Terima Email Penghapusan Bukti Potong? WP Bisa Manfaatkan Fasilitas PSA

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan kesempatan dengan mengirim email kepada wajib pajak orang pribadi untuk memperoleh pengurangan sanksi administrasi hingga 100% melalui Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA).
email

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan kesempatan kepada wajib pajak orang pribadi untuk memperoleh pengurangan sanksi administrasi hingga 100% melalui Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA).

Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025 sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak. 

Syaratnya, pelunasan atas kekurangan pembayaran tersebut dilakukan paling lambat pada 31 Desember 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismiwanti menjelaskan, sanksi yang dapat dikurangi atau dihapus merupakan sanksi administratif akibat kekurangan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Menurutnya, wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT hingga menyebabkan tambahan pembayaran pajak termasuk dalam kelompok wajib pajak yang menjadi sasaran pengawasan DJP.

“Itu masuk Pasal 8 ayat (2) UU KUP karena dia memiliki tambahan pembayaran. Dia masuk ke klaster pengawasan,” ujar Inge, dikutip Senin (16/11).

Inge menambahkan, besaran pengurangan sanksi yang diberikan bergantung pada waktu pelunasan kekurangan pembayaran pajak. 

Wajib pajak yang menyelesaikan kewajibannya paling lambat pada akhir Desember 2026 berhak memperoleh pengurangan sanksi administratif sebesar 100%.

“Kalau memang misalnya sebelum 31 Desember, dia akan masuk ke 100%. Jadi dia boleh masuk ke sana,” kata Inge.

Sebelumnya, DJP telah mengirimkan email imbauan kepada 475.698 wajib pajak (WP) yang terindikasi menghapus bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Email tersebut dikirimkan untuk mengimbau wajib pajak agar meneliti kembali data penghasilan dan bukti pemotongan PPh yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Melalui email tersebut, DJP meminta wajib pajak melakukan penelitian, verifikasi, serta pencocokan kembali atas data penghasilan dan bukti pemotongan PPh yang dilaporkan.

DJP juga mengingatkan wajib pajak untuk memastikan seluruh penghasilan, kredit pajak, bukti pemotongan PPh, dan informasi perpajakan lainnya telah dilaporkan secara benar, lengkap, dan jelas dalam SPT Tahunan.

Pasalnya, SPT yang diisi secara tidak benar, tidak lengkap, dan/atau tidak jelas dapat menimbulkan sanksi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Di sisi lain, DJP mengingatkan wajib pajak agar mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan otoritas pajak.

Baca juga : DJP Mulai Hitung Kontribusi Pajak Perdagangan Online, Ini Jadwalnya