News

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan penunjukkan e-commerce untuk memungut pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 para pedagang online ditunda hingga tahun depan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan

Pemerintah tengah memfinalisasi skema insentif kendaraan listrik yang akan diberikan pada 2026. Dalam pembahasan tersebut, kendaraan listrik berbasis baterai menjadi fokus, sementara mobil hybrid belum masuk dalam rencana pemberian tambahan

Penerimaan pajak hingga akhir Juli 2026 masih mencatat pertumbuhan lebih dari 23% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kinerja tersebut masih relatif aman untuk

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperluas akses terhadap informasi keuangan wajib pajak. Jika sebelumnya data yang diakses terutama berasal dari lembaga jasa keuangan seperti perbankan, kini otoritas pajak juga dapat memperoleh

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan pengenaan pajak atas penghasilan sewa properti bukan merupakan jenis pajak baru yang akan diberlakukan pada 2027. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan

Utang kelebihan pembayaran pendapatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkat tajam, dari Rp9,46 triliun pada 2022 menjadi Rp70,25 triliun pada 2025. Tren utang kelebihan pembayaran pendapatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Pemerintah resmi menunda implementasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi di marketplace yang sudah berlaku 1 Agustus 2026. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat

Pemerintah memutuskan menunda implementasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh marketplace yang sedianya mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah keterlibatan langsung aparat kewilayahan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengumpulan data perpajakan hingga pemeriksaan. Keterlibatan aparat hanya bersifat mendukung koordinasi agar pelaksanaan tugas

Bank Dunia atau World Bank menilai Indonesia perlu menurunkan batas maksimal pengusaha kena pajak atau PKP, dari Rp 4,8 miliar menjadi Rp 500 juta per tahun. Bank Dunia atau World

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menelusuri kasus penghapusan bukti potong (bupot) pajak oleh sejumlah wajib pajak (WP) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hingga kini, proses penelitian masih berlangsung dan belum

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat masih terdapat 64.625 sengketa pajak yang sedang diproses hingga 31 Desember 2025. Total nilai nominal sengketa tersebut mencapai Rp 176,15 triliun atau