Satvika Consulting

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni resmi menandatangi nota kesepahaman penguatan pertukaran data digital untuk kepentingan penguatan setoran pajak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni resmi menandatangi nota kesepahaman penguatan pertukaran data digital untuk kepentingan penguatan setoran perpajakan hingga penerimaan negara bukan pajak […]

Hakim Pengadilan Pajak Junaidi Eko Widodo Soroti Tantangan dan Potensi Sengketa di Era Ekonomi Digital yang Kian Kompleks Ekonomi digital yang berkembang pesat menghapus batas yurisdiksi dalam bertransaksi. Dalam sudut pandang Hakim Pengadilan Pajak Junaidi Eko Widodo, perkembangan tersebut menimbulkan potensi sengketa pajak yang perlu dimitigasi oleh pelaku usaha maupun otoritas. Junaidi pun memetakan potensi

Kementerian Keuangan kembali menetapkan tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administratif pajak dan pemberian imbalan bunga untuk periode 1–30 November 2025. Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/MK/EF/2025 (KMK 8/2025), yang ditandatangani Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Febrio Nathan Kacaribu atas nama Menteri Keuangan pada 30 Oktober 2025. Penetapan tarif ini

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya digitalisasi dalam sistem pemungutan pajak daerah sebagai langkah efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya digitalisasi dalam sistem pemungutan pajak daerah sebagai langkah efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, digitalisasi bukan hanya mendorong efisiensi, tetapi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan peluang untuk mengejar pajak underground economy atau ekonomi bawah tanah terbuka lebar, asal data dan angka potensinya jelas. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan peluang untuk mengejar pajak underground economy atau ekonomi bawah tanah terbuka lebar, asal data dan angka potensinya jelas. “Kalau angkanya clear bisa saya hitung betul,

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam proses perbaikan sistem Coretax. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam proses perbaikan sistem Coretax. Purbaya menjelaskan bahwa proses perbaikan sistem Coretax masih terus berjalan. Ia memastikan pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah kelemahan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali mencatat penerimaan pajak senilai Rp11,64 triliun hingga akhir September 2025. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali mencatat penerimaan pajak senilai Rp11,64 triliun hingga akhir September 2025. Realisasi tersebut setara dengan 64,71 persen dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp17,99 triliun. Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah mengumpulkan para perentas (hacker) Indonesia yang paling jago untuk memastikan keamanan Coretax dari kebocoran data. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah mengumpulkan para perentas (hacker) Indonesia yang paling jago untuk memastikan keamanan Coretax dari kebocoran data. Ia meyakinkan bahwa hacker Tanah Air ini telah teruji memiliki pengalaman

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan terus mengejar 200 penunggak pajak di tahun 2025. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan terus mengejar 200 penunggak pajak di tahun 2025. Di sisi lain, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto memberi kesempatan kepada penunggak pajak untuk melakukan restrukturisasi utang. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan