PNS yang memiliki latar belakang dari Direktorat Jenderal Pajak memiliki pengetahuan mendalam mengenai urusan perpajakan. Namun, muncul pertanyaan mendasar terkait apakah PNS diizinkan menjadi tenaga ahli konsultan pajak, mengingat tidak ada aturan yang secara tegas melarang PNS memiliki pekerjaan sampingan.
Pekerjaan sebagai tenaga ahli konsultan memiliki peran penting di berbagai bidang jasa, baik bekerja secara independen maupun melalui kerjasama dengan lembaga tertentu. Konsultan, dengan keahliannya, mampu memberikan rekomendasi solusi untuk permasalahan yang kompleks. Seiring dengan banyaknya individu yang memiliki keahlian khusus, peluang bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjadi tenaga ahli konsultan semakin terbuka lebar, terutama dalam konteks sektor pemerintahan.
Sebagai contoh, PNS yang memiliki latar belakang dari Direktorat Jenderal Pajak memiliki pengetahuan mendalam mengenai urusan perpajakan. Namun, muncul pertanyaan mendasar terkait apakah PNS diizinkan menjadi tenaga ahli konsultan, mengingat tidak ada aturan yang secara tegas melarang PNS memiliki pekerjaan sampingan.
Meskipun tidak ada larangan eksplisit terkait pekerjaan sampingan, PNS tetap terikat oleh peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), yang membatasi keleluasaan PNS dalam menjalankan pekerjaan sampingan atau memiliki usaha pribadi. Adanya potensi konflik kepentingan menjadi risiko utama jika PNS terlibat dalam pekerjaan sampingan sebagai tenaga ahli konsultan yang terkait dengan tugas ASN-nya.
Regulasi terkait jasa konsultan, seperti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menggarisbawahi bahwa jasa konsultansi adalah layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan. Meskipun tenaga ahli konsultan dari kalangan PNS dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintahan lain atau sektor swasta, belum ada regulasi yang secara khusus mengatur apakah PNS diizinkan menjadi tenaga ahli konsultan pajak
Beberapa regulasi perlu diperhatikan untuk menentukan apakah PNS dapat menjadi tenaga ahli konsultan. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) tidak secara rinci mengatur posisi PNS sebagai tenaga ahli konsultan, namun menetapkan tujuan penerapan kode etik dan perilaku ASN, termasuk mencegah konflik kepentingan.
Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (PP Disiplin PNS) tidak secara spesifik mengatasi PNS sebagai tenaga ahli konsultan, tetapi melarang beberapa tindakan, seperti penyalahgunaan wewenang dan terlibat dalam konflik kepentingan. PNS juga tidak diizinkan bekerja di lembaga atau organisasi asing tanpa izin
Ketiga, Peraturan BKN Nomor 16 Tahun 2022 memberikan peluang bagi PNS untuk menjadi tenaga ahli konsultan dengan syarat adanya penugasan dari atasan (Pejabat Pembina Kepegawaian/PPK). Penugasan ini dapat dilakukan di instansi pemerintah maupun di luar pemerintah, dengan mematuhi ketentuan yang berlaku.
Terakhir, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 secara khusus melarang PNS menjadi konsultan pajak. Oleh karena itu, PNS perlu memeriksa regulasi di instansinya masing-masing untuk memastikan apakah ada larangan atau pembatasan terkait menjadi tenaga ahli konsultan di bidang tertentu.
Secara umum, meskipun ada peluang bagi PNS untuk menjadi tenaga ahli konsultan pajak semisalnya, penting untuk mematuhi regulasi yang berlaku dan memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak melanggar aturan disiplin dan etika ASN. PNS harus senantiasa memprioritaskan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ASN serta memastikan bahwa kegiatan sebagai tenaga ahli konsultan tidak mengganggu kinerja dan integritasnya sebagai abdi negara.
Ini juga berlaku untuk ASN seluruh Indonesia khusus nya di Bali, konsultan pajak di bali kebanyakan di ambil alih oleh orang akademisi, salah satu nya Satvika Consulting kantor konsultak pajak yang berada di Denpasar, Bali ini telah tampil sebagai pemimpin di antara penyedia layanan konsultasi perpajakan di Bali. Dengan tim yang berpengalaman dan berkomitmen, mereka telah membantu berbagai klien dari berbagai sektor untuk mengelola kewajiban pajak mereka dengan efisien dan efektif.
Satvika Consulting menjadi konsultan pajak di bali yang menekankan pentingnya etika dan kepatuhan dalam setiap langkah bisnis mereka. Ini bukan hanya tentang meminimalkan kewajiban pajak, tetapi juga tentang memastikan semua tindakan sesuai dengan peraturan dan standar etika tertinggi. konsultan pajak terbaik di bali ini juga berusaha untuk memberikan solusi inovatif. Mereka proaktif dalam mencari peluang penghematan pajak yang mungkin tidak terpikirkan oleh klien.
