News

PMK 15/2025 mengubah ketentuan jangka waktu penyampaian tanggapan atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) oleh wajib pajak. Merujuk Pasal 18 ayat (2) PMK 15/2025, wajib pajak kini diberikan waktu untuk menyampaikan tanggapan tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan maksimal selama 5 hari kerja. Batas waktu tersebut dihitung sejak tanggal diterimanya SPHP oleh wajib pajak. “Wajib […]

Masyarakat kini bisa mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax System, tanpa perlu ke kantor pajak. Masyarakat kini bisa mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax System, tanpa perlu ke kantor pajak. Fitur ini bisa diakses mulai 1 Januari

Direktorat Jenderal Pajak atau DJP memperluas layanan penerbitan faktur pajak, dari yang beberapa pekan terakhir bermasalah melalui sistem coretax atau sistem inti administrasi pajak. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP memperluas layanan penerbitan faktur pajak, dari yang beberapa pekan terakhir bermasalah melalui sistem coretax atau sistem inti administrasi pajak. Sistem itu baru diimplementasikan oleh Ditjen Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan banyak pihak yang mengeluh soal layanan sistem pajak terbaru, Coretax System. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan banyak pihak yang mengeluh soal layanan sistem pajak terbaru, Coretax System. Ia menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan kemampuan sistem teranyar itu. “Saya tahu beberapa dari Anda masih mengeluh tentang Cortax. Kami akan terus memperbaikinya,” ujar

Mukhamad Misbakhun belum menjadwalkan rapat pembahasan undang-undang tentang pengampunan pajak alias tax amnesty nomor 11 tahun 2016, baik secara internal maupun dengan pemerintah yang menjadi mitra komisinya. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun belum menjadwalkan rapat pembahasan undang-undang tentang pengampunan pajak alias tax amnesty nomor 11 tahun 2016, baik secara internal maupun dengan pemerintah yang

Pemerintah telah resmi menerbitkan aturan terkait tarif resmi pengenaan pajak dan besaran tertentu pajak pertambahan nilai (PPN) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025. Pemerintah telah resmi menerbitkan aturan terkait tarif resmi pengenaan pajak dan besaran tertentu pajak pertambahan nilai (PPN) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025. Dalam peraturan tersebut,

Sistem inti administrasi pajak atau Coretax masih terus bermasalah, membuat sejumlah pejabat negara terus menerus meninjau langsung “dapur” nya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Teranyar ialah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia disambut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat meninjau tempat tim Pembaruan Sistem Administasi Perpajakan (PSIAP) atau Coretax di

Musim pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak 2025 sudah hampir memasuki batas akhir. Musim pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak 2025 sudah hampir memasuki batas akhir. Sebagaimana diketahui, batas waktu pelaporan SPT Tahunan orang pribadi jatuh pada 31 Maret dan pelaporan SPT Tahunan badan jatuh pada 30 April. Bukti potong pajak menjadi salah

Core tax menghadirkan fitur baru ”NPWP Sementara” dalam penginputan bukti potong (bupot) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Unifikasi. Apa fungsi dan cara menggunakan fitur terbaru tersebut? Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa mulai 30 Januari 2025, saat Wajib Pajak memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak padan atau belum memiliki NPWP, sistem core tax akan menampilkan notifikasi

Wajib Pajak badan atau perusahaan harus menunjuk person in charge (PIC) sebagai entitas yang memiliki wewenang lengkap untuk mendaftarkan, memodifikasi, atau mencabut hak akses dari pihak-pihak terkait dalam core tax. Lalu, siapa yang dapat ditunjuk sebagai person in charge dalam core tax? Simak penjelasan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam buku ”Penanggung Jawab (Person in Charge – PIC), Impersonate dan Penambahan Role Akses bagi Wajib