News

Foto Website 2026 10 22T090222.774

Pemerintah Belum Putuskan Besaran Batas PTKP 2027

Pemerintah belum menetapkan besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk 2027. Hingga kini, belum ada keputusan mengenai kemungkinan perubahan batas penghasilan bebas pajak yang telah bertahan selama hampir satu dekade. Pemerintah belum menetapkan besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk 2027.  Hingga kini, belum ada keputusan mengenai kemungkinan perubahan batas penghasilan bebas pajak yang telah bertahan

Pemerintah Belum Putuskan Besaran Batas PTKP 2027 Read More »

Foto Website 2026 10 21T092018.253

Mulai 25 Oktober, UMK Dapat Potongan Biaya E-Commerce Minimal 50%

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan insentif potongan biaya layanan platform e-commerce minimal 50% bagi pengusaha mikro dan kecil (UMK) mulai berlaku pada 25 Oktober 2026. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan insentif potongan biaya layanan platform e-commerce minimal 50% bagi pengusaha mikro dan kecil (UMK) mulai berlaku pada 25 Oktober

Mulai 25 Oktober, UMK Dapat Potongan Biaya E-Commerce Minimal 50% Read More »

Foto Website 2026 10 20T092112.921

DJP Ungkap Batas Penghasilan Bebas Pajak RI Tergolong Tinggi

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menilai batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) di Indonesia relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menilai batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) di Indonesia relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development

DJP Ungkap Batas Penghasilan Bebas Pajak RI Tergolong Tinggi Read More »

Foto Website 2026 10 19T091709.352

Jelang Tutup Tahun, DJP Percepat Pemeriksaan dan Penagakan Hukum

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempercepat penyelesaian pekerjaan pengawasan, pemeriksaan, hingga penegakan hukum pada tiga bulan terakhir 2026 untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hingga akhir tahun. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempercepat penyelesaian pekerjaan pengawasan, pemeriksaan, hingga penegakan hukum pada tiga bulan terakhir 2026 untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hingga akhir tahun. Direktur

Jelang Tutup Tahun, DJP Percepat Pemeriksaan dan Penagakan Hukum Read More »

Foto Website 2026 10 14T094251.272

Kemenkeu Ungkap Coretax Berhasil Tambah 2 Juta Wajib Pajak

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan penerapan sistem administrasi perpajakan inti atau Coretax telah membantu menambah basis wajib pajak (WP) sekitar 2 juta. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan penerapan sistem administrasi perpajakan inti atau Coretax telah membantu menambah basis wajib pajak (WP) sekitar 2 juta. Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman mengatakan, penambahan basis pajak tersebut menjadi salah

Kemenkeu Ungkap Coretax Berhasil Tambah 2 Juta Wajib Pajak Read More »

Foto Website 2026 10 13T094237.256

DPR Minta Kemenkeu Manfaatkan UU Satu Data untuk Kejar Wajib Pajak Besar

Integrasi data lintas kementerian dan lembaga dinilai dapat membantu pemerintah mengidentifikasi potensi pajak dari wajib pajak besar. Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mendorong Kementerian Keuangan memanfaatkan Undang-Undang Satu Data Indonesia (SDI) untuk memperluas basis penerimaan pajak.  Integrasi data lintas kementerian dan lembaga dinilai dapat membantu pemerintah mengidentifikasi potensi pajak dari wajib pajak

DPR Minta Kemenkeu Manfaatkan UU Satu Data untuk Kejar Wajib Pajak Besar Read More »

Foto Website 2026 10 12T090307.681

Pajak Masyarakat Ikut Biayai MBG, Anggaran Terserap Rp 153,19 Triliun

Anggaran tersebut merupakan bagian dari belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang salah satu sumber pendanaannya berasal dari penerimaan pajak masyarakat. Pemerintah telah merealisasikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 153,19 triliun hingga 30 September 2026.  Anggaran tersebut merupakan bagian dari belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),

Pajak Masyarakat Ikut Biayai MBG, Anggaran Terserap Rp 153,19 Triliun Read More »

Foto Website 2026 10 09T084936.895

Kejar Tax Ratio, Menkeu Dorong Perbaikan Sistem dan Penindakan Pajak

Pemerintah terus berupaya meningkatkan tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan memperkuat sistem perpajakan.  Pemerintah terus berupaya meningkatkan tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan memperkuat sistem perpajakan.  Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui peningkatan setoran pajak, tetapi juga dengan memperbaiki mekanisme pengumpulan serta memperkuat

Kejar Tax Ratio, Menkeu Dorong Perbaikan Sistem dan Penindakan Pajak Read More »

Foto Website 2026 10 08T100547.995

BPS Ungkap Pengeluaran Warga untuk Pajak dan Asuransi Meningkat

Pengeluaran masyarakat Indonesia untuk pajak, pungutan, dan asuransi mengalami peningkatan pada Maret 2026. Kenaikan tersebut menjadi salah satu perubahan yang menonjol dalam struktur pengeluaran nonmakanan masyarakat. Pengeluaran masyarakat Indonesia untuk pajak, pungutan, dan asuransi mengalami peningkatan pada Maret 2026. Kenaikan tersebut menjadi salah satu perubahan yang menonjol dalam struktur pengeluaran nonmakanan masyarakat. Badan Pusat Statistik

BPS Ungkap Pengeluaran Warga untuk Pajak dan Asuransi Meningkat Read More »

Foto Website 2026 10 07T084520.972

Aset Penunggak Pajak di Luar Negeri Bisa Ditagih, DJP Ungkap Mekanismenya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan negara atau yurisdiksi mitra tidak bisa sembarangan mengambil aset milik penanggung pajak yang berada di Indonesia.  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan negara atau yurisdiksi mitra tidak bisa sembarangan mengambil aset milik penanggung pajak yang berada di Indonesia.  Penagihan pajak lintas negara harus dilakukan berdasarkan

Aset Penunggak Pajak di Luar Negeri Bisa Ditagih, DJP Ungkap Mekanismenya Read More »