Satvika Consulting

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belakangan menjadi sorotan setelah menegaskan ketentuan perpajakan bagi influencer dan content creator. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belakangan menjadi sorotan setelah menegaskan ketentuan perpajakan bagi influencer dan content creator. Menanggapi anggapan bahwa pemerintah mulai serius mengincar pajak profesi tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa kegiatan olah raga, seperti lari, tidak dikenakan pajak. Hal ini dimuat dalam pernyataan resmi DJP di Instagram @ditjenpajakri. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa kegiatan olah raga, seperti lari, tidak dikenakan pajak. Hal ini dimuat dalam pernyataan resmi DJP di Instagram @ditjenpajakri. Pernyataan ini dimuat setelah DJP memutuskan Strava

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan empat marketplace yang ditunjuk menjadi pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 baru akan memungut pajak tersebut pada 1 Agustus 2026. Empat marketplace atau e-commerce tersebut a.l. Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan empat marketplace yang ditunjuk menjadi pemungut Pajak Penghasilan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara soal isu yang tengah menjadi sorotan kalangan buruh, yakni pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan dikenakan pajak 5%. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara soal isu yang tengah menjadi sorotan kalangan buruh, yakni pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan dikenakan pajak 5%. Purbaya mengatakan, dirinya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai membidik penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau marketplace yang memiliki nilai transaksi besar untuk ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan pedagang online. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai membidik penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau marketplace yang memiliki nilai

 Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan perlindungan hukum yang diberikan kepada investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak dapat disamakan dengan fasilitas pengampunan pajak (tax amnesty).  Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan perlindungan hukum yang diberikan kepada investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak dapat disamakan dengan fasilitas pengampunan pajak (tax amnesty). Menurutnya,