Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengoptimalkan Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) untuk mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengoptimalkan Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) untuk mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak.
Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan keringanan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan optimalisasi PSA pada dasarnya ditujukan untuk mendorong wajib pajak segera melunasi pokok pajak yang masih harus dibayar.
Menurutnya, pemerintah tidak semata-mata mengejar pembayaran sanksi administrasi, melainkan memastikan kewajiban pokok perpajakan dapat diselesaikan.
Dia menjelaskan, sanksi administrasi yang timbul akibat kelalaian, keterlambatan, maupun ketidaktahuan wajib pajak dapat menjadi beban dalam penyelesaian kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan ruang keringanan agar wajib pajak dapat melunasi pokok pajaknya dengan lebih cepat, pasti, dan ringan.
Bimo menegaskan program tersebut bukan merupakan pemutihan pajak. Kebijakan PSA tidak menghapus kewajiban pembayaran pokok pajak sehingga wajib pajak tetap harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Optimalisasi dari pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi ini bukan sekadar instrumen untuk relaksasi perpajakan, tetapi lebih kami tujukan sebagai katalisator untuk mendorong kepatuhan material,” ujar Bimo, dikutip Rabu (18/11).
Lebih lanjut, Bimo menjelaskan pemerintah juga menyempurnakan mekanisme pembayaran utang pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang mengubah PMK Nomor 118 Tahun 2024.
Dalam ketentuan sebelumnya, pembayaran utang pajak dialokasikan secara proporsional antara pokok pajak dan sanksi administrasi. Melalui PMK 71/2026, pembayaran yang dilakukan wajib pajak terlebih dahulu dialokasikan untuk melunasi pokok pajak.
Menurut Bimo, perubahan tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman DJP yang menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran secara proporsional justru memperlambat pelunasan pokok pajak.
Pemerintah juga mempertimbangkan kondisi arus kas wajib pajak agar aktivitas ekonomi tetap berjalan dan ketahanan ekonomi dapat terjaga.
Di sisi lain, Bimo memastikan kebijakan keringanan sanksi tersebut tidak mengesampingkan hak wajib pajak yang selama ini telah patuh.
Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan, tidak memiliki tunggakan, serta tidak mempunyai kendala administrasi dapat memperoleh Surat Keterangan Fiskal (SKF) secara otomatis melalui Coretax.
SKF tersebut diperlukan dalam berbagai proses pelayanan perizinan, termasuk ketika wajib pajak mengajukan izin baru, memperbarui izin, maupun meningkatkan kapasitas usaha.
Sebaliknya, wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya harus terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban tersebut sebelum memperoleh SKF untuk keperluan pengembangan usaha.
Baca juga : DJP Tebar Surat Cinta: Hapus Bukti Potong Pajak Harus Betulin SPT
