News
Dapatkan informasi terbaru seputar keuangan dan perpajakan.
Pantas Boncos! Warga RI Selama Ini Bayar PPN Nyaris 20%, Bukan 11%
Konsumen sering membayar PPN lebih dari ketentuan, menurut Direktur Eksekutif YKTI, Ardiman Pribadi. Konsumen kerap kali membayar lebih Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih dari ketentuan yang ada. Hal ini disampaikan oleh
Waspada! Ditjen Pajak Ingatan Risiko Penipuan Berkedok Coretax
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan yang mengatas namakan implementasi coretax system. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap potensi
Kenaikan PPN 12% per 1 Januari 2025, Gini Cara Hitungnya!
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Airlangga menegaskan, kebijakan ini sudah menjadi amanat undang-undang dan wajib dijalankan. Kenaikan PPN ini berdasarkan Undang-undang
Garam, Sayur Sampai Restoran, Ini Daftar Barang & Jasa Bebas PPN 12%
Apa saja sederet barang dan jasa yang dipastikan tetap terbebas dari PPN ? Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% akan diberlakukan pada 2025. Meski demikian, sederet barang dan jasa
Tok! DPR Pastikan PPN 12% Bisa Ditunda Tanpa Ubah UU
Komisi XI DPR Tegaskan Penundaan PPN 12% Tak Perlu Revisi UU HPP Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan penundaan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% tidak perlu mengubah
Ditjen Pajak Buka Suara Soal Tax Amnesty Jilid III
DPR RI mengusulkan soal Tax Amnesty Jilid III pada 2025, dan DJP menyatakan akan mengkaji lebih lanjut rencana pembahasan RUU terkait program tersebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka
PPN 12% di 2025, Biaya Pembangunan Infrastruktur Jadi Lebih Mahal
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025 akan berdampak pada biaya pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan,
DPR Soroti Penerimaan Pajak yang Loyo di 2024
Komisi XI DPR RI menyoroti loyonya penerimaan pajak pemerintah selama 2024. Legislator khawatir target pajak yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tidak tercapai. Anggota Komisi XI
Cek Aturan Terbaru Diskon Pajak Buat Perusahaan Tekstil Cs
Kementerian Keuangan mengalihkan wewenang pemberian insentif pajak untuk sektor padat karya seperti tekstil kepada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kementerian Keuangan mengalihkan wewenang pemberian insentif pajak untuk sektor padat
Menteri Prabowo Mau Hapus Pajak Beli Rumah, Ambil KPR Jadi Murah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri RI), Tito Karnavian bakal menghapus pajak pembelian rumah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dan
Sri Mulyani Terbitkan Aturan Bea Meterai Terbaru, Ini Rinciannya!
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merilis aturan terbaru mengenai bea meterai. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merilis aturan terbaru mengenai bea meterai. Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Sri Mulyani Rilis Aturan Pajak Baru, Khusus Perusahaan Kriteria Ini!
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan peraturan PMK Nomor 79 Tahun 2024 mengenai Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi, yang berlaku sejak 18 Oktober 2024 Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan
