Kementerian Pariwisata merespons kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.
Kementerian Pariwisata merespons kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025. Adapun Kementerian Pariwisata mendukung kebijakan tersebut.
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana mengungkap bahwa kebijakan tersebut pastinya telah dipertimbangkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo meski tak menutup kemungkinan akan berdampak pada sektor pariwisata.
“Namun apabila nanti saat diberlakukan tahun depan dan berdampak kepada sektor pariwisata, kami dari Kementerian Pariwisata akan berupaya untuk membantu. Contoh membuat paket-paket wisata murah, yang dapat meringankan bagi wisatawan nusantara yang terdampak PPN 12%,” ungkap dia dalam Jumpa Pers Akhir Tahun, Jumat (20/12/2024).
Untuk diketahui PPN 12% berlaku untuk untuk semua barang dan jasa yang menjadi barang dan jasa kena pajak. Adapun barang yang dikecualikan, yakni bahan pangan untuk sembako, jasa pendidikan dan kesehatan, hingga transportasi.
Namun untuk barang yang dikecualikan akan semakin sedikit karena untuk bahan pangan premium, hingga jasa pendidikan dan kesehatan premium atau mewah akan dikeluarkan dalam daftar itu.
Selain itu, hanya tiga komoditas seperti minyak goreng curah bermerek Minyakita, tepung terigu, dan gula industri yang akan diberikan tarif PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 1%, sehingga tarifnya masih akan tetap 11% sepanjang 2025.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menjelaskan pihaknya tengah menyiapkan antisipasi untuk dampak kenaikan PPN 12%. Sebab Kementerian Pariwisata perlu mengejar target kunjungan wisatawan pada 2025.
“Ini yang terdampak wisatawan nusantara. Tetapi kalau kita lihat data memang masyarakat dari beberapa tahun terakhir menahan pengeluaran non-esensial,” jelas dia.
Pada 2025, Kementerian Pariwisata menargetkan kunjungan jumlah wisatawan mancanegara sebesar 14,6 juta hingga 16 juta kunjungan. Sedangkan untuk wisatawan Nusantara sebanyak 1,08 miliar pergerakan.
Senada dengan Widiyanti, Ni Luh Puspa pun menyebut Kementerian Pariwisata akan menyiapkan antisipasi berupa paket wisata agar masyarakat bisa tetap melakukan wisata.
“Nanti kita siapkan antisipasinya, paket wisata seperti apa yang bisa kita buatkan untuk masyarakat, apa yang bisa kita dorong untuk masyarakat bergerak dan berwisata ke Indonesia saja,” pungkas dia.
Baca juga : Bukan Barang Mewah! Sabun, Deterjen, Sampai Pakaian Kena PPN 12%
