Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil alih seluruh statement kebijakan perpajakan, dan menyetop Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto untuk mengeluarkan pernyataan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil alih seluruh statement kebijakan perpajakan, dan menyetop Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto untuk mengeluarkan pernyataan.
Hal ini ia sampaikan menyusul mencuatnya ketakutan pelaku usaha, karena Dirjen Pajak menyatakan akan memeriksa wajib pajak yang mengikuti program Tax Amnesty Jilid II karena belum patuh mengungkapkan hartanya sesuai ketentuan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil alih seluruh statement kebijakan perpajakan, dan menyetop Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto untuk mengeluarkan pernyataan.
Hal ini ia sampaikan menyusul mencuatnya ketakutan pelaku usaha, karena Dirjen Pajak menyatakan akan memeriksa wajib pajak yang mengikuti program Tax Amnesty Jilid II karena belum patuh mengungkapkan hartanya sesuai ketentuan.
Menurut Bimo, kebijakan ini dilakukan untuk memastikan apakah wajib pajak peserta PPS sudah patuh patuh, baik terkait dengan pengungkapan aset maupun komitmen repatriasi dana.
“Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS,” tegas Bimo.
Baca juga : Bos Pajak Mau Periksa Peserta Tax Amnesty Jilid II yang Kurang Lapor
