Satvika Consulting

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menelusuri kasus penghapusan bukti potong (bupot) pajak oleh sejumlah wajib pajak (WP) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hingga kini, proses penelitian masih berlangsung dan belum menghasilkan kesimpulan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menelusuri kasus penghapusan bukti potong (bupot) pajak oleh sejumlah wajib pajak (WP) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hingga […]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat masih terdapat 64.625 sengketa pajak yang sedang diproses hingga 31 Desember 2025. Total nilai nominal sengketa tersebut mencapai Rp 176,15 triliun atau setara US$ 13,61 miliar. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat masih terdapat 64.625 sengketa pajak yang sedang diproses hingga 31 Desember 2025. Total

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengintensifkan berbagai langkah untuk menjaga target penerimaan negara pada 2026 di tengah proyeksi kekurangan penerimaan (shortfall) pajak sekitar Rp 46,9 triliun. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengintensifkan berbagai langkah untuk menjaga target penerimaan negara pada 2026 di tengah proyeksi kekurangan penerimaan (shortfall) pajak sekitar Rp 46,9

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat upaya mengamankan penerimaan pajak tahun 2026 dengan membangun kemitraan bersama 165 wajib pajak besar yang mulai dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua (KPP WPB Dua). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat upaya mengamankan penerimaan pajak tahun 2026 dengan membangun kemitraan bersama 165 wajib pajak besar yang mulai dikelola

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa personel Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan, penilaian kepatuhan, pemeriksaan, maupun penagihan pajak kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa personel Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan, penilaian kepatuhan, pemeriksaan, maupun penagihan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan baru terkait pelaksanaan penyampaian penjelasan atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) secara daring. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan baru terkait pelaksanaan penyampaian penjelasan atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) secara daring. Dalam ketentuan tersebut, Wajib Pajak

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan jajarannya belum memiliki rencana untuk menetapkan zakat sebagai kredit pajak atau tax credit. Hal ini sekaligus menjawab permintaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kebijakan zakat dapat menjadi kredit pajak. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan jajarannya belum memiliki rencana untuk menetapkan zakat sebagai kredit pajak atau tax credit. Hal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merilis keterangan resmi ihwal pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari unsur TNI AD hingga Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dari unsur Polri dalam melakukan pendampingan petugas pajak di lapangan. Dalam keterangan tertulis nomor KT-1/2026, Ditjen Pajak menegaskan bahwa dalam pelibatan ini masyarakat tak perlu resah lantaran Babinsa

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menetapkan pedoman permintaan informasi rekening keuangan wajib pajak melalui penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-9/PJ/2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menetapkan pedoman permintaan informasi rekening keuangan wajib pajak melalui penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-9/PJ/2026. Dalam Surat Edaran yang ditetapkan Direktur Jenderal