News

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menghitung dampak fiskal dari rencana perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada 2027. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menghitung dampak fiskal dari rencana perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada 2027. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kajian

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 hingga 30 April 2026 pukul 13.00 WIB belum mencapai target yang ditetapkan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 hingga 30 April 2026 pukul 13.00 WIB

Pemerintah menyiapkan kelanjutan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan bruto hingga Rp10 juta per bulan pada 2027. Tak hanya dilanjutkan, cakupan penerima insentif tersebut juga berpotensi diperluas dari sektor tertentu menjadi seluruh sektor usaha. Pemerintah menyiapkan kelanjutan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan bruto hingga Rp10 juta

Pemerintah menyiapkan sejumlah dukungan fiskal untuk mendorong daya saing industri furnitur nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.  Salah satu dukungan tersebut berupa insentif perpajakan bagi pekerja industri furnitur yang memenuhi ketentuan. Pemerintah menyiapkan sejumlah dukungan fiskal untuk mendorong daya saing industri furnitur nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.  Salah satu dukungan tersebut berupa insentif perpajakan

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa tax ratio Indonesia pada 2026 diperkirakan mencapai 10,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, rasio tersebut secara teoritis dapat berada di level 12,3% apabila insentif perpajakan yang diberikan pemerintah turut diperhitungkan. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa tax ratio Indonesia pada 2026 diperkirakan mencapai 10,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun,

Pemerintah membuka peluang pemberian kembali insentif pajak berupa tax holiday untuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT).  Kebijakan tersebut disiapkan sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing industri sekaligus mendorong investasi dan peremajaan mesin. Pemerintah membuka peluang pemberian kembali insentif pajak berupa tax holiday untuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT).  Kebijakan tersebut disiapkan sebagai

Penerapan pungutan pajak melalui marketplace kembali menjadi sorotan setelah pemerintah memastikan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace direncanakan mulai berlaku pada 1 November 2026.  Kebijakan ini dinilai perlu memperhatikan kondisi daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah. Penerapan pungutan pajak melalui marketplace kembali menjadi sorotan setelah pemerintah memastikan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace direncanakan mulai