mengenai Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Core Tax Administration System (CTAS). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan soal sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) atau Core Tax administration system (CTAS). Dia mengklaim sistem pajak baru itu akan menjadi yang terbesar di dunia. “Ini mungkin termasuk pembangunan Core Tax […]
- [Cek 4 Fakta Diskon PPN Rumah 100% Berlaku hingga Desember 2024](https://satvika.co.id/cek-4-fakta-diskon-ppn-rumah-100-berlaku-desember/): Pemerintah memperpanjang dan memberikan diskon PPN Rumah 100% mulai 1 September 2024 ? Pemerintah memberikan diskon PPN Rumah 100% mulai 1 September 2024. Fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100% berlaku sampai Desember 2024. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hal ini pun telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat beberapa hari yang lalu. Berikut […]
- [Sri Mulyani Bagi-bagi Diskon Pajak Rp206 T, Siapa Kebagian?](https://satvika.co.id/sri-mulyani-bagi-bagi-diskon-pajak-rp206-t/): Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan banyaknya insentif fiskal berupa pembebasan pajak yang dinikmati masyarakat pada tahun lalu, yakni pada 2023. Berdasarkan data insentif perpajakan yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berbagai aspek perekonomian, belanja perpajakan pada 2023 secara total berdasarkan data Sri Mulyani telah mencapai Rp 206, 2 triliun. “Kalau kita lihat komposisinya, sebetulnya penikmat […]
- [Pajak Lebih Tinggi untuk Hiburan Malam, Saksi Ahli : Cederai Konstitusi](https://satvika.co.id/pajak-lebih-tinggi-untuk-hiburan-malam-saksi-ahli/): Penetapan pajak PBJT untuk layanan hiburan seperti diskotek, karaoke, dan spa dinilai melanggar Pasal 18A ayat (2) UUD 1945. Penetapan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) khusus atas jasa hiburan di diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dinilai bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945. Hal ini disampaikan Mantan Dirjen Otonomi […]
- [Apa Sih Pentingnya Akuntansi Pajak bagi Akuntan Pajak ?](https://satvika.co.id/apa-sih-pentingnya-akuntansi-pajak-bagi-akuntan-pajak/): Hal pertama yang harus dipahami tax officer atau akuntan pajak adalah mengetahui dasar dari pengertian akuntansi perpajakan atau tax accounting. Akuntansi pajak adalah pencatatan dan penyusunan laporan transaksi keuangan untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar. Apa sih pentingnya memahami akuntansi pajak dan mengerti pengertian akuntansi pajak adalah dasar yang harus diketahui akuntan pajak? Tentu saja akuntansi pajak ini sangat penting bagi […]
- [Target Pajak 2025 Dipatok Rp 2.189 T, Cari di Mana ?](https://satvika.co.id/target-pajak-2025-dipatok-rp-2-189-t-cari-di-mana/): Target Pajak 2025 mencapai Rp 2.189 triliun ? Pemerintah menargetkan penerimaan pajak pada 2025 mencapai Rp 2.189 triliun. Hal tersebut tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Mengutip Buku II Nota Keuangan, target penerimaan itu akan ditopang terutama oleh Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). […]
- [Waspada! Otoritas Pajak Ingatkan Penipuan Modus Spoofing, Ini Cirinya](https://satvika.co.id/waspada-otoritas-ingatkan-penipuan-modus-spoofing/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan modus spoofing. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan modus spoofing. Modus ini dilakukan pelaku dengan cara mengirimkan email tagihan pajak atau email apapun yang seolah dikirimkan oleh DJP. “Hati-hati terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan email resmi DJP, […]
- [PPN Naik 12% di 2025, Barang dan Jasa Dikecualikan!](https://satvika.co.id/ppn-naik-12-di-2025-barang-dan-jasa-dikecualikan/): Beberapa barang dan jasa tetap bebas PPN, meski tarifnya naik menjadi 12% pada 2025 sesuai UU HPP. Sejumlah barang dan jasa tidak akan terkena pajak pertambahan nilai atau PPN. Meskipun, tarifnya naik menjadi 12% pada 2025, sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sejumlah barang dan jasa yang tidak […]
- [Target Pajak Prabowo Tembus Rp 2.189,3 T, Bos DJP Buka Suara](https://satvika.co.id/target-pajak-prabowo-tembus-rp-2-1893-t/): Target pajak RAPBN 2025 ditetapkan Rp 2.189,3 triliun, naik dari APBN 2024 yang sebesar Rp 1.988,9 triliun. Target pajak telah ditetapkan sebesar Rp 2.189,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Naik dari target dalam APBN 2024 sebesar Rp 1.988,9 triliun. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, untuk mengejar target […]
- [Seberapa Penting Peran Konsultan Pajak dalam Mengatasi Permasalahan Pajak Wajib Pajak?](https://satvika.co.id/seberapa-penting-peran-konsultan-pajak-dalam/): Seberapa penting peran konsultan pajak dalam mengatasi permasalahan dalam pajak? Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak di bali dan seluruh warga negara ini. Namun, memahami dan mematuhi aturan perpajakan bisa menjadi tugas yang rumit dan menantang bagi sebagian orang. Oleh karena itu, banyak Wajib Pajak yang memilih untuk menggunakan jasa konsultan […]
- [Pertama dalam Sejarah: Target Penerimaan Pajak Tembus Rp 2.000 T](https://satvika.co.id/pertama-dalam-sejarah-target-penerimaan-pajak-tembus/): Target penerimaan pajak dalam RAPBN 2025 mencapai Rp 2.189,3 triliun, mencetak sejarah sebagai yang pertama kali menembus angka Rp 2.000 triliun. Target penerimaan pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 diusulkan sebesar Rp 2.189,3 triliun. Ini adalah kali pertama dalam sejarah target pendapatan pajak Indonesia melewati batas Rp 2.000 triliun. Usulan tersebut disampaikan Presiden […]
- [Apakah Bonus Rp 6 Miliar untuk Rizki & Veddriq Dikenakan Pajak? Berikut Penjelasan DJP](https://satvika.co.id/apakah-bonus-rp-6-miliar-untuk-dikenakan-pajak/): Direktur P2 Humas DJP, Dwi Astuti, menyatakan bahwa bonus yang diterima atlet tetap dikenakan pajak. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memastikan pemerintah akan memberi bonus berupa uang tunai kepada para atlet peraih medali di Olimpiade Paris 2024. Jumlah bonus yang diberikan lebih tinggi dari Olimpiade sebelumnya. Dua peraih medali emas, Rizki Juniansyah dan […]
- [Penghasilan Rp 1 Miliar per Bulan, Segini Bayar Pajaknya!](https://satvika.co.id/penghasilan-rp-1-miliar-bulan-segini-bayar-pajaknya/): Aturan mengenai kewenangan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan yang bisa mengintip rekening di atas penghasilan Rp 1 miliar, menuai sorotan masyarakat. Namun, Ditjen Pajak sendiri telah memastikan bahwa kebijakan ini dilakukan dalam rangka mengatasi praktik pengemplangan pajak. Akibat hal ini, tak sedikit masyarakat yang kembali menanyakan total pajak yang harus dibayarkan jika mereka memiliki penghasilan Rp […]
- [Ingin Menjadi Konsultan Pajak? Pelajari Ini Dulu!](https://satvika.co.id/ingin-menjadi-konsultan-pajak-pelajari-ini-dulu/): Menjadi konsultan pajak adalah profesi yang menarik dan menantang. Konsultan pajak memainkan peran penting dalam membantu individu dan perusahaan mematuhi peraturan perpajakan, mengoptimalkan kewajiban pajak mereka, dan menyelesaikan masalah pajak yang kompleks. Jika Anda tertarik untuk mengejar karir sebagai konsultan pajak, ada beberapa hal yang perlu Anda pelajari dan persiapkan. Artikel ini akan membahas kualifikasi […]
- [Syarat Buka Rekening Diperketat, Dirjen Pajak Ungkap Manfaatnya](https://satvika.co.id/syarat-buka-rekening-diperketat-dirjen-pajak/): Dirjen Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo, menjelaskan aturan baru yang melarang pembukaan rekening bagi individu atau entitas yang menolak memberikan informasi untuk identifikasi keuangan. Direktur Jenderal ( Dirjen Pajak )Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo buka suara terkait aturan baru larangan pembukaan rekening baru, bagi orang pribadi atau entitas yang tidak bersedia memberikan informasi untuk identifikasi rekening […]
- [Pajak Siap Intip Rekening, Ini Peringatan Sri Mulyani ke Bank Cs!](https://satvika.co.id/pajak-siap-intip-rekening-ini-peringatan-sri-mulyani/): Sri Mulyani tegaskan larangan menghalangi DJP akses informasi keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan aturan baru yang melarang setiap orang bersekongkol menutup akses bagi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk memperoleh informasi keuangan demi kepentingan perpajakan. Aturan itu Sri Mulyani tetapkan dalam dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga […]
- [Karier Cerah, Ini 6 Alasan Mengapa Kuliah Perpajakan Makin Dilirik](https://satvika.co.id/karier-cerah-ini-6-alasan-mengapa-kuliah-perpajakan/): Sejak dulu, profesi apa pun di bidang ekonomi, akuntansi, dan keuangan tidak pernah sepi peminat. Dengan lapangan kerja luas, kesempatan memiliki karier cerah bagi lulusan kuliah perpajakan ini memang terbuka lebar, salah satu program studi yang sedang naik daun. Bahkan, jurusan ini dianggap punya gengsi tersendiri di kalangan generasi muda. Dengan keahlian yang spesifik, lulusan […]
- [Coretax Ditjen Pajak DJP, Pengembalian Lebih Bayar Pajak Langsung oleh Sistem](https://satvika.co.id/coretax-ditjen-pajak-djp-pengembalian-lebih-bayar/): Saat coretax administration system (CTAS) diimplementasikan, Ditjen Pajak DJP akan menyediakan kemudahan terkait dengan restitusi pajak. Saat coretax administration system (CTAS) diimplementasikan, Ditjen Pajak DJP akan menyediakan kemudahan terkait dengan restitusi pajak. Nantinya, ketika terjadi kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat meminta pengembalian. Untuk wajib pajak dengan kriteria-kriteria tertentu, proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak langsung […]
- [Cara Menjadi Akuntan Pajak dan Kualifikasinya](https://satvika.co.id/cara-menjadi-akuntan-pajak-dan-kualifikasinya/): Akuntan pajak membantu individu dan perusahaan menyiapkan dan mengajukan pelaporan pajak akurat yang memenuhi semua standar hukum. Mereka juga menggunakan pengetahuan mereka tentang hukum pajak untuk membantu klien meningkatkan tabungan dan menghindari hukuman. Beberapa akuntan pajak memegang posisi in-house permanen dengan bisnis. Lainnya bekerja untuk penyedia layanan penggajian atau perusahaan akuntansi. Instansi pemerintah, perusahaan asuransi, dan perusahaan […]
- [Layanan Pajak yang Bisa Diakses Pakai NIK Makin Banyak, Sekarang Ada 37 Layanan!](https://satvika.co.id/layanan-pajak-bisa-diakses-pakai-nik-makin-banyak/): Makin banya nih sekarang ada 37 Layanan Pajak Bisa Diakses Pakai NIK apa saja ya ? Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumumkan terdapat sembilan tambahan layanan perpajakan yang bisa diakses menggunakan ( NIK ) 16 digit terhitung sejak 3 Agustus 2024. Ini merupakan hasil program pemadanan NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). “Daftar […]
- [Memilih Konsultan Pajak dengan Aman: Mengapa Satvika Consulting adalah Pilihan Tepat](https://satvika.co.id/memilih-konsultan-pajak-dengan-aman-mengapa-satvika/): memilih konsultan pajak yang tepat dan berkompeten mau tau caranya ? Dalam mengelola kewajiban perpajakan, memilih konsultan pajak yang kompeten dan terpercaya adalah langkah penting. Namun, dalam dunia digital saat ini, di mana banyak layanan tersedia secara online, penting untuk memastikan bahwa pilihan konsultan pajak aman dan dapat diandalkan. Dalam artikel ini, kami akan membahas […]
- [Pemerintah Terapkan Sistem Pajak Terbaru Mulai Desember 2024](https://satvika.co.id/pemerintah-terapkan-sistem-pajak-terbaru/): Menteri Keuangan mengumumkan bahwa Core Tax Administration System (CTAS) akan diterapkan mulai Desember 2024. Sistem pajak terbaru ini telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa Core Tax Administration System (CTAS), sistem pajak terbaru, akan mulai diimplementasikan pada Desember 2024. Ia menambahkan bahwa penerapan sistem baru ini telah dilaporkan kepada Presiden […]
- [6 Hal yang Perlu Kamu Ketahui tentang Profesi Akuntan Perpajakan](https://satvika.co.id/6-hal-yang-perlu-kamu-ketahui-akuntan-perpajakan/): Apasih Akuntan Perpajakan itu ? mau tau gak ? Apa kamu sedang mempelajari bidang akuntansi? Sudahkah kamu memiliki profesi yang ingin kamu tuju setelah lulus nanti? Akuntansi adalah sebuah ilmu yang ada hakekatnya tidak pernah mati dan sangat dibutuhkan di dalam dunia ekonomi dan bisnis. Apalagi didukung dengan bermunculannya banyak startup dan jenis usaha lainnya yang tentu membutuhkan […]
- [DJP: Adanya Penerapan Core Tax Tak Meniadakan Kewajiban Lapor SPT, Hanya Memudahkan!](https://satvika.co.id/djp-adanya-penerapan-core-tax-tak-meniadakan-spt/): Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) akan mempermudah wajib pajak dalam administrasi perpajakan, termasuk pengisian SPT Tahunan, tanpa menghilangkan kewajibannya. Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) yang berlaku pada akhir tahun ini akan memberikan sejumlah kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakannya. Salah satunya kemudahan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, bukan berarti meniadakan […]
- [15 Alasan Menjadi Konsultan Pajak adalah Pekerjaan Impian](https://satvika.co.id/15-alasan-menjadi-konsultan-pajak-impian/): Pajak, suatu hal yang mungkin terasa membosankan bagi sebagian orang. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa pajak merupakan salah satu hal yang penting bagi negara dan juga bagi kita sebagai warga negara. Oleh karena itu, dibutuhkan ahli yang mampu membantu masyarakat dan perusahaan dalam mengurus segala urusan pajak. Itulah sebabnya menjadi Konsultan pajak merupakan profesi yang menjanjikan. […]
- [Warga RI Tak Perlu Pusing Lagi Isi SPT Pajak, Diganti Ini](https://satvika.co.id/warga-ri-tak-perlu-pusing-lagi-isi-spt-pajak-diganti/): Portal Wajib Pajak Coretax: 15 perbedaan, termasuk WP OP yang memenuhi syarat tak perlu SPT Pajak. “Pelaporan menggunakan Portal Wajib Pajak pada sistem Coretax memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan yang berlaku saat ini,” dikutip dari website DJP bagian Pengelolaan SPT , Selasa (23/7/2024). Setidaknya ada 15 perbedaan mekanisme pelaporan SPT menggunakan Portal Wajib Pajak pada sistem […]
- [Ada Coretax, Wajib Pajak Tertentu Boleh Tak Lapor SPT Tahunan](https://satvika.co.id/ada-coretax-wajib-pajak-boleh-tak-lapor-spt-tahunan/): Wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh (Pajak Penghasilan) ? Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mematangkan sistem pajak canggih bernama Core Tax Administration System (CTAS).  Nantinya, pelaporan menggunakan portal wajib pajak pada sistem Coretax tersebut memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan yang berlaku saat ini. Salah satunya ialah […]
- [Apa Itu Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP)](https://satvika.co.id/apa-itu-ujian-sertifikasi-konsultan-pajak-uskp/): Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak apa sih itu ? jadi simpelnya jika ingin menjadi konsultan pajak kita harus melewati tahapan ujian sertifikasi. Jadi Konsultan pajak adalah orang yang emberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan Ketentuan mengenai konsultan pajak diatur dalam peraturan Menteri […]
- [“Update” e-Faktur 4.0 Eror? DJP Jelaskan Solusi untuk Mengatasinya](https://satvika.co.id/update-e-faktur-40-eror-djp-jelaskan-solusinya/): DJP meluncurkan e-Faktur 4.0 pada 20 Juli 2024. Namun, banyak Wajib Pajak mengalami kendala eror ‘ETAX-40001’ saat meng-update. DJP memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi meluncurkan layanan perpajakan e-Faktur desktop versi v.4.0 (e-Faktur 4.0), e-Faktur Web Base, serta e-Nofa pada 20 Juli 2024. Dalam prosesnya, Wajib Pajak mengeluhkan beberapa kendala […]
- [Jadi Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto Janji akan Benahi Coretax](https://satvika.co.id/dirjen-pajak-bimo-wijayanto-janji-benahi-coretax/): Calon Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto berjanji akan tancap gas untuk membenahi sistem Coretax usai resmi menjabat. Calon Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto berjanji akan tancap gas untuk membenahi sistem Coretax usai resmi menjabat. Hal ini diungkapkannya setelah menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. “Coretax akan kita percepat pembenahannya, supaya bisa memberikan kepastian pelayanan kepada wajib […]
- [Profil dan Harta Kekayaan Bimo Wijayanto, Calon Dirjen Pajak Baru](https://satvika.co.id/profil-dan-harta-kekayaan-bimo-wijayanto/): Bimo ditunjuk menjadi calon Dirjen Pajak setelah bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka pada 20 Mei 2025. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Bimo Wijayanto sebagai calon Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), menggantikan Suryo Utomo. Penunjukan ini terjadi setelah Bimo bertemu dengan Prabowo di Istana Merdeka pada 20 Mei 2025. Bimo menyatakan telah menerima mandat tersebut dan […]
- [Perusahaan Masih Bingung Pakai Tarif Pajak 22 Persen atau PPh Final? Perhatikan Penjelasan DJP Ini ](https://satvika.co.id/masih-bingung-pakai-tarif-pajak-22-persen-ini-djp/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kring Pajak memberi penjelasan mengenai penentuan penggunaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak badan, yang terdiri dari tarif normal 22 persen dan PPh final. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kring Pajak memberi penjelasan mengenai penentuan penggunaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak badan, yang terdiri dari tarif normal […]
- [Kepatuhan Lapor SPT Turun, Penerimaan Pajak Aman?](https://satvika.co.id/kepatuhan-lapor-spt-turun-penerimaan-pajak-aman/): Kepatuhan formal penyampaian laporan pajak orang pribadi menurun. Lantas, apakah penurunan laporan akan berdampak ke penurunan penerimaan pajak? Kepatuhan formal penyampaian laporan pajak orang pribadi menurun. Lantas, apakah penurunan laporan akan berdampak ke penurunan penerimaan pajak? Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai penurunan kepatuhan laporan surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan) […]
- [Mantan Bos DJP Hadi Poernomo Jadi Penasihat Presiden, Ketum IKPI: Sinyal Serius Pemerintah Bangun Sistem Pajak yang Adil](https://satvika.co.id/mantan-bos-djp-jadi-penasihat-presiden-ketum-ikpi/): Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menyambut positif penunjukan mantan bos Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hadi Poernomo sebagai Penasihat Presiden Bidang Penerimaan Negara. Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menyambut positif penunjukan mantan bos Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hadi Poernomo sebagai Penasihat Presiden Bidang Penerimaan Negara. Menurutnya, keputusan Presiden […]
- [Restitusi Pajak Meningkat di Kuartal I-2025, Tembus Rp 144,38 Triliun](https://satvika.co.id/restitusi-pajak-meningkat-di-kuartal-i-2025/): Nilai restitusi pajak sepanjang kuartal I-2025 mengalami peningkatan bila dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Mengutip catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, nilai restitusi atau pengembalian pajak mencapai Rp 144,38 triliun hingga akhir Maret 2025. Nilai itu naik sekitar 72,88% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 83,51 triliun. “Realisasi restitusi pajak […]
- [Panduan Lengkap Pembuatan Izin Minuman Beralkohol Golongan A, B, dan C](https://satvika.co.id/pembuatan-izin-minuman-beralkohol-golongan-a-b-dan-c/): Minuman beralkohol merupakan salah satu jenis barang yang pengedarannya dikontrol secara ketat oleh pemerintah Indonesia. Bagi pelaku usaha yang ingin memproduksi, mendistribusikan, atau menjual minuman beralkohol, penting untuk memiliki perizinan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam regulasi Indonesia, minuman beralkohol diklasifikasikan ke dalam tiga golongan berdasarkan kadar alkoholnya: Masing-masing golongan memiliki regulasi dan […]
- [Jasa Pengurusan Izin Minumah Beralkohol](https://satvika.co.id/jasa-pengurusan-izin-minumah-beralkohol/): Jasa Pengurusan Izin Minumah Beralkohol Menjalankan usaha yang berkaitan dengan distribusi, penjualan, atau penyajian minuman beralkohol (Minol) di Indonesia memerlukan izin resmi dari pemerintah. Izin Minol adalah persyaratan wajib untuk memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mendukung terciptanya lingkungan usaha yang tertib dan bertanggung jawab. Persyaratan Pengurusan Izin Usaha […]
- [Apa Itu PIC di Coretax? Ini Manfaat dan Cara Penggunaannya](https://satvika.co.id/pic-di-coretax-ini-manfaat-dan-cara-penggunaannya/): Sejak diluncurkan awal 2025, sistem Coretax membawa berbagai perubahan besar dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Salah satu fitur terbaru yang mendapat perhatian adalah adanya menu Person In Charge (PIC). Sejak diluncurkan awal 2025, sistem Coretax membawa berbagai perubahan besar dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Salah satu fitur terbaru yang mendapat perhatian adalah adanya menu Person In Charge (PIC), yang memungkinkan Wajib […]
- [Dirjen Pajak: Login Coretax Kini Cuma 0,001 Detik, Minim Eror](https://satvika.co.id/login-coretax-kini-cuma-0001-detik-minim-eror/): Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menjelaskan pihaknya telah melakukan berbagai perbaikan terhadap sistem pajak terbaru, CoreTax System. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menjelaskan pihaknya telah melakukan berbagai perbaikan terhadap sistem pajak terbaru, CoreTax System. Suryo menjelaskan kini untuk mengakses aplikasi sistem coretax hanya membutuhkan waktu 0,001 detik. “Alhamdulillah dari 4,1 detik […]
- [Bos Pajak Janji 21 Masalah Coretax Selesai Bulan Juli](https://satvika.co.id/bos-pajak-janji-masalah-coretax-selesai-bulan-juli/): Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkapkan sejumlah perbaikan telah dilakukan dalam sistem perpajakan terbaru, Coretax system. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkapkan sejumlah perbaikan telah dilakukan dalam sistem perpajakan terbaru, Coretax system. Suryo mengaku dari 21 permasalahan dalam sistem coretax, 3 diantaranya sudah rampung. “Tiga, sudah selesai, beberapa aplikasi terkait […]
- [Warga RI yang Lapor SPT Turun, Sudah Tak Patuh Pajak?](https://satvika.co.id/warga-ri-yang-lapor-spt-turun-sudah-tak-patuh-pajak/): Jumlah wajib pajak yang lapor SPT tahunan orang pribadi telah mencapai 14,05 juta, menurut data terbaru Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatatkan jumlah wajib pajak yang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan orang pribadi telah mencapai 14,05 juta. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan jumlah tersebut […]
- [Pemerintah Kasih Bukti Daya Beli Warga RI Terjaga dari Setoran Pajak](https://satvika.co.id/pemerintah-kasih-bukti-daya-beli-warga-ri-terjaga/): Wamenkeu Anggito Abimanyu pastikan data perpajakan tunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga pada tiga bulan pertama tahun ini. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu memastikan data-data perpajakan menunjukkan terjaganya daya beli masyarakat selama tiga bulan pertama tahun ini. Ia mengatakan data pajak yang mencerminkan itu ialah pajak pertambahan nilai dalam negeri atau PPN DN secara bruto. […]
- [Pajak UMKM Tetap 0,5% Sampai Akhir Tahun](https://satvika.co.id/pajak-umkm-tetap-05-sampai-akhir-tahun/): Pemerintah tengah menyusun aturan teknis perpanjangan insentif PPh final 0,5% bagi UMKM hingga akhir 2025. Simak info selengkapnya di sini. Pemerintah masih menggodok aturan teknis untuk memperpanjang masa pemberlakuan insentif tarif pajak penghasilan atau PPh final 0,5% bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sampai akhir tahun ini. Sebagaimana diketahui, aturan itu sebelumnya […]
- [Cara Waib Pajak Badan Minta Perpanjangan Lapor SPT, Sebelum 30 April 2025!](https://satvika.co.id/cara-waib-pajak-badan-minta-perpanjangan-lapor-spt/): Wajib Pajak Badan dapat mengajukan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan hingga dua bulan sebelum tenggat 30 April 2025. Batas masa pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT bagi Wajib Pajak Badan berakhir pada 30 April 2025. Meski demikian, Wajib Pajak dapat mengajukan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan.  Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.81/2024 tentang Ketentuan […]
- [Bersiap Pendaftaran USKP Periode I / 2025 Dibuka 30 April Hingga 1 Mei](https://satvika.co.id/bersiap-pendaftaran-uskp-periode-i-2025-dibuka/): Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) periode 1/2025 akan digelar pada 26–28 Mei 2025 oleh KP3SKP. Simak jadwal dan persiapkan diri Anda. Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP) akan menggelar Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) periode 1/2025 pada 26 sampai dengan 28 Mei 2025. Seperti informasi yang telah diumumkan sebelumnya, USKP periode 1/2025 dikhususkan […]
- [Lapor SPT Tahunan Lewat Coretax Tahun Depan, WP Perlu Perhatikan Ini](https://satvika.co.id/lapor-spt-tahunan-lewat-coretax-tahun-depan/): Seiring dengan masifnya sosialisasi penerapan sistem inti administrasi perpajakan terbaru, DJP mengingatkan lapor SPT Tahunan untuk tahun pajak 2025 sudah bisa menggunakan Coretax DJP. Seiring dengan masifnya sosialisasi penerapan sistem inti administrasi perpajakan terbaru, DJP mengingatkan lapor SPT Tahunan untuk tahun pajak 2025 sudah bisa menggunakan Coretax DJP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Dwi […]
- [Jangan Sampai Kena Denda Rp1 Juta, Segera Lapor SPT Tahunan Badan Sebelum 30 April](https://satvika.co.id/jangan-sampai-kena-denda-lapor-spt-tahunan-badan/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengirimkan 1 juta Surat Imbauan kepada perusahaan untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan SPT tahunan badan sebelum 30 April. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengirimkan 1 juta Surat Imbauan kepada perusahaan untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan SPT tahunan badan sebelum 30 April. Surat imbauan ini dikirimkan agar Wajib Pajak badan tidak […]
- [Perpanjang Lapor SPT Tahunan Badan? Perhatikan Waktu Pemberitahuannya!](https://satvika.co.id/perpanjang-lapor-spt-tahunan-badan-perhatikan/): Ditjen Pajak (DJP) mengimbau para wajib pajak badan supaya tidak terlambat mengajukan pemberitahuan perpanjangan waktu pelaporan SPT Tahunan Badan Ditjen Pajak (DJP) mengimbau para wajib pajak badan supaya tidak terlambat mengajukan pemberitahuan perpanjangan waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti menegaskan wajib pajak harus menyampaikan […]
- [Pakai Data Pajak, Sri Mulyani Beri Bukti Daya Beli Warga RI Tetap Kuat](https://satvika.co.id/data-sri-mulyani-beri-bukti-daya-beli-warga-kuat/): Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kondisi perekonomian Indonesia, termasuk daya beli masyarakat sepanjang kuartal I-2025 baik-baik saja. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kondisi perekonomian Indonesia, termasuk daya beli masyarakat sepanjang kuartal I-2025 baik-baik saja. Ia mengatakan, hal ini tergambar dari data berbagai jenis pajak yang telah mengalami kenaikan hingga akhir Maret 2025. “Kenaikan […]
- [DJP Klaim Coretax Mulai Stabil, Waktu Tunggu di Bawah 2 Detik!](https://satvika.co.id/djp-coretax-mulai-stabil-tunggu-di-bawah-2-detik/): DJP mencatat waktu tunggu Coretax makin singkat berkat perbaikan sejak kendala awal implementasi 1 Januari 2025. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat semakin singkatnya waktu tunggu (latensi) sistem inti administrasi pajak atau Coretax, seiring dengan perbaikan yang terus dilakukan sejak sistem itu mengalami berbagai kendala saat implementasi pada 1 Januari 2025. “Selama periode 24 […]
- [Perusahaan Bisa Ajukan Perpanjangan Waktu Pelaporan SPT Tahunan, Asalkan Penuhi Syarat Ini ](https://satvika.co.id/perusahaan-bisa-ajukan-perpanjangan-waktu-pelaporan/): Wajib Pajak badan atau perusahaan bisa melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) melewati batas waktu (30 April) tanpa dikenakan denda, asalkan mengajukan permohonan perpanjangan waktu. Wajib Pajak badan atau perusahaan bisa melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) melewati batas waktu (30 April) tanpa dikenakan denda, asalkan mengajukan permohonan perpanjangan waktu. Lantas, […]
- [Awas! Tarif Baru Trump Bisa Mengancam Penerimaan Pajak](https://satvika.co.id/awas-tarif-baru-trump-mengancam-penerimaan-pajak/): IKPI berharap Presiden Prabowo dapat meyakinkan Presiden AS Donald Trump untuk mempertahankan tarif awal, karena tarif resiprokal berisiko menurunkan penerimaan pajak. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) berharap Presiden Prabowo Subianto berhasil menyakinkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump agar tetap memberlakukan tarif seperti semula. Pasalnya bila tarif resiprokal Trump benar-benar diterapkan, bakal berpotensi menggerus pendapatan […]
- [412 Ribu Wajib Pajak Badan Sudah Lapor SPT Tahunan, DJP: Segera Laporkan Sebelum 30 April](https://satvika.co.id/412-ribu-wajib-pajak-badan-sudah-lapor-spt-tahunan/): Batas pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 2024 makin dekat! DJP mengimbau agar SPT dilaporkan sebelum 30 April 2025. Per 16 April 2025, pukul 06.01 WIB, sudah 412 ribu WP Badan lapor. Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) badan tahun pajak 2024 semakin dekat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau Wajib Pajak agar […]
- [Mau Lapor SPT Tahunan Badan, Tapi Belum Aktivasi EFIN? Ini Solusinya](https://satvika.co.id/mau-lapor-spt-tahunan-badan-tapi-belum-aktivasi-efin/): Deadline pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2024 makin dekat (30 April 2025). Tapi masih banyak yang terkendala aktivasi EFIN Badan. Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) badan tahun pajak 2024 semakin dekat (30 April 2025).  Namun, beberapa warganet masih mengeluhkan kendala pelaporan SPT Tahunan, salah satunya mengenai aktivasi Electronic Filing Identification […]
- [Belum Lapor SPT Tahunan? DJP Akan Kirim Surat Imbauan](https://satvika.co.id/belum-lapor-spt-tahunan-djp-akan-kirim-surat-imbauan/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menyampaikan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak orang pribadi yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menyampaikan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak orang pribadi yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2024. Imbauan tersebut dilakukan agar Wajib Pajak orang pribadi tetap melaporkan […]
- [Ditjen Pajak Catat Jumlah Laporan SPT Tembus 13 Juta](https://satvika.co.id/ditjen-pajak-catat-jumlah-laporan-spt-tembus-13-juta/): Jumlah laporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2024 yang mencapai 13.008.448 SPT itu meningkat 3,26% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 13 juta surat pemberitahuan pajak (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2024 telah dilaporkan oleh wajib pajak hingga Jumat, 11 April 2025.  Berdasarkan data DJP, jumlah laporan SPT Tahunan […]
- [Sri Mulyani Bawa Kabar Baik Soal Coretax](https://satvika.co.id/sri-mulyani-bawa-kabar-baik-soal-coretax/): Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak atau DJP kini telah berfungsi semakin baik. Klaim ini ia sampaikan setelah sistem inti administrasi pajak yang baru diimplementasikan pada 1 Januari 2025 itu dikeluhkan banyak wajib pajak, karena banyak permasalahan. “Coretax kita sudah makin membaik,” ucap Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama […]
- [Jelang Penutupan, Jutaan Warga RI Belum Lapor SPT pajak](https://satvika.co.id/jelang-penutupan-jutaan-warga-belum-lapor-spt-pajak/): Jumlah pelaporan surat pemberitahuan atau SPT pajak tahunan 2024 telah mencapai 12,56 juta Jumlah pelaporan surat pemberitahuan atau SPT pajak tahunan 2024 telah mencapai 12,56 juta sampai dengan 9 April 2025 per pukul 11.59 WIB. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Dwi Astuti mengatakan jumlah wajib pajak yang melaporkan […]
- [Setoran Pajak Rp322,6 T di Akhir Maret 2025, Turun 18,1%](https://satvika.co.id/setoran-pajak-rp3226-t-di-akhir-maret-2025-turun-181/): Setoran pajak secara neto per akhir Maret 2025 senilai Rp 322,6 triliun. Dalam tiga bulan pada tahun ini, penerimaan pajak baru terkumpul 14,7% dari target APBN 2025 Rp 2.189,3 triliun. Bila dibandingkan realisasi yang sama pada tahun lalu, angkanya minus 18,10%. Penerimaan pajak pada tiga bulan pertama tahun lalu senilai Rp 393,91 triliun atau sudah […]
- [Perbaiki Setoran Pajak, Begini Gebrakan Sri Mulyani](https://satvika.co.id/perbaiki-setoran-pajak-begini-gebrakan-sri-mulyani/): Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kinerja penerimaan pajak yang berbalik menguat itu merupakan efek dari berbagai reformasi pelayanan pajak yang telah dilakukan pemerintah Penerimaan pajak pemerintah tumbuh positif pada Maret 2025 sebesar 9,1%, setelah mengalami tekanan pada Januari yang minus 13% dan Februari terkontraksi 4%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kinerja penerimaan pajak […]
- [12,34 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT, Batas Akhir 11 April 2025!](https://satvika.co.id/1234-juta-wajib-pajak-sudah-lapor-spt-batas-akhir/): Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat total lapor SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2024 yang sudah disampaikan sebanyak 12,34 juta SPT Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat total SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2024 yang sudah disampaikan sebanyak 12,34 juta SPT sampai dengan 1 April 2025 pukul 00.01. Angka tersebut terdiri […]
- [Ingat! Lapor SPT Pajak hingga 11 April 2025 Masih Bebas Sanksi](https://satvika.co.id/ingat-lapor-spt-pajak-hingga-11-april-2025/): Lapor SPT Tahunan seharusnya berakhir 31 Maret, tapi DJP kini beri relaksasi untuk yang belum lapor. Batas akhir lapor SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi memang sudah berakhir pada 31 Maret lalu. Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan secara resmi memberikan relaksasi bagi wajib pajak yang ingin melapor SPT Tahunannya. DJP memberikan relaksasi berupa […]
- [Jangan Lupa! Masa Transisi Berakhir, Faktur Harus Dibuat Ikuti PMK 131](https://satvika.co.id/jangan-lupa-masa-transisi-berakhir/): Masa transisi pembuatan faktur yang tidak sesuai dengan ketentuan PMK 131/2024 telah berakhir. Masa transisi pembuatan faktur yang tidak sesuai dengan ketentuan PMK 131/2024 telah berakhir. Sebelumnya, Ditjen pajak (DJP) memberikan masa transisi selama 3 bulan, yaitu sejak 1 Januari 2025 hingga 31 Maret 2025. Masa transisi itu diberikan agar pelaku usaha dapat menyesuaikan sistem […]
- [3,87 Juta Warga RI Belum Lapor SPT, Jelang Tutup Masa Bebas Sanksi](https://satvika.co.id/jelang-tutup-masa-bebas-sanksi-warga-belum-lapor-spt/): Jumlah pelapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan / lapor SPT Pajak 2024 sudah tembus 12,34 juta wajib pajak per pukul 00.01 WIB pada 1 April 2025. Angka ini masih kurang 3,87 juta wajib pajak dari target Jumlah pelapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 2024 sudah tembus 12,34 juta wajib pajak per pukul 00.01 WIB pada 1 […]
- [Kepatuhan Bayar Pajak Rendah, RI Kehilangan Potensi Penerimaan Rp944 T](https://satvika.co.id/bayar-pajak-rendah-ri-kehilangan-penerimaan-rp944-t/): Ketidakpatuhan pajak menjadi salah satu masalah di Indonesia, yang menyebabkan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi salah satu yang terendah di dunia, Ketidakpatuhan pajak menjadi salah satu masalah di Indonesia, yang menyebabkan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi salah satu yang terendah di dunia, versi Bank Dunia atau World […]
- [Dapat Hampers Lebaran Kena Pajak Gak? Ini Penjelasannya](https://satvika.co.id/dapat-hampers-lebaran-kena-pajak-ini-penjelasannya/): Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bingkisan Lebaran atau hampers dalam bentuk makanan atau minuman dan apapun yang diberikan oleh pemberi kerja ke karyawannya tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bingkisan Lebaran atau hampers dalam bentuk makanan atau minuman dan apapun yang […]
- [Zakat Bisa Kurangi Beban Pajak, Begini Perhitungannya](https://satvika.co.id/zakat-bisa-kurangi-beban-pajak-begini-perhitungannya/): Apakah benar zakat bisa Jelang akhir menjadi pengurang pembayaran pajak penghasilan para wajib pajak ? Apakah benar zakat bisa menjadi pengurang pembayaran pajak penghasilan para wajib pajak ? Nah, Ramadan sampai dengan salat Idul Fitri, masyarakat muslim berbondong-bondong untuk menunaikan kewajiban membayar zakat, yang menjadi syariat di agama Islam, Ketentuan zakat ini pun telah diatur […]
- [Daftar Harta Wajib Lapor di SPT Pajak: Deposito, Saham Sampai Royalti](https://satvika.co.id/daftar-harta-wajib-lapor-di-spt-pajak-deposito-saham/):  Pajak sudah menjadi iuran yang wajib dibayarkan oleh semua masyarakat kepada pemerintah. Untuk itu, pembayaran pajak yang lalai akan dikenakan sanksi termasuk, dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang telat.  Pajak sudah menjadi iuran yang wajib dibayarkan oleh semua masyarakat kepada pemerintah. Untuk itu, pembayaran pajak yang lalai akan dikenakan sanksi termasuk, dalam melaporkan Surat […]
- [Awas! Tidak Lapor & Manipulasi SPT, Bisa Kena Hukuman Penjara](https://satvika.co.id/awas-tidak-lapor-manipulasi-spt-bisa-kena-hukuman/): Tersisa 10 hari lagi bagi para wajib pajak untuk lapor Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak periode 2024. Para wajib pajak orang pribadi harus sudah melaporkan SPT itu sampai dengan 31 Maret 2025. Tersisa 10 hari lagi bagi para wajib pajak untuk menyelesaikan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak periode 2024. Para wajib pajak orang pribadi […]
- [Jelang Akhir Bulan Pelapor SPT Tahunan Tembus 9,67 Juta](https://satvika.co.id/jelang-akhir-pelapor-spt-tahunan-tembus-967-juta/): Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sebanyak 9,67 juta wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan total wajib pajak yang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan mencapai 9,67 juta SPT. “Sampai dengan 20 Maret 2025 pukul 00.01 total SPT Tahunan PPh tahun pajak 2024 yang […]
- [Simak! Isi Aturan Baru Pemeriksaan Pajak dari Sri Mulyani](https://satvika.co.id/simak-aturan-baru-pemeriksaan-pajak-dari-sri-mulyani/): Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan peraturan baru terkait pemeriksaan pajak. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 15 Tahun 2025 yang dirilis awal Februari lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan peraturan baru terkait pemeriksaan pajak. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 15 Tahun 2025 yang dirilis awal Februari […]
- [DJP: Pelapor SPT Pajak Per 16 Maret Tembus 8,8 Juta](https://satvika.co.id/djp-pelapor-spt-pajak-per-16-maret-tembus-88-juta/): Total wajib pajak yang telah melaporkan surat pemberitahuan SPT pajak tahunan telah mencapai 8,8 juta. Angka ini terdiri dari 8,57 juta SPT Tahunan orang pribadi dan 230 ribu SPT Tahunan badan. Total wajib pajak yang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan telah mencapai 8,8 juta. Angka ini terdiri dari 8,57 juta SPT Tahunan orang […]
- [Setoran Pajak Seret Awal Tahun, Ini Jurus Sri Mulyani Kejar Target!](https://satvika.co.id/setoran-pajak-seret-awal-tahun-ini-jurus-sri-mulyani/):  Pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi tambahan (extra effort) untuk mengejar perolehan penerimaan negara, termasuk pajak, meski awal tahun ini merosot.  Pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi tambahan (extra effort) untuk mengejar perolehan penerimaan negara, termasuk pajak, meski awal tahun ini merosot. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, extra effort ini akan ditempuh Kementerian Keuangan untuk menambal potensi penerimaan […]
- [Setoran PPN Jeblok Jadi Rp102 T, Ini Ternyata Biang Keroknya!](https://satvika.co.id/setoran-ppn-jeblok-jadi-rp102-t-ini-ternyata/): Setoran PPN pajak pertambahan nilai dalam negeri atau PPN DN melorot pada dua bulan pertama tahun ini. Nilainya Rp 102,5 triliun, atau minus 9,53% Setoran PPN pajak pertambahan nilai dalam negeri atau PPN DN melorot pada dua bulan pertama tahun ini. Nilainya Rp 102,5 triliun, atau minus 9,53% dibanding realisasi hingga Februari 2024 yang sebesar […]
- [Setoran Pajak Anjlok, Gara-Gara Coretax?](https://satvika.co.id/setoran-pajak-anjlok-gara-gara-coretax/): Pendapatan negara dari sisi setoran pajak mengalami penurunan dalam per Februari 2025, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan negara dari sisi setoran pajak mengalami penurunan dalam per Februari 2025, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dalam dua bulan pertama tahun ini, setoran pajak yang masuk ke kas negara hanya mencapai Rp187,8 triliun atau terkontraksi […]
- [Ada Fitur Tombol ‘Posting SPT’ di “Core Tax”, Ini Fungsinya bagi PKP](https://satvika.co.id/fitur-tombol-posting-spt-di-core-tax-ini-fungsinya/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan bahwa core tax kini telah dilengkapi oleh fitur tombol ‘Posting SPT’. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan bahwa core tax kini telah dilengkapi oleh fitur tombol ‘Posting SPT’. DJP menyebut bahwa fitur ini dapat memudahkan Pengusaha Kena Pajak (PKP), karena berfungsi meningkatkan akurasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). DJP menjelaskan, secara […]
- [Setoran Pajak Bisa Rp 149 T di Awal Tahun? Ini Kata Wamenkeu](https://satvika.co.id/setoran-pajak-bisa-rp-149-t-di-awal-tahun-ini/): Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu belum bisa memastikan besaran setoran pajak per Januari 2025 masih bisa menembus perolehan sebagaimana pada tahun lalu atau tidak, yaitu sekitar Rp 149,25 triliun per Januari 2024. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu belum bisa memastikan besaran setoran pajak per Januari 2025 masih bisa menembus perolehan sebagaimana pada tahun lalu atau […]
- [Saingi Coretax! DKI Jakarta Pilih Sistem Canggih Ini Buat Urus Pajak](https://satvika.co.id/saingi-coretax-jakarta-pilih-sistem-ini-urus-pajak/): Pemerintah pusat tengah memperbaiki Coretax System, sementara Pemprov DKI Jakarta memperkenalkan sistem perpajakan baru untuk administrasi pajak yang modern. Di tengah upaya pemerintah pusat memperbaiki sistem inti baru administrasi pajak yang disebut dengan Coretax System, pemerintahan daerah Provinsi Jakarta memperkenalkan sistem perpajakan baru yang akan digunakan untuk sistem administrasi pajak yang modern. Di tengah upaya pemerintah […]
- [Lapor SPT Tahunan 2025: Pakai DJP “Online” atau “Core Tax”? Ini Penjelasannya!](https://satvika.co.id/lapor-spt-2025-pakai-djp-online-atau-core-tax/): Maret semakin dekat, artinya batas waktu lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2024 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) juga semakin dekat masih juga ada pertanyaan apor SPT Tahunan 2025: Pakai DJP “Online” atau “Core Tax”? . Seperti yang diketahui, Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan secara benar, jelas, […]
- [DJP: 6,7 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan per 6 Maret 2025](https://satvika.co.id/djp-67-juta-wajib-pajak-sudah-lapor-spt-tahunan/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan jumlah pelapor surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2024 telah mencapai 6,7 juta wajib pajak atau 33,88% Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan jumlah pelapor surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2024 telah mencapai 6,7 juta wajib pajak atau 33,88%. Data ini merupakan catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sampai dengan 6 Maret 2025. […]
- [Cara Lapor SPT Pajak Suami & Istri Digabung atau Dipisah](https://satvika.co.id/cara-lapor-spt-pajak-suami-istri-digabung-atau-pisah/): Wajib Pajak (WP) harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tiap tahunnya. Untuk tahun 2024, batas akhir SPT Tahunan orang pribadi pada 31 Maret 2025. Wajib Pajak (WP) harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tiap tahunnya. Untuk tahun 2024, batas akhir SPT Tahunan orang pribadi pada 31 Maret 2025. Bagi pasangan suami istri, dapat memilih untuk […]
- [Lebih Bayar Pajak, Uangnya Bisa Diminta Balik?](https://satvika.co.id/lebih-bayar-pajak-uangnya-bisa-diminta-balik/): Kesalahan pengisian kredit pajak pada SPT Tahunan, khususnya di kolom PPh yang dipotong/dipungut, dapat menyebabkan status SPT yang seharusnya nihil menjadi lebih bayar. Dalam pengisian SPT Tahunan tidak jarang ditemukan Wajib Pajak (WP) yang mendapatkan status lebih bayar. Kesalahan pengisian jumlah kredit pajak di kolom PPh yang dipotong/dipungut pihak lain/ditanggung pemerintah pada induk SPT Tahunan, […]
- [DJP Ampuni Warga RI yang Telat Lapor & Bayar Pajak, Ini Syaratnya!](https://satvika.co.id/djp-ampuni-warga-ri-yang-telat-lapor-bayar-pajak/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi terkait keterlambatan pembayaran dan/atau pelaporan pajak akibat kendala dalam implementasi Coretax. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan kebijakan untuk menghapus sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran dan atau pelaporan pajak sehubungan dengan implementasi Coretax yang masih bermasalah. Penghapusan dilakukan dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan. […]
- [Profesi Baru di Era AI: Peluang Karir dan Tantangan Perpajakannya](https://satvika.co.id/profesi-baru-di-era-ai-karir-perpajakannya/): Transformasi Teknologi dan Kemunculan Profesi Baru Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kini menjadi bagian integral dari kehidupan modern. Teknologi ini tidak hanya membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan secara lebih cepat, tetapi juga memicu terciptanya peluang baru di dunia kerja. Dari membantu mendesain poster animasi hingga menjawab pesan secara otomatis, AI telah mengubah cara manusia bekerja, baik di […]
- [Bertahun-tahun Tak Lapor SPT Pajak, Harus Siap Tanggung Ini](https://satvika.co.id/bertahun-tahun-tak-lapor-spt-pajak-harus-siap/): Pajak adalah iuran wajib bagi masyarakat kepada pemerintah. Keterlambatan pembayaran atau pelaporan SPT dapat dikenakan sanksi. Pajak sudah menjadi iuran yang wajib dibayarkan oleh semua masyarakat kepada pemerintah. Untuk itu, pembayaran pajak yang lalai akan dikenakan sanksi termasuk, dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang telat. Secara umum, pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan dilakukan sejak […]
- [Syarat Wajib Karyawan Bebas Pajak Gaji 2025: Punya NPWP!](https://satvika.co.id/syarat-karyawan-bebas-pajak-gaji-2025-punya-npwp/): Salah satu syarat untuk penerima insentif pajak ini adalah harus sudah memiliki NPWP, dan NPWP-nya itu sudah terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah (DTP). PMK Nomor 10 Tahun 2025 tersebut ditetapkan dan mulai […]
- [Data Terbaru! 5 Juta WP Sudah Lapor SPT Pajak](https://satvika.co.id/data-terbaru-5-juta-wp-sudah-lapor-spt-pajak/): Jumlah pelapor surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2024 telah mencapai 5,03 juta wajib pajak. Jumlah pelapor surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2024 telah mencapai 5,03 juta wajib pajak. Data ini merupakan catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sampai dengan 24 Februari 2025 per pukul 00.02 WIB. Jumlah pelaporan SPT Tahunan 2024 untuk orang pribadi, yang dilaporkan […]
- [Untuk Menjadi Konsultan Pajak, Harus Memenuh Persyaratan Ini](https://satvika.co.id/menjadi-konsultan-pajak-harus-memenuh-persyaratan/): Konsultan pajak adalah orang atau badan yang memberikan jasa konsultasi dalam bidang perpajakan kepada Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak dalam dunia perpajakan. Syarat Menjadi Konsultan Pajak Tentunya menjadi konsultan pajak tidak mudah dan harus memenuhi setiap persyaratan yang ada. Untuk persyaratan menjadi […]
- [Syarat PPN 0% Buat Rumah Baru, Berlaku hingga 30 Juni 2025](https://satvika.co.id/syarat-ppn-0-buat-rumah-baru-berlaku-hingga-30-juni/): Pemerintah telah memperpanjang pemberian insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun. Pemerintah telah memperpanjang pemberian insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun. Insentif PPN DTP ini berlaku hingga Desember 2025. Kebijakan […]
- [Warga Siap-Siap! Sri Mulyani Keluarkan Aturan Baru Pemeriksaan Pajak](https://satvika.co.id/siap-sri-mulyani-keluarkan-aturan-pemeriksaan-pajak/): Pemerintah telah menerbitkan peraturan baru terkait pemeriksaan pajak. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 15 Tahun 2025. Peraturan ini menetapkan kepastian hukum terhadap pemeriksaan pajak. Pemerintah telah menerbitkan peraturan baru terkait pemeriksaan pajak. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 15 Tahun 2025. Peraturan ini menetapkan kepastian hukum terhadap pemeriksaan pajak. Termasuk […]
- [DJP Tegaskan 5 Hal Soal Pengkreditan Pajak Masukan Pasca Coretax](https://satvika.co.id/djp-tegaskan-5-hal-soal-pengkreditan-pajak-masukan/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan perihal pengkreditan pajak masukan dalam masa pajak tidak sama pasca-implementasi Coretax. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan perihal pengkreditan pajak masukan dalam masa pajak tidak sama pasca-implementasi Coretax. Ada lima poin yang disampaikan DJP dalam keterangan tertulis, Jumat (21/2/2025). Pertama, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) Pasal 9 ayat (2) mengatur […]
- [8 Tips Penting Memilih Konsultan Pajak yang Tepat untuk Kebutuhan Bisnis Anda](https://satvika.co.id/8-tips-penting-memilih-konsultan-pajak-yang-tepat/): Pajak adalah aspek yang penting dalam mengelola bisnis apapun di Jakarta dan dimana saja. Konsultan pajak memastikan kepatuhan perpajakan yang tepat dan mengoptimalkan pengurangan pajak yang tersedia dapat berdampak signifikan pada keuangan perusahaan Anda. Dalam menghadapi kompleksitas peraturan perpajakan, banyak bisnis memilih untuk bekerja sama dengan layanan mengurus pajak yang berpengalaman. Namun, dengan begitu banyak […]
- [Sri Mulyani Teken Aturan Baru Pemeriksaan Pajak](https://satvika.co.id/sri-mulyani-teken-aturan-baru-pemeriksaan-pajak/): Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, telah resmi menerbitkan peraturan baru terkait pemeriksaan pajak. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 15 Tahun 2025. Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, telah resmi menerbitkan peraturan baru terkait pemeriksaan pajak. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 15 Tahun […]
- [Catat Jangka Waktu Penyampaian Tanggapan SPHP Berubah, Kini 5 Hari](https://satvika.co.id/catat-jangka-waktu-penyampaian-tanggapan-sphp/): PMK 15/2025 mengubah ketentuan jangka waktu penyampaian tanggapan atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) oleh wajib pajak. Merujuk Pasal 18 ayat (2) PMK 15/2025, wajib pajak kini diberikan waktu untuk menyampaikan tanggapan tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan maksimal selama 5 hari kerja. Batas waktu tersebut dihitung sejak tanggal diterimanya SPHP oleh wajib pajak. “Wajib […]
- [Alasan Mengapa Kuasa Hukum Pajak Dibutuhkan](https://satvika.co.id/alasan-mengapa-kuasa-hukum-pajak-dibutuhkan/): Mengupayakan transformasi industri menuju perbaikan dengan menggunakan media sosial membuat usaha mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tak hanya industri, transformasi juga terjadi kepada sektor jasa atau yang biasa dikenal dengan konsultan pajak salah satunya adalah kuasa hukum pajak. Setiap warga negara, perusahaan dan lembaga yang ada di Indonesia memiliki undang-undang berkewajiban membayar pajak. Sebagai pungutan […]
- [Cara 'Sat Set' & Syarat Bikin NPWP Online di Coretax](https://satvika.co.id/cara-sat-set-syarat-bikin-npwp-online-di-coretax/): Masyarakat kini bisa mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax System, tanpa perlu ke kantor pajak. Masyarakat kini bisa mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax System, tanpa perlu ke kantor pajak. Fitur ini bisa diakses mulai 1 Januari […]
- [Keuntungan Menggunakan Konsultan Pajak Bagi Pengusaha](https://satvika.co.id/keuntungan-menggunakan-konsultan-pajak/): Hay sahabat satvika pada tahukan pekerjaan konsultan pajak yuk sini kita jelasin Hay sahabat satvika pada tahukan pekerjaan konsultan pajak yuk sini kita jelasin Pajak adalah sesuatu yang wajib bagi setiap warga negara yang berada di Indonesia. Peraturan tentang perpajakan sangat beragam dan rumit untuk dipahami kebanyakan orang. Kesalahan seringkali terjadi karena wajib pajak salah […]
- [Tak Cuma Coretax, Penerbitan Faktur Pajak Bisa Pakai Aplikasi Lama](https://satvika.co.id/tak-cuma-coretax-penerbitan-faktur-pajak/): Direktorat Jenderal Pajak atau DJP memperluas layanan penerbitan faktur pajak, dari yang beberapa pekan terakhir bermasalah melalui sistem coretax atau sistem inti administrasi pajak. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP memperluas layanan penerbitan faktur pajak, dari yang beberapa pekan terakhir bermasalah melalui sistem coretax atau sistem inti administrasi pajak. Sistem itu baru diimplementasikan oleh Ditjen Pajak […]
- [Sri Mulyani Buka Suara Soal Coretax: Kami Akan Perbaiki!](https://satvika.co.id/sri-mulyani-buka-suara-soal-coretax-kami-perbaiki/): Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan banyak pihak yang mengeluh soal layanan sistem pajak terbaru, Coretax System. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan banyak pihak yang mengeluh soal layanan sistem pajak terbaru, Coretax System. Ia menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan kemampuan sistem teranyar itu. “Saya tahu beberapa dari Anda masih mengeluh tentang Cortax. Kami akan terus memperbaikinya,” ujar […]
- [Begini Perkembangan Terbaru Soal Rencana Tax Amnesty Jilid III!](https://satvika.co.id/begini-perkembangan-terbaru-tax-amnesty-jilid-iii/): Mukhamad Misbakhun belum menjadwalkan rapat pembahasan undang-undang tentang pengampunan pajak alias tax amnesty nomor 11 tahun 2016, baik secara internal maupun dengan pemerintah yang menjadi mitra komisinya. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun belum menjadwalkan rapat pembahasan undang-undang tentang pengampunan pajak alias tax amnesty nomor 11 tahun 2016, baik secara internal maupun dengan pemerintah yang […]
- [Tertarik Jadi Konsultan Pajak? Yuk, Lihat Peluang Kariernya!](https://satvika.co.id/tertarik-jadi-konsultan-pajak-yuk-lihat-peluangnya/): Konsultan pajak adalah sebutan bagi orang yang menawarkan jasanya untuk berkonsultasi di bidang perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat membantu wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Jasa yang ditawarkan oleh konsultan pajak sangat banyak macamnya, misalnya saja konsultan pajak membantu mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan […]
- [Sri Mulyani Keluarkan Aturan Terbaru Soal PPN, Ini Lengkapnya!](https://satvika.co.id/sri-mulyani-keluarkan-aturan-terbaru-soal-ppn/): Pemerintah telah resmi menerbitkan aturan terkait tarif resmi pengenaan pajak dan besaran tertentu pajak pertambahan nilai (PPN) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025. Pemerintah telah resmi menerbitkan aturan terkait tarif resmi pengenaan pajak dan besaran tertentu pajak pertambahan nilai (PPN) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025. Dalam peraturan tersebut, […]
- [5 Fakta Sistem Pajak Coretax, Warga RI Wajib Tahu Ini!](https://satvika.co.id/5-fakta-sistem-pajak-coretax-warga-ri-wajib-tahu-ini/): Sistem inti administrasi pajak atau Coretax masih terus bermasalah, membuat sejumlah pejabat negara terus menerus meninjau langsung “dapur” nya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Teranyar ialah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia disambut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat meninjau tempat tim Pembaruan Sistem Administasi Perpajakan (PSIAP) atau Coretax di […]
- [5 Alasan Kenapa Bisnis Anda Perlu Konsultan Pajak](https://satvika.co.id/5-alasan-kenapa-bisnis-anda-perlu-konsultan-pajak/): Merasa kewalahan, bingung, atau bahkan takut menghadapi urusan perpajakan? Inilah saatnya Anda butuh konsultan pajak! Agar Anda lebih yakin, pada artikel kali ini kami akan membahas kenapa perlu konsultan pajak dan kerugian jika tidak menggunakannya. Namun, sebelum itu, mari kita pahami kembali apa itu konsultan pajak. Mengenal Konsultan Pajak Konsultan pajak adalah orang atau badan […]
- [DJP Umumkan Perbaikan Terbaru Coretax, Soal Pelaporan SPT Pajak](https://satvika.co.id/djp-umumkan-perbaikan-coretax-soal-pelaporan-spt/): Musim pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak 2025 sudah hampir memasuki batas akhir. Musim pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak 2025 sudah hampir memasuki batas akhir. Sebagaimana diketahui, batas waktu pelaporan SPT Tahunan orang pribadi jatuh pada 31 Maret dan pelaporan SPT Tahunan badan jatuh pada 30 April. Bukti potong pajak menjadi salah […]
- [Fitur Baru! Ini Fungsi dan Penggunaan “NPWP Sementara” dalam ”Core Tax”](https://satvika.co.id/fitur-baru-ini-fungsi-dan-penggunaan-npwp-sementara/): Core tax menghadirkan fitur baru ”NPWP Sementara” dalam penginputan bukti potong (bupot) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Unifikasi. Apa fungsi dan cara menggunakan fitur terbaru tersebut? Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa mulai 30 Januari 2025, saat Wajib Pajak memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak padan atau belum memiliki NPWP, sistem core tax akan menampilkan notifikasi […]
- [Siapa Saja yang Dapat Ditunjuk sebagai PIC dalam ”Core Tax”?](https://satvika.co.id/siapa-saja-yang-dapat-ditunjuk-sebagai-pic-coretax/): Wajib Pajak badan atau perusahaan harus menunjuk person in charge (PIC) sebagai entitas yang memiliki wewenang lengkap untuk mendaftarkan, memodifikasi, atau mencabut hak akses dari pihak-pihak terkait dalam core tax. Lalu, siapa yang dapat ditunjuk sebagai person in charge dalam core tax? Simak penjelasan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam buku ”Penanggung Jawab (Person in Charge – PIC), Impersonate dan Penambahan Role Akses bagi Wajib […]
- [Terkuak! Alasan Prabowo Tetapkan PPN 12% Hanya Buat Barang Mewah Saja](https://satvika.co.id/terkuak-alasan-prabowo-tetapkan-ppn-12/): Presiden Prabowo menetapkan kenaikan PPN 12% hanya untuk barang dan jasa mewah, bukan semua objek pajak. Presiden Prabowo memutuskan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% tidak dikenakan kepada semua barang dan jasa yang menjadi objek pajak. Namun, hanya berlaku pada barang dan jasa mewah. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjelaskan keputusan membatalkan kenaikan PPN […]
- [Lapor SPT Tahun Pajak 2025 Sudah Pakai “Core Tax”, Tak Perlu EFIN Lagi!](https://satvika.co.id/lapor-spt-pajak-2025-pakai-core-tax-tak-perlu-efin/): Pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 akan dimulai pada 2026 menggunakan sistem baru bernama core tax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan inovasi besar dalam pelaporan pajak. Nantinya, Wajib Pajak tak perlu lagi menggunakan Elektronik Filing Identification Number (EFIN) untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2025. Pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 akan […]
- [Ditjen Pajak Umumkan Perbaikan Terbaru Sistem Coretax, Ini Rinciannya!](https://satvika.co.id/ditjen-pajak-umumkan-perbaikan-sistem-coretax/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus melakukan perbaikan terhadap sistem inti perpajakan atau coretax sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus melakukan perbaikan terhadap sistem inti perpajakan atau coretax sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025. Salah satunya berkaitan dengan faktur pajak. Berdasarkan siaran pers DJP, Kamis (23/1/2025) sampai […]
- [Sebelum Lapor SPT Tahun Ini DJP Ingatkan 4 Hal Penting Ini](https://satvika.co.id/sebelum-lapor-spt-tahun-ini-djp-ingatkan-4-hal-ini/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membagikan pengumuman penting perihal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2024 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membagikan pengumuman penting perihal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2024 yang akan dilaksanakan tahun ini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti menegaskan ada […]
- [Luhut Pede Coretax Bisa Tambah Penerimaan Negara hingga Rp1.500 T](https://satvika.co.id/luhut-pede-coretax-bisa-tambah-penerimaan-negara/): Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan memberikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan atas pelaksanaan Coretax yang telah dimulai per 1 Januari 2025. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan memberikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan atas pelaksanaan Coretax yang telah dimulai per 1 Januari 2025. Hal ini diungkapkannya saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri […]
- [Keluhan Soal Coretax Terus Muncul: Sistem Tak Siap, Sosialisasi Kacau!](https://satvika.co.id/keluhan-soal-coretax-terus-muncul-sistem-tak-siap/): Kalangan pengusaha dan pakar pajak memberikan catatan khusus terhadap pemerintah, tentang sistem inti administrasi pajak atau coretax yang mengalami masalah panjang, setelah diterapkan ke publik pada 1 Januari 2025. Kalangan pengusaha dan pakar pajak memberikan catatan khusus terhadap pemerintah, tentang sistem inti administrasi pajak atau coretax yang mengalami masalah panjang, setelah diterapkan ke publik pada […]
- [Luhut Ungkap Andil Bank Dunia di Balik Lahirnya Coretax](https://satvika.co.id/luhut-ungkap-andil-bank-dunia-di-balik-coretax/): Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan perihal awal mula lahirnya Coretax ada Andil Bank Dunia di Balik Lahirnya Coretax Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan perihal awal mula lahirnya Coretax atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Berdasarkan cerita Luhut, Coretax hadir dipicu oleh momen briefing Indonesia dengan World […]
- [PPN 12% Hanya Khusus Barang Mewah, Ini Cara Isi Faktur Pajaknya!](https://satvika.co.id/ppn-12-hanya-khusus-barang-mewah-ini-cara-isi-faktur/): PPN 12% Hanya Khusus Barang Mewah, Ini Cara Isi Faktur Pajaknya, karena ada pembaruan skema perhitungan dan kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Mengisi faktur pajak kini menjadi penting dipahami bagi para pengusaha kena pajak, karena ada pembaruan skema perhitungan dan kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Tarif PPN 12% per 1 Januari 2025 khusus […]
- [Aturan Resmi DJP Soal PPN 12%: Jenis Barang, Faktur & Hitungannya](https://satvika.co.id/aturan-djp-soal-ppn-12-jenis-barang-faktur/): Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo resmi merilis peraturan teknis pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% dan PPN tarif efektif 11% untuk barang-barang non mewah sejak 1 Januari 2025. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo resmi merilis peraturan teknis pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% dan PPN tarif efektif 11% untuk barang-barang non […]
- [Simak! Cara Pelaporan SPT Pajak Sebelum dan Setelah Ada Coretax](https://satvika.co.id/pelaporan-spt-pajak-sebelum-dan-setelah-ada-coretax/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merilis buku panduan pengisian atau pelaporan SPT tahunan pajak orang pribadi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merilis buku panduan pengisian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak orang pribadi setelah resmi meluncurnya sistem inti perpajakan atau coretax sejak 31 Desember 2024. Dalam buku panduan atau buku manual berjudul Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, […]
- [Kapan PPN 12% Resmi Diberlakukan & Apa Saja yang Kena?](https://satvika.co.id/kapan-ppn-12-resmi-diberlakukan-apa-saja-yang-kena/): Pemerintah memastikan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% tetap berjalan pada tahun depan. Pemerintah memastikan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% tetap berjalan pada tahun depan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia menyampaikan bahwa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), […]
- [Tertarik Belajar Hukum    Pajak? Kenali Jenis, Jurusan Kuliah hingga Prospek Kariernya](https://satvika.co.id/tertarik-belajar-hukum-pajak-kenali-jenis-jurusan/): Indonesia mengenal beberapa jenis hukum yang mengatur hak dan kewajiban membayar pajak. Pajak melibatkan pengambilan kekayaan dari pribadi atau organisasi oleh pemerintah sehingga harus ada hukum formal yang mengaturnya. Dalam hukum pajak, ada dua pihak utama yang perannya diuraikan secara gamblang, yaitu pemerintah sebagai pemungut pajak dan warga negara atau organisasi sebagai wajib pajak. Hubungan antara […]
- [Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru](https://satvika.co.id/coretax-diterapkan-pkp-bakal-perlu-bikin-sertel-baru/): Panduan Singkat Implementasi Coretax bagi Wajib Pajak, DJP menyebut sertel lama tak bisa langsung dipakai mengingat core tax menggunakan sistem sertel yang berbeda dibandingkan dengan sistem sertel pada DJP Online. Sertifikat elektronik (sertel) yang saat ini dimiliki oleh pengusaha kena pajak (PKP) tidak bisa langsung dipakai dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pajak melalui coretax administration […]
- [17 Negara Ini Terapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 0%, Salah Satunya Tetangga RI](https://satvika.co.id/17-negara-ini-terapkan-pajak-pertambahan-nilai-ppn-0/): Berikut ini beberapa negara yang tidak mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) yuk di chek ! Pemerintah Indonesia telah menetapkan penerapan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% hanya berlaku bagi barang dan jasa tertentu, termasuk kategori premium atau mewah. Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2024. Hal ini tentunya menimbulkan gelombang penolakan di […]
- [Sadar Daya Beli Rakyat Turun, Prabowo Ingin PPN 12% Hanya Barang Mewah](https://satvika.co.id/daya-beli-rakyat-turun-prabowo-ingin-ppn-12/): Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat DPR kecewa arahan Presiden Prabowo soal PPN tak selaras dengan pernyataan Menkeu Sri Mulyani. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyesali arahan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berbeda dengan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ketua Komisi XI Misbakhun menjelaskan, dalam pertemuan Presiden dengan Pimpinan […]
- [Atasi Dampak Kenaikan PPN, Kementerian Pariwisata Siap Lakukan Ini!](https://satvika.co.id/kenaikan-ppn-kementerian-pariwisata-siap-lakukan-ini/): Kementerian Pariwisata merespons kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025. Kementerian Pariwisata merespons kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025. Adapun Kementerian Pariwisata mendukung kebijakan tersebut. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana mengungkap bahwa kebijakan tersebut pastinya telah dipertimbangkan oleh […]
- [Bukan Barang Mewah! Sabun, Deterjen, Sampai Pakaian Kena PPN 12%](https://satvika.co.id/bukan-barang-mewah-sabun-sampai-pakaian-kena-ppn-12/): Kalangan ekonom mempertanyakan komitmen pemerintah yang tak jadi mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% hanya untuk barang mewah, Kalangan ekonom mempertanyakan komitmen pemerintah yang tak jadi mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% hanya untuk barang mewah, sebab pada akhirnya tarif PPN sebesar 12% berlaku untuk semua barang dan jasa yang menjadi barang dan […]
- [Kado Prabowo 2025, Ini Syarat Gaji Bebas Pajak Penghasilan!](https://satvika.co.id/kado-prabowo-2025-ini-syarat-gaji-bebas-pajak/): Pajak karyawan di sektor padat karya tertentu tidak akan dikenakan pemungutan PPh Pasal 21 karyawan bagi yang gajinya sampai dengan Rp 10 juta per bulan sepanjang 2025. Pemerintah menegaskan, kebijakan pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor padat karya akan berlaku setahun penuh. Dengan begitu, pajak karyawan di sektor padat […]
- [Batas Omzet UMKM Bebas Pajak Bakal Turun Jadi Rp 3,6 M](https://satvika.co.id/batas-omzet-umkm-bebas-pajak-bakal-turun/): Pemerintah berencana menurunkan ambang batas atau omzet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bisa memanfaatkan tarif pajak penghasilan (PPh) final dari yang saat ini di level Rp 4,8 miliar menjadi Rp 3,6 miliar per tahun. Pemerintah berencana menurunkan ambang batas atau omzet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bisa memanfaatkan tarif pajak penghasilan […]
- [Alasan Penting Kenapa Anda Perlu Konsultan Pajak](https://satvika.co.id/alasan-penting-kenapa-anda-perlu-konsultan-pajak/): Menurut kami sebagai konsultan pajak, tidak semua orang memahami dengan baik mengenai peraturan perpajakan. Menurut kami sebagai konsultan pajak di Bali, tidak semua orang memahami dengan baik mengenai peraturan perpajakan. Sebagian orang tentu merasa kesulitan ketika harus dihadapkan dengan berbagai hal tentang pajak. Apalagi bagi mereka yang memiliki kesibukan sangat tinggi, sehingga berbagai urusan terkait […]
- [RI Naikkan PPN ke 12% Tapi Vietnam Turun Jadi 8%, Ini Jawab Airlangga](https://satvika.co.id/ri-naikkan-ppn-ke-12-tapi-vietnam-turun-jadi-8/): RI Naikkan PPN ke 12% Tapi Vietnam Turun Jadi 8%, ada apa ya kira-kira ? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara ihwal kebijakan Vietnam yang menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 8% saat Indonesia menaikkan tarif PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025. Airlangga mengatakan, kebijakan pajak suatu negara tidak bisa disamaratakan, […]
- [Bos Pajak: Uji Coba Coretax Dilakukan 16 Desember](https://satvika.co.id/bos-pajak-uji-coba-coretax-dilakukan-16-desember/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan uji coba Coretax pada 16 Desember 2024. Uji coba ini dilakukan jelang penerapan penuh pada 1 Januari 2025. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan uji coba Coretax pada 16 Desember 2024. Uji coba ini dilakukan jelang penerapan penuh pada 1 Januari 2025. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pajak […]
- [Dirjen Pajak Gandeng BPKP dan PPATK, Kejar Pengemplang Pajak dari Kekayaan Ilegal ](https://satvika.co.id/dirjen-pajak-gandeng-bpkp-dan-ppatk-kejar-pajak/): Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggandeng kementerian/lembaga (K/L) untuk mengejar para pengemplang pajak dari kekayaan ilegal. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggandeng kementerian/lembaga (K/L) untuk mengejar para pengemplang pajak dari kekayaan ilegal, diantaranya dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pusat Pelaporan […]
- [Menkeu Purbaya Janji Perbaikan Coretax Selesai 15 Hari Lagi!](https://satvika.co.id/menkeu-purbaya-janji-perbaikan-coretax-15-hari-lagi/): Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa janji perbaikan Coretax selesai pada akhir Oktober 2025 atau sekitar 15 hari kerja lagi. Ia menegaskan, perbaikan Coretax tengah dilakukan oleh ahli information technology (IT) dari luar Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa janji perbaikan Coretax selesai pada akhir Oktober 2025 atau sekitar 15 hari kerja lagi. Ia […]
- [Tertibkan Ketidakadilan Pemungutan Pajak dan Cukai, Menkeu Purbaya Buka Kanal Pengaduan Langsung](https://satvika.co.id/tertibkan-ketidakadilan-pemungutan-pajak-menkeu/): Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berjanji tidak menaikkan tarif pajak dan cukai untuk mencapai target pendapatan negara. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berjanji tidak menaikkan tarif pajak dan cukai untuk mencapai target pendapatan negara. Purbaya justru akan membuka kanal pengaduan dari masyarakat ke dirinya langsung untuk menertibkan ketidakadilan pemungutan dua sumber utama penerimaan […]
- [INDODAX Dominasi Penerimaan Pajak Kripto Nasional, Tembus Rp265,4 Miliar per Agustus 2025](https://satvika.co.id/indodax-dominasi-penerimaan-pajak-kripto-nasional/): PT Indodax Nasional Indonesia atau INDODAX mencatatkan kontribusi besar terhadap penerimaan negara dari sektor aset digital. PT Indodax Nasional Indonesia atau INDODAX mencatatkan kontribusi besar terhadap penerimaan negara dari sektor aset digital. Hingga Agustus 2025, perusahaan perdagangan aset kripto terbesar di Indonesia itu telah menyetorkan pajak sebesar Rp265,4 miliar, atau sekitar 50,7 persen dari total […]
- [Restitusi Pajak Capai Rp304,3 Triliun per 31 Agustus 2025, DJP Beberkan Faktornya ](https://satvika.co.id/restitusi-pajak-capai-rp3043-triliun-agustus-2025/): Kementerian keuangan menyebut bahwa penurunan penerimaan pajak hingga 31 Agustus 2025 merupakan dampak dari peningkatan restitusi pajak. Kementerian keuangan menyebut bahwa penurunan penerimaan pajak hingga 31 Agustus 2025 merupakan dampak dari peningkatan restitusi pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rosmauli (Ros) mengonfirmasi adanya kenaikan pengembalian (restitusi) pajak mencapai sebesar […]
- [DPR Dukung Penundaan Pemungutan Pajak Lewat Shopee dkk, Misbakhun: Kebijakan Tak Boleh Matikan UMKM!](https://satvika.co.id/dpr-dukung-penundaan-pemungutan-pajak-lewat-shopee/): Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun mendukung keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menunda pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Final 0,5 persen lewat e-commerce, seperti Shopee dan kawan-kawan (dkk). Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun mendukung keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menunda pemungutan Pajak […]
- [Purbaya Tolak Tax Amnesty, Pengusaha & Bos Buruh Buka Suara](https://satvika.co.id/purbaya-tolak-tax-amnesty-pengusaha-bos-buka-suara/): Kalangan pengusaha dan buruh satu suara dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak kembali bergulirnya program tax amnesty atau pengampunan pajak. Kalangan pengusaha dan buruh satu suara dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak kembali bergulirnya program tax amnesty atau pengampunan pajak. Program yang sudah digelar pemerintahan sebelumnya sebanyak dua kali kini memasuki […]
- [Purbaya Mau Ngerem Utang Tahun 2026, Gimana Caranya?](https://satvika.co.id/purbaya-mau-ngerem-utang-tahun-depan-gimana-caranya/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya ingin mengurangi penarikan utang baru pada tahun depan. Alih-alih menarik utang, Purbaya bakal mengandalkan pertumbuhan ekonomi bersumber dari pendapatan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya ingin mengurangi penarikan utang baru pada tahun depan. Alih-alih menarik utang, Purbaya bakal mengandalkan pertumbuhan ekonomi bersumber dari pendapatan. Adapun, dalam buku […]
- [Purbaya Ingatkan Pegawai Pajak, Jangan Ganggu Warga yang Sudah Bayar](https://satvika.co.id/purbaya-ingatkan-pegawai-pajak-jangan-ganggu/): Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan jajaran pegawai pajak di bawah Kementerian Keuangan untuk tidak menggangu masyarakat yang telah patuh dan taat membayar pajak. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan jajaran pegawai pajak di bawah Kementerian Keuangan untuk tidak menggangu masyarakat yang telah patuh dan taat membayar pajak. Dengan tegas, dia juga meminta […]
- [Purbaya Paksa 200 Penunggak Pajak Lunasi Utang Rp60 T Minggu Ini](https://satvika.co.id/purbaya-paksa-200-penunggak-pajak-lunasi-utang/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan 200 penunggak pajak yang diputus hukum bersalah akan membayar utangnya ke negara senilai Rp 60 triliun pada tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan 200 penunggak pajak yang diputus hukum bersalah akan membayar utangnya ke negara senilai Rp 60 triliun pada tahun ini. Ia mengaku, sudah memaksa para […]
- [Purbaya Janji Bereskan Masalah Core Tax 'Lelet' dalam Waktu 1 Bulan](https://satvika.co.id/purbaya-janji-bereskan-masalah-core-tax-lelet/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap sistem baru perpajakan Core Tax Administration System agar dapat segera beroperasi secara kuat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap sistem baru perpajakan Core Tax Administration System agar dapat segera beroperasi secara kuat. Dia berjanji perbaikan Core Tax ini akan […]
- [Wamenkeu Anggito Buka Suara Soal Nasib Tarif Cukai Rokok 2026](https://satvika.co.id/anggito-buka-suara-soal-nasib-tarif-cukai-rokok-2026/): Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu akhirnya buka suara terkait wacana penetapan tarif cukai rokok tahun 2026. Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai kebijakan fiskal tersebut masih dalam proses kajian dan belum ada kepastian kenaikan. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu akhirnya buka suara terkait wacana penetapan tarif cukai rokok tahun 2026. Ia menegaskan bahwa keputusan […]
- [Wamenkeu Janji Genjot Setoran Pajak Tanpa Tambah Beban Rakyat](https://satvika.co.id/wamenkeu-janji-genjot-setoran-pajak-tanpa-beban/): Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan sejumlah strategi yang akan digunakan pemerintah untuk mengejar target setoran pajak pada 2026 senilai Rp 2.357,7 triliun. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan sejumlah strategi yang akan digunakan pemerintah untuk mengejar target setoran pajak pada 2026 senilai Rp 2.357,7 triliun. Meski target penerimaan pajak pada 2026 itu naik naik […]
- [Gaji Pekerja Hotel-Kafe Bebas Pajak hingga 2026, Bisa Dapat Bonus Rp400.000](https://satvika.co.id/gaji-pekerja-hotel-kafe-bebas-pajak-hingga-2026/): Pemerintah resmi meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025, yang salah satunya mencakup fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata, khususnya hotel, restoran, dan kafe (horeka) dengan gaji di bawah Rp10 juta. Pemerintah resmi meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025, yang salah satunya mencakup fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata, khususnya […]
- [Guyur Bank Rp200 T, Purbaya Pede Bisa Tambah Setoran Pajak Rp100 T](https://satvika.co.id/guyur-bank-rp200-t-purbaya-bisa-tambah-setoran-pajak/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku kebijakan penempatan dana sebesar Rp 200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat menaikkan penerimaan pajak hingga Rp 100 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku kebijakan penempatan dana sebesar Rp 200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat menaikkan penerimaan pajak hingga Rp 100 triliun. “Kalau […]
- [Pajak atas Sewa Tanah untuk Villa di Bali, simak ketentuannya!](https://satvika.co.id/pajak-atas-sewa-tanah-untuk-villa-di-bali-simak/): Pertumbuhan sewa tanah villa di Bali dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang sangat pesat. Kawasan-kawasan seperti Ubud, Uluwatu, Canggu, Berawa, dan Cemagi menjadi incaran bagi investor dan wisatawan, mendorong pembangunan akomodasi berbasis villa secara masif. Sayangnya, di balik geliat ekonomi ini, terdapat konsekuensi serius berupa alih fungsi lahan pertanian yang semakin mengkhawatirkan. Gubernur Bali, […]
- [Purbaya Ungkap Pajak Rajin Ditarik, Uangnya Malah Numpuk di BI](https://satvika.co.id/purbaya-ungkap-pajak-rajin-ditarik-uangnya/): Purbaya mengatakan pemerintah juga berkontribusi mendorong kondisi ini dengan telat membelanjakan APBN. Pemerintah rajin memungut pajak, tetapi uangnya ditumpuk saja di Bank Indonesia (BI). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui adanya kesalahan kebijakan dari sisi fiskal dan moneter yang dijalankan pemerintah terdahulu. Adapun, kesalahan strategi kebijakan ini memicu tertekannya likuiditas uang di dalam negeri. Hal ini membuat […]
- [Genjot Penerimaan, Purbaya Tidak Akan Kenakan Pajak Baru](https://satvika.co.id/genjot-penerimaan-purbaya-tidak-kenakan-pajak-baru/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak akan mengenakan pajak baru untuk menggenjot penerimaan negara. Menurutnya, lebih baik fokus pada sistem yang ada. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak akan mengenakan pajak baru untuk menggenjot penerimaan negara. Menurutnya, lebih baik fokus pada sistem yang ada. “Menurut saya pribadi selama ini nggak usah,” ungkap Purbaya di Istana […]
- [Profil Purbaya Yudhi Sadewa yang Resmi Gantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan](https://satvika.co.id/purbaya-yudhi-sadewa-yang-resmi-gantikan-sri-mulyani/): Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada Senin (8/9/25). Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada Senin (8/9/25). Pengangkatan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 B Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan […]
- [PER-16/PJ/2025 Terbit, Restitusi Pajak Kini Lebih Jelas dan Transparan](https://satvika.co.id/per-16-pj-2025-terbit-restitusi-pajak-kini-jelas/):  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) Nomor PER-16/PJ/2025 yang mengubah PER-6/PJ/2025 tentang pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (restitusi) bagi Wajib Pajak kriteria tertentu, Wajib Pajak persyaratan tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah. Regulasi yang mulai berlaku sejak 13 Agustus ini menyempurnakan ketentuan yang sudah ada, serta memperluas cakupan […]
- [Muncul Gerakan Stop Bayar Pajak di Medsos, DPR Buka Suara](https://satvika.co.id/gerakan-stop-bayar-pajak-di-medsos-dpr-buka-suara/): Komisi XI DPR RI menanggapi seruan “stop bayar pajak” yang ramai beredar di masyarakat melalui media sosial imbas protes soal gaji dan tunjangan anggota DPR RI. Komisi XI DPR RI menanggapi seruan “stop bayar pajak” yang ramai beredar di masyarakat melalui media sosial imbas protes soal gaji dan tunjangan anggota DPR RI. Pimpinan Komisi XI […]
- [Sri Mulyani Jamin Tarif Pajak Tidak Naik di 2026](https://satvika.co.id/sri-mulyani-jamin-tarif-pajak-tidak-naik-di-2026/): Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tak akan menaikkan tarif pajak hingga mengenakan pajak baru untuk meningkatkan penerimaan negara, meski ia mengakui besarnya kebutuhan belanja negara pada 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tak akan menaikkan tarif pajak hingga mengenakan pajak baru untuk meningkatkan penerimaan negara, meski ia mengakui besarnya kebutuhan belanja negara pada […]
- [DJP Buka-bukaan Alasan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Turun](https://satvika.co.id/djp-buka-bukaan-alasan-kepatuhan-wajib-pajak-turun/): Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menjelaskan penurunan sebesar 159.539 SPT atau sekitar 1,21% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya itu bukan dipicu kondisi ekonomi terkini, melainkan faktor teknis seperti libur panjang Idulfitri dan Nyepi serta relaksasi batas waktu pelaporan. Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak menyatakan alasan di balik penurunan jumlah pelaporan […]
- [Terungkap! Ini Ciri-ciri Shadow Economy yang Dikejar Ditjen Pajak](https://satvika.co.id/ini-ciri-ciri-shadow-economy-yang-dikejar-pajak/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan ciri-ciri usaha yang masuk kategori shadow economy, dan harus mulai ditertibkan pada 2026, sebagaimana strateginya telah termuat dalam dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan ciri-ciri usaha yang masuk kategori shadow economy, dan harus mulai ditertibkan pada 2026, sebagaimana strateginya […]
- [Sejarah Baru! Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Raih 2 MURI di Usia ke-60 Tahun](https://satvika.co.id/sejarah-baru-ikatan-konsultan-pajak-indonesia/): Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mencatat sejarah baru di usia ke-60 tahun. IKPI berhasil meraih piagam Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kegiatan donor darah profesi konsultan pajak terbanyak, dan sebagai asosiasi konsultan pajak dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mencatat sejarah baru di usia ke-60 tahun. IKPI berhasil meraih […]
- [Pajak Anggota DPR-PNS Ditanggung Pemerintah, Ini Penjelasan Kemenkeu](https://satvika.co.id/pajak-anggota-dpr-pns-ditanggung-pemerintah/): Pasal 2 PMK 262/2010, menyebutkan PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBN atau APBD. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengunggah informasi tentang tak adanya pembebasan pajak bagi para anggota DPR, pejabat negara, ASN, anggota TNI/Polri, hingga hakim, […]
- [Pemerintah Relakan Ratusan Triliun Demi Diskon Pajak Buat Warga RI](https://satvika.co.id/pemerintah-relakan-ratusan-triliun-demi-diskon-pajak/): Kementerian Keuangan mengungkapkan terdapat sekitar Rp 362,5 triliun potensi penerimaan pajak tiap tahunnya yang direlakan oleh pemerintah. Adapun potensi penerimaan tersebut disalurkan melalui insentif pajak untuk masyarakat. Kementerian Keuangan mengungkapkan terdapat sekitar Rp 362,5 triliun potensi penerimaan pajak tiap tahunnya yang direlakan oleh pemerintah. Adapun potensi penerimaan tersebut disalurkan melalui insentif pajak untuk masyarakat. Staf […]
- [Ketidakjelasan Pajak di Balik Distribusi Royalti Musik](https://satvika.co.id/tidakjelas-pajak-di-balik-distribusi-royalti-musik/): Suasana pusat perbelanjaan yang biasanya riuh dengan alunan musik kini berubah hening. Beberapa restoran memilih mematikan speaker, bukan karena kehilangan selera hiburan, melainkan lantaran takut terjerat sengketa royalti. Suasana pusat perbelanjaan yang biasanya riuh dengan alunan musik kini berubah hening. Beberapa restoran memilih mematikan speaker, bukan karena kehilangan selera hiburan, melainkan lantaran takut terjerat sengketa […]
- [Prabowo Siapkan Belanja Perpajakan 2026 Rp563,6 Triliun, Ini Sektor yang Akan Menerima](https://satvika.co.id/prabowo-siapkan-belanja-perpajakan-2026-5636-triliun/): Presiden Prabowo menyiapkan kebijakan belanja perpajakan (insentif pajak serta kepabeanan dan cukai ) tahun 2026 dengan estimasi sebesar Rp563,6 triliun atau tumbuh 6,3 persen dibandingkan tahun 2025 senilai Rp530,3 triliun. Presiden Prabowo menyiapkan kebijakan belanja perpajakan (insentif pajak serta kepabeanan dan cukai ) tahun 2026 dengan estimasi sebesar Rp563,6 triliun atau tumbuh 6,3 persen dibandingkan […]
- [Target Perpajakan 2026 Naik, Ketua Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tak Bebani Rakyat dengan Kenaikan Tarif](https://satvika.co.id/target-perpajakan-2026-naik-ketua-dpr-ingatkan/): Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2026 sebesar Rp2.692,0 triliun atau naik 12,8 persen dari target 2025. Kenaikan ini mendapat sorotan dari Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2026 sebesar Rp2.692,0 triliun atau naik 12,8 persen dari target 2025. Kenaikan ini mendapat sorotan dari Ketua Badan Anggaran […]
- [Pemerintah Bakal Perkuat Pengawasan Orang Kaya untuk Kejar Target Pendapatan Pajak Penghasilan pada 2026](https://satvika.co.id/pemerintah-bakal-perkuat-pengawasan-orang-kaya/): Pemerintah menetapkan strategi baru untuk memperkuat penerimaan negara dari sektor perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) pada 2026. Salah satu fokus utama adalah memperketat pengawasan terhadap Wajib Pajak Grup dan High Wealth Individual (HWI) atau orang kaya. Pemerintah menetapkan strategi baru untuk memperkuat penerimaan negara dari sektor perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) pada 2026. Salah satu fokus utama […]
- [Coretax Perlu Dibenahi, DPR Desak Pemerintah di Tengah Target Setoran Pajak Selangit](https://satvika.co.id/setoran-pajak-selangit-dpr-desak-perbaikan-coretax/): Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Ratna Juwita Sari mendesak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk segera memperbaiki sistem Coretax dan Compliance Risk Management (CRM) demi mewujudkan target rasio penerimaan pajak tahun 2026 sebesar 12,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau senilai Rp 2.692,1 triliun. Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Ratna […]
- [Kejar Pajak 'Ekonomi Hitam' di 2026, Sri Mulyani Incar Pedagang Eceran](https://satvika.co.id/kejar-pajak-ekonomi-hitam-di-2026-sri-mulyani/): Rencana pemerintah untuk mengejar pajak dari aktivitas ekonomi yang selama ini sulit dikenakan pungutan atau shadow ekonomi akan gencar dilakukan pada 2026, sebagaimana tertuang dalam dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026. Rencana pemerintah untuk mengejar pajak dari aktivitas ekonomi yang selama ini sulit dikenakan pungutan atau shadow ekonomi akan gencar dilakukan pada 2026, […]
- [Tak Naikkan Pajak, Ini Strategi Sri Mulyani Kejar Setoran Rp2.357 T](https://satvika.co.id/tak-naikkan-pajak-strategi-sri-mulyani-kejar-setoran/): Pemerintah menargetkan pengumpulan setoran pajak senilai Rp 2.357,71 triliun pada 2026, dari total target pendapatan negara Rp 3.147,68 triliun. Target itu naik hingga 13,51% dari sebelumnya Rp 2.076,9 triliun pada 2025. Pemerintah menargetkan pengumpulan setoran pajak senilai Rp 2.357,71 triliun pada 2026, dari total target pendapatan negara Rp 3.147,68 triliun. Target itu naik hingga 13,51% […]
- [Memahami “Tax Ratio”, Cermin Kemampuan Negara Mengumpulkan Pajak](https://satvika.co.id/memahami-tax-ratio-cermin-kemampuan-negara/): Rasio pajak atau tax ratio menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara. Angka ini menunjukkan seberapa besar penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) yang dihasilkan. Rasio pajak atau tax ratio menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara. Angka ini menunjukkan seberapa besar penerimaan pajak dibandingkan dengan produk […]
- [Penerimaan Pajak Capai Rp996 Triliun, Baru 45,5 Persen dari Target APBN 2025](https://satvika.co.id/penerimaan-pajak-capai-rp996-triliun-baru-455-persen/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga 11 Agustus 2025 baru mencapai Rp996 triliun, atau setara 45,51 persen dari target Rp2.189,3 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga 11 Agustus 2025 baru mencapai Rp996 triliun, atau setara 45,51 […]
- [Sri Mulyani: Bayar Pajak Sama Seperti Zakat dan Wakaf](https://satvika.co.id/sri-mulyani-bayar-pajak-sama-seperti-zakat-dan-wakaf/): Menteri Keuangan Sri Mulyani menyamakan kewajiban membayar pajak sama seperti menunaikan zakat dan wakaf. Pasalnya, ketiganya memiliki tujuan yang sama, yakni menyalurkan sebagian harta kepada pihak yang membutuhkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyamakan kewajiban membayar pajak sama seperti menunaikan zakat dan wakaf. Pasalnya, ketiganya memiliki tujuan yang sama, yakni menyalurkan sebagian harta kepada pihak yang […]
- [Pajak Cuma Berburu di Kebun Binatang, Begini Penjelasannya](https://satvika.co.id/pajak-cuma-berburu-di-kebun-binatang-penjelasannya/): Indonesia dihadapkan pada persoalan rendahnya kepatuhan dan penerimaan pajak. Dianalogikan pajak berburu di kebun binatang atau hanya cenderung mengejar pembayar yang sama. Indonesia dihadapkan pada persoalan rendahnya kepatuhan dan penerimaan pajak. Dianalogikan pajak berburu di kebun binatang atau hanya cenderung mengejar pembayar yang sama. Hal ini disampaikan oleh Direktur Kebijakan Fiskal Center of Economic And […]
- [Pajak dan UMKM: Ikhtiar Bersama Menuju Kemandirian Bangsa](https://satvika.co.id/pajak-dan-umkm-ikhtiar-bersama-menuju-kemandirian/): Saat berbicara tentang kekuatan ekonomi Indonesia, jangan pernah melupakan peran strategis satu kelompok usaha yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dari warung kelontong di gang sempit, pedagang daring di media sosial, hingga pengrajin di pelosok desa, semua termasuk ke dalam keluarga besar UMKM. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih […]
- [Heboh Pungutan Pajak atas Pedagang Online, Bukan Jenis Pajak Baru](https://satvika.co.id/heboh-pungutan-pajak-atas-pedagang-online/): Jual beli via lokapasar atau pedagang online memang sedang merajai sistem perdagangan di negeri ini.  Tak percaya dengan toko online berupa website karena rawan penipuan, jutaan pedagang mendaftarkan diri di lokapasar karena lebih mudah untuk mendapatkan pembeli. Posisi penjual juga tergolong trusted, karena dana baru akan dicairkan saat barang yang dijual sudah sampai di pembeli via jasa ekspedisi. Belum lagi kondisi […]
- [“Marketplace” dengan Transaksi Melebihi Rp50 juta Akan Ditunjuk Jadi Pemungut Pajak, idEA Temui Dirjen Pajak Pekan Depan ](https://satvika.co.id/marketplace-dengan-transaksi-melebihi-rp50-juta/): Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 15/P/2025 (PER 15/2025) menetapkan, marketplace yang memenuhi batasan nilai transaksi dengan pemanfaat jasa di Indonesia melebihi Rp600 juta dalam 12 bulan atau Rp50 juta dalam satu bulan, akan ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Final sebesar 0,5 persen para pedagang. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 15/P/2025 (PER 15/2025) […]
- [PER 15/2025 Terbit, Ini Batasan Transaksi “Marketplace” yang Jadi Pemungut Pajak Penjual](https://satvika.co.id/per-15-2025-terbit-ini-batasan-transaksi-marketplace/): Sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK 37/25), pemerintah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 15/P/2025 (PER 15/2025) yang mengatur kriteria marketplace pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Final sebesar 0,5 persen dari para penjual. Sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK 37/25), pemerintah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal […]
- [Airlangga Buka Suara Terkait Isu Rohana–Rojali di Tengah Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen di Kuartal II‑2025](https://satvika.co.id/airlangga-buka-suara-isu-rohana-pertumbuhan-ekonomi/): Airlangga Hartarto menanggapi rombongan hanya nanya-nanya dan rombongan jarang beli yang ramai diperbincangkan publik, di tengah laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi isu Rohana (rombongan hanya nanya-nanya) dan Rojali (rombongan jarang beli) yang ramai diperbincangkan publik, di tengah laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh sebesar 5,12 persen pada kuartal II‑2025. Airlangga menyampaikan bahwa data konsumsi […]
- [Kantor Pajak Amati Orang yang Suka Pamer Harta di Media Sosial](https://satvika.co.id/kantor-pajak-amati-orang-yang-suka-pamer-harta/): Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengungkapkan bahwa pihaknya mengamati Wajib Pajak yang suka pamer harta di media sosial (medsos). Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengungkapkan bahwa pihaknya mengamati Wajib Pajak yang suka pamer harta di media sosial (medsos). Ia menyebut, DJP menggunakan teknologi crawling, […]
- [Deposit Pajak di Coretax Melejit 1.300 Persen, DJP Pastikan Hal Ini ke Wajib Pajak dan Pemda](https://satvika.co.id/deposit-pajak-di-coretax-melejit-1-300-persen/): Deposit Pajak di Coretax yang melejit hingga 1.300 persen menimbulkan kekhawatiran bagi Wajib Pajak, khususnya pemerintah daerah (pemda), karena berpotensi mengganggu perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH). Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto memastikan bahwa layanan Deposit Pajak di Coretax bukan masalah besar. Deposit Pajak di Coretax yang melejit hingga 1.300 persen menimbulkan kekhawatiran bagi Wajib […]
- [DJP Yakin “E-Commerce” Hanya Butuh Waktu 1 – 2 Bulan untuk Persiapan Pungut Pajak Pedagang](https://satvika.co.id/djp-yakin-e-commerce-hanya-butuh-waktu-1-2-bulan/): Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta waktu satu tahun untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK 37/2025) mengenai penunjukan e-commerce atau marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari pedagang. Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta waktu satu tahun untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK 37/2025) mengenai penunjukan e-commerce atau marketplace sebagai pemungut Pajak […]
- [Didukung Dua Mesin Canggih Ini, Bos Pajak Siap Gali Data Warga RI](https://satvika.co.id/didukung-dua-mesin-canggih-ini-bos-pajak-siap/): Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan alasan dibalik terus diperbaruinya perjanjian kerja sama Atau PKS pihaknya dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan alasan dibalik terus diperbaruinya perjanjian kerja sama Atau PKS pihaknya dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam […]
- [Pengusaha Dukung Pajak Ecommerce: Barang Online Murah Picu Efek Rojali](https://satvika.co.id/pengusaha-dukung-pajak-ecommerce-barang-online/): Kalangan pedagang di pusat perbelanjaan (tenant mal) mendukung pengenaan pajak 0,5% terhadap pedagang online dengan omzet di atas Rp 500 juta per tahun. Kebijakan ini dinilai bakal membuat ‘playing field’ atau area “bertarung” setara bagi pedagang online dan offline.  Kalangan pedagang di pusat perbelanjaan (tenant mal) mendukung pengenaan pajak 0,5% terhadap pedagang online dengan omzet di atas […]
- [Sri Mulyani Ungkap Alasan Tunjuk “Marketplace” Jadi Pemungut Pajak](https://satvika.co.id/sri-mulyani-ungkap-tunjuk-marketplace-jadi-pemungut/): Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan mengapa marketplace atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan mengapa marketplace atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Menurut Sri Mulyani, kebijakan ini tidak bertujuan menambah kewajiban baru, tetapi […]
- [Cara DJP Kejar Pajak di Medsos, Sasar Influencer-Affiliate Marketer](https://satvika.co.id/cara-djp-kejar-pajak-di-medsos-sasar-influencer/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkap cara kejar pajak di medsos, Adapun yang menjadi sasarannya adalah influence dan affiliate marketer. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkap cara kejar pajak di media sosial. Adapun yang menjadi sasarannya adalah influence dan affiliate marketer. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama menjelaskan, cara Ditjen Pajak […]
- [DJP Bantah Isu Pajak Amplop Kondangan: Tidak Ada Aturan Baru](https://satvika.co.id/djp-bantah-isu-pajak-amplop-kondangan-tidak-ada/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membantah kabar yang menyebut bahwa uang dalam amplop kondangan akan dikenai pajak. Isu tersebut dinilai sebagai kesalahpahaman terhadap prinsip perpajakan yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membantah kabar yang menyebut bahwa uang dalam amplop kondangan akan dikenai pajak. Isu tersebut dinilai sebagai kesalahpahaman terhadap prinsip perpajakan yang berlaku. Awalnya isu ini […]
- [Pendaftaran USKP Dibuka Mulai Hari Ini! Simak Syarat, Jadwal Ujian, dan Cara Mendaftarnya!](https://satvika.co.id/pendaftaran-uskp-dibuka-mulai-hari-ini-simak-syarat/): KP3SKP menjelaskan, pendaftaran USKP Periode II dan III 2025 hanya diperuntukkan bagi peserta baru Tingkat A dan Tingkat B. Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan bahwa pelaksanaan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) Periode II dan III tahun 2025 telah dibuka mulai hari ini (24 Juli 2025). KP3SKP menjelaskan, pendaftaran […]
- [5 Manfaat Otomatisasi Pajak Bagi Pengusaha](https://satvika.co.id/5-manfaat-otomatisasi-pajak-bagi-pengusaha/): Di tengah persaingan bisnis yang semakin dinamis, pengusaha dituntut untuk tidak hanya fokus pada penjualan dan operasional, tetapi juga pada kepatuhan administrasi, khususnya perpajakan. Salah satu solusi paling relevan saat ini adalah otomatisasi pajak. Teknologi telah membuka jalan bagi pelaku usaha—baik perorangan maupun badan—untuk lebih efisien, akurat, dan patuh dalam pengelolaan kewajiban perpajakannya. Dengan sistem […]
- [PMK-37 2025 Dongkrak Penerimaan Pajak dari e-Commerce](https://satvika.co.id/pmk-37-2025-dongkrak-penerimaan-pajak-e-commerce/): PMK-37 Tahun 2025: Basis Baru Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 22 untuk Mendongkrak Penerimaan Pajak Nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan kembali mengambil langkah strategis dalam memperkuat sistem perpajakan nasional. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK-37/2025), pemerintah menetapkan skema baru pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 terhadap transaksi perdagangan melalui sistem […]
- [DJP Siapkan Aplikasi Khusus untuk “Marketplace” Pemungut PPh 22, Ini Fungsinya ](https://satvika.co.id/djp-siapkan-aplikasi-khusus-untuk-marketplace/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah mempersiapkan aplikasi khusus untuk mendukung implementasi kebijakan penunjukan pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh marketplace. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah mempersiapkan aplikasi khusus untuk mendukung implementasi kebijakan penunjukan pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh marketplace. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Rosmauli (Ros) pun mengungkapkan fungsi dari aplikasi […]
- [Pedagang “Online” Wajib Tahu! Ini Contoh Hitung Pajak Jualan di “Marketplace”](https://satvika.co.id/pedagang-online-tahu-ini-hitung-pajak-di-marketplace/): Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025  (PMK-37/2025) menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk menunjuk marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari para penjual. Bagi Anda penjual on-line, mari simak contoh penghitungan pajak tersebut—yang  berdasarkan paparan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Besaran Pajak yang Dipungut “Marketplace”  PMK-37/2025 menegaskan bahwa besaran PPh yang dipungut marketplace sebesar […]
- [Perubahan Pajak Retail: Apa Dampaknya?](https://satvika.co.id/perubahan-pajak-retail-apa-dampaknya/): Industri retail di Indonesia tengah menghadapi dinamika baru seiring dengan diberlakukannya berbagai penyesuaian dalam kebijakan perpajakan. Bagi pelaku usaha, khususnya pemilik toko, usaha dagang, hingga jaringan retail skala besar di wilayah INDONESIA, memahami perubahan ini bukan sekadar penting—tetapi mendesak. Lalu, perubahan pajak seperti apa yang terjadi? Dan bagaimana dampaknya terhadap bisnis retail? 1. Latar Belakang: […]
- [TikTok dan Instagram Warga RI Diintip Petugas Pajak, Ini Tandanya](https://satvika.co.id/tiktok-dan-instagram-warga-ri-diintip-petugas-pajak/): Bukan hanya AI, media sosial juga digunakan untuk mengumpulkan informasi WP. Yakni sebagai cara pengecekan aset wajib pajak. Artificial Intelligence (AI) sudah digunakan untuk melihat data wajib pajak. Ini dikonfirmasi Dirjen Pajak Bimo Wijayanto usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (15/7/2025). Menurutnya pemanfaatan AI telah dilakukan di berbagai bidang. “Di mana-mana sudah […]
- [Begini Cara Ditjen Pajak Pantau Harta Warga RI dari Instagram Cs](https://satvika.co.id/cara-ditjen-pajak-pantau-harta-warga-dari-instagram/): Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama menjelaskan, cara Ditjen Pajak memantu harta Warga RI melalui sosmed ialah menggunakan skema crawling. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan penguatan pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui kegiatan mereka di media sosial atau medsos. Upaya ini dilakukan DJP dalam rangka mengoptimalisasi penerimaan negara dari pajak. Lantas, bagaimana sebenarnya […]
- [Bos DJP Akui Pakai Medsos & Artificial Inteligent (AI) Buat Intip Harta Warga RI](https://satvika.co.id/djp-pakai-artificial-inteligent-ai-intip-harta/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah ternyata telah memanfaatkan teknologi Artificial Inteligent (AI) untuk melihat data wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah ternyata telah memanfaatkan teknologi Artificial Inteligent (AI) untuk melihat data wajib pajak.Hal ini diakui oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto setelah rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (15/7/2025). […]
- [Hari Pajak 2025: Dirjen Pajak Janji Penyempurnaan Coretax Terus Dilakukan ](https://satvika.co.id/hari-pajak-dirjen-pajak-janji-penyempurnaan-coretax/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperingati Hari Pajak 2025 dengan menggelar upacara nasional. Dalam momentum itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto berjanji bahwa penyempurnaan Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperingati Hari Pajak 2025 dengan menggelar upacara nasional yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Dalam momentum itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto berjanji bahwa […]
- [14 Juli Hari Pajak Nasional, Sejarah dan Awal Mula Diperingati](https://satvika.co.id/14-juli-hari-pajak-nasional-sejarah-mula-diperingati/): Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-313/PJ/2017 tentang Penetapan Hari Pajak, ditetapkan bahwa pada setiap tanggal 14 Juli, Indonesia memperingati Hari Pajak Nasional. Mengapa 14 Juli? Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-313/PJ/2017 tentang Penetapan Hari Pajak, ditetapkan bahwa pada setiap tanggal 14 Juli, Indonesia memperingati Hari Pajak Nasional. Mengapa 14 Juli? dikarenakan Menurut keputusan tersebut, tanggal […]
- [Penjelasan Lengkap soal Sri Mulyani Pungut Pajak dari Pedagang Shopee hingga Tokopedia Cs](https://satvika.co.id/sri-mulyani-pungut-pajak-dari-pedagang-shopee/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan bahwa rencana penunjukan marketplace seperti Shopee hingga Tokopedia sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi pedagang atau penjualan barang secara online bukanlah bentuk pengenaan pajak baru.  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan bahwa rencana penunjukan marketplace seperti Shopee hingga Tokopedia sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi […]
- [Lapor SPT Lewat Coretax Harus Punya Sertifikat Digital, Ini Caranya!](https://satvika.co.id/lapor-spt-lewat-coretax-harus-sertifikat-digital/): Musim pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 mulai dilakukan melalui sistem Coretax DJP pada 2026. Sebelum bisa melaporkan, para wajib pajak selain harus melakukan aktivasi akun, juga diharuskan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memiliki Kode Otorisasi atau Sertifikat Digital. Musim pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 mulai dilakukan melalui sistem Coretax DJP […]
- [Donald Trump Kirim Surat ke Prabowo: RI Kena Tarif Impor 32 Persen](https://satvika.co.id/donald-trump-kirim-surat-tarif-impor-32-persen/): Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menyampaikan kebijakan tarif impor terbaru yang akan berdampak besar bagi Indonesia. Melalui sebuah surat yang dikirim langsung kepada Presiden Prabowo Subianto Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menyampaikan kebijakan tarif impor terbaru yang akan berdampak besar bagi Indonesia. Melalui sebuah surat yang dikirim langsung kepada Presiden Prabowo […]
- [Strategi Efektif Pengelolaan Faktur Pajak untuk Distributor](https://satvika.co.id/strategi-efektif-pengelolaan-faktur-pajak/): Faktur pajak adalah dokumen penting dalam aktivitas bisnis, khususnya bagi distributor yang berperan sebagai penghubung utama antara produsen dan konsumen. Kewajiban untuk membuat, menyimpan, dan melaporkan faktur pajak secara benar merupakan bagian dari kepatuhan perpajakan yang tidak bisa diabaikan. Salah langkah sedikit saja, risikonya bisa berujung sanksi atau koreksi pajak dari DJP. ini membahas strategi […]
- [Mau Kerja di Luar Negeri? Ini Ketentuan Perpajakan yang Harus Diketahui ](https://satvika.co.id/mau-kerja-di-luar-negeri-ini-ketentuan-perpajakan/): WNI yang akan menetap atau bekerja di luar negeri perlu tahu bahwa status pajaknya bisa berubah menjadi Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN). Perubahan ini memengaruhi kewajiban pajak di Indonesia. Penting dipahami agar terhindar dari pajak ganda atau sanksi. Warga Negara Indonesia (WNI) yang berencana bekerja atau tinggal di luar negeri dalam jangka waktu lama perlu […]
- [Sri Mulyani Proyeksikan Penerimaan Pajak Bakal Tumbuh 7,5 Persen pada 2025](https://satvika.co.id/sri-mulyani-proyeksikan-penerimaan-pajak-akan-tumbuh/): Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2025 akan tumbuh sebesar 7,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menargetkan penerimaan pajak akan mencapai Rp2.076,9 triliun pada 2025, naik dari realisasi 2024 yang tercatat sebesar Rp1.932,6 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2025 akan tumbuh […]
- [Sri Mulyani Pastikan Tarif Pajak UMKM 0,5 Persen Diperpanjang hingga Akhir 2025!](https://satvika.co.id/sri-mulyani-pastikan-tarif-pajak-umkm-05-persen/): Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen masih berlaku untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hingga akhir tahun 2025. Sri Mulyani menyebut, kebijakan ini diestimasi memiliki implikasi fiskal sebesar Rp2 triliun.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen masih berlaku untuk usaha […]
- [Ada Potensi Shortfall Pajak Rp112,4 T di 2025, Ini Kata Dirjen Pajak](https://satvika.co.id/ada-potensi-shortfall-pajak-rp1124-t-di-2025/): Pemerintah memperkirakan setoran pajak sampai akhir tahun akan shortfall, atau kurang dari target yang telah ditetapkan dalam APBN 2025. Pemerintah memperkirakan setoran pajak sampai akhir tahun akan shortfall, atau kurang dari target yang telah ditetapkan dalam APBN 2025. Penerimaan pajak berpotensi shortfall dan hanya terkumpul Rp 2.076,9 triliun atau 94,9% dari target tahun ini yang […]
- [Penjual di Toko “Online” Bakal Kena Pajak, Ini Respons Asosiasi e-Commerce](https://satvika.co.id/penjual-online-bakal-kena-pajak-e-commerce/): Rencana pemerintah menunjuk platform marketplace sebagai pemotong pajak atas transaksi penjual online, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) digital, mendapat respons dari Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA). Rencana pemerintah menunjuk platform marketplace sebagai pemotong pajak atas transaksi penjual online, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) digital, mendapat respons dari Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA). Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan […]
- [Pindah Alamat Kantor? Ini Cara Ajukan Perubahan KPP Lewat Coretax](https://satvika.co.id/pindah-alamat-kantor-ini-cara-ajukan-kpp-coretax/): Perusahaan yang berpindah alamat kantor, harus mengajukan perubahan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar sesuai dengan wilayah baru. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan bahwa perusahaan dapat mengajukan perubahan tersebut melalui Coretax. Perusahaan yang berpindah alamat kantor, harus mengajukan perubahan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar sesuai dengan wilayah baru. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan bahwa perusahaan dapat […]
- [DJP: UMKM di E-Commerce Omzet di Bawah Rp500 Juta Tak Ditarik Pajak](https://satvika.co.id/djp-umkm-di-e-commerce-omze/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara perihal rencana pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 terhadap merchant e-Commerce. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara perihal rencana pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 terhadap merchant e-Commerce. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Rosmauli menuturkan ketentuan ini pada dasarnya mengatur pergeseran […]
- [Sebab Pajak RI Lesu, Bank Dunia: Ada Pengaruh Coretax & Daya Beli](https://satvika.co.id/sebab-pajak-ri-lesu-bank-dunia-ada-pengaruh-coretax/): Bank Dunia atau World Bank memperkirakan penerimaan pajak pemerintah Indonesia berpotensi merosot pada tahun ini, dan baru mengalami perbaikan pada 2026-2027. Bank Dunia atau World Bank memperkirakan penerimaan pajak pemerintah Indonesia berpotensi merosot pada tahun ini, dan baru mengalami perbaikan pada 2026-2027. Rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) diprediksi hanya akan dikisaran 9,9% […]
- [Waspada! DJP Temukan Modus Penipuan Baru di Penagihan dan Restitusi Pajak](https://satvika.co.id/waspada-djp-temukan-modus-penipuan-baru/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) temukan maraknya kasus modus penipuan baru, mulai dari soal penagihan pajak hingga restitusi. Untuk itu, masyarakat diharapkan waspada dan segera mengonfirmasinya apabila mendapatkan pesan yang mengatasnamakan DJP.  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) temukan maraknya kasus modus penipuan baru, mulai dari soal penagihan pajak hingga restitusi. Untuk itu, masyarakat diharapkan waspada dan segera […]
- [Transformasi Pajak Indonesia Lewat Teknologi AI](https://satvika.co.id/transformasi-pajak-indonesia-lewat-teknologi-ai/): Revolusi digital bukan hanya mengguncang sektor swasta, tapi juga mentransformasi wajah perpajakan di Indonesia. Teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kini menjadi ujung tombak modernisasi sistem pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Apa dampaknya bagi pelaku usaha? Simak ulasan lengkapnya. Era Baru Pengawasan Pajak dengan AI DJP telah mengimplementasikan teknologi AI dalam sistem administrasi perpajakan melalui […]
- [PER-11/2025: 7 Tabel Harta yang Harus Diisi Orang Pribadi dalam SPT Tahunan di Coretax ](https://satvika.co.id/per-11-2025-7-tabel-harta-yang-diisi-orang-pribadi/): Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/Pj/2025 (PER-11/2025) yang berlaku mulai 22 Mei 2025 menetapkan tujuh tabel harta yang harus diisi Wajib Pajak orang pribadi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) di Coretax. Apa saja tujuh tabel harta tersebut? Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/Pj/2025 (PER-11/2025) yang berlaku mulai 22 Mei 2025 menetapkan tujuh […]
- [Dirjen Pajak Ungkap Kabar Terbaru Soal Perpanjangan PPh Final UMKM pada 2025](https://satvika.co.id/dirjen-ungkap-kabar-soal-perpanjangan-pph-final-umkm/): Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengungkap perkembangan terbaru mengenai kelanjutan kebijakan PPh final untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada tahun 2025. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengungkap perkembangan terbaru mengenai kelanjutan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) final untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada tahun 2025. Bimo memastikan bahwa […]
- [Sri Mulyani Pastikan Perusahaan yang Merugi Tak Bayar Pajak](https://satvika.co.id/sri-mulyani-pastikan-perusahaan-yang-merugi/): Menteri Keuangan (Meneku) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa perusahaan yang mengalami kerugian tidak dibebani kewajiban membayar pajak. Menteri Keuangan (Meneku) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa perusahaan yang mengalami kerugian tidak dibebani kewajiban membayar pajak. Penegasan ini disampaikannya untuk  merespons pandangan ekonom senior Amerika Serikat (AS) Arthur Laffer yang mendorong penerapan sistem flat tax di Indonesia. Sri Mulyani […]
- [DJP Siap Kerja Sama dengan Satgassus Polri Amankan Pendapatan Negara](https://satvika.co.id/djp-kerja-sama-satgassus-polri-pendapatan-negara/): Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memastikan akan berkoordinasi erat dengan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri untuk menjaga setoran penerimaan negara.  Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memastikan akan berkoordinasi erat dengan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri untuk menjaga setoran penerimaan negara. Bimo mengatakan, telah mengundang seluruh tim Satgassus pimpinan Herry Muryanto dan […]
- [PER-11/2025: Daftar Lengkap Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak ](https://satvika.co.id/per-11-2025-daftar-dokumen-dipersamakan-faktur-pajak/): Selain mengubah ketentuan kode dan format Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP), Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/Pj/2025 (PER-11/2025) juga menetapkan penyesuaian dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak. Lantas, apa saja penyesuaian dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak yang ditetapkan PER-11/2025? Simak rincian lengkap disini Pasal 30 PER-11/2025 menegaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang […]
- [Kenali Fitur dan Cara Bikin Akun PIC di Coretax](https://satvika.co.id/kenali-fitur-dan-cara-bikin-akun-pic-di-coretax/): Sejak diluncurkan pada awal 2025, sistem administrasi perpajakan Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membawa banyak perubahan mendasar, salah satunya adalah kehadiran fitur Person In Charge (PIC). Fitur ini memungkinkan Wajib Pajak badan menunjuk perwakilan, seperti karyawan atau staf pajak internal, untuk membantu mengelola kewajiban perpajakan secara langsung tanpa harus menggunakan akun direktur perusahaan. Sebelum Coretax diberlakukan, seluruh aktivitas perpajakan, […]
- [Bantu Rakyat, Sri Mulyani Minta Pajak & Bea Cukai Kejar Setoran](https://satvika.co.id/bantu-rakyat-sri-mulyani-minta-pajak-kejar-setoran/): Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik 139 pejabat tinggi pratama atau eselon II dan pejabat pada unit organisasi, pada hari ini, Jumat (13/6/2025). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik 139 pejabat tinggi pratama atau eselon II dan pejabat pada unit organisasi, pada hari ini, Jumat (13/6/2025). Diantaranya, terdapat pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat […]
- [Rakyat Indonesia Gantungkan Nasib ke APBN, Hati-Hati Terapkan Pajak & Cukai](https://satvika.co.id/rakyat-indonesia-gantungkan-nasib-ke-apbn/): Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 hanya mencapai 4,87% (yoy), jauh di bawah tren normal di kisaran 5%. Ini menjadi sinyal melemahnya tiga motor utama penggerak ekonomi: konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Kondisi ini diperparah oleh ketidakpastian global akibat perang dagang yang dipicu Presiden AS Donald Trump. Kebijakan tarif resiprokal terhadap barang dari mitra […]
- [DJP Tegaskan Skema Pertukaran Informasi Perpajakan Lintas Negara Lewat PER-10/PJ/2025](https://satvika.co.id/djp-tegaskan-pertukaran-informasi-perpajakan-lintas/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat komitmennya dalam pertukaran informasi lintas negara untuk kepentingan perpajakan melalui penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2025. Aturan ini menjadi pedoman teknis terbaru dalam pelaksanaan pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional, menggantikan dan menyempurnakan ketentuan sebelumnya. Peraturan ini dirilis sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 […]
- [Pemerintah Alokasikan Anggaran Rp277 Miliar untuk Timnas Indonesia pada 2025, 73 Persen dari Pajak](https://satvika.co.id/pemerintah-alokasikan-rp277-miliar-timnas-indonesia/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp277 miliar untuk Timnas Indonesia pada 2025. 73 persen dari anggaran tersebut dibiayai oleh pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp277 miliar untuk Tim nasional (Timnas) sepak bola Indonesia pada 2025. 73 persen dari […]
- [Perhatikan! Sesuai PER-11/2025 Perubahan Kode dan Format Nomor Seri Faktur Pajak di Coretax](https://satvika.co.id/kode-faktur-pajak-di-coretax-sesuai-per-11-2025/): Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/Pj/2025 (PER-11/2025) yang belum lama diterbitkan mengubah kode dan format Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP). Perubahan ini menyesuaikan penggunaan sistem perpajakan baru (Coretax). Apa saja perubahannya? Perubahan Kode dan Format Nomor Seri Faktur Pajak Pada aturan sebelumnya, kode dan format NSFP terdiri dari 16 digit. PER-11/2025 mengubah format NSFP terdiri […]
- [Salah Terbitkan Faktur Pajak? PKP Bisa Buat Faktur Pajak Pengganti atau Pembatalan ](https://satvika.co.id/salah-faktur-pajak-bisa-buat-faktur-pajak-pengganti/): Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengalami kesalahan dalam menerbitkan Faktur Pajak, bisa membuat Faktur Pajak Pengganti atau melakukan pembatalan Faktur Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/Pj/2025 (PER-11/2025) telah mempertegas mekanisme tersebut. Seperti apa ketentuannya? Faktur Pajak Pengganti Faktur Pajak Pengganti dapat dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: Ilustrasi Kasus Faktur Pajak Pengganti: A. 11 April 2025:  […]
- [Update Tarif Bunga Sanksi Pajak Juni 2025: Ini Ketentuannya!](https://satvika.co.id/update-tarif-bunga-sanksi-pajak-juni-ketentuannya/): Transformasi digital di sektor perpajakan tidak hanya terjadi pada sistem pelaporan, tetapi juga menyentuh aspek sanksi administratif. Salah satu hal penting yang wajib dipahami oleh para pengusaha, perusahaan perorangan, maupun badan usaha adalah update tarif bunga sanksi pajak yang diberlakukan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Per Juni 2025, DJP kembali menetapkan besaran tarif bunga sanksi pajak yang […]
- [Cara Upload File di Coretax](https://satvika.co.id/cara-upload-file-di-coretax/): Transformasi digital perpajakan di Indonesia terus berkembang. Salah satu sistem terbaru yang wajib dipahami oleh pengusaha dan badan usaha adalah Coretax Administration System milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sistem ini menjadi platform utama pelaporan dan administrasi pajak yang lebih modern, terintegrasi, dan real-time. Salah satu fitur paling penting dalam sistem ini adalah fitur unggah (upload) file, baik untuk […]
- [Ringkasan UU PPh 2025! Sesuai Aturan Terbaru DJP](https://satvika.co.id/ringkasan-uu-pph-2025-sesuai-aturan-terbaru-djp/): Pajak Penghasilan (PPh) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu dan badan usaha atas penghasilan yang diperoleh. Di Indonesia, ketentuan mengenai PPh telah mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat. ini akan membahas ringkasan UU PPh terbaru yang berlaku, sesuai dengan peraturan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perubahan Signifikan dalam […]
- [IKPI Soroti Fragmentasi Fiskal, Usulkan Badan Penerimaan Negara sebagai Solusi Masa Depan](https://satvika.co.id/ikpi-fragmentasi-fiskal-usulkan-penerimaan-negara/): Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld, menegaskan pentingnya pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai solusi strategis dalam mengatasi fragmentasi fiskal di Indonesia. Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld, menegaskan pentingnya pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai solusi strategis dalam mengatasi fragmentasi fiskal di Indonesia. Dalam pemaparannya yang berjudul “Badan […]
- [CV Makin Diminati Anak Muda, Ini Aturan Pajak yang Wajib Diketahui](https://satvika.co.id/cv-diminati-anak-muda-aturan-pajak-wajib-diketahui/): Geliat kewirausahaan di kalangan anak muda semakin kuat seiring pesatnya transformasi digital. Salah satu bentuk badan usaha yang paling banyak dipilih adalah Commanditaire Vennootschap (CV) karena proses pendiriannya yang relatif sederhana dan fleksibel dalam operasional. Geliat kewirausahaan di kalangan anak muda semakin kuat seiring pesatnya transformasi digital. Salah satu bentuk badan usaha yang paling banyak dipilih adalah Commanditaire […]
- [Kemenkeu Masih Godok Alokasi Anggaran untuk Paket Stimulus Ekonomi Kuartal II-2025](https://satvika.co.id/kemenkeu-godok-alokasi-anggaran-stimulus-ekonomi/): Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini masih menggodok alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pemberian paket stimulus ekonomi kuartal II-2025. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini masih menggodok alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pemberian paket stimulus ekonomi kuartal II-2025. Paket ini dikucurkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua tahun ini. […]
- [Dirjen Pajak Baru, Bagaimana Nasib Coretax? Ini Jawaban Sri Mulyani ](https://satvika.co.id/dirjen-pajak-bagaimana-nasib-coretax-sri-mulyani/): Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat memberikan waktu ke Dirjen Pajak baru Bimo Wijayanto untuk melihat pengembangan Coretax secara komprehensif. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat memberikan waktu ke Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak baru Bimo Wijayanto untuk melihat pengembangan Coretax secara komprehensif. Permintaan ini disampaikan Sri Mulyani dalam menjawab beberapa pertanyaan media mengenai […]
- [Dirjen Pajak Baru Buka Suara Soal Masalah Coretax](https://satvika.co.id/dirjen-pajak-baru-buka-suara-soal-masalah-coretax/): Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa saat ini dirinya sedang mempelajari lebih dalam mengenai sistem Coretax. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa saat ini dirinya sedang mempelajari lebih dalam mengenai sistem Coretax. Ia pun mengaku bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta dirinya untuk mempelajari sistem perpajakan baru tersebut. Menurutnya, […]
- [Sri Mulyani Kumpulkan Dirjen Baru di Kantornya, Ini yang Dibahas!](https://satvika.co.id/sri-mulyani-kumpulkan-dirjen-baru-di-kantornya/): Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumpulkan para Direktur Jenderal yang baru saja dilantik di kantor Kementerian Keuangan pada Senin (26/5/2025).  Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumpulkan para Direktur Jenderal yang baru saja dilantik di kantor Kementerian Keuangan pada Senin (26/5/2025). Direktur Jenderal Pajak yang baru, Bimo Wijayanto dan Djaka Budi Utama selaku Dirjen Bea Cukai terlihat meninggalkan […]
- [Menanti Gebrakan Baru Bos Pajak Bimo Wijayanto](https://satvika.co.id/menanti-gebrakan-baru-bos-pajak-bimo-wijayanto/): Bimo Wijayanto akhirnya menjadi sosok yang dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengisi kursi panas Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bimo Wijayanto mungkin bukan orang baru di instansi dengan 45 ribu pegawai tersebut. Hanya saja, namanya tidak familiar bagi publik. Mengawali karir di Ditjen PajakBimo Wijayanto dikenal sebagai sosok […]
- [Lantik Bimo-Djaka Cs, Sri Mulyani: Ini Kontrak Spiritual & Kemanusiaan](https://satvika.co.id/lantik-bimo-sri-mulyani-ini-spiritual-kemanusiaan/): Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merombak jajaran eselon I Kementerian Keuangan. Beberapa sosok baru masuk dalam jajaran termasuk pada posisi strategis. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merombak jajaran eselon I Kementerian Keuangan. Beberapa sosok baru masuk dalam jajaran termasuk pada posisi strategis. Adalah Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak, Djaka Budi Utama Dirjen Bea Cukai, dan […]
- [Cuan dari Emas, Antam (ANTM) Setor Duit Rp 4,8 Triliun ke Negara](https://satvika.co.id/cuani-emas-antam-setor-duit-rp-48-triliun-ke-negara/): Perusahaan tambang milik negara, PT Aneka Tambang Tbk Antam (ANTM) mencatat, peningkatan kontribusi kepada negara sepanjang 2024 melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pajak, dan royalti senilai Rp 4,8 triliun. Perusahaan tambang milik negara, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mencatat, peningkatan kontribusi kepada negara sepanjang 2024 melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pajak, dan royalti […]
- [Purbaya Sebut Coretax Salah Desain, Ini Penjelasan Bos Pajak](https://satvika.co.id/purbaya-sebut-coretax-salah-desain-ini-penjelasannya/): Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto buka suara terkait pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengatakan adanya kesalahan desain dalam sistem Coretax. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto buka suara terkait pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengatakan adanya kesalahan desain dalam sistem Coretax. Bimo menjelaskan, sistem Coretax sejatinya dirancang dengan […]
- [DJP: 9,6 Juta WP Telah Lapor SPT Tahunan Lewat Coretax](https://satvika.co.id/djp-96-juta-wp-telah-lapor-spt-tahunan-lewat-coretax/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 9,6 juta Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2025 melalui Coretax hingga 28 Maret 2026 pukul 24.00 WIB.  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 9,6 juta Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2025 […]
- [Lapor SPT Tahunan: Ini Cara Buat Bukti Potong Pajak di Coretax](https://satvika.co.id/lapor-spt-tahunan-ini-cara-buat-bukti-potong/): Sebelum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, karyawan harus memiliki Bukti Potong (Bupot) yang dibuat oleh pemberi kerja. Saat ini perusahaan dapat membuat Bupot PPh Pasal 21 melalui Coretax. Bagaimana caranya? Pajak.com akan mengulasnya sesuai dengan penjelasan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP menekanan bahwa perusahaan kini wajib menyertakan Bupot ketika melaporkan SPT […]
- [Batas Waktu Lapor SPT WP OP Bakal Diperpanjang hingga April](https://satvika.co.id/batas-waktu-lapor-spt-wp-op-bakal-diperpanjang/): Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa batas waktu lapor SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi bakal diperpanjang dari 31 Maret hingga akhir April 2026. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa batas waktu lapor SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi bakal diperpanjang dari 31 Maret hingga akhir April 2026. “Ada [perpanjangan batas […]
- [Zakat Bisa Jadi Pengurang Tagihan Pajak Anda, Ini Aturannya!](https://satvika.co.id/zakat-bisa-jadi-pengurang-tagihan-pajak-anda/): Sebagaimana diketahui, pembayaran zakat juga dapat dicantumkan sebagai salah satu komponen dalam pelaporan SPT Tahunan. Maka tahukah anda, bahwa pembayaran zakat dapat mengjadi pengurang beban pajak? Menjelang akhir Ramadan hingga pelaksanaan salat Idulfitri, umat Muslim berbondong-bondong menunaikan kewajiban membayar zakat sebagai bagian dari syariat dalam agama Islam. Pada tahun ini, bulan suci Ramadan juga bertepatan […]
- [Cara Isi Informasi Rekening Bank di Coretax untuk Keperluan Restitusi Pajak ](https://satvika.co.id/cara-isi-rekening-bank-di-coretax-untuk-keperluan/): Cara Isi Informasi Rekening Bank di Coretax untuk Keperluan Restitusi Pajak  Wajib Pajak dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) melalui Coretax. Namun, Wajib Pajak harus terlebih dahulu mengisi informasi rekening bank. Bagaimana caranya? berikut ini, yang dikutip dari pemaparan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebagaimana diketahui, persyaratan dan ketentuan pengajuan restitusi pajak diantaranya diatur […]
- [Saldo Restitusi Masuk ke Deposit Pajak Coretax? Wajib Pajak Bisa Cairkan ke Rekening dengan Cara Ini](https://satvika.co.id/saldo-restitusi-masuk-ke-deposit-pajak-coretax/): Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto meyakinkan, fitur Deposit Pajak di Coretax semakin memudahkan Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Tak hanya sebagai sarana pembayaran pajak, kemudahan juga dirasakan ketika Wajib Pajak menerima saldo pengembalian pajak (restitusi) yang masuk langsung ke Deposit Pajak di Coretax. Meski begitu, Wajib Pajak juga bisa mencairkannya ke rekening bank. […]
- [Realisasi Penerimaan Pajak Tembus Rp245,1 Triliun, Ini Penopangnya](https://satvika.co.id/realisasi-penerimaan-pajak-tembus-rp2451-triliun/): Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Februari 2026 tercatat mencapai Rp245,1 triliun atau sekitar 10,4 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Februari 2026 tercatat mencapai Rp245,1 triliun atau sekitar 10,4 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kinerja […]
- [Ada Fitur Bulk Process di Aplikasi Coretax DJP, Apa Nih?](https://satvika.co.id/ada-fitur-bulk-process-di-aplikasi-coretax-djp/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara bertahap menghadirkan berbagai pembaruan yang bertujuan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, temasuk lapor SPT, melalui aplikasi Coretax DJP. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara bertahap menghadirkan berbagai pembaruan yang bertujuan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, temasuk lapor SPT, melalui aplikasi Coretax DJP. Baru-baru ini, pembaruan itu terlihat pada fitur […]
- [Ini 4 Golongan yang Bebas Tak Lapor SPT Pajak, Anda Masuk?](https://satvika.co.id/ini-4-golongan-yang-bebas-tak-lapor-spt-pajak/): Setiap tahunnya, masyarakat hingga institusi atau badan usaha wajib untuk melaporkan pajaknya. Mereka yang memenuhi kriteria wajib melaporkan pajaknya melalui surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Setiap tahunnya, masyarakat hingga institusi atau badan usaha wajib untuk melaporkan pajaknya. Mereka yang memenuhi kriteria wajib melaporkan pajaknya melalui surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Namun, ternyata ada beberapa kelompok masyarakat yang […]
- [Kantor Purbaya Pede Bayar Utang Aman Akibat Setoran Pajak Naik 30%](https://satvika.co.id/kantor-purbaya-bayar-utang-aman-akibat-setoran-pajak/): Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, pemerintah kini memiliki fondasi penerimaan negara yang kuat, sehingga ruang fiskal terjaga untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang. Terlihat dari setoran pajak yang tumbuh 30% pada Januari-Februari 2026. Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa percaya diri, kemampuan pembayaran utang pemerintah akan terus […]
- [THR Swasta Kena Pajak Tapi ASN Tidak, Ini Penjelasan Purbaya](https://satvika.co.id/thr-swasta-kena-pajak-tapi-asn-tidak-ini-penjelasan/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi banyaknya protes dari karyawan atau pegawai swasta terkait dengan Tunjangan Hari Raya (THR) dipotong pajak. Menurutnya, aturan pengenaan pajak sudah cukup adil, baik untuk swasta dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi banyaknya protes dari karyawan atau pegawai swasta terkait dengan Tunjangan Hari Raya (THR) […]
- [Bos Pajak Pede 8,5 Juta Wajib Pajak Lapor SPT Sebelum Akhir Maret 2026](https://satvika.co.id/bos-pajak-pede-85-juta-wajib-pajak-lapor-spt/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yakin target pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak dapat tercapai hingga batas akhir 31 Maret. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yakin target pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak dapat tercapai hingga batas akhir 31 Maret. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan per awal Maret, jumlah pelaporan SPT telah mencapai […]
- [Pantau Transaksi Kartu Kredit Wajib Pajak, Bos DJP Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Data](https://satvika.co.id/pantau-transaksi-kartu-kredit-wajib-pajak-bos-djp/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk memantau transaksi kartu kredit untuk memastikan kebenaran data yang dilaporkan Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk memantau transaksi kartu kredit untuk memastikan kebenaran data yang dilaporkan Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Meski demikian, bos DJP yang merupakan Direktur […]
- [Bos Pajak Minta Warga Lapor SPT Segera, Biar Lebaran Lebih Tenang](https://satvika.co.id/bos-pajak-minta-warga-lapor-spt-segera-biar-tenang/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meminta wajib pajak segera Lapor SPT sebelum Hari Raya Idulfitri yang diperkirakan jatuh pada 20 Maret 2026. Pesan ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meminta wajib pajak segera melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebelum Hari Raya Idulfitri yang diperkirakan jatuh pada 20 Maret 2026. […]
- [Wajib Pajak Bisa Minta Asistensi Lapor SPT Tahunan via Coretax pada Sabtu – Minggu di Seluruh KPP Bali](https://satvika.co.id/wajib-pajak-bisa-lapor-spt-tahunan-pada-sabtu-minggu/): Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun Kantor Penyuluhan, Pelayanan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali membuka layanan pada akhir pekan (Sabtu dan Minggu). Melalui layanan ini Wajib Pajak bisa meminta asistensi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan via Coretax. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun Kantor Penyuluhan, […]
- [IKPI Kupas Regulasi Pajak UMKM, Disederhanakan atau Dipersulit?](https://satvika.co.id/ikpi-kupas-regulasi-pajak-umkm-disederhanakan/): Pengurus Departemen Sistem Pendukung Pengembangan Bisnis Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Milko Hutabarat menjelaskan bahwa IKPI memiliki perhatian besar terhadap perkembangan UMKM di Indonesia. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menggelar diskusi pajak bertajuk regulasi pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) disederhanakan atau dipersulit? Pengurus Departemen Sistem Pendukung Pengembangan Bisnis Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Milko Hutabarat […]
- [DJP Catat 5,1 Juta Wajib Pajak Telah Lapor SPT Tahunan Lewat Coretax](https://satvika.co.id/djp-catat-51-juta-wajib-pajak-telah-lapor-spt/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 5.148.067 Wajib Pajak telah melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 melalui sistem Coretax hingga 1 Maret 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 5.148.067 Wajib Pajak telah melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 melalui sistem Coretax hingga […]
- [Suami Istri Cerai Tapi Sudah Satukan NPWP, Begini Solusinya!](https://satvika.co.id/suami-istri-cerai-tapi-satukan-npwp-ini-solusinya/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus mendorong pasangan suami istri untuk menggabungkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sebab, NPWP suami-istri dapat mempengaruhi besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus mendorong pasangan suami istri untuk menggabungkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sebab, NPWP suami-istri dapat mempengaruhi besaran penghasilan tidak […]
- [Wajib Pajak Kriteria Ini Bisa Gunakan Coretax Form untuk SPT Tahunan Status Nihil](https://satvika.co.id/wajib-pajak-bisa-gunakan-coretax-untuk-spt-tahunan/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan Coretax Form sebagai sarana pelaporan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status ‘SPT Tahunan Nihil’. Namun, Coretax Form hanya dapat digunakan oleh Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. Penyediaan Coretax Form ini disampaikan DJP dalam Pengumuman Nomor PENG-20/Pj.09/2026 yang ditetapkan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Inge Diana Rismawanti pada […]
- [Bingung Isi Kolom Nilai Harta di SPT Tahunan Coretax? Simak Penjelasan DJP](https://satvika.co.id/bingung-isi-kolom-nilai-harta-di-spt-tahunan-coretax/): Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi masa pajak 2025 jatuh pada 31 Maret 2026. Selain mengisi penghasilan maupun kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak Orang Pribadi juga harus melaporkan daftar harta yang dimiliki. Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi masa pajak 2025 jatuh pada 31 […]
- [DJP Catat 3,55 Juta Wajib Pajak Telah Lapor SPT hingga 23 Februari 2026](https://satvika.co.id/djp-catat-355-juta-wajib-pajak-telah-lapor-spt/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 3.551.799 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 telah dilaporkan melalui sistem Coretax hingga 23 Februari 2026 pukul 07.00 WIB. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 3.551.799 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 telah dilaporkan melalui […]
- [Jangan Salah Langkah! Ini Tahapan Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Lewat Coretax](https://satvika.co.id/jangan-salah-langkah-ini-tahapan-lapor-spt-tahunan/): Bagi Wajib Pajak yang belum melaporkan karena kendala teknis, pastikan Anda tidak salah langkah dalam menyampaikan kewajiban perpajakan tersebut. Mengutip dari penjelasan resmi DJP, simak ulasan mengenai tahapan lapor SPT tahunan via Coretax dengan mudah dan benar. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerima 3.266.186 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) masa pajak 2025 yang […]
- [Bos Pajak Ingatkan Fiskus, Ada Lonjakan Pelaporan SPT saat Ramadan](https://satvika.co.id/bos-pajak-ingatkan-ada-lonjakan-pelaporan-spt/): Batas akhir pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahun pajak 2025 bertepatan dengan periode Ramadan 2026. Tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi jatuh pada 31 Maret 2026, sedangkan SPT Tahunan Badan 30 Apirl 2026. Batas akhir pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahun pajak 2025 bertepatan dengan periode Ramadan 2026. Tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi jatuh […]
- [DJP Catat 2,9 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Lewat Coretax](https://satvika.co.id/29-juta-wajib-pajak-sudah-lapor-spt-lewat-coretax/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 2,9 juta Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) melalui sistem Coretax hingga 18 Februari 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 2,9 juta Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) melalui sistem Coretax hingga […]
- [Kabar Gembira, Kode billing bisa dibatalkan!](https://satvika.co.id/kabar-gembira-kode-billing-bisa-dibatalkan/): Teman Pajak pernah dong merasakan sudah buat kode billing ternyata ada kesalahan. Dengan berbagai macam variasinya tentunya ya.  Ada yang karena salah jenis pajak, masa pajak, tahun pajak, kode jenis setoran dan lain-lain. Bikin pusing juga ya, apalagi semenjak menggunakan coretax. Teman Pajak pernah dong merasakan sudah buat kode billing ternyata ada kesalahan. Dengan berbagai […]
- [Purbaya Bongkar Modus Kongkalikong Pengusaha & Petugas Pajak](https://satvika.co.id/purbaya-bongkar-modus-pengusaha-petugas-pajak/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tak akan membiarkan lagi penerimaan negara bocor, akibat kongkalikong antara otoritas fiskal dengan para wajib pajak, hingga tingkah laku para pengemplang pajak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tak akan membiarkan lagi penerimaan negara bocor, akibat kongkalikong antara otoritas fiskal dengan para wajib pajak, hingga tingkah laku para pengemplang […]
- [Lapor SPT Karyawan: Begini Cara Cek Bukti Potong Pajak di Coretax](https://satvika.co.id/lapor-spt-karyawan-begini-cara-cek-bukti-potong/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan karyawan untuk memiliki Bukti Potongan (Bupot) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebelum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan di Coretax. Karyawan pun dapat mengecek ketersediaan Bupot dalam akun Coretax. “#Kawan Pajak pastikan Bupot PPh Pasal 21 (BPA 1 untuk karyawan swasta/BPA 2 untuk ASN/TNI/Polri) sudah tersedia, ya. Apabila sudah ada, artinya […]
- [DJP Catat Hampir 2 Juta WP Telah Lapor SPT Tahunan Lewat Coretax](https://satvika.co.id/djp-catat-hampir-2-juta-wp-telah-lapor-spt-tahunan/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatatkan mencatatkan 1.981.660 wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunannya melalui sistem Coretax per 10 Februari 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatatkan mencatatkan 1.981.660 wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunannya melalui sistem Coretax per 10 Februari 2026. Secara rinci wajib pajak yang melaporkan terdiri dari WP OP Karyawan […]
- [DJP Laporkan 1,82 Juta Wajib Pajak Telah Lapor SPT per 9 Februari 2026](https://satvika.co.id/djp-laporkan-182-juta-wajib-pajak-telah-lapor-spt/): Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatatkan 1.822.185 wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunannya melalui sistem Coretax per Senin 9 Februari 2026. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatatkan 1.822.185 wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunannya melalui sistem Coretax per Senin 9 Februari 2026. Secara rinci hingga pukul 08.00 WIB wajib pajak yang melaporkan terdiri dari WP […]
- [DJP Gandeng Bareskrim Kejar Setoran Pajak](https://satvika.co.id/djp-gandeng-bareskrim-kejar-setoran-pajak/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bersama dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memperkuat perjanjian kerja sama (PKS) untuk mengamankan penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bersama dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memperkuat perjanjian kerja sama (PKS) untuk mengamankan penerimaan negara. PKS itu ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto bersama […]
- [Purbaya Bakal Bikin Gebrakan di Ditjen Pajak Minggu Ini](https://satvika.co.id/purbaya-bakal-bikin-gebrakan-di-ditjen-pajak-minggu/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan gebrakan di awal bulan ini. Setelah melantik 31 jajaran pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) minggu lalu (28/1/2026), Purbaya akan merombak jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) minggu ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan gebrakan di awal bulan ini. Setelah melantik 31 jajaran pejabat di lingkungan Direktorat […]
- [DJP: 1,15 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT di Coretax per 2 Februari](https://satvika.co.id/djp-115-juta-wajib-pajak-sudah-lapor-spt-di-coretax/): Mengawali bulan Februari, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatatkan mencatatkan 1.150.414 wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunannya melalui sistem Coretax per 2 Januari 2026 pukul 06.00 WIB Mengawali bulan Februari, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatatkan mencatatkan 1.150.414 wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunannya melalui sistem Coretax per 2 Januari 2026 pukul 06.00 WIB Secara […]
- [NPWP Istri Tiba-Tiba Nonaktif? Ini Penjelasan Ditjen Pajak](https://satvika.co.id/npwp-istri-tiba-tiba-nonaktif-ini-penjelasan-ditjen/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menonaktifkan secara massal NPWP istri yang terdaftar sebagai tanggungan dalam Daftar Unit Keluarga (DUK) suami per tanggal 25 Januari 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menonaktifkan secara massal NPWP istri yang terdaftar sebagai tanggungan dalam Daftar Unit Keluarga (DUK) suami per tanggal 25 Januari 2026. Maka dari itu, jika dalam […]
- [Bandel Tunggak Pajak di Atas Rp100 Juta, Layanan KTP Bakal Diblokir!](https://satvika.co.id/bandel-tunggak-pajak-di-atas-rp100-juta-layanan/): Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto resmi merilis aturan khusus yang mengatur tata cara pemberian rekomendasi maupun permohonan pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu terhadap para penunggak pajak. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto resmi merilis aturan khusus yang mengatur tata cara pemberian rekomendasi maupun permohonan pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu terhadap para penunggak pajak. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-27/PJ/2025 […]
- [DJP Bakal Tingkatkan Fungsi AR jadi Pemeriksa Pajak](https://satvika.co.id/djp-bakal-tingkatkan-fungsi-ar-jadi-pemeriksa-pajak/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan meningkatkan fungsi Account Representative (AR) dengan mengonversinya menjadi pemeriksa pajak. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, pemeriksaan, dan penggalian potensi pajak yang selama ini belum optimal karena keterbatasan kewenangan AR. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa peningkatan fungsi tersebut dilakukan secara administratif dengan menaikkan AR di lapangan ke dala […]
- [Genjot “Tax Ratio”, Purbaya Bakal Obrak-abrik Pejabat DJP dan Bea Cukai](https://satvika.co.id/genjot-tax-ratio-purbaya-bakal-obrak-abrik-pejabat/): Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan mengobrak-abrik jajaran pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC/Bea Cukai) untuk mendongkrak tax ratio nasional. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan mengobrak-abrik jajaran pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC/Bea Cukai) untuk mendongkrak tax ratio nasional. Purbaya menyoroti capaian […]
- [DJP Catat 631 Ribu Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan 2026 Pakai Coretax](https://satvika.co.id/djp-catat-631-ribu-wajib-pajak-sudah-lapor-spt/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 631.659 Wajib Pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025 untuk pelaporan tahun 2026 melalui sistem Coretax hingga 26 Januari 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 631.659 Wajib Pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak Penghasilan Tahun […]
- [Tak Peduli Bekingan Siapa, Purbaya Sikat yang Main-main Soal Pajak!](https://satvika.co.id/tak-peduli-bekingan-purbaya-sikat-yang-main-pajak/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa siap berhadapan dengan siapapun yang berani macam-macam soal pajak. Entah dari internal yang berlaku curang maupun wajib pajak yang melakukan penyuapan hingga menebar ancaman. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa siap berhadapan dengan siapapun yang berani macam-macam soal pajak. Entah dari internal yang berlaku curang maupun wajib pajak yang melakukan penyuapan hingga menebar […]
- [Lapor SPT Pajak Sudah Bisa Lewat Coretax, Ini Caranya!](https://satvika.co.id/lapor-spt-pajak-sudah-bisa-lewat-coretax-ini-caranya/): Memasuki pekan ketiga pelaporan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatatkan mencatatkan 398.091 wajib pajak telah lapor SPT Tahunannya melalui sistem Coretax per 21Januari 2026. Memasuki pekan ketiga pelaporan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatatkan mencatatkan 398.091 wajib pajak telah lapor SPT Tahunannya melalui sistem Coretax per 21Januari 2026. Secara rinci wajib pajak yang melaporkan terdiri […]
- [DJP: 12,1 Juta Wajib Pajak Sudah Aktivasi Akun Coretax](https://satvika.co.id/djp-121-juta-wajib-pajak-sudah-aktivasi-akun-coretax/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 12.153.071 Wajib Pajak telah melakukan aktivasi akun Coretax hingga 19 Januari 2026 pukul 07:30 WIB. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 12.153.071 Wajib Pajak telah melakukan aktivasi akun Coretax hingga 19 Januari 2026 pukul 07:30 WIB. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP […]
- [DJP Catat 282.047 Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan Per 19 Januari 2026](https://satvika.co.id/djp-catat-282-047-wajib-pajak-sudah-lapor-spt-tahun/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 282.047 Wajib Pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2025 hingga 19 Januari 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menjelaskan bahwa dari total 282.047 SPT tahunan yang telah diterima, mayoritas berasal dari Wajib Pajak dengan tahun buku […]
- [Diatur PMK 111/2025, Begini Cara Account Representative (AR) Kumpulkan Data Ekonomi ke Lokasi Wajib Pajak ](https://satvika.co.id/diatur-pmk-111-2025-cara-account-representative-ar/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertegas fungsi dan tugas Account Representative (AR) di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 (PMK 111/2025) tentang Pengawasan Kepatuhan Pajak. Regulasi yang berlaku mulai 1 Januari 2026 ini memerinci cara AR kumpulkan data ekonomi ke lokasi Wajib Pajak. Purbaya dalam Pasal 21 PMK 111/2025 menjelaskan bahwa […]
- [Hitung Kewajiban Pajak, UMKM Bisa Manfaatkan Data di Coretax!](https://satvika.co.id/kewajiban-pajak-umkm-bisa-manfaatkan-data-di-coretax/): Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah alias UMKM bisa memanfaatkan data di Coretax untuk menghitung kewajiban pajak nya. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah alias UMKM bisa memanfaatkan data di Coretax untuk menghitung kewajiban pajak nya. Bimo mengatakan, Coretax […]
- [DJP Catat Sudah 67,76 Ribu Wajib Pajak yang Lapor SPT Tahunan Per 8 Januari 2026](https://satvika.co.id/djp-catat-sudah-6776-ribu-wajib-pajak-yang-lapor-spt/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 67.769 Wajib Pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan hingga 8 Januari 2026. Capaian awal tahun ini menjadi bagian dari upaya DJP dalam mengamankan setoran pajak pada Januari 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 67.769 Wajib Pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) […]
- [PMK 108/2025 Terbit, Transaksi dan Saldo Aset Kripto Kini Wajib Dilaporkan ke DJP](https://satvika.co.id/pmk-108-2025-terbit-transaksi-dan-saldo-aset-kripto/): Kementerian Keuangan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Aturan ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026 dan sekaligus mencabut PMK 70/PMK.03/2017 beserta seluruh perubahannya, yang selama ini menjadi dasar pertukaran data keuangan untuk pajak. Beleid yang diteken Menteri Keuangan Purbaya […]
- [Simak! Cara Isi SPT Tahunan Khusus Profesi Dokter di Coretax](https://satvika.co.id/cara-isi-spt-tahunan-profesi-dokter-di-coretax/): Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025 dimulai dari tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan batas akhir penyampaian tanggal 31 Maret 2026. Tak terkecuali bagi para profesi dokter. Jika anda berprofesi sebagai dokter dan masih kesulitan menghitung pajak dokter berikut langkah yang dapat dilakukan: Seperti yang diketahui, SPT Tahunan 2025 akan dilaporkan melalui sistem Coretax. Penyampaian […]
- [Anggota Purbaya Bisa Kirim SP2DK ke Wajib Pajak yang Belum Terdaftar, Begini Penjelasan PMK 111/2025 ](https://satvika.co.id/anggota-purbaya-bisa-kirim-sp2dk-ke-wajib-pajak/): Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 (PMK 111/2025) menjadi payung hukum bagi anggota Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirim Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan (SP2DK). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 (PMK 111/2025) menjadi payung hukum bagi anggota Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Direktorat Jenderal […]
- [Cek Akun Anda! Anak Buah Purbaya Kirim SP2DK via Coretax, Ada Waktu Hingga 21 Hari untuk Menanggapinya](https://satvika.co.id/cek-akun-anda-purbaya-kirim-sp2dk-via-coretax/): Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 (PMK 111/2025) menegaskan kewenangan anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan (SP2DK) via Coretax.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 (PMK 111/2025) menegaskan kewenangan anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Direktorat […]
- [PMK 111/2025 Berlaku! Anak Buah Purbaya Lakukan Pengawasan Wajib Pajak melalui Cara Ini](https://satvika.co.id/pmk-111-2025-berlaku-purbaya-lakukan-pengawasan/): Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak (PMK 111/2025) telah berlaku mulai 1 Januari 2026. Regulasi ini menegaskan kewenangan anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam melakukan kegiatan pengawasan kepada Wajib Pajak terdaftar, Wajib Pajak belum terdaftar, dan kewilayahan dengan beberapa cara. Purbaya dalam PMK 111/2025 menjelaskan bahwa […]
- [DJP Ungkap Coretax Telah Digunakan 20,28 Ribu Wajib Pajak untuk Lapor SPT Tahunan](https://satvika.co.id/djp-ungkap-wajib-pajak-sudah-lapor-spt-lewat-coretax/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 20.289 Wajib Pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan tahun pajak 2025 melalui sistem Coretax hingga 5 Januari 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 20.289 Wajib Pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan tahun pajak 2025 melalui sistem Coretax hingga 5 Januari […]
- [Era Coretax DJP Dimulai, Wajib Pajak Perlu Pahami Perubahan Pelaporan SPT Tahunan](https://satvika.co.id/era-coretax-djp-dimulai-wajib-pajak-perlu-pahami/): Sistem perpajakan Indonesia resmi beralih ke Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax DJP sejak awal tahun 2025. Sistem perpajakan Indonesia resmi beralih ke Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax DJP sejak awal tahun 2025. Kehadiran Coretax menandai perubahan besar dalam pengelolaan administrasi perpajakan karena seluruh layanan yang sebelumnya tersebar di berbagai aplikasi, seperti DJP Online, e-Faktur, […]
- [40 Wajib Pajak Terima Penghargaan dari Kanwil DJP Bali dalam Tax Gathering 2025](https://satvika.co.id/40-wajib-pajak-terima-penghargaan-kanwil-djp-bali/): Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali menyerahkan penghargaan kepada 40 Wajib Pajak yang mewakili setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Bali, dalam rangkaian Tax Gathering 2025. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali menyerahkan penghargaan kepada 40 Wajib Pajak yang mewakili setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Bali, dalam rangkaian Tax Gathering […]
- [Pengumuman! Masa Persidangan Pengadilan Pajak Dibuka Kembali 5 Januari 2026](https://satvika.co.id/masa-persidangan-pengadilan-pajak-dibuka-kembali/): Pengadilan Pajak mengumumkan masa reses sidang dalam rangka Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, yaitu mulai Senin (22 Desember 2025) hingga Jumat (2 Januari 2026). Dengan demikian, masa persidangan Pengadilan Pajak dibuka kembali pada Senin (5 Januari 2026). Ketetapan tersebut ditetapkan dalam Pengumuman Nomor PENG-1/SP/2025 tentang Penetapan Masa Reses Sidang Pengadilan Pajak dalam Rangka […]
- [DJP Ungkap Baru Sekitar 7,7 Juta Wajib Pajak Aktivasi Akun Coretax](https://satvika.co.id/djp-ungkap-sekitar-77-juta-wajib-pajak-aktivasi-akun/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa hingga saat ini aktivasi akun Coretax baru dilakukan oleh sekitar 7,7 juta Wajib Pajak dari total 14,9 juta Wajib Pajak yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa hingga saat ini aktivasi akun Coretax baru dilakukan oleh sekitar 7,7 juta Wajib Pajak dari […]
- [Data Sudah di Tangan! DJP Pantau Pajak 83.016 Koperasi Desa Merah Putih](https://satvika.co.id/data-sudah-di-djp-pantau-pajak-koperasi-desa/): Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) percepatan integrasi sistem pendaftaran NPWP badan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) percepatan integrasi sistem pendaftaran NPWP badan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Penandatangan PKS ini […]
- [Realisasi Penerimaan Pajak Turun 3,21 Persen jadi Rp1.634,4 Triliun hingga November 2025](https://satvika.co.id/realisasi-penerimaan-pajak-turun-321-persen/): Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.634,4 triliun hingga November 2025, atau sekitar 78,7 persen dari outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.634,4 triliun hingga November 2025, atau sekitar 78,7 persen dari outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 3,21 persen […]
- [DJP Terima 16,92 Ribu Pengajuan Keberatan Wajib Pajak, Ini Strategi Anak Buah Purbaya](https://satvika.co.id/djp-terima-1692-ribu-pengajuan-keberatan-wajib-pajak/): Wajib Pajak berhak untuk mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan. Sepanjang tahun 2024, DJP telah menerima sekitar 16,92 ribu pengajuan keberatan. Anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun membeberkan strategi penyelesaian permohonan tersebut. DJP menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa pajak secara garis besar dapat […]
- [Purbaya: Transformasi Digital Kepabeanan Perkuat Keamanan, Lancarkan Arus Logistik](https://satvika.co.id/purbaya-transformasi-digital-kepabeanan/): Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa transformasi digital di bidang kepabeanan menjadi kunci penguatan keamanan nasional sekaligus kelancaran arus logistik. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa transformasi digital di bidang kepabeanan menjadi kunci penguatan keamanan nasional sekaligus kelancaran arus logistik. Hal tersebut disampaikan Purbaya dalam acara peresmian pemberlakuan alat pemindai peti […]
- [Sudah Pegang Data, Bos Pajak Warning Orang Kaya RI!](https://satvika.co.id/sudah-pegang-data-bos-pajak-warning-orang-kaya-ri/): Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan, orang kaya atau individu yang tergolong pemilik harta bersih di atas Rp 10 miliar masih kerap kedapatan mengakali laporan perpajakannya hingga saat ini dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan, orang kaya atau individu yang tergolong pemilik harta bersih di atas […]
- [Bea Cukai Beberkan Fasilitas Perpajakan dan Kemudahan Prosedur untuk Pengusaha Logistik](https://satvika.co.id/bea-cukai-beberkan-fasilitas-perpajakan-logistik/): Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)/Bea Cukai membeberkan fasilitas perpajakan dan kemudahan prosedur untuk pengusaha logistik dan forwarder. Hal ini disampaikan Bea Cukai dalam acara ALFI Conference & Exhibition (ALFI Convex) 2025. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)/Bea Cukai membeberkan fasilitas perpajakan dan kemudahan prosedur untuk pengusaha logistik dan forwarder. Hal ini disampaikan Bea Cukai dalam acara ALFI Conference & Exhibition (ALFI Convex) […]
- [DJP Periksa 57,72 Ribu Wajib Pajak, Ini 8 Sektor Prioritasnya](https://satvika.co.id/djp-periksa-5772-ribu-wajib-pajak-ini-8-sektornya/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pemeriksaan pajak terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam praktik impor pakaian bekas  ilegal. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rosmauli (Ros) memastikan bahwa pemeriksaan pajak dilakukan dengan matang dan berkualitas karena mengacu pada data dan sistem. Sepanjang tahun 2024, DJP telah memeriksa 57,72 ribu […]
- [Pengumuman! DJP Ubah Saluran Resmi Pengaduan](https://satvika.co.id/pengumuman-djp-ubah-saluran-resmi-pengaduan/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan perubahan saluran resmi pengaduan pelayanan, tindak pidana, hingga pelaporan pelanggaran kode etik serta kode perilaku dan disiplin pegawai pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan perubahan saluran resmi pengaduan pelayanan, tindak pidana, hingga pelaporan pelanggaran kode etik serta kode perilaku dan disiplin pegawai pajak. Perubahan ini ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal […]
- [Biaya Sumbangan Bencana Jadi Pengurang Pajak? Ini Penjelasan DJP](https://satvika.co.id/biaya-sumbangan-bencana-jadi-pengurang-pajak/): Untuk sumbangan bencana yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto silakan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 [PP 93/2010]. Apabila sumbangan yang diberikan tidak termasuk pada aturan tersebut, maka tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Tanah Air tengah berduka atas bencana banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Rakyat […]
- [Setoran Kripto-Fintech Tembus Rp43,75 T, Roblox Jadi Pemungut PPN](https://satvika.co.id/setoran-kripto-fintechrp4375-t-roblox-pemungut-ppn/): Pada Oktober 2025, terdapat lima penunjukan baru, yaitu Notion Labs, Inc., Roblox Corporation, Mixpanel, Inc., MEGA Privacy Kft, dan Scorpios Tech FZE. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga melakukan satu pencabutan data pemungut PPN PMSE, yakni Amazon Services Europe S.a.r.l. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan, setoran pajak dari sektor usaha ekonomi digital per 31 […]
- [DPR Protes Kantor Pajak Gencarkan SP2DK di Akhir Tahun, Ini Respons DJP](https://satvika.co.id/dpr-protes-kantor-pajak-gencarkan-sp2dk-akhir-tahun/): Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Wahyu Sanjaya memprotes Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menurutnya tengah menggencarkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) di akhir tahun 2025 untuk mengejar penerimaan. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Wahyu Sanjaya memprotes Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menurutnya tengah menggencarkan Surat Permintaan Penjelasan atas […]
- [Anak Buah Purbaya Buka-bukaan Rancangan Insentif Pajak Baru Pengganti “Tax Holiday”](https://satvika.co.id/purbaya-insentif-pajak-pengganti-tax-holiday/): Anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang merupakan Analis Kebijakan Fiskal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan Melani Dewi Astuti buka-bukaan rancangan insentif pajak baru pengganti tax holiday tersebut.  Indonesia resmi mengadopsi pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) sebesar 15 persen melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 (PMK 136/2024). Adopsi […]
- [Staf Ahli Purbaya Kenalkan TCF, Sistem Pendukung Coretax untuk Minimalkan Sengketa Pajak ](https://satvika.co.id/staf-purbaya-kenalkan-tcf-sistem-pendukung-coretax/): Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi memperkenalkan TCF Indonesia sebagai salah satu sistem pendukung Coretax yang dapat meminimalkan sengketa pajak. Direktorat Pengembangan Bisnis dan Transformasi Direktorat Jenderal Pajak (TPB DJP), Universitas Indonesia (UI), dan PT Pertamina (Persero) membangun aplikasi Tax Control Framework (TCF) Indonesia. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang […]
- [Persiapkan Diri Anda! Ini Cara Coba Simulator Lapor SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di Coretax](https://satvika.co.id/lapor-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-di-coretax/): Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto memastikan kesiapan penggunaan Coretax untuk menerima pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) di tahun 2026. Sebagai persiapan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan Simulator Terpandu Coretax untuk Wajib Pajak mencoba melaporkan SPT Tahunan PPh orang pribadi. “Dalam rangka meningkatkan layanan pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi, khususnya […]
- [DJP Rangkul Korsel hingga Singapura, Kembangkan AI Pendeteksi Wajib Pajak Nakal!](https://satvika.co.id/djp-rangkul-korsel-hingga-singapura-kembangkan-ai/): Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto pun mengungkapkan bahwa DJP telah merangkul Korea Selatan (Korsel), Thailand, hingga Singapura untuk kembangkan AI / Artificial Intelligence pendeteksi berbagai berbagai modus operandi yang kerap digunakan oleh Wajib Pajak nakal. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat kerja sama dengan negara mitra untuk menangkal praktik penggelapan pajak (tax evasion) maupun penghindaran pajak […]
- [DJP Kehilangan Rp 548 T Akibat Warga RI Tak Patuh Pajak](https://satvika.co.id/djp-kehilangan-rp-548-t-akibat-warga-ri/): DJP Siapkan Serangkaian Strategi untuk Menekan Compliance Gap Indonesia yang Mencapai Rp548 Triliun Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan sejumlah strategi untuk memitigasi potensi pajak yang hilang akibat masih belum patuhnya masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Bimo mengatakan, strategi ini menjadi penting karena kesenjangan kepatuhan atau compliance gap Indonesia masih sangat […]
- [Dirjen Pajak Bongkar 3 Faktor Penyebab DJP Panen Restitusi di 2025](https://satvika.co.id/bongkar-3-faktor-djp-panen-restitusi-di-2025/): Dalam RDP dengan DPR, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkap bahwa restitusi pajak melonjak 36,4% hingga Oktober 2025. Ia memaparkan tiga faktor utama yang membuat DJP “panen restitusi” tahun ini. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto menyebut bahwa pengembalian pajak (restitusi) melonjak 36,4 persen hingga Oktober […]
- [DJP Bakal Perluas Basis Pajak untuk Kejar Target Pendapatan Pajak  Rp2.357,7 Triliun pada 2026](https://satvika.co.id/djp-bakal-perluas-basis-pajak-untuk-kejar-target/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan sejumlah strategi perluasan basis pajak untuk mengejar target penerimaan pajak yang ditetapkan yakni sebesar Rp2.357,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan sejumlah strategi perluasan basis pajak untuk mengejar target penerimaan pajak yang ditetapkan yakni sebesar […]
- [DJP Sudah Kantongi Rp11,48 Triliun dari 200 Pengemplang Pajak](https://satvika.co.id/djp-kantongi-rp1148-triliun-dari-pengemplang-pajak/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus menggenjot penagihan kepada para penunggak pajak menjelang akhir tahun. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus menggenjot penagihan kepada para penunggak pajak menjelang akhir tahun. Hingga data terakhir per Rabu (19/11/25), DJP telah berhasil mengumpulkan Rp11,487 triliun dari 200 Wajib Pajak dengan tunggakan terbesar. Direktur Jenderal […]
- [Direktorat Jenderal Pajak Lawan Pengusaha Nakal yang Akali Omzet Demi PPh 0,5%](https://satvika.co.id/direktorat-jenderal-pajak-lawan-pengusaha-nakal/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menggodok perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur terkait penyesuaian pengaturan pajak penghasilan (PPh). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menggodok perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur terkait penyesuaian pengaturan pajak penghasilan (PPh). Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan penyesuaian tersebut dilakukan […]
- [Dirjen Pajak Pastikan Tak Ada Pungutan Pajak Baru di 2026](https://satvika.co.id/dirjen-pajak-pastikan-tak-ada-pungutan-pajak-baru/): Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Bimo Wijayanto memastikan tidak akan ada pajak baru pada tahun depan. Hal ini ditegaskannya dalam acara Tax Time, CNBC Indonesia TV, dikutip Rabu (19/11/2025). Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Bimo Wijayanto memastikan tidak akan ada pajak baru pada tahun depan. Hal ini ditegaskannya dalam acara Tax Time, CNBC […]
- [Bos Pajak Bisa Intip Saldo Uang Elektronik Mulai 2027](https://satvika.co.id/bos-pajak-bisa-intip-saldo-uang-elektronik-di-2027/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengumumkan rencana perluasan cakupan perolehan data rekening keuangan, yang kini termasuk Produk Uang Elektronik Tertentu (Specified Electronic Money Products) dan Mata Uang Digital Bank Sentral (Central Bank Digital Currencies). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengumumkan rencana perluasan cakupan perolehan data rekening keuangan, yang kini termasuk Produk […]
- [DJP: 3 Juta Wajib Pajak Sudah Aktivasi Akun Coretax](https://satvika.co.id/djp-3-juta-wajib-pajak-sudah-aktivasi-akun-coretax/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau agar Wajib Pajak segera melakukan aktivasi akun Coretax agar bisa melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan via Coretax di tahun 2026.   Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau agar Wajib Pajak segera melakukan aktivasi akun Coretax agar bisa melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan via Coretax di tahun 2026.  Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan […]
- [DJP Bongkar Modus Ratusan Pengusaha CPO, Manipulasi Harga Miliaran](https://satvika.co.id/djp-bongkar-modus-ratusan-pengusaha-cpo/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan praktik modus manipulasi ekspor produk turunan Crude Palm Oil (CPO) yang merugikan penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan praktik modus manipulasi ekspor produk turunan Crude Palm Oil (CPO) yang merugikan penerimaan negara. Melansir keterangan resminya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan pihaknya telah mengidentifikasi sebanyak […]
- [Bos DCII Otto Toto Sugiri: Idealnya Coretax Bikin Isi SPT Enggak Ribet](https://satvika.co.id/otto-toto-sugiri-coretax-bikin-isi-spt-enggak-ribet/): Bos PT DCI Indonesia Tbk (DCII) Otto Toto Sugiri berharap bahwa idealnya Coretax membuat pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan tidak ribet. Pasalnya, menurut direktur utama perusahaan penyedia layanan pusat data (data center) terkemuka di Indonesia ini, Coretax mampu mengintegrasikan semua data.  Bos PT DCI Indonesia Tbk (DCII) Otto Toto Sugiri berharap bahwa idealnya Coretax membuat pengisian Surat […]
- [Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 5,04 Persen, Purbaya: APBN Dikelola Efektif untuk Jaga Daya Beli](https://satvika.co.id/pertumbuhan-ekonomi-ri-capai-504-persen-purbaya/): Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III-2025 tercatat mencapai 5,04 persen year on year (yoy), didukung oleh permintaan domestik yang solid, kinerja ekspor yang menguat, investasi yang tetap tangguh, serta optimalisasi belanja pemerintah. Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III-2025 tercatat mencapai 5,04 persen year on year (yoy), didukung oleh permintaan domestik yang solid, kinerja ekspor yang menguat, investasi yang tetap […]
- [Jangan Panik Terima Email Tagihan Tunggakan Pajak, Lakukan Ini!](https://satvika.co.id/jangan-panik-terima-email-tagihan-tunggakan-pajak/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meminta masyarakat untuk tidak panik jika menerima email terkait tunggakan pajak.  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meminta masyarakat untuk tidak panik jika menerima email terkait tunggakan pajak.  Melansir akun Instagram @ditjenpajakri, hal pertama yang dilakukan yaitu memastikan email tersebut resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan dikirim menggunakan domain pajak.go.id. Jika mendapatkan […]
- [Purbaya-Raja Sepakat Kejar Setoran Pajak Ratusan Triliun dari Hutan](https://satvika.co.id/purbaya-sepakat-kejar-pajak-ratusan-triliun-di-hutan/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni resmi menandatangi nota kesepahaman penguatan pertukaran data digital untuk kepentingan penguatan setoran pajak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni resmi menandatangi nota kesepahaman penguatan pertukaran data digital untuk kepentingan penguatan setoran perpajakan hingga penerimaan negara bukan pajak […]
- [Pengadilan Pajak Petakan Potensi Sengketa di Era Ekonomi Digital ](https://satvika.co.id/pengadilan-pajak-petakan-potensi-sengketaera-digital/): Hakim Pengadilan Pajak Junaidi Eko Widodo Soroti Tantangan dan Potensi Sengketa di Era Ekonomi Digital yang Kian Kompleks Ekonomi digital yang berkembang pesat menghapus batas yurisdiksi dalam bertransaksi. Dalam sudut pandang Hakim Pengadilan Pajak Junaidi Eko Widodo, perkembangan tersebut menimbulkan potensi sengketa pajak yang perlu dimitigasi oleh pelaku usaha maupun otoritas. Junaidi pun memetakan potensi […]
- [Tarif Bunga Sanksi Administratif Pajak Periode November 2025](https://satvika.co.id/tarif-bunga-sanksi-administratif-pajak-periode/): Kementerian Keuangan kembali menetapkan tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administratif pajak dan pemberian imbalan bunga untuk periode 1–30 November 2025. Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/MK/EF/2025 (KMK 8/2025), yang ditandatangani Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Febrio Nathan Kacaribu atas nama Menteri Keuangan pada 30 Oktober 2025. Penetapan tarif ini […]
- [Tutup Celah Kebocoran Penerimaan, Mendagri Dorong Digitalisasi Pajak Daerah](https://satvika.co.id/tutup-celah-mendagri-ingin-digitalisasi-pajak-daerah/): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya digitalisasi dalam sistem pemungutan pajak daerah sebagai langkah efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya digitalisasi dalam sistem pemungutan pajak daerah sebagai langkah efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, digitalisasi bukan hanya mendorong efisiensi, tetapi […]
- [Purbaya Bisa Kejar Pajak Ekonomi 'Bawah Tanah', Asal...](https://satvika.co.id/purbaya-bisa-kejar-pajak-ekonomi-bawah-tanah-asal/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan peluang untuk mengejar pajak underground economy atau ekonomi bawah tanah terbuka lebar, asal data dan angka potensinya jelas. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan peluang untuk mengejar pajak underground economy atau ekonomi bawah tanah terbuka lebar, asal data dan angka potensinya jelas. “Kalau angkanya clear bisa saya hitung betul, […]
- [Purbaya Ungkap Sejumlah Kendala Perbaikan Sistem Coretax](https://satvika.co.id/purbaya-sejumlah-kendala-perbaikan-sistem-coretax/): Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam proses perbaikan sistem Coretax. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam proses perbaikan sistem Coretax. Purbaya menjelaskan bahwa proses perbaikan sistem Coretax masih terus berjalan. Ia memastikan pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah kelemahan […]
- [Penerimaan Pajak Bali Capai Rp11,64 Triliun hingga September, Tumbuh 10,4 Persen](https://satvika.co.id/penerimaan-pajak-bali-capai-rp1164-triliun/): Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali mencatat penerimaan pajak senilai Rp11,64 triliun hingga akhir September 2025. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali mencatat penerimaan pajak senilai Rp11,64 triliun hingga akhir September 2025. Realisasi tersebut setara dengan 64,71 persen dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp17,99 triliun. Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan […]
- [Purbaya Kumpulkan “Hacker” Paling Jago untuk Cegah Pembobolan Data di Coretax](https://satvika.co.id/purbaya-kumpulkan-hacker-jago-untuk-cegah-pembobolan/): Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah mengumpulkan para perentas (hacker) Indonesia yang paling jago untuk memastikan keamanan Coretax dari kebocoran data. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah mengumpulkan para perentas (hacker) Indonesia yang paling jago untuk memastikan keamanan Coretax dari kebocoran data. Ia meyakinkan bahwa hacker Tanah Air ini telah teruji memiliki pengalaman […]
- [Purbaya Kejar 200 Penunggak Pajak, DJP Beri Kesempatan Restrukturisasi Utang dengan Mekanisme Ini](https://satvika.co.id/purbaya-kejar-200-penunggak-pajak/): Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan terus mengejar 200 penunggak pajak di tahun 2025. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan terus mengejar 200 penunggak pajak di tahun 2025. Di sisi lain, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto memberi kesempatan kepada penunggak pajak untuk melakukan restrukturisasi utang. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan […]
- [Orang Meninggal Masih Wajib Lapor SPT Pajak? Ini Penjelasannya](https://satvika.co.id/orang-meninggal-masih-wajib-lapor-spt-pajak/): Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan kewajiban setiap wajib pajak. Kewajiban ini dapat gugur ketika wajib pajak individu meninggal dunia. Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan kewajiban setiap wajib pajak. Kewajiban ini dapat gugur ketika wajib pajak individu meninggal dunia. Dengan berakhirnya kewajiban tersebut, NPWP Wajib Pajak sebenarnya dapat dihapus. Syaratnya, wajib pajak yang meninggal […]
- [DJP Imbau Wajib Pajak Segera Aktivasi Akun Coretax](https://satvika.co.id/djp-imbau-wajib-pajak-segera-aktivasi-akun-coretax/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau seluruh Wajib Pajak untuk segera melakukan aktivasi akun Coretax sebelum masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun pajak 2025 dimulai. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau seluruh Wajib Pajak untuk segera melakukan aktivasi akun Coretax sebelum masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun pajak 2025 […]
- [Cegah Shortfall, Ini Cara Purbaya Amankan Setoran Pajak 2025](https://satvika.co.id/cegah-shortfall-ini-cara-purbaya-amankan-pajak/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku memiliki strategi untuk mencegah potensi shortfall, alias tak capai targetnya setoran penerimaan pajak pada 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku memiliki strategi untuk mencegah potensi shortfall, alias tak capai targetnya setoran penerimaan pajak pada 2025. Sebagaimana diketahui, dalam laporan Semester I-2025 (Lapsem) yang telah dikalkulasikan Kementerian Keuangan era […]
- [Kanal Lapor Pak Purbaya Kebanjiran Aduan Warga, Ini Kasusnya](https://satvika.co.id/kanal-lapor-pak-purbaya-kebanjiran-aduan-warga/): Kanal pelaporan layanan pegawai pajak dan bea cukai yang dibuka untuk masyarakat kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melalui “Lapor Pak Purbaya” telah menerima 15.933 aduan setelah dua hari beroperasi secara penuh. Kanal pelaporan layanan pegawai pajak dan bea cukai yang dibuka untuk masyarakat kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melalui “Lapor Pak Purbaya” telah […]
- [Purbaya Kaji Penurunan Tarif PPN, DPR Usul Jadi 8%](https://satvika.co.id/purbaya-kaji-penurunan-tarif-ppn-dpr-usul-jadi-8/): Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau tarif PPN mendapatkan dukungan dari politikus di Parlemen. Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN mendapatkan dukungan dari politikus di Parlemen. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjadi salah satu anggota dewan yang konsisten mendorong pemerintah menurunkan […]
- [Sebulan Jadi Menkeu, Ini 6 Gebrakan Perpajakan Purbaya](https://satvika.co.id/sebulan-di-menkeu-ini-6-gebrakan-perpajakan-purbaya/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan sejumlah kebijakan perpajakan yang mengejutkan banyak pihak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan sejumlah kebijakan perpajakan yang mengejutkan banyak pihak. Salah satunya yang teranyar ialah rencananya untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) demi mendorong daya beli masyarakat, di samping keputusan tak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada […]
- [Pengusaha Curhat ke Staf Ahli Purbaya: Setahun Terima hingga 3 SP2DK dari Kantor Pajak ](https://satvika.co.id/pengusaha-ke-staf-purbaya-setahun-terima-3-sp2dk/): Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Siddhi Widyaprathama menyampaikan curahan hati (curhat) kepada Staf Ahli Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi masalah SP2DK. Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Siddhi Widyaprathama menyampaikan curahan hati (curhat) kepada Staf Ahli Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan […]
- [Mulai 2026 Lapor SPT Tahunan via Coretax! Segera Aktivasi Akun Coretax Anda dengan Cara Ini   ](https://satvika.co.id/mulai-2026-lapor-spt-tahunan-via-akun-coretax/): Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berjanji bahwa perbaikan Coretax dapat diselesaikan oleh ahli information technology (IT) pada akhir Oktober 2025. Dengan perbaikan ini diharapkan Wajib Pajak dapat dengan mulus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan melalui Coretax di tahun 2026. Oleh karena itu, segera aktivasi akun Coretax Anda sekarang dengan cara yang Pajak.com telah kutip dari pemaparan resmi Direktorat […]
- [Purbaya Soal Kejar Pajak Ekonomi 'Bawah Tanah': Saya Akan Hati-Hati](https://satvika.co.id/purbaya-soal-kejar-pajak-ekonomi-bawah-tanah/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum berencana mengejar pajak shadow economy ataupun underground ekonomi pada 2026, sebagaimana yang ingin dilakukan menteri keuangan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum berencana mengejar pajak shadow economy ataupun underground economy pada 2026, sebagaimana yang ingin dilakukan menteri keuangan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati. “Jadi saya enggak […]
- [Basis Pajak Naik 2 Juta Setelah Ada Coretax, Ini Penjelasan DJP](https://satvika.co.id/basis-pajak-naik-2-juta-setelah-ada-coretax-ini/): Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengungkapkan dampak dari penerapan sistem Coretax yang semakin baik. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengungkapkan dampak dari penerapan sistem Coretax yang semakin baik.Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan, setelah adanya implementasi Coretax, ada penambahan basis pajak hingga mencapai 2 juta. “Pengaruh daripada implementasi Coretax yang datanya sudah semakin dalam, sudah semakin luas, dan sudah bisa menambah basis pajak setidaknya sekitar 2 juta basis pajak tambahan,” kata Bimo dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR, Senin (7/9/2026). Tak hanya dampak dari penerapan Coretax, adanya peningkatan kepatuhan, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lainnya juga […]
- [DJP Sudah Tunjuk 230 Platform Digital Global sebagai Pemungut Pajak](https://satvika.co.id/djp-sudah-tunjuk-230-platform-digital-global-sebagai/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memperluas pemajakan atas aktivitas ekonomi digital. Hingga saat ini, sebanyak 230 platform digital global telah ditetapkan sebagai pemungut PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memperluas pemajakan atas aktivitas ekonomi digital.  Hingga saat ini, sebanyak 230 platform digital global telah ditetapkan sebagai pemungut PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, platform digital yang telah ditunjuk sebagai pemungut pajak mencakup berbagai penyedia layanan digital internasional, seperti YouTube, YouTube Music, Spotify, dan platform lainnya. “Sampai hari ini sudah ada 230 pemain platform digital, apakah […]
- [DJP Tanamkan Kesadaran Pajak Sejak Dini kepada 26.114 Pelajar dan Mahasiswa](https://satvika.co.id/djp-tanamkan-kesadaran-pajak-sejak-dini-kepada-siswa/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menggelar program Pajak Bertutur untuk menanamkan kesadaran pajak sejak dini kepada generasi muda.  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menggelar program Pajak Bertutur untuk menanamkan kesadaran pajak sejak dini kepada generasi muda.  Tahun ini, kegiatan tersebut diikuti 26.114 siswa dan mahasiswa dari berbagai jenjang pendidikan di seluruh Indonesia. Pajak Bertutur 2026 digelar secara serentak pada Kamis (3/9/2026) oleh 34 Kantor Wilayah DJP, 352 Kantor Pelayanan Pajak (KPP), serta 204 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).  Adapun peserta terdiri dari 60 SD atau sederajat, 198 SMP atau sederajat, 247 SMA atau […]
- [Purbaya Buka Opsi Ubah Batas Omzet UMKM Bebas PPh](https://satvika.co.id/purbaya-buka-opsi-ubah-batas-omzet-umkm-bebas-pph/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk mengubah batas omzet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang saat ini dibebaskan dari Pajak Penghasilan (PPh). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk mengubah batas omzet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang saat ini dibebaskan dari Pajak Penghasilan (PPh). Saat ini, pemerintah menetapkan UMKM dengan omzet atau peredaran bruto sampai dengan Rp 500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenakan PPh Pasal 22.  Purbaya menilai batas tersebut masih terlalu rendah sehingga terbuka kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian. Menurutnya, besaran threshold tersebut tidak bersifat kaku dan dapat dievaluasi apabila kondisi ekonomi maupun […]
- [Restitusi Pajak Tak Kunjung Cair, Purbaya Diminta Segera Cari Solusi](https://satvika.co.id/restitusi-pajak-tak-kunjung-cair-purbaya-cari-solusi/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diharapkan segera mencari solusi atas keluhan pelaku usaha terkait lambannya pencairan restitusi pajak. Persoalan tersebut mendesak karena mengganggu arus kas perusahaan dan berpotensi mendorong pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga kepailitan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diharapkan segera mencari solusi atas keluhan pelaku usaha terkait lambannya pencairan restitusi pajak. Persoalan tersebut mendesak karena mengganggu arus kas perusahaan dan berpotensi mendorong pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga kepailitan. Keluhan pelaku usaha tersebut telah disampaikan melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita kemudian membawa persoalan tersebut dan menyampaikannya langsung kepada Purbaya. […]
- [Pajak Marketplace 0,5% Masuk dalam Strategi Penerimaan Pajak RAPBN 2027](https://satvika.co.id/marketplace-masuk-strategi-penerimaan-pajak-rapbn/): Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi perdagangan melalui marketplace dengan tarif 0,5% masuk dalam strategi pemerintah dan Komisi XI DPR RI untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2027. Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi perdagangan melalui marketplace dengan tarif 0,5% masuk dalam strategi pemerintah dan Komisi XI DPR RI untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2027. Hal tersebut tercantum dalam kesimpulan rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama pemerintah terkait penetapan asumsi makro dan kebijakan RAPBN 2027 yang disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Rabu (2/9). Dalam kesimpulan tersebut, Komisi XI mendorong penguatan kebijakan perpajakan […]
- [DJP Catat 530 Tax Center di Indonesia, Tata Kelolanya Bakal Diperkuat](https://satvika.co.id/djp-catat-530-tax-center-di-indonesia-tata-kelolanya/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah tax center di Indonesia telah mencapai 530 unit hingga akhir 2025.  Ke depan, DJP akan memperkuat tata kelola tax center untuk mengoptimalkan perannya dalam membangun kepatuhan perpajakan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah tax center di Indonesia telah mencapai 530 unit hingga akhir 2025.  Ke depan, DJP akan memperkuat tata kelola tax center untuk mengoptimalkan perannya dalam membangun kepatuhan perpajakan masyarakat. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan tax center memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara DJP, dunia akademik, dan masyarakat. “Indonesia ini negara yang sangat besar, luar biasa […]
- [Kantor Purbaya Kejar Setoran Rp806 Triliun Wajib Pajak "Kakap"](https://satvika.co.id/purbaya-kejar-setoran-rp806-triliun-wajib-pajak/): Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar (Kanwil DJP WPB/ Kanwil LTO) menargetkan, mampu merealisasikan penerimaan sampai dengan akhir tahun ini sebesar Rp 806 triliun. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar (Kanwil DJP WPB/ Kanwil LTO) menargetkan, mampu merealisasikan penerimaan sampai dengan akhir tahun ini sebesar Rp 806 triliun. Target setoran wajib pajak besar atau yang kerap dikenal dengan istilah wajib pajak kakap ini setara dengan 34,4% dari target pajak nasional, yang telah ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun. Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Dasto Ledianto mengatakan, untuk mencapai target itu, ia telahmemerintahkan kepada jajarannya […]
- [40 Perusahaan Baja Ngemplang Pajak, Purbaya Ungkap Modusnya](https://satvika.co.id/40-perusahaan-baja-ngemplang-pajak-purbaya-ungkap/): Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah mengantongi daftar 40 perusahaan baja yang akan diperiksa terkait dugaan pengemplangan pajak. “Saya punya daftar 40 perusahaan. Baru diperiksa satu,” ujar Purbaya kepada awak media saat ditemui di Gedung Juanda, Jakarta, dikutip Minggu (30/8/2026). Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah mengantongi daftar 40 perusahaan baja yang akan diperiksa terkait dugaan pengemplangan pajak. “Saya punya daftar 40 perusahaan. Baru diperiksa satu,” ujar Purbaya kepada awak media saat ditemui di Gedung Juanda, Jakarta, dikutip Minggu (30/8/2026). Dari hasil penelusuran tim Kementerian Keuangan, Purbaya menyampaikan total potensi pajak yang diduga bocor dari perusahaan-perusahaan tersebut […]
- [Purbaya Ogah Cuma Tambah Utang, Kejar Kepatuhan Warga RI Bayar Pajak](https://satvika.co.id/purbaya-ogah-cuma-tambah-utang-kejar-kepatuhan-warga/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons dorong Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk merealisasikan pembentukan peta jalan (roadma) mitigasi utang pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons dorong Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk merealisasikan pembentukan peta jalan (roadma) mitigasi utang pemerintah. Menurutnya, pemerintah sebetulnya akan konsisten untuk terus mengelola utang sesuai dengan standar internasional, termasuk terkait dengan besaran rasio utang terhadap produk domestik brutp (PDB) maupun komitmen menekan defisit APBN. “Ya kan pada dasarnya kita akan jalankan acuan-acuan yang internasional pake kan. Rasio utang seperti apa, terus rasio terhadap GDP kan kita jaga, defisitnya seperti apa. Itu yang utamanya ya,” […]
- [DPR Soroti Target Pajak 2027, Minta Basis Penerimaan Diperluas](https://satvika.co.id/dpr-soroti-target-pajak-2027-minta-basis-penerimaan/): Dpr meminta Kenaikan target hingga 12,1% dari outlook 2026 yang sebesar Rp 2.310,8 triliun dinilai perlu diimbangi dengan strategi pengumpulan penerimaan yang tidak menekan kelompok wajib pajak yang sudah patuh. Target penerimaan pajak 2027 sebesar Rp 2.591,4 triliun mendapat perhatian dari sejumlah fraksi di DPR. Kenaikan target hingga 12,1% dari outlook 2026 yang sebesar Rp 2.310,8 triliun dinilai perlu diimbangi dengan strategi pengumpulan penerimaan yang tidak menekan kelompok wajib pajak yang sudah patuh. Fraksi PAN menjadi salah satu yang mengingatkan pemerintah agar peningkatan penerimaan tidak dilakukan dengan memperbesar beban masyarakat. Kelompok berpenghasilan tetap, UMKM, serta wajib pajak patuh dinilai perlu mendapat […]
- [Kemenkeu Lanjutkan Pengembangan Tax Crime Handling System pada 2027](https://satvika.co.id/kemenkeu-lanjutkan-tax-crime-handling-system/): Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melanjutkan pengembangan sistem penanganan tindak pidana di bidang perpajakan atau tax crime handling system pada 2027. Program tersebut menjadi salah satu kegiatan yang berlanjut dari pelaksanaan anggaran Kemenkeu pada 2026. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melanjutkan pengembangan sistem penanganan tindak pidana di bidang perpajakan atau tax crime handling system pada 2027. Program tersebut menjadi salah satu kegiatan yang berlanjut dari pelaksanaan anggaran Kementerian Keuangan pada 2026. Pengembangan sistem ini masuk dalam agenda belanja Kemenkeu untuk mendukung penguatan administrasi dan penegakan hukum di bidang perpajakan. Dalam dokumen Buku III Narasi Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga TA 2027, […]
- [Pajak E-commerce Ditunda hingga 2027, Purbaya: Kalau Ekonomi Bagus](https://satvika.co.id/pajak-e-commerce-ditunda-hingga-2027-purbaya/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan penunjukkan e-commerce untuk memungut pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 para pedagang online ditunda hingga tahun depan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan penunjukkan e-commerce untuk memungut pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 para pedagang online ditunda hingga tahun depan. Semula, kebijakan seharusnya berlaku pada 1 Agustus 2026. Namun, pajak ini ditunda pemungutannya pada 5 Agustus 2025. Aturan pemungutan pajak itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 tahun 2025 dan sudah sempat beberapa kali ditunda Purbaya pelaksanaannya karena menganggap ekonomi Indonesia belum mampu tumbuh cepat. Purbaya pun menegaskan dirinya akan mengimplementasikan pemungutan pajak […]
- [Mobil Hybrid Tak Masuk Rencana Insentif Pajak, Pemerintah Fokus Kendaraan Listrik](https://satvika.co.id/mobil-hybrid-tak-masuk-rencana-insentif-pajak/): Pemerintah tengah memfinalisasi skema insentif kendaraan listrik yang akan diberikan pada 2026. Dalam pembahasan tersebut, kendaraan listrik berbasis baterai menjadi fokus, sementara mobil hybrid belum masuk dalam rencana pemberian tambahan insentif pajak. Pemerintah tengah memfinalisasi skema insentif kendaraan listrik yang akan diberikan pada 2026. Dalam pembahasan tersebut, kendaraan listrik berbasis baterai menjadi fokus, sementara mobil hybrid belum masuk dalam rencana pemberian tambahan insentif pajak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih mematangkan mekanisme pemberian insentif kendaraan listrik, termasuk cakupan kendaraan yang akan memperoleh fasilitas. Program tersebut salah satunya ditujukan untuk sekitar 500.000 sepeda motor listrik. “Masih didiskusikan, tapi dalam waktu […]
- [Penerimaan Pajak Tumbuh 23%, Purbaya: Sudah Lewati Separuh Target APBN 2026](https://satvika.co.id/penerimaan-pajak-tumbuh-23-purbaya-sudah-lewati-apbn/): Penerimaan pajak hingga akhir Juli 2026 masih mencatat pertumbuhan lebih dari 23% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kinerja tersebut masih relatif aman untuk mengejar target penerimaan pajak dalam APBN 2026. Penerimaan pajak hingga akhir Juli 2026 masih mencatat pertumbuhan lebih dari 23% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kinerja tersebut masih relatif aman untuk mengejar target pajak dalam APBN 2026. “Pak Bimo (Dirjen Pajak) lapor kemarin, dia bawa angka akhir minggu lalu kira-kira gitu. Jadi masih relatif aman, 23% lebih masih pertumbuhannya,” kata Purbaya di Gedung Kementerian Keuangan, […]
- [DJP Buka Akses Data Kripto, Orang Super Kaya Masuk Radar](https://satvika.co.id/djp-buka-akses-data-kripto-orang-super-kaya-radar/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperluas akses terhadap informasi keuangan wajib pajak. Jika sebelumnya data yang diakses terutama berasal dari lembaga jasa keuangan seperti perbankan, kini otoritas pajak juga dapat memperoleh informasi dari penyedia jasa aset kripto yang menjadi pelapor dalam skema Crypto Assets Reporting Framework (CARF). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperluas akses terhadap informasi keuangan wajib pajak. Jika sebelumnya data yang diakses terutama berasal dari lembaga jasa keuangan seperti perbankan, kini otoritas pajak juga dapat memperoleh informasi dari penyedia jasa aset kripto yang menjadi pelapor dalam skema Crypto Assets Reporting Framework (CARF). Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak […]
- [DJP Tegaskan Tak Ada Agenda Tarik Pajak Rumah Kontrakan di 2027](https://satvika.co.id/djp-tegaskan-tak-ada-tarik-pajak-kontrakan-di-2027/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan pengenaan pajak atas penghasilan sewa properti bukan merupakan jenis pajak baru yang akan diberlakukan pada 2027. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan pengenaan pajak atas penghasilan sewa properti bukan merupakan jenis pajak baru yang akan diberlakukan pada 2027. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, penghasilan dari penyewaan tanah dan/atau bangunan pada dasarnya telah menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Inge mengatakan salah satu arah kebijakan umum perpajakan adalah memperkuat basis perpajakan dan meningkatkan kepatuhan atas kewajiban perpajakan yang telah ada. Dalam […]
- [DJP Catat Utang Kelebihan Bayar Pajak Terus Meningkat](https://satvika.co.id/djp-catat-utang-kelebihan-bayar-pajak-meningkat/): Utang kelebihan pembayaran pendapatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkat tajam, dari Rp9,46 triliun pada 2022 menjadi Rp70,25 triliun pada 2025. Tren utang kelebihan pembayaran pendapatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan peningkatan tajam dalam tiga tahun terakhir. Setelah mencapai titik terendah pada 2022 sebesar Rp 9,46 triliun, nilainya melonjak menjadi Rp 26,85 triliun pada 2023, kemudian Rp 61,70 triliun pada 2024, dan kembali naik menjadi Rp 70,25 triliun pada 2025. Tren tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan DJP Audited yang memuat data utang kelebihan pembayaran pendapatan sepanjang 2020–2025. Adapun utang kelebihan pembayaran pendapatan tersebut merupakan jumlah ketetapan atau keputusan […]
- [Pajak Marketplace Ditunda, Pedagang yang Terlanjur Dipungut Bakal Dapat Pengembalian](https://satvika.co.id/pajak-marketplace-ditunda-pedagang-yang-terlanjur/): Pemerintah resmi menunda implementasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi di marketplace yang sudah berlaku 1 Agustus 2026. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat yang dinilai belum pulih sepenuhnya. Pemerintah resmi menunda implementasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi di marketplace yang sudah berlaku 1 Agustus 2026. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat yang dinilai belum pulih sepenuhnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan tersebut belum akan diberlakukan pada bulan ini. Menurutnya, pemerintah memilih menunda implementasi agar tidak menambah beban pelaku usaha maupun masyarakat di tengah kondisi konsumsi […]
- [Purbaya Putuskan Tunda Pemberlakuan Pajak Marketplace](https://satvika.co.id/purbaya-putuskan-tunda-pemberlakuan-pajak-marketplac/): Pemerintah memutuskan menunda implementasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh marketplace yang sedianya mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan alasan menjaga momentum pemulihan daya beli masyarakat. Pemerintah memutuskan menunda implementasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh marketplace yang sedianya mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan alasan menjaga momentum pemulihan daya beli masyarakat. Menurut Purbaya, kebijakan pemungutan pajak melalui platform perdagangan elektronik belum akan dijalankan dalam waktu dekat meski seluruhregulasi pendukung telah diterbitkan pemerintah. “Penerapan pajak online mungkin […]
- [DJP: Tidak Ada Penugasan Babinsa Berburu Pajak Masyarakat](https://satvika.co.id/djp-tidak-ada-penugasan-babinsa-berburu-pajak/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah keterlibatan langsung aparat kewilayahan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengumpulan data perpajakan hingga pemeriksaan. Keterlibatan aparat hanya bersifat mendukung koordinasi agar pelaksanaan tugas petugas pajak di lapangan berlangsung dengan tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah keterlibatan langsung aparat kewilayahan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengumpulan data perpajakan hingga pemeriksaan. Keterlibatan aparat hanya bersifat mendukung koordinasi agar pelaksanaan tugas petugas pajak di lapangan berlangsung dengan tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Moch. Luqman […]
- [Bank Dunia Ungkap Alasan RI Perlu Terapkan Omzet Rp500 Juta Kena Pajak](https://satvika.co.id/bank-dunia-ungkap-alasan-ri-terapkan-omzet-500-juta/): Bank Dunia atau World Bank menilai Indonesia perlu menurunkan batas maksimal pengusaha kena pajak atau PKP, dari Rp 4,8 miliar menjadi Rp 500 juta per tahun. Bank Dunia atau World Bank menilai Indonesia perlu menurunkan batas maksimal pengusaha kena pajak atau PKP, dari Rp 4,8 miliar menjadi Rp 500 juta per tahun. Bank Dunia melihat dengan, mengurangi ambang batas PKP dari Rp 4,8 miliar menjadi Rp500 juta akan memasukkan lebih banyak bisnis ke dalam sistem pajak, mendorong transaksi formal antara perusahaan kecil dan besar. “Penyederhanaan sistem PKP dengan cara ini tidak hanya akan memperluas basis pajak tetapi juga meningkatkan kepatuhan dengan […]
- [DJP Investigasi Kasus Wajib Pajak Hapus Bukti Potong di Coretax](https://satvika.co.id/djp-investigasi-kasus-wajib-pajak-hapus-bukti-potong/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menelusuri kasus penghapusan bukti potong (bupot) pajak oleh sejumlah wajib pajak (WP) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hingga kini, proses penelitian masih berlangsung dan belum menghasilkan kesimpulan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menelusuri kasus penghapusan bukti potong (bupot) pajak oleh sejumlah wajib pajak (WP) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hingga kini, proses penelitian masih berlangsung dan belum menghasilkan kesimpulan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan pihaknya masih melakukan penelitian terhadap data tersebut. “Penelitiannya sampai saat ini masih dalam proses,” kata Inge kepada CNBC Indonesia, Kamis (30/7/2026). Meski bukti potong dapat […]
- [DJP Catat 64.625 Sengketa Pajak Senilai Rp 176,15 Triliun Sepanjang 2025](https://satvika.co.id/djp-catat-64-625-pajak-senilai-rp-17615-triliun/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat masih terdapat 64.625 sengketa pajak yang sedang diproses hingga 31 Desember 2025. Total nilai nominal sengketa tersebut mencapai Rp 176,15 triliun atau setara US$ 13,61 miliar. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat masih terdapat 64.625 sengketa pajak yang sedang diproses hingga 31 Desember 2025. Total nilai nominal sengketa tersebut mencapai Rp 176,15 triliun atau setara US$ 13,61 miliar. Data tersebut tercantum dalam Laporan Keuangan DJP Tahun Anggaran 2025 Audited yang menjelaskan bahwa sengketa pajak merupakan seluruh pengajuan upaya hukum yang dilakukan wajib pajak maupun DJP yang berpotensi mengubah nilai ketetapan pajak, […]
- [DJP Genjot Berbagai Strategi demi Tutup Potensi Shortfall Pajak Rp 46,9 Triliun](https://satvika.co.id/djp-genjot-strategi-demi-tutup-potensi-shortfall/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengintensifkan berbagai langkah untuk menjaga target penerimaan negara pada 2026 di tengah proyeksi kekurangan penerimaan (shortfall) pajak sekitar Rp 46,9 triliun. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengintensifkan berbagai langkah untuk menjaga target penerimaan negara pada 2026 di tengah proyeksi kekurangan penerimaan (shortfall) pajak sekitar Rp 46,9 triliun. Pemerintah memperkirakan realisasi penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp 2.310,8 triliun atau sekitar 98% dari target APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun. Menghadapi kondisi tersebut, DJP mengombinasikan strategi perluasan basis pajak, penguatan pengawasan, digitalisasi administrasi, hingga penegakan hukum terhadap wajib pajak yang dinilai belum memenuhi […]
- [DJP Bali Kumpulkan Rp 8,46 Triliun Pajak, Capai 34,83% Target Tahunan](https://satvika.co.id/djp-bali-kumpulkan-rp-846-triliun-pajak-capai-3483/): Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali berhasil menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp 8,46 triliun hingga Semester I 2026. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali berhasil menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp 8,46 triliun hingga Semester I 2026. Nilai tersebut mencapai 34,83% dari target penerimaan tahun ini sebesar Rp 24,31 triliun dan meningkat 10,01% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara nominal, penerimaan pajak di Bali bertambah sekitar Rp 770,64 miliar dibandingkan realisasi Semester I 2025. Berdasarkan jenis pajaknya, kontribusi terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan yang mencapai Rp 2,30 triliun. Selanjutnya, Pajak […]
- [DJP Gandeng 165 Wajib Pajak Kelas Kakap demi Kejar Target Pajak 2026](https://satvika.co.id/djp-gandeng-165-wajib-pajak-kelas-kakap/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat upaya mengamankan penerimaan pajak tahun 2026 dengan membangun kemitraan bersama 165 wajib pajak besar yang mulai dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua (KPP WPB Dua). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat upaya mengamankan penerimaan pajak tahun 2026 dengan membangun kemitraan bersama 165 wajib pajak besar yang mulai dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua (KPP WPB Dua). Seluruh wajib pajak tersebut resmi diadministrasikan di KPP WPB Dua sejak 1 Juli 2026. Sebagai langkah awal, DJP menggelar kegiatan Tax Gathering yang mempertemukan jajaran KPP WPB Dua, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, serta […]
- [Polri Pastikan Bhabinkamtibmas Tak Bisa Periksa hingga Tagih Pajak](https://satvika.co.id/polri-pastikan-bhabinkamtibmas-tak-bisa-periksa/): Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa personel Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan, penilaian kepatuhan, pemeriksaan, maupun penagihan pajak kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa personel Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan, penilaian kepatuhan, pemeriksaan, maupun penagihan pajak kepada masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyusul berkembangnya persepsi bahwa keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berarti menjalankan fungsi petugas pajak. “Kami tegaskan bahwa Bhabinkamtibmas bukan petugas pajak dan tidak memiliki […]
- [DJP Larang Wajib Pajak Rekam Pembahasan SP2DK via Video Conference](https://satvika.co.id/djp-larang-wajib-pajak-rekam-pembahasan-sp2dk-via/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan baru terkait pelaksanaan penyampaian penjelasan atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) secara daring. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan baru terkait pelaksanaan penyampaian penjelasan atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) secara daring. Dalam ketentuan tersebut, Wajib Pajak tidak diperkenankan merekam jalannya pembahasan melalui video conference, sementara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) justru diwajibkan mendokumentasikan seluruh proses tersebut. Ketentuan tersebut diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Surat edaran ini menjadi acuan terbaru bagi DJP dalam melaksanakan […]
- [Bos DJP Jawab Usulan MUI Soal Zakat Jadi Kredit Pajak](https://satvika.co.id/djp-jawab-usulan-mui-soal-zakat-jadi-kredit-pajak/): Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan jajarannya belum memiliki rencana untuk menetapkan zakat sebagai kredit pajak atau tax credit. Hal ini sekaligus menjawab permintaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kebijakan zakat dapat menjadi kredit pajak. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan jajarannya belum memiliki rencana untuk menetapkan zakat sebagai kredit pajak atau tax credit. Hal ini sekaligus menjawab permintaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kebijakan zakat dapat menjadi kredit pajak. Namun, Bimo menuturkan pihaknya akan mengkaji lebih lanjut usulan ini. Dia menjelaskan zakat sebenarnya telah menjadi pengurang penghasilan bruto atau tax deduction (pengurang pajak). “MUI ada kajian tapi sudah didiskusikan juga […]
- [Penjelasan Lengkap DJP Soal Babinsa-Polri Dampingi Petugas Pajak](https://satvika.co.id/penjelasan-lengkap-djp-soal-babinsa-polri-dampingi/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merilis keterangan resmi ihwal pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari unsur TNI AD hingga Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dari unsur Polri dalam melakukan pendampingan petugas pajak di lapangan. Dalam keterangan tertulis nomor KT-1/2026, Ditjen Pajak menegaskan bahwa dalam pelibatan ini masyarakat tak perlu resah lantaran Babinsa dan Bhabinkamtibmas tidak melakukan penilaian kepatuhan perpajakan, tidak meminta pembayaran pajak, tidak melakukan pemeriksaan, serta tidak mengambil tindakan apa pun kepada Wajib Pajak. “Masyarakat tidak perlu khawatir,” kata Ditjen Pajak dalam keterangan tertulis, Rabu (22/7/2026). Menurut otoritas pajak, pengaturan mengenai koordinasi dengan berbagai pihak itu, yang […]
- [DJP Intip Rekening Penunggak Pajak Sebelum Blokir Seluruh Harta](https://satvika.co.id/djp-intip-rekening-penunggak-pajak-sebelum-blokir/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menetapkan pedoman permintaan informasi rekening keuangan wajib pajak melalui penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-9/PJ/2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menetapkan pedoman permintaan informasi rekening keuangan wajib pajak melalui penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-9/PJ/2026. Dalam Surat Edaran yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto sejak 16 Juli 2026 itu, ditetapkan juga pedoman permintaan informasi maupun bukti atau keterangan keuangan (IBK) kepada lembaga keuangan maupun penyedia jasa aset kripto pelapor Crypto Assets Reporting Framework (PJAK Pelapor CARF) dalam rangka penagihan pajak. “Permintaan IBK kepada Lembaga Keuangan dan/atau PJAK […]
- [Ada Coretax, Skema Pemungutan Pajak Diharapkan Bisa Diubah](https://satvika.co.id/ada-coretax-skema-pemungutan-pajak-diharapkan/): Hadirnya platform Coretax diharapkan bisa membuat skema penarikan Pajak Penghasilan (PPh) bisa diubah menyesuaikan teknologi yang terbaru. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tax Payer Community (Masyarakat Pembayar Pajak Indonesia) Abdul Koni dalam Tax Payer Conference 2026. Hadirnya platform Coretax diharapkan bisa membuat skema penarikan Pajak Penghasilan (PPh) bisa diubah menyesuaikan teknologi yang terbaru. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tax Payer Community (Masyarakat Pembayar Pajak Indonesia) Abdul Koni dalam Tax Payer Conference 2026. Abdul mengatakan hadirnya Coretax memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan secara real time melalui integrasi data, pencocokan transaksi, analisis risiko otomatis, dan profiling wajib pajak. Dirinya mengusulkan model Direct […]
- [BPK Temukan Piutang Pajak Macet Rp5,84 Triliun Belum Ditagih DJP](https://satvika.co.id/bpk-temukan-piutang-pajak-macet-rp584-triliun/): Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025, BPK menemukan piutang perpajakan berkualitas macet senilai Rp 5,84 triliun yang belum diproses melalui tahapan penagihan aktif sesuai ketentuan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti masih lemahnya tindak lanjut penagihan piutang pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025, BPK menemukan piutang perpajakan berkualitas macet senilai Rp 5,84 triliun yang belum diproses melalui tahapan penagihan aktif sesuai ketentuan. Temuan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan LKPP Tahun 2025. Piutang berkualitas macet yang dimaksud merupakan piutang pajak […]
- [DJP Ubah Cara Awasi Pajak, Sengketa Sama Pengusaha Akan Dicegah](https://satvika.co.id/djp-ubah-cara-awasi-pajak-sengketa-sama-pengusaha/): Direktorat Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan merubah pendekatan pengawasan perpajakan, di mana nantinya pengusaha yang menjadi wajib pajak badan atau orang pribadi bisa dicegah hingga tahap pengadilan. Direktorat Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan merubah pendekatan pengawasan perpajakan, di mana nantinya pengusaha yang menjadi wajib pajak badan atau orang pribadi bisa dicegah hingga tahap pengadilan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan DJP akan menggunakan pendekatan kooperatif kepatuhan atau cooperative compliance agar permasalahan perpajakan tidak sampai menimbulkan sengketa. “Melalui cooperative compliance ini, kita menggeser pembahasan antara fiskus dan wajib pajak terkait dampak perpajakan atas suatu transaksi lebih dini, sehingga […]
- [Cara Purbaya Kejar Rp2.357 T Tanpa Tarif Naik: Buru Pengemplang Pajak](https://satvika.co.id/cara-purbaya-kejar-rp2-357-t-tanpa-tarif-naik-buru/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal berburu pengemplang pajak, supaya patuh memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya, sekaligus mengejar sektor ekonomi yang selama ini belum masuk ke sistem perpajakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal berburu pengemplang pajak, supaya patuh memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya, sekaligus mengejar sektor ekonomi yang selama ini belum masuk ke sistem perpajakan. Cara itu dilakukan oleh Purbaya sebagai upaya dalam memperluas basis pajak, dengan tujuan akhir mengejar target setoran pajak dalam APBN 2026 yang senilai Rp 2.357,7 triliun tanpa harus menaikkan tarif pajak. “Misalnya gini, salah satu yang kita kerjakan itu apa? Pajak penghasilan PPN dari yang jualan online […]
- [Mulai 13 Juli 2026, Tokopedia Buka Pengajuan Pembebasan PPh bagi Penjual](https://satvika.co.id/tokopedia-buka-pengajuan-pembebasan-pph-bagi-penjual/): Tokopedia mulai membuka pengajuan pembebasan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) bagi penjual di platformnya mulai 13 Juli 2026. Fasilitas ini diberikan kepada penjual perorangan dengan omzet tertentu serta badan usaha yang telah memiliki dokumen pembebasan pajak. Tokopedia mulai membuka pengajuan pembebasan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) bagi penjual di platformnya mulai 13 Juli 2026. Fasilitas ini diberikan kepada penjual perorangan dengan omzet tertentu serta badan usaha yang telah memiliki dokumen pembebasan pajak. Dalam keterangan resminya, Tokopedia menjelaskan bahwa penjual perorangan, termasuk pedagang usaha perseorangan, dapat mengajukan pembebasan pemotongan pajak apabila total penjualan barang atau jasanya dalam satu tahun pajak belum melebihi Rp 500 […]
- [DJP Sebar Surat Peringatan ke Penunggak Pajak, Tunda Bayar Kena Sanksi](https://satvika.co.id/djp-sebar-surat-peringatan-ke-penunggak-pajak/): Direkorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengirimkan email peningat bagi para wajib pajak yang masih memiliki tunggakan. Direkorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengirimkan email peningat bagi para wajib pajak yang masih memiliki tunggakan. Dalam Pengumuman Nomor Peng-39/PJ.09/2026, email tersebut merupakan bentuk komitmen Direktorat Jenderal Pajak dalam membantu penyelesaian administrasi perpajakan wajib pajak agar berjalan lancar dan tanpa kendala. “Apabila Anda mendapatkan email tersebut, pastikan pengirim email adalah Direktorat Jenderal Pajak, dengan domain email pengirim @pajak.go.id. Domain email selain @pajak.go.id dapat dipastikan sebagai penipuan,” dikutip dari pengumuman yang ditandatangani Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti, […]
- [Setoran Negara Tembus Rp 1.187 T, Purbaya Janji Tak Naikkan Pajak](https://satvika.co.id/tembus-rp-1-187-t-purbaya-janji-tak-naikkan-pajak/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana menaikkan tarif pajak di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana menaikkan tarif pajak di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Purbaya mengatakan peningkatan penerimaan negara yang terjadi sepanjang semester I-2026 bukan berasal dari kenaikan tarif pajak, melainkan hasil reformasi perpajakan, perbaikan organisasi, serta pembenahan administrasi perpajakan yang terus dilakukan pemerintah. “Kalau kita lihat penerimaan pajak saja itu tumbuhnya 21,4 persen. Ini perkembangan yang menggembirakan mengingat tahun lalu kontraksi 7 persen di enam bulan […]
- [Genjot Penerimaan, Purbaya: Tidak Ada Kenaikan Tarif Pajak!](https://satvika.co.id/genjot-penerimaan-purbaya-tidak-ada-kenaikan-pajak/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada kenaikan tarif pajak ke depan untuk meningkatkan penerimaan negara 2026. Hal ini disampaikan Purbaya saat rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, Selasa (7/7/2026) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada kenaikan tarif pajak ke depan untuk meningkatkan penerimaan negara 2026. Hal ini disampaikan saat rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, Selasa (7/7/2026) “Kita akan terus usahakan ke depan akan semakin membaik tanpa menaikkan tax rate, jadi tidak ada kenaikan tarif pajak, gak naik cuma kita lakukan ekstensifikasi,” ungkap Purbaya. Pendapatan negara secara keseluruhan […]
- [Ramai Soal Pajak Influencer, Begini Penjelasan Menkeu Purbaya](https://satvika.co.id/ramaisoal-pajak-influencer-begini-penjelasan-purbaya/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belakangan menjadi sorotan setelah menegaskan ketentuan perpajakan bagi influencer dan content creator. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belakangan menjadi sorotan setelah menegaskan ketentuan perpajakan bagi influencer dan content creator. Menanggapi anggapan bahwa pemerintah mulai serius mengincar pajak profesi tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus terhadap influencer. Menurut Purbaya, kewajiban pajak semata-mata didasarkan pada besarnya penghasilan, bukan profesinya. “Kalau influencer, itu yang penghasilan besar. Kalau yang kecil yang masih UMKM, nggak kena,” kata Purbaya dalam perbincangan di sebuah podcast, dikutip Sabtu (4/7). Ia menegaskan, pemerintah menerapkan prinsip […]
- [Strava Mulai Pungut PPN, DJP: Lari Tidak Kena Pajak!](https://satvika.co.id/strava-mulai-pungut-ppn-djp-lari-tidak-kena-pajak/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa kegiatan olah raga, seperti lari, tidak dikenakan pajak. Hal ini dimuat dalam pernyataan resmi DJP di Instagram @ditjenpajakri. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa kegiatan olah raga, seperti lari, tidak dikenakan pajak. Hal ini dimuat dalam pernyataan resmi DJP di Instagram @ditjenpajakri. Pernyataan ini dimuat setelah DJP memutuskan Strava sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dengan penunjukkan Strava, maka pengguna Strava dapat ditarik pajaknya. DJP pun meluruskan sorotan publik yang merasa kebijakan tersebut diartikan bahwa ‘lari saja dipajaki’. “Lari tidak kena pajak. Tapi saat berlangganan fitur premium aplikasi olahraga seperti […]
- [Ini 4 Marketplace yang Bakal Pungut Pajak Toko Online Mulai 1 Agustus](https://satvika.co.id/4-marketplace-yang-bakal-pungut-pajak-toko-online/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan empat marketplace yang ditunjuk menjadi pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 baru akan memungut pajak tersebut pada 1 Agustus 2026. Empat marketplace atau e-commerce tersebut a.l. Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan empat marketplace yang ditunjuk menjadi pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 baru akan memungut pajak tersebut pada 1 Agustus 2026. Empat marketplace atau e-commerce tersebut a.l. Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memberikan waktu satu bulan untuk masa transisi, agar para marketplace bisa lebih siap dari sistemnya untuk memungut PPh […]
- [Purbaya Buka Suara Soal Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan Kena Pajak](https://satvika.co.id/purbaya-buka-suara-soal-jht-bpjs-ketenagakerjaan/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara soal isu yang tengah menjadi sorotan kalangan buruh, yakni pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan dikenakan pajak 5%. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara soal isu yang tengah menjadi sorotan kalangan buruh, yakni pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan dikenakan pajak 5%. Purbaya mengatakan, dirinya akan melakukan pengecekan ulang terlebih dahulu ketentuannya dengan Direktur Jenderal Pajak sebelum berbicara lebih jauh. “Nanti saya cek lagi dengan Dirjen Pajak ya. Nanti saya akan cek lagi seperti apa,” ucap Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (26/6/2026). Permasalahan ini sebelumnya disampaikan oleh Presiden Asosiasi Serikat Pekerja […]
- [Purbaya Isyaratkan Marketplace Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli 2026](https://satvika.co.id/purbaya-isyaratkan-marketplace-pungut-pajak/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan pemungutan pajak melalui platform marketplace ditujukan untuk menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan antara pedagang daring dan pelaku usaha konvensional, bukan untuk menambah jenis pajak baru. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan pemungutan pajak melalui platform marketplace ditujukan untuk menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan antara pedagang daring dan pelaku usaha konvensional, bukan untuk menambah jenis pajak baru. Purbaya mengatakan implementasi kebijakan tersebut diperkirakan dimulai pada 1 Juli 2026. Namun, ia masih akan melakukan koordinasi dan pengecekan akhir dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelum memastikan tanggal pemberlakuannya. “Mungkin mulai Juli, nanti saya akan double check dengan pajak […]
- [DJP Tambah Tujuh Pemungut PPN PMSE,Setoran Pajak Digital Tembus Rp40,55 Triliun](https://satvika.co.id/djp-tambah-tujuh-pemungut-ppn-pmse-setoran-pajak/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali memperluas basis pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dengan menunjuk tujuh perusahaan digital luar negeri sebagai pemungut PPN. Langkah ini dilakukan seiring terus berkembangnya aktivitas ekonomi digital di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali memperluas basis pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dengan menunjuk tujuh perusahaan digital luar negeri sebagai pemungut PPN. Langkah ini dilakukan seiring terus berkembangnya aktivitas ekonomi digital di Indonesia. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan penambahan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan perpajakan terhadap perkembangan […]
- [UMKM Kini Bisa Protes Kenaikan Biaya Marketplace, Ini Aturan Barunya](https://satvika.co.id/umkm-kini-bisa-protes-kenaikan-biaya-marketplace/): Pemerintah resmi menerbitkan aturan baru yang mewajibkan platform e-commerce lebih transparan dalam menetapkan biaya kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM). Melalui Peraturan Menteri (Permen) UMKM Nomor 3 Tahun 2026, pelaku UMK kini memiliki hak untuk mengajukan negosiasi apabila keberatan terhadap kenaikan biaya yang ditetapkan platform digital. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, mengatakan regulasi tersebut diterbitkan untuk memperkuat perlindungan pengusaha UMK di ekosistem perdagangan digital sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Menurut Temmy, setiap Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau platform e-commerce wajib mencantumkan seluruh jenis biaya yang dikenakan kepada mitra UMK secara jelas dalam […]
- [Berlaku Juli, DJP Bidik Marketplace dengan Transaksi di Atas Rp 600 Juta](https://satvika.co.id/djp-marketplace-dengan-transaksi-di-atas-rp-600-juta/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai membidik penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau marketplace yang memiliki nilai transaksi besar untuk ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan pedagang online. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai membidik penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau marketplace yang memiliki nilai transaksi besar untuk ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan pedagang online. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor PER-15/PJ/2025 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan […]
- [Purbaya Sebut Imunitas Patriot Bond Tak Sebebas Program Tax Amnesty](https://satvika.co.id/purbaya-imunitas-patriot-bond-tak-sebebas-amnesty/):  Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan perlindungan hukum yang diberikan kepada investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak dapat disamakan dengan fasilitas pengampunan pajak (tax amnesty).  Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan perlindungan hukum yang diberikan kepada investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak dapat disamakan dengan fasilitas pengampunan pajak (tax amnesty). Menurutnya, perlindungan tersebut hanya berlaku terhadap dana yang ditempatkan pada instrumen investasi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Purbaya merespons berbagai kekhawatiran mengenai ketentuan perlindungan investor dalam Pasal 50A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Menurut Purbaya, pemerintah tidak memberikan […]
- [Peserta Tax Amnesty Bisa Investasi di Patriot-Merah Putih Bond Danantara](https://satvika.co.id/peserta-tax-amnesty-bisa-investasi-di-patriot-merah/): Pemerintah memberikan ruang bagi wajib pajak yang pernah mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) maupun Program Pengungkapan Sukarela (PPS) untuk menjadi investor pada surat utang khusus yang akan diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pemerintah memberikan ruang bagi wajib pajak yang pernah mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) maupun Program Pengungkapan Sukarela (PPS) untuk menjadi investor pada surat utang khusus yang akan diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Melalui beleid tersebut, Danantara […]
- [Penerimaan Pajak Bisa Hilang Akibat MBG, Surat Kepala BGN Lama Disorot](https://satvika.co.id/penerimaan-pajak-bisa-hilang-akibat-mbg-surat-kepala/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu mengidentifikasi adanya risiko potensi kehilangan penerimaan negara (potential loss) dari pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah. Hal tersebut dipicu oleh adanya kerancuan kebijakan di tingkat lembaga pelaksana serta pengelolaan dana bantuan yang dinilai belum optimal di lapangan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu mengidentifikasi adanya risiko potensi kehilangan penerimaan negara (potential loss) dari pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah. Hal tersebut dipicu oleh adanya kerancuan kebijakan di tingkat lembaga pelaksana serta pengelolaan dana bantuan yang dinilai belum optimal di lapangan. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, salah satu titik rawan berada pada implementasi program di Badan Gizi Nasional […]
- [Koperasi Desa Merah Putih Jadi Perhatian DJP, Ada Risiko Pajak Mengintai](https://satvika.co.id/koperasi-desa-merah-putih-jadi-perhatian-djp/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai memetakan sejumlah risiko perpajakan yang berpotensi muncul seiring percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di berbagai daerah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai memetakan sejumlah risiko perpajakan yang berpotensi muncul seiring percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di berbagai daerah. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan meningkatnya aktivitas ekonomi yang dilakukan koperasi tersebut perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai kewajiban perpajakan. Tanpa edukasi yang cukup, koperasi berisiko tidak menjalankan kewajiban formal perpajakan sebagaimana mestinya. Menurut Bimo, tantangan tersebut muncul karena Indonesia menerapkan sistem self-assessment yang menempatkan tanggung jawab […]
- [DJP Temukan Banyak Wajib Pajak Dormant Masih Aktif Bertransaksi](https://satvika.co.id/djp-temukan-banyak-wajib-pajak-dormant-bertransaksi/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memanfaatkan sistem Coretax untuk menelusuri aktivitas ekonomi wajib pajak yang selama ini berstatus non-efektif (NE) atau dormant. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memanfaatkan sistem Coretax untuk menelusuri aktivitas ekonomi wajib pajak yang selama ini berstatus non-efektif (NE) atau dormant. Hasilnya, puluhan ribu wajib pajak yang sebelumnya dianggap tidak aktif kembali direaktivasi setelah terdeteksi masih melakukan transaksi. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan hingga 12 Juni 2026, DJP telah mengaktifkan kembali 24.672 wajib pajak dormant. Menurut Bimo, banyak wajib pajak yang sebelumnya menyandang status non-efektif ternyata kembali menjalankan kegiatan usaha. Kondisi tersebut ditemukan […]
- [Rasio Pendapatan Negara Naik, Purbaya Andalkan Coretax](https://satvika.co.id/rasio-pendapatan-naik-purbaya-andalkan-coretax/): Pemerintah dan Komisi XI DPR RI resmi menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 RAPBN 2027, diantaranya adalah rasio penerimaan negara terhadap PDB di kisaran 12,01%-12,4%. Pemerintah dan Komisi XI DPR RI resmi menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 RAPBN 2027, diantaranya adalah rasio penerimaan negara terhadap PDB di kisaran 12,01%-12,4%. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pencapaian tersebut ditempuh melalui efektivitas penggunaan Coretax dalam menghimpun pendapatan dari pajak. “Tadi disepakati rasio pendapatan negara terhadap PDB tahun 2027 pada kisaran 12,01% sampai 12,40% terhadap PDB pencapaian target pendapatan negara tersebut akan dilakukan melalui peningkatan […]
- [DJP Imbau Pelaku UMKM Cek Status Usaha Sebelum Manfaatkan Tarif 0,5%](https://satvika.co.id/djp-imbau-pelaku-umkm-cek-status-usaha-sebelum/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terlebih dahulu memeriksa status dan bentuk usahanya sebelum memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terlebih dahulu memeriksa status dan bentuk usahanya sebelum memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan pemahaman terhadap ketentuan […]
- [Kemenkeu Tempatkan Konsultan Pajak dan Akuntan Jadi Garda Depan Reformasi Pelaporan Keuangan](https://satvika.co.id/kemenkeu-tempatkan-konsultan-pajak-dan-akuntan/):  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menempatkan konsultan pajak, akuntan, akuntan publik, hingga penyedia layanan digital sebagai garda depan dalam reformasi pelaporan keuangan nasional yang diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan.  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menempatkan konsultan pajak, akuntan, akuntan publik, hingga penyedia layanan digital sebagai garda depan dalam reformasi pelaporan keuangan nasional yang diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan. Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan (PPPK), Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kementerian Keuangan Erawati mengatakan, keberhasilan implementasi PP 43 Tahun 2025 tidak hanya bergantung pada pemerintah sebagai regulator, tetapi […]
- [Purbaya Sebut Big Data Jadi Senjata Baru Tingkatkan Kepatuhan Pajak di 2027](https://satvika.co.id/purbaya-sebut-big-data-jadi-senjata-baru-tingkatkan/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah berkomitmen terus memperkuat sistem perpajakan yang mampu beradaptasi dengan perubahan struktur ekonomi. Pemerintah akan memanfaatkan teknologi dan analisis big data untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperluas basis penerimaan negara. Langkah tersebut menjadi salah satu strategi utama dalam optimalisasi pendapatan negara pada tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah berkomitmen terus memperkuat sistem perpajakan yang mampu beradaptasi dengan perubahan struktur ekonomi. Salah satu upaya yang ditempuh adalah meningkatkan efektivitas pengawasan perpajakan melalui pemanfaatan teknologi digital dan pengolahan data yang lebih canggih. “Peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan analisis big […]
- [DJP Tegaskan PP 20/2026 Bentuk Dukungan Pemerintah Perkuat UMKM](https://satvika.co.id/djp-tegaskan-pp-20-2026-bentuk-dukungan-pemerintah/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5% tetap dipertahankan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5% tetap dipertahankan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Kebijakan baru ini disebut sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus memastikan insentif perpajakan lebih tepat sasaran. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pemerintah terus menyempurnakan kebijakan perpajakan UMKM seiring perkembangan sektor usaha. Menurutnya, PP Nomor 20 Tahun 2026 […]
- [Penjelasan Lengkap DJP Respons Heboh CV-PT Kini Kena Pajak 22%](https://satvika.co.id/penjelasan-lengkap-djp-respons-heboh-cv-pt/): Perusahaan terbatas (PT) dan persekutuan komanditer (CV) tak lagi bisa memanfaatkan tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5% usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), setelah berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 pada 22 April 2026. Perusahaan terbatas (PT) dan persekutuan komanditer (CV) tak lagi bisa memanfaatkan tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5% usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), setelah berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 pada 22 April 2026. Ketentuan itu pun membuat jagat media sosial heboh, dengan narasi yang mencuat ialah PT serta CV mulai terkena tarif PPh badan normal 22% akibat PP 20/2026 yang merevisi PP […]
- [Penerima Tax Holiday dan Tax Allowance Tak Bisa Lagi Gunakan Tarif UMKM 0,5 Persen](https://satvika.co.id/penerima-tax-holiday-dan-tax-allowance-tak-bisa-lagi/): Pemerintah mempertegas batasan penggunaan fasilitas penerima Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Pemerintah mempertegas batasan penggunaan fasilitas penerima Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Salah satu perubahan yang diatur dalam regulasi tersebut adalah pengecualian bagi wajib pajak yang telah memperoleh fasilitas perpajakan tertentu, termasuk tax holiday dan tax allowance. Ketentuan tersebut dimuat dalam perubahan Pasal 57 PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Melalui […]
- [Aturan Tarif Pajak UMKM 0,5% Diubah, Begini Isi Lengkapnya](https://satvika.co.id/aturan-tarif-pajak-umkm-05-diubah-begini-isinya/): Pemerintah resmi mengeluarkan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Final baru melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Dengan adanya beleid terbaru tersebut, omzet keluarga dan perseroan perseorangan tertentu digabung sebagai dasar penentuan treshold Rp4,8 miliar per tahun. Pemerintah resmi mengeluarkan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Final baru melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Dengan adanya beleid terbaru tersebut, omzet keluarga dan perseroan perseorangan tertentu digabung sebagai dasar penentuan treshold Rp4,8 miliar per tahun. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah pemecahan usaha oleh wajib pajak untuk tetap menikmati tarif PPh Final 0,5%, sebagaimana sempat beberapa kali diungkapkan oleh Menteri Keuangan Pubaya Yudhi Sadewa. […]
- [Tak Semua UMKM Bisa Nikmati Tarif 0,5 Persen, Ini Ketentuan Baru PP 20/2026](https://satvika.co.id/tak-semua-umkm-nikmati-tarif-05persen-ketentuan-pp20/): Pemerintah melakukan penataan ulang terhadap penerima fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Pemerintah melakukan penataan ulang terhadap penerima fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Dalam aturan terbaru tersebut, tidak semua pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar otomatis dapat memanfaatkan tarif pajak final yang selama ini dikenal sebagai fasilitas bagi UMKM. Perubahan tersebut tertuang dalam penyempurnaan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Melalui ketentuan baru itu, pemerintah memperjelas kelompok wajib pajak yang berhak memperoleh fasilitas PPh Final sekaligus […]
- [Pemerintah Beri Insentif Pajak Penulis, Tarif PPh Final Hanya 1,5%](https://satvika.co.id/pemerintah-beri-insentif-pajak-penulis-tarif-pph/): Pemerintah resmi menyiapkan insentif perpajakan bagi penulis dengan menetapkan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 1,5%. Kebijakan ini menjadi bagian dari paket fasilitas ekonomi yang akan diluncurkan pada semester II tahun ini guna mendorong produktivitas penulis nasional dan meningkatkan literasi masyarakat. Pemerintah resmi menyiapkan insentif perpajakan bagi penulis dengan menetapkan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 1,5%. Kebijakan ini menjadi bagian dari paket fasilitas ekonomi yang akan diluncurkan pada semester II tahun ini guna mendorong produktivitas penulis nasional dan meningkatkan literasi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif tersebut merupakan tindak lanjut dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan dukungan […]
- [Masa Relaksasi SPT Badan Tinggal Tiga Hari Lagi, IKPI Ingatkan Wajib Pajak Segera Lapor](https://satvika.co.id/spt-tinggal-empat-hari-ingatkan-wajib-pajak-lapor/): Waktu menuju berakhirnya masa relaksasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak (WP) Badan semakin dekat. Memasuki 28 Mei 2026, wajib pajak hanya memiliki sisa waktu dua hari sebelum masa relaksasi berakhir pada 31 Mei 2026. Waktu menuju berakhirnya masa relaksasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak (WP) Badan semakin dekat. Memasuki 28 Mei 2026, wajib pajak hanya memiliki sisa waktu dua hari sebelum masa relaksasi berakhir pada 31 Mei 2026. Kebijakan relaksasi tersebut diberikan pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-71/PJ/2026 sebagai bagian dari dukungan terhadap implementasi sistem Coretax DJP. Melihat waktu yang semakin pendek, Ketua Departemen Humas […]
- [Luhut Sebut Pembenahan Coretax Bisa Dongkrak Rasio Pajak hingga 14%](https://satvika.co.id/luhut-sebut-pembenahan-coretax-bisa-dongkrak-pajak/): Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai pemanfaatan digitalisasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) serta Coretax dapat menjadi kunci untuk meningkatkan rasio pajak Indonesia secara signifikan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai pemanfaatan digitalisasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) serta Coretax dapat menjadi kunci untuk meningkatkan rasio pajak Indonesia secara signifikan. Menurut Luhut, integrasi sistem digital pemerintah akan memperkuat pengawasan dan memperluas basis wajib pajak, khususnya dari sektor usaha kecil dan menengah yang selama ini belum sepenuhnya tercatat dalam sistem perpajakan nasional. “Jika sistem Coretax diperbaiki, saya percaya jumlah wajib pajak dari […]
- [Janji Purbaya: Tak Ada Kenaikan dan Pajak Baru di 2027](https://satvika.co.id/janji-purbaya-tak-ada-kenaikan-pajak-baru-di-2027/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, pemerintah tidak akan menerapkan pajak baru, maupun dalam bentuk kenaikan tarif pada 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, pemerintah tidak akan menerapkan pajak baru, maupun dalam bentuk kenaikan tarif pada 2027. “Enggak ada, belum ada sekarang,” tegas Purbaya di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Rabu ((20/5/2026). Ia menegaskan, meskipun pertumbuhan ekonomi telah memiliki target yang tinggi pada 2027, yakni 5,8%-6,5%, pemerintah masih memiliki ruang setoran pendapatan negara yang cukup untuk mempercepat pembangunan. Untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi itu, pemerintah juga telah mendesain pendapatan negara dioptimalisasi sekitar 11,82%-12,40% PDB dan belanja negara 13,62%-14,8% PDB pada 2027. […]
- [Daftar Sektor Penyumbang Pajak Terbesar ke Purbaya hingga April 2026](https://satvika.co.id/daftar-sektor-penyumbang-pajak-terbesar-ke-purbaya/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut penerimaan pajak hingga April 2026 mencapai Rp646,3 triliun atau 27,4% dari target APBN 2026, naik 16,1% dibanding tahun lalu. Setoran pajak yang berhasil dikumpulkan pemerintah hingga akhir April 2026 senilai Rp 646,3 triliun, setara dengan 27,4% dari target APBN 2026 yang sebesar Rp 2.357,7 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penerimaan pajak selama empat bulan pertama tahun ini telah mampu naik 16,1% dibanding periode yang sama tahun lalu. “Pajaknya sendiri tumbuhnya 16% ya, dan kita akan dorong terus ke 20%,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta di […]
- [DJP Mulai Terapkan Pemblokiran Layanan Dukcapil untuk Penunggak Pajak](https://satvika.co.id/djp-mulai-terapkan-pemblokiran-layanan-dukcapil/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP)Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menerapkan pemblokiran akses layanan kependudukan bagi penunggak pajak yang tidak kooperatif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menerapkan pemblokiran akses layanan kependudukan bagi penunggak pajak yang tidak kooperatif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Langkah tersebut mulai diimplementasikan oleh KPP Pratama Bandar Lampung Dua melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandar Lampung. Dalam unggahan resmi akun Instagram @pajakbandarlampungdua, Senin (18/5/2026), Jurusita Pajak KPP Pratama Bandar Lampung Dua disebut telah bertemu dengan Kepala Disdukcapil Kota Bandar Lampung, Bagus Harisma Bramado, untuk mengajukan permohonan pemblokiran akses layanan kependudukan terhadap […]
- [Purbaya: Yang Bisa Mengumumkan Kebijakan Pajak Hanya Saya](https://satvika.co.id/purbaya-yang-mengumumkan-kebijakan-pajak-hanya-saya/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil alih seluruh statement kebijakan perpajakan, dan menyetop Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto untuk mengeluarkan pernyataan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil alih seluruh statement kebijakan perpajakan, dan menyetop Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto untuk mengeluarkan pernyataan. Hal ini ia sampaikan menyusul mencuatnya ketakutan pelaku usaha, karena Dirjen Pajak menyatakan akan memeriksa wajib pajak yang mengikuti program Tax Amnesty Jilid II karena belum patuh mengungkapkan hartanya sesuai ketentuan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil alih seluruh statement kebijakan perpajakan, dan menyetop Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto untuk mengeluarkan pernyataan. Hal ini ia sampaikan menyusul mencuatnya ketakutan […]
- [Bos Pajak Mau Periksa Peserta Tax Amnesty Jilid II yang Kurang Lapor](https://satvika.co.id/bos-pajak-mau-periksa-peserta-tax-amnesty-jilid-ii/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan akan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau dikenal dengan Tax Amnesty jilid II dan diduga belum sepenuhnya mengungkap harta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan akan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau dikenal dengan Tax Amnesty jilid II dan diduga belum sepenuhnya mengungkap harta. Hal ini diungkap oleh Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto beberapa waktu lalu. Langkah ini dilakukan dalam rangka upaya memperkuat penerimaan perpajakan. “Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya,” kata […]
- [Purbaya Tegaskan Peserta Tax Amnesty Jilid II Tak Akan Dikejar Lagi!](https://satvika.co.id/purbaya-tegaskan-peserta-tax-amnesty-jilid-ii/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan rencana pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau dikenal dengan Tax Amnesty jilid II dan diduga belum sepenuhnya mengungkap harta. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan rencana pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau dikenal dengan Tax Amnesty jilid II dan diduga belum sepenuhnya mengungkap harta. Hal ini diungkap oleh Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto beberapa waktu lalu. Langkah ternyata, menurut Purbaya, menimbulkan keributan. Purbaya mengungkapkan agar masyarakat tetap tenang dan tidak menafsirkan berita secara berlebihan terkait […]
- [Purbaya Pastikan Tak Ada Pajak Baru yang Ganggu Pengusaha](https://satvika.co.id/purbaya-pastikan-tak-ada-pajak-baru-ganggu-pengusaha/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan ada lagi kebijakan pajak yang menganggu iklim usaha di Tanah Air. Segala kebijakan perpajakan terkait dunia usaha, nantinya akan diumumkan langsung oleh Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan ada lagi kebijakan pajak yang menganggu iklim usaha di Tanah Air. Segala kebijakan perpajakan terkait dunia usaha, nantinya akan diumumkan langsung oleh bliau. Purbaya mengatakan semua kebijakan perpajakan yang baru akan dicek oleh Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) sebelum diumumkan oleh dirinya. “Pada dasarnya pajak tidak ada kebijakan yang kita bikin untuk mengganggu dunia bisnis langkah-langkah baru pajak hanya akan […]
- [Purbaya Jamin KEK Keuangan Bali Tak akan Jadi Surga Bebas Pajak](https://satvika.co.id/purbaya-jamin-kek-keuangan-bali-tak-akan/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan rencana pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor keuangan di Bali tidak akan menjadikan wilayah itu sebagai surga pajak atau tax haven. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan rencana pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor keuangan di Bali tidak akan menjadikan wilayah itu sebagai surga pajak atau tax haven. Istilah tax haven merujuk pada sebutan bagi negara di dunia yang memberikan tarif pajak rendah bahkan sampai 0% demi menarik perusahaan-perusahaan asing untuk menyimpan uangnya di negara tersebut, dan memberikan jaminan kerahasiaan atas aset yang disimpan. Menurutnya, konsep yang tengah disusun justru diarahkan untuk memperkuat sumber pembiayaan […]
- [Wajib Pajak Bisa Ajukan Kembali Selisih Restitusi yang Belum Dikembalikan](https://satvika.co.id/wajib-pajak-bisa-ajukan-kembali-selisih-restitusi/): Pemerintah membuka ruang bagi Wajib Pajak untuk mengajukan kembali pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila jumlah restitusi yang disetujui tidak sesuai dengan nilai yang diajukan sebelumnya. Ketentuan tersebut diatur dalam PMK 28 Tahun 2026 melalui Pasal 8. Pemerintah membuka ruang bagi Wajib Pajak untuk mengajukan kembali pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila jumlah restitusi yang disetujui tidak sesuai dengan nilai yang diajukan sebelumnya. Ketentuan tersebut diatur dalam PMK 28 Tahun 2026 melalui Pasal 8. Dalam aturan itu disebutkan, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat mengajukan kembali permohonan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan melalui surat tersendiri. Namun pengajuan kembali tersebut hanya dapat dilakukan […]
- [Aturan Pajak UMKM 0,5% Masih Nyangkut di Meja Prabowo](https://satvika.co.id/aturan-pajak-umkm-05-masih-nyangkut-di-meja-prabowo/): Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan pemerintah masih menanti keputusan lanjutan terkait penerbitan revisi aturan pajak penghasilan (PPh) final UMKM sebesar 0,5%. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan pemerintah masih menanti keputusan lanjutan terkait penerbitan revisi aturan pajak penghasilan (PPh) final UMKM sebesar 0,5%. Meski proses penyusunan regulasi telah berlangsung sejak tahun lalu, beleid tersebut hingga kini belum juga diterbitkan karena masih menunggu arahan pemerintah pusat. Bimo mengungkapkan usulan revisi sebenarnya sudah diajukan sejak 2025 dan kembali disampaikan pada tahun ini. Saat ini, rancangan aturan disebut telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. “Karena sebenarnya sudah kita ajukan sejak tahun lalu. […]
- [Telat Lapor SPT, Siap-Siap Ditagih Lewat Coretax!](https://satvika.co.id/telat-lapor-spt-siap-siap-ditagih-lewat-coretax/): Dengan habisnya masa perpanjangan SPT Tahunan pribadi dan badan, maka wajib pajak yang masih belum melaporkan SPT Tahunan lewat Coretax tentu akan dikenakan denda. Masa pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi telah pada 30 April lalu. Adapun, masa tenggat pelaporan SPT telah diperpanjang dari semua 31 Maret 2026. Ini merupakan bagian dari kebijakan keringanan satu bulan bebas denda administrasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan habisnya masa perpanjangan ini, maka wajib pajak yang masih belum melaporkan SPT Tahunan lewat Coretax tentu akan dikenakan denda. “Jadi sistemnya akan kami remind melalui AR-AR(Account Representative)nya,” ujar Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam […]
- [Purbaya Janji Tak Ada Naikkan Pajak Sampai Ekonomi RI 6%](https://satvika.co.id/purbaya-janji-tak-naikkan-pajak-sampai-ekonomi-ri-6/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan tidak akan ada kenaikan tarif pajak ataupun jenis pajak baru dalam waktu dekat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan tidak akan ada kenaikan tarif pajak ataupun jenis pajak baru dalam waktu dekat. Khususnya sebelum perekonomian dan daya beli masyarakat membaik yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6%. Seperti yang diketahui, pada kuartal keempat 2025 pertumbuhan ekonomi RI tercatat 5,39% “Fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan kepatuhan dan menutup kebocoran pajak, bukan menaikkan tarif,” ujar Purbaya dalam keterangan resmi dikutip Rabu (29/4/2026). Dalam kesempatan yang sama, Beliau menjelaskan bahwa belanja masyarakat adalah mesin terbesar pertumbuhan […]
- [Refund Pajak Mulai Berlaku 1 Mei 2026, Simak Aturan Baru Purbaya](https://satvika.co.id/refund-pajak-mulai-berlaku-hari-ini-simak-aturannya/): Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Hal itu tertuang melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026. Aturan ini dapat membawa angin segar bagi dunia usaha dan para wajib pajak di seluruh Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Hal itu tertuang melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026. Aturan ini dapat membawa angin segar bagi dunia usaha dan para wajib pajak di seluruh Indonesia. “Bahwa untuk meningkatkan akurasi dan lebih memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan […]
- [DJP Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan Sampai 31 Mei 2026](https://satvika.co.id/batas-lapor-spt-badan-diperpanjang-31-mei-2026/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memutuskan memperpanjang waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Badan. Dari yang seharusnya 30 April 2026, diperpanjang menjadi 31 Mei 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memutuskan memperpanjang waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Badan. Dari yang seharusnya 30 April 2026, diperpanjang menjadi 31 Mei 2026. Keputusan itu diambil berdasarkan arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Sementara untuk lapor SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, tetap berakhir 30 April 2026, karena sebelumnya telah diberikan relaksasi dari seharusnya 31 Maret 2026. “Tadi pagi […]
- [Hari Ini Batas Akhir Lapor SPT Besok, Berikut Sanksi Jika Terlewat](https://satvika.co.id/hari-ini-batas-akhir-lapor-spt-besok-berikut-sanksi/): Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak atau lapor SPT Penghasilan (PPh) tahun 2025 akan berakhir pada hari ini, Kamis (30/4). Adapun, batas deadline itu berlaku bersamaan untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak atau lapor SPT Penghasilan (PPh) tahun 2025 akan berakhir pada hari ini, Kamis (30/4). Adapun, batas deadline itu berlaku bersamaan untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Warga negara Indonesia (WNI) yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diwajibkan lapor SPT pajak. Jika wajib pajak telat bahkan tidak melapor, akan dikenakan sanksi administrasi […]
- [Ekonomi Terus Tumbuh Tapi Rasio Pajak Stagnan, DPR Akui Ada Anomali](https://satvika.co.id/ekonomi-terus-tumbuh-tapi-rasio-pajak-stagnan/): Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengungkapkan, pihaknya kini tengah meramu landasan hukum yang ditujukan untuk mendorong pemerintah supaya mampu meningkatkan rasio pajak terhadap ekonomi PDB alias tax ratio. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengungkapkan, pihaknya kini tengah meramu landasan hukum yang ditujukan untuk mendorong pemerintah supaya mampu meningkatkan rasio pajak terhadap PDB alias tax ratio. Terutama karena tax ratio Indonesia yang selama satu dekade terakhir stagnan di kisaran 9%-10% tak mampu mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang terus terjadi, meskipun lajunya hanya di kisaran 5%. “Indonesia saat ini sedang melakukan upaya-upaya yang sangat serius memperbaiki tax ratio. Tax ratio kita pada […]
- [Lewat Deadline Lapor SPT 30 April, Segini Besaran Dendanya!](https://satvika.co.id/lewat-deadline-lapor-spt-30-april-segini-dendanya/): Masa Pelaporan SPT Tahunan akan segera berakhir. Periode pelaporan SPT dimulai sejak awal Januari hingga 31 Maret 2026 bagi wajib pajak, khususnya orang pribadi. Sementara itu, wajib pajak badan paling lambat sudah melaporkan SPT pada 30 April 2026. Masa Pelaporan SPT Tahunan akan segera berakhir. Periode pelaporan SPT dimulai sejak awal Januari hingga 31 Maret 2026 bagi wajib pajak, khususnya orang pribadi. Sementara itu, wajib pajak badan paling lambat sudah melaporkan SPT pada 30 April 2026. Namun, seperti yang diketahui bahwa pada pelaporan pajak kali ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memberikan pembebasan sanksi administrasi bagi wajib pajak orang pribadi yang […]
- [Mendagri Tito Karnavian Perintahkan Semua Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik!](https://satvika.co.id/mendagri-perintah-bebaskan-pajak-kendaraan-listrik/): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian perintahkan semua gubernur membebaskan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk pajak kendaraan listrik. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian perintahkan semua gubernur membebaskan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik. Instruksi Tito ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan listrik atau Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Dalam regulasi yang ditandatangani Tito pada 22 April 2026 ini dijelaskan bahwa instruksi mendagri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi, ketahanan energi, […]
- [Purbaya Pertimbangkan Perpanjangan SPT Badan, Evaluasi Pekan Depan](https://satvika.co.id/purbaya-pertimbangkan-perpanjangan-spt-badan/): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertimbangkan perpanjangan masa pelaporan SPT Tahunan bagi pajak badan. Hal ini mengingat dirinya juga telah memberikan keringanan bagi wajib pajak orang pribadi yang bebas denda hingga sebulan setelah periode pelaporan berakhir. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertimbangkan perpanjangan masa pelaporan SPT Tahunan bagi pajak badan. Hal ini mengingat dirinya juga telah memberikan keringanan bagi wajib pajak orang pribadi yang bebas denda hingga sebulan setelah periode pelaporan berakhir. Dari segi teknis, Purbaya mengungkapkan bahwa sistem Coretax yang sempat menuai keluhan dari para wajib pajak telah membaik. Hal ini melihat dari semakin sedikitnya masyarakat yang mengeluhkan sistem perpajakan […]
- [Aturan Baru Pajak Kendaraan Listrik Buka Ruang Insentif Daerah, Tarif Bisa Nol Rupiah](https://satvika.co.id/aturan-baru-pajak-kendaraan-listrik-buka-ruang/): Pemerintah menetapkan kebijakan baru terkait pajak kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur besaran pajak kendaraan, termasuk kendaraan listrik berbasis baterai. Pemerintah menetapkan kebijakan baru terkait pajak kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur besaran pajak kendaraan, termasuk kendaraan listrik berbasis baterai. Dalam regulasi tersebut, kendaraan listrik kini secara resmi dimasukkan sebagai objek pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Perubahan ini menandai penyesuaian dalam sistem perpajakan kendaraan di Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa meskipun statusnya berubah menjadi objek pajak, besaran pajak yang dikenakan tidak serta-merta tinggi. Bahkan, […]
- [Catat! Ini Cara Isi SPT di Coretax Buat Freelancer](https://satvika.co.id/catat-ini-cara-isi-spt-di-coretax-buat-freelancer/): Mulai tahun ini, untuk SPT Pajak tahun 2025, pelaporan dilakukan melalui Coretax. Adapun, sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2022, pekerja lepas atau freelancer a.l. tenaga ahli, konsultan, dokter, akuntan, notaris, penilai, dan profesi lainnya yang tercantum dalam aturan tersebut. Setiap warga negara yang memiliki pekerjaan atau penghasilan wajib melakukan pelaporan pajaknya setiap tahun dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, tidak terkecuali freelancer atau pekerja lepas. Mulai tahun ini, untuk SPT Pajak tahun 2025, pelaporan dilakukan melalui Coretax. Adapun, sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2022, pekerja lepas atau freelancer a.l. tenaga ahli, konsultan, dokter, akuntan, notaris, penilai, dan profesi lainnya yang […]
- [Sebelum Pemeriksaan Pajak, Ini Ketentuan Pembetulan SPT Tahunan Badan di Era Coretax ](https://satvika.co.id/sebelum-pemeriksaan-pajaki-ketentuan-pembetulan-spt/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sekitar 185.291 Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan badan telah dilaporkan hingga 14 April 2026. Di media sosial X, seorang warganet mempertanyakan ketentuan pembetulan SPT tahunan badan sebelum pemeriksaan pajak di era Coretax. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sekitar 185.291 Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan badan telah dilaporkan hingga 14 April 2026. Di media sosial X, seorang warganet mempertanyakan ketentuan pembetulan SPT tahunan badan sebelum pemeriksaan pajak di era Coretax. “Jika Wajib Pajak badan melaporkan SPT [tahunan] 2025 dengan status LB [lebih bayar]. Lalu sebelum dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT menjadi KB. Apakah Wajib Pajak tetap wajib […]
- [Penahanan Restitusi Pajak Picu Kekhawatiran Dunia Usaha](https://satvika.co.id/penahanan-restitusi-pajak-picu-khawatir-dunia-usaha/): Wacana penahanan restitusi pajak mendapatkan respons dari kalangan pengusaha. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mewakili pengusaha, telah meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut. Wacana penahanan restitusi pajak mendapatkan respons dari kalangan pengusaha. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mewakili pengusaha, telah meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut. Pernyataan ini merupakan respons terhadap gagasan pemerintah dan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun yang sebelumnya mengusulkan penahanan restitusi pajak untuk mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara. Wakil Ketua Umum (Waketum) Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, Saleh Husin, menegaskan bahwa […]
- [Awas! 3,7 Juta Warga RI Dipantau Pajak Karena Belum Lapor SPT](https://satvika.co.id/37-juta-warga-dipantau-pajak-karena-belum-lapor-spt/): Para wajib pajak yang belum melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan periode tahun pajak 2025 masih sekitar 3,7 juta per 16 April 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, total wajib pajak yang sudah melaporkan baru sebanyak 11,3 juta dari target sampai akhir April 2026 sebanyak 15 juta. “Ya ini sudah lumayan sih karena kan sebetulnya nanti biasanya menjelang akhir baru banyak,” kata Inge di Nganjuk, Jawa Timur, dikutip Jumat (17/4/2026). April 2026 menjadi batas akhir bagi wajib pajak orang pribadi yang bisa menikmati keringanan sanksi administrasi pelaporan SPT tahunan 2025. Sebenarnya, batas akhir pelaporan SPT WP […]
- [DJP Catat 11,2 Juta Wajib Pajak Telah Lapor SPT Tahunan via Coretax hingga 14 April 2026](https://satvika.co.id/djp-catat-112-juta-wajib-pajak-telah-lapor-spt/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 11,2 juta Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui sistem Coretax hingga 14 April 2026 pukul 24.00 WIB. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 11,2 juta Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui sistem Coretax hingga 14 April 2026 pukul 24.00 WIB. Berdasarkan data terbaru DJP, mayoritas pelaporan SPT Tahunan berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan yang mencapai 9.729.122 SPT Tahunan. Sementara itu, Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan tercatat sebanyak 1.198.328 SPT Tahunan. “Progres pelaporan SPT Tahunan PPh, untuk periode sampai dengan 14 April […]
- [Ketentuan Penghapusan NPWP bagi Wajib Pajak yang Memiliki Lebih Dari Satu NPWP](https://satvika.co.id/ketentuan-penghapusan-npwp-bagi-wajib-pajak/): Dalam kondisi tertentu, wajib pajak dapat melakukan penghapusan atas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara elektronik. Ketentuan penghapusan NPWP telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 7/PJ/2025 (PER 7/2025). Dalam kondisi tertentu, wajib pajak dapat melakukan penghapusan atas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara elektronik. Ketentuan penghapusan NPWP telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 7/PJ/2025 (PER 7/2025). Salah satu kriteria wajib pajak yang memenuhi ketentuan dapat menghapus NPWP sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) PER 7/2025 adalah wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 NPWP. “Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat melakukan penghapusan NPWP atas wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan […]
- [Panduan Registrasi Coretax untuk Perwakilan Negara Asing](https://satvika.co.id/panduan-registrasi-coretax-perwakilan-negara-asing/): Perwakilan negara asing yang memiliki kewajiban perpajakan di Indonesia wajib melakukan registrasi akun Coretax DJP. Bagi wajib pajak orang pribadi dan/atau badan yang berstatus sebagai perwakilan negara asing. Perwakilan negara asing yang memiliki kewajiban perpajakan di Indonesia wajib melakukan registrasi akun Coretax DJP. Bagi wajib pajak orang pribadi dan/atau badan yang berstatus sebagai perwakilan negara asing, dapat mendaftarkan akun dengan memilih Aktivasi Akun Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk memperoleh nomor identitas perpajakan (NIP). Mengacu pada Pasal 9 angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025 (PER 7/2025), salah satu kriteria pengguna NIP adalah perwakilan negara asing, badan atau organisasi internasional, beserta pejabatnya yang bukan merupakan […]
- [Dirjen Pajak Serukan Era Baru “Cooperative Compliance” dan Sinergi Aparat Penegak Hukum ](https://satvika.co.id/dirjen-pajak-serukan-era-baru-cooperative-compliance/): Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto serukan era baru cooperative compliance di tengah implementasi Coretax. Secara simultan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini juga berfokus pada penguatan sinergi aparat penegak hukum (APH). Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto serukan era baru cooperative compliance di tengah implementasi Coretax. Secara simultan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini juga berfokus pada penguatan sinergi aparat penegak hukum (APH). Hal tersebut diungkapkan Bimo dalam Seminar Nasional Kolaborasi Optimal Menuju Pajak Adil dan Konsisten (KOMPAK) bertajuk Menatap Outlook Ekonomi 2026 di Aula Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pajak, Jakarta, pada Rabu (8/4/2026). Ia menekankan, pendekatan cooperative compliance didesain tidak hanya menurunkan biaya kepatuhan (cost of compliance) bagi Wajib Pajak, […]
- [Apa itu SPT Tahunan Berstatus Nihil dan Penyebabnya?](https://satvika.co.id/apa-itu-spt-tahunan-berstatus-nihil-dan-penyebabnya/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi meluncurkan layanan Coretax Mobile pada aplikasi M-Pajak untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi berstatus nihil. Lantas, apa itu SPT tahunan berstatus nihil? Dan, apa penyebabnya? kita akan mengulasnya berdasarkan materi resmi yang diterbitkan oleh otoritas. DJP menjelaskan bahwa SPT berstatus nihil adalah kondisi pelaporan pajak di mana jumlah PPh terutang sama besarnya dengan kredit pajak—pajak yang sudah dipotong pihak lain atau dibayar sendiri. Kondisi juga bisa terjadi ketika tidak ada PPh terutang dan kredit pajak sama sekali. Secara matematis dalam formulir induk SPT tahunan, status nihil terjadi ketika angka pada baris “PPh Kurang/Lebih […]
- [Ini 3 Kategorisasi Penghasilan dalam Formulir SPT Tahunan Coretax](https://satvika.co.id/ini-3-kategorisasi-penghasilan-dalam-formulir-spt/): Pemerintah merelaksasi batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi hingga 30 April 2026. Sebelum melaporkannya, penting bagi Wajib Pajak memahami tiga kategorisasi penghasilan dalam Formulir SPT Tahunan Coretax. Apa saja? Pemerintah merelaksasi batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi hingga 30 April 2026. Sebelum melaporkannya, penting bagi Wajib Pajak memahami tiga kategorisasi penghasilan dalam Formulir SPT Tahunan Coretax. Apa saja? Simak ulasan berikut ini berdasarkan penjelasan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. DJP mengingatkan bahwa definisi yuridis penghasilan termaktub dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang PPh. Melalui payung hukum […]
- [Coretax Mobile Resmi Diluncurkan! Lapor SPT Tahunan Bisa Lewat HP](https://satvika.co.id/coretax-mobile-resmi-diluncurkan-lapor-spt-tahunan/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi meluncurkan layanan Coretax Mobile pada aplikasi M-Pajak. Melalui aplikasi ini lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi melalui sistem Coretax bisa lewat handphone (HP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa Coretax Mobile merupakan sistem Coretax versi mobile yang dapat diakses melalui aplikasi M-Pajak. Inge menggarisbawahi, Coretax Mobile atau aplikasi M-Pajak dapat diunduh hanya melalui PlayStore (Android) atau AppStore (IOS). Oleh karena itu, hindari instalasi melalui tautan apa pun atau instalasi di luar PlayStore atau AppStore untuk mencegah penipuan yang mengatasnamakan DJP. “Coretax Mobile sebagai sarana pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi […]
- [PPPK Kemenkeu Dorong UU Konsultan Pajak, Perkuat Arsitektur Profesi dan Lindungi Masyarakat ](https://satvika.co.id/pppk-kemenkeu-dorong-uu-konsultan-pajak-di-perkuat/): Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan Erawati mendorong penerbitan Undang-Undang Konsultan Pajak. Menurutnya, payung hukum ini akan memperkuat arsitektur profesi konsultan pajak dan melindungi masyarakat. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan Erawati mendorong penerbitan Undang-Undang Konsultan Pajak. Menurutnya, payung hukum ini akan memperkuat arsitektur profesi konsultan pajak dan melindungi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Erawati dalam Diskusi Panel (IKPI) bertajuk ‘Undang-Undang Konsultan Pajak: Pilar Perlindungan Wajib Pajak dan Penguatan Kepatuhan untuk Penerimaan Negara yang Berkelanjutan’. Acara yang didukung oleh Pajak.com tersebut digelar di Kantor IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, pada Senin (6/4/2026). Erawati menekankan bahwa konsultan pajak bukan hanya sekadar pendamping […]
- [Bos Pajak Perketat Syarat Penghasilan yang Bisa Tak Lapor SPT](https://satvika.co.id/perketat-syarat-penghasilan-yang-bisa-tak-lapor-spt/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperketat aturan mengenai pengecualian kewajiban Lapor SPT tahunan. Ketentuan tersebut berlaku bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan di bawah ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperketat aturan mengenai pengecualian kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Ketentuan tersebut berlaku bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan di bawah ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-3/PJ/2026 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan SPT. Regulasi itu telah ditetapkan dan mulai diberlakukan sejak tanggal 16 Maret 2026. Dalam Pasal 20 peraturan terbaru ini, kriteria wajib pajak […]
- [IKPI Soroti Lonjakan NPWP yang Tak Sejalan dengan Basis Pajak](https://satvika.co.id/ikpi-soroti-lonjakan-npwp-yang-tak-sejalan/): Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyoroti ketimpangan antara lonjakan jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan realitas pelaporan dan penerimaan pajak. Peningkatan jumlah Wajib Pajak secara administratif dinilai belum mencerminkan perluasan basis pajak yang sesungguhnya. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyoroti ketimpangan antara lonjakan jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan realitas pelaporan dan penerimaan pajak. Peningkatan jumlah Wajib Pajak secara administratif dinilai belum mencerminkan perluasan basis pajak yang sesungguhnya. Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld mengungkapkan, berdasarkan data statistik periode 2017–2024, jumlah Wajib Pajak terdaftar meningkat signifikan dari kurang dari 40 juta pada 2017 menjadi sekitar 86,7 […]
- [IKPI Dorong Reformasi Ekosistem dan Digitalisasi untuk Cegah “Shortfall” Pajak](https://satvika.co.id/ikpi-dorong-reformasi-ekosistem-dan-digitalisasi/):  Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mendorong reformasi ekosistem perpajakan dan percepatan digitalisasi sebagai langkah strategis untuk mencegah risiko shortfall penerimaan pajak pada periode APBN 2026–2027.  Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mendorong reformasi ekosistem perpajakan dan percepatan digitalisasi sebagai langkah strategis untuk mencegah risiko shortfall penerimaan pajak pada periode APBN 2026–2027. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Anggaran DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (1/4/2025). IKPI hadir dipimpin Ketua Umum Vaudy Starworld bersama jajaran pengurus pusat. Dalam forum tersebut, Vaudy menegaskan bahwa risiko shortfall tidak dapat diantisipasi dengan kebijakan parsial. Menurutnya, diperlukan reformasi menyeluruh terhadap ekosistem perpajakan yang mencakup kebijakan, administrasi, hingga peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. “Pencegahan shortfall harus […]

## Pages

- [tpdoc](https://satvika.co.id/doc/): CV. Satvika Consulting merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, khusus dalam dibidang perpajakan dan akuntansi
- [Review](https://satvika.co.id/review/): CV. Satvika Consulting merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, khusus dalam dibidang perpajakan dan akuntansi GIVE REVIEW
- [Profile](https://satvika.co.id/profile-2/)
- [Account](https://satvika.co.id/account/)
- [Register](https://satvika.co.id/register/)
- [Password Reset](https://satvika.co.id/password-reset/)
- [Log In](https://satvika.co.id/log-in/)
- [LMS](https://satvika.co.id/lms/): This content is password-protected. To view it, please enter the password below. Password:
- [Career](https://satvika.co.id/career/): Career CV. Satvika Consulting merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, khusus dalam dibidang perpajakan dan akuntansi
- [News](https://satvika.co.id/news/): News Dapatkan informasi terbaru seputar keuangan dan perpajakan.
- [Contact](https://satvika.co.id/contact/): Jangan ragu menghubungi kami. Satvika Consulting (Denpasar) Jl. Pulau Moyo Perum Jadi Pesona Blk. VII No.8, Pedungan, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali 80222 Satvika Putra Konsultama (Satvika Consulting Singaraja) Banyuasri, Buleleng, Buleleng Regency, Bali 81116, Indonesia Satvika Consulting (Jakarta) Kasablanka Office Tower A, 10E Floor Jl. Casablanca Kav 88, Jakarta, Jakarta 12870 Jam Kerja Bali : Senin – Jumat = 08.00 – 17.00 Wita Sabtu = 08.00 -12.00 WitaJakarta : Senin -Jumat = 09.00 – 18.00 WIB Kontak Bali : +6285 3377 18242Jakarta : 021-29631614 Email info@satvika.co.id Kantor Denpasar Kantor Singaraja Kantor Jakarta Masukan informasi kedalam field untuk mengirim pesan!
- [Services](https://satvika.co.id/services/): Services Dapatkan solusi pajak terpercaya dengan pelayanan yang dapat diandalkan. Produk & Layanan Utama Accounting Software Accounting Services Layanan Keuangan Tax Services Legal Services
- [Profile](https://satvika.co.id/profile/): Profile CV. Satvika Consulting merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, khusus dalam dibidang perpajakan dan akuntansi Siapa Satvika Consulting Berdiri sejak 25 januari 2014, perusahaan kami melayani berbagai macam jasa dengan kualitas pelayanan yang baik. Keberhasilan Satvika Consulting tercermin dari rekam jejaknya dalam membantu berbagai perusahaan mengelola pajak mereka dengan lebih efisien. Dengan pendekatan yang terfokus pada kebutuhan klien, mereka telah membangun reputasi sebagai konsultan pajak yang dapat diandalkan di Denpasar.
- [Home](https://satvika.co.id/): Satvika Consulting Konsultasi via Whatsapp Konsultan Pajak di Bali Konsultasi pajak di Bali menjadi lebih mudah dengan kehadiran kami, konsultan pajak resmi dan terdaftar berlokasi di Denpasar – Bali. Kami hadir dengan lokasi kantor yang strategis, memudahkan Anda untuk menemui dan berhubungan dengan kami. Dapatkan solusi pajak terpercaya dengan pelayanan yang dapat diandalkan. Satvika Consulting adalah kantor konsultan pajak di Bali yang terpercaya dan terdaftar. Tidak sekadar menawarkan layanan konsultasi biasa. Mereka memiliki tim ahli yang terdiri dari para profesional yang menguasai berbagai aspek perpajakan, mulai dari pemahaman mendalam akan regulasi hingga strategi penyesuaian terbaru dalam peraturan perpajakan. Know More About […]

## Optional

- [Agent (MCP protocol)](websites-agents.hostinger.com/satvika.co.id/mcp)

[comment]: # (Generated by Hostinger Tools Plugin)