Satvika Consulting

Musim pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 mulai dilakukan melalui sistem Coretax DJP pada 2026. Sebelum bisa melaporkan, para wajib pajak selain harus melakukan aktivasi akun, juga diharuskan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memiliki Kode Otorisasi atau Sertifikat Digital. Musim pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 mulai dilakukan melalui sistem Coretax DJP […]

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menyampaikan kebijakan tarif impor terbaru yang akan berdampak besar bagi Indonesia. Melalui sebuah surat yang dikirim langsung kepada Presiden Prabowo Subianto Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menyampaikan kebijakan tarif impor terbaru yang akan berdampak besar bagi Indonesia. Melalui sebuah surat yang dikirim langsung kepada Presiden Prabowo

Faktur pajak adalah dokumen penting dalam aktivitas bisnis, khususnya bagi distributor yang berperan sebagai penghubung utama antara produsen dan konsumen. Kewajiban untuk membuat, menyimpan, dan melaporkan faktur pajak secara benar merupakan bagian dari kepatuhan perpajakan yang tidak bisa diabaikan. Salah langkah sedikit saja, risikonya bisa berujung sanksi atau koreksi pajak dari DJP. ini membahas strategi

WNI yang akan menetap atau bekerja di luar negeri perlu tahu bahwa status pajaknya bisa berubah menjadi Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN). Perubahan ini memengaruhi kewajiban pajak di Indonesia. Penting dipahami agar terhindar dari pajak ganda atau sanksi. Warga Negara Indonesia (WNI) yang berencana bekerja atau tinggal di luar negeri dalam jangka waktu lama perlu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2025 akan tumbuh sebesar 7,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menargetkan penerimaan pajak akan mencapai Rp2.076,9 triliun pada 2025, naik dari realisasi 2024 yang tercatat sebesar Rp1.932,6 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2025 akan tumbuh

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen masih berlaku untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hingga akhir tahun 2025. Sri Mulyani menyebut, kebijakan ini diestimasi memiliki implikasi fiskal sebesar Rp2 triliun.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen masih berlaku untuk usaha

Pemerintah memperkirakan setoran pajak sampai akhir tahun akan shortfall, atau kurang dari target yang telah ditetapkan dalam APBN 2025. Pemerintah memperkirakan setoran pajak sampai akhir tahun akan shortfall, atau kurang dari target yang telah ditetapkan dalam APBN 2025. Penerimaan pajak berpotensi shortfall dan hanya terkumpul Rp 2.076,9 triliun atau 94,9% dari target tahun ini yang

Rencana pemerintah menunjuk platform marketplace sebagai pemotong pajak atas transaksi penjual online, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) digital, mendapat respons dari Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA). Rencana pemerintah menunjuk platform marketplace sebagai pemotong pajak atas transaksi penjual online, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) digital, mendapat respons dari Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA). Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan

Perusahaan yang berpindah alamat kantor, harus mengajukan perubahan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar sesuai dengan wilayah baru. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan bahwa perusahaan dapat mengajukan perubahan tersebut melalui Coretax. Perusahaan yang berpindah alamat kantor, harus mengajukan perubahan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar sesuai dengan wilayah baru. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan bahwa perusahaan dapat

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara perihal rencana pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 terhadap merchant e-Commerce. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara perihal rencana pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 terhadap merchant e-Commerce. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Rosmauli menuturkan ketentuan ini pada dasarnya mengatur pergeseran