Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengirimkan email imbauan kepada 475.698 wajib pajak (WP) yang terindikasi menghapus bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengirimkan email imbauan kepada 475.698 wajib pajak (WP) yang terindikasi menghapus bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, email tersebut dikirimkan untuk mengimbau wajib pajak agar meneliti kembali data penghasilan dan bukti pemotongan PPh yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan.
Melalui email tersebut, DJP meminta wajib pajak melakukan penelitian, verifikasi, serta pencocokan kembali atas data penghasilan dan bukti pemotongan PPh yang dilaporkan.
“Apabila setelah dilakukan pengecekan ditemukan bahwa data yang dilaporkan belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya, WP diimbau untuk segera melakukan pembetulan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku,” ujar Inge dalam keterangannya, Kamis (12/11).
DJP juga mengingatkan wajib pajak untuk memastikan seluruh penghasilan, kredit pajak, bukti pemotongan PPh, dan informasi perpajakan lainnya telah dilaporkan secara benar, lengkap, dan jelas dalam SPT Tahunan.
Pasalnya, SPT yang diisi secara tidak benar, tidak lengkap, dan/atau tidak jelas dapat menimbulkan sanksi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak mengingatkan wajib pajak agar mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan otoritas pajak.
DJP menegaskan bahwa email resmi yang dikirimkan hanya menggunakan domain @pajak.go.id. Dengan demikian, wajib pajak perlu memastikan alamat pengirim sebelum menindaklanjuti pesan yang diterima.
Direktorat Jenderal Pajak juga menegaskan tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi, mengirimkan tautan di luar situs resmi, ataupun meminta wajib pajak memberikan kata sandi dan kode one time password (OTP).
Wajib pajak diminta tidak sembarangan mengeklik tautan, mengunduh lampiran, membagikan data pribadi, maupun melakukan pembayaran berdasarkan instruksi dari pihak yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
Baca juga : Aturan Restitusi Pajak Terus Berubah, DJP Beberkan Alasannya
