Satvika Consulting

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan penunjukkan e-commerce untuk memungut pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 para pedagang online ditunda hingga tahun depan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan penunjukkan e-commerce untuk memungut pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 para pedagang online ditunda hingga tahun depan. Semula, kebijakan seharusnya berlaku pada 1 Agustus 2026. Namun, […]

Pemerintah tengah memfinalisasi skema insentif kendaraan listrik yang akan diberikan pada 2026. Dalam pembahasan tersebut, kendaraan listrik berbasis baterai menjadi fokus, sementara mobil hybrid belum masuk dalam rencana pemberian tambahan insentif pajak. Pemerintah tengah memfinalisasi skema insentif kendaraan listrik yang akan diberikan pada 2026. Dalam pembahasan tersebut, kendaraan listrik berbasis baterai menjadi fokus, sementara mobil

Penerimaan pajak hingga akhir Juli 2026 masih mencatat pertumbuhan lebih dari 23% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kinerja tersebut masih relatif aman untuk mengejar target penerimaan pajak dalam APBN 2026. Penerimaan pajak hingga akhir Juli 2026 masih mencatat pertumbuhan lebih dari 23% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperluas akses terhadap informasi keuangan wajib pajak. Jika sebelumnya data yang diakses terutama berasal dari lembaga jasa keuangan seperti perbankan, kini otoritas pajak juga dapat memperoleh informasi dari penyedia jasa aset kripto yang menjadi pelapor dalam skema Crypto Assets Reporting Framework (CARF). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperluas akses terhadap informasi keuangan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan pengenaan pajak atas penghasilan sewa properti bukan merupakan jenis pajak baru yang akan diberlakukan pada 2027. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan pengenaan pajak atas penghasilan sewa properti bukan merupakan jenis pajak baru yang akan diberlakukan pada 2027. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP

Utang kelebihan pembayaran pendapatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkat tajam, dari Rp9,46 triliun pada 2022 menjadi Rp70,25 triliun pada 2025. Tren utang kelebihan pembayaran pendapatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan peningkatan tajam dalam tiga tahun terakhir. Setelah mencapai titik terendah pada 2022 sebesar Rp 9,46 triliun, nilainya melonjak menjadi Rp 26,85

Pemerintah resmi menunda implementasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi di marketplace yang sudah berlaku 1 Agustus 2026. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat yang dinilai belum pulih sepenuhnya. Pemerintah resmi menunda implementasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi di marketplace yang sudah berlaku 1 Agustus 2026.

Pemerintah memutuskan menunda implementasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh marketplace yang sedianya mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan alasan menjaga momentum pemulihan daya beli masyarakat. Pemerintah memutuskan menunda implementasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh marketplace yang sedianya mulai berlaku pada

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah keterlibatan langsung aparat kewilayahan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengumpulan data perpajakan hingga pemeriksaan. Keterlibatan aparat hanya bersifat mendukung koordinasi agar pelaksanaan tugas petugas pajak di lapangan berlangsung dengan tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah keterlibatan langsung aparat kewilayahan seperti

Bank Dunia atau World Bank menilai Indonesia perlu menurunkan batas maksimal pengusaha kena pajak atau PKP, dari Rp 4,8 miliar menjadi Rp 500 juta per tahun. Bank Dunia atau World Bank menilai Indonesia perlu menurunkan batas maksimal pengusaha kena pajak atau PKP, dari Rp 4,8 miliar menjadi Rp 500 juta per tahun. Bank Dunia melihat