Mengapa Indonesia tidak bisa menyediakan sekolah gratis bagi warganya seperti negara-negara lain di luar sana yang memberikan pendidikan gratis untuk anak-anak mereka?
Beberapa negara di dunia, termasuk negara-negara Nordik, menawarkan pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Namun, hal ini dapat dilakukan karena mereka menerapkan pajak yang tinggi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan hal ini dalam Seminar Nasional Jesuit Indonesia yang diadakan di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, pada Kamis (30/5/2024).
Pertanyaan mengenai sekolah gratis sering diajukan kepada Sri Mulyani. Dia pun perlu menjelaskan persoalannya. Menurutnya, di negara-negara Nordik, pendidikan dapat gratis hingga tingkat perguruan tinggi karena pajak yang diterapkan di sana bisa mencapai 70%.
“Sering kali ada yang berkomentar, ‘Coba seperti negara-negara Nordik, semuanya gratis dari sekolah gratis hingga perguruan tinggi, dari lahir sampai perguruan tinggi tidak perlu membayar apa-apa.’ Memang benar anak-anak tidak perlu membayar, tapi yang membayar adalah orang tua mereka melalui pajak yang bisa mencapai 65-70% dari penghasilan mereka,” jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menceritakan pengalaman seorang temannya yang berkebangsaan Finlandia, yang harus menerima gajinya dipotong hingga 70% untuk membayar pajak.
“Saya pernah punya teman di Bank Dunia dari Finlandia. Saya tanya, berapa pajak yang kamu bayar? Dia bilang, sekitar 70%. Jadi kalau kamu dapat US$ 100 ribu, kamu hanya menerima US$ 30 ribu? Iya,” jelasnya.
Sri Mulyani menanyakan kepada temannya apakah pajak yang besar menjadi beban baginya. Jawaban temannya cukup mengejutkan.
“That’s not punishable for you? Enggak juga, tapi anak-anak saya semuanya masuk sampai perguruan tinggi karena sekolah gratis,” ucap Sri Mulyani.
Mantan pejabat Bank Dunia ini berpendapat bahwa tidak ada yang benar-benar gratis di dunia ini. Sekolah gratis pun harus didukung oleh pajak yang tinggi.
Oleh karena itu, Sri Mulyani menyatakan bahwa untuk membangun sistem jaring pengaman sosial yang kuat seperti di negara-negara Nordik, termasuk program sekolah dan kuliah gratis, masyarakat harus siap membayar pajak yang lebih tinggi.
“Anda harus siap untuk pajak penghasilan yang sangat besar. Jika Anda menginginkan pendekatan yang lebih liberal seperti di Amerika, di mana semuanya mengenai uang pribadi dan kebebasan individu, maka menurut saya inflasi bisa sangat tinggi. Biaya universitas paling mahal juga ada di Amerika Serikat,” ungkap Sri Mulyani dengan tegas.
Baca juga : Pendapatan Negara Semakin Lesu, Apakah Saatnya Pajaki Kekayaan Orang Indonesia ?
