News

Maret semakin dekat, artinya batas waktu lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2024 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) juga semakin dekat masih juga ada pertanyaan apor SPT Tahunan 2025: Pakai DJP “Online” atau “Core Tax”? . Seperti yang diketahui, Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan secara benar, jelas, […]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan jumlah pelapor surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2024 telah mencapai 6,7 juta wajib pajak atau 33,88% Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan jumlah pelapor surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2024 telah mencapai 6,7 juta wajib pajak atau 33,88%. Data ini merupakan catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sampai dengan 6 Maret 2025.

Wajib Pajak (WP) harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tiap tahunnya. Untuk tahun 2024, batas akhir SPT Tahunan orang pribadi pada 31 Maret 2025. Wajib Pajak (WP) harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tiap tahunnya. Untuk tahun 2024, batas akhir SPT Tahunan orang pribadi pada 31 Maret 2025. Bagi pasangan suami istri, dapat memilih untuk

Kesalahan pengisian kredit pajak pada SPT Tahunan, khususnya di kolom PPh yang dipotong/dipungut, dapat menyebabkan status SPT yang seharusnya nihil menjadi lebih bayar. Dalam pengisian SPT Tahunan tidak jarang ditemukan Wajib Pajak (WP) yang mendapatkan status lebih bayar. Kesalahan pengisian jumlah kredit pajak di kolom PPh yang dipotong/dipungut pihak lain/ditanggung pemerintah pada induk SPT Tahunan,

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi terkait keterlambatan pembayaran dan/atau pelaporan pajak akibat kendala dalam implementasi Coretax. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan kebijakan untuk menghapus sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran dan atau pelaporan pajak sehubungan dengan implementasi Coretax yang masih bermasalah. Penghapusan dilakukan dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan.

Pajak adalah iuran wajib bagi masyarakat kepada pemerintah. Keterlambatan pembayaran atau pelaporan SPT dapat dikenakan sanksi. Pajak sudah menjadi iuran yang wajib dibayarkan oleh semua masyarakat kepada pemerintah. Untuk itu, pembayaran pajak yang lalai akan dikenakan sanksi termasuk, dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang telat. Secara umum, pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan dilakukan sejak

Salah satu syarat untuk penerima insentif pajak ini adalah harus sudah memiliki NPWP, dan NPWP-nya itu sudah terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah (DTP). PMK Nomor 10 Tahun 2025 tersebut ditetapkan dan mulai

Jumlah pelapor surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2024 telah mencapai 5,03 juta wajib pajak. Jumlah pelapor surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2024 telah mencapai 5,03 juta wajib pajak. Data ini merupakan catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sampai dengan 24 Februari 2025 per pukul 00.02 WIB. Jumlah pelaporan SPT Tahunan 2024 untuk orang pribadi, yang dilaporkan

Pemerintah telah memperpanjang pemberian insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun. Pemerintah telah memperpanjang pemberian insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun. Insentif PPN DTP ini berlaku hingga Desember 2025. Kebijakan

Pemerintah telah menerbitkan peraturan baru terkait pemeriksaan pajak. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 15 Tahun 2025. Peraturan ini menetapkan kepastian hukum terhadap pemeriksaan pajak. Pemerintah telah menerbitkan peraturan baru terkait pemeriksaan pajak. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 15 Tahun 2025. Peraturan ini menetapkan kepastian hukum terhadap pemeriksaan pajak. Termasuk