Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2025 akan tumbuh sebesar 7,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menargetkan penerimaan pajak akan mencapai Rp2.076,9 triliun pada 2025, naik dari realisasi 2024 yang tercatat sebesar Rp1.932,6 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2025 akan tumbuh sebesar 7,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menargetkan penerimaan pajak akan mencapai Rp2.076,9 triliun pada 2025, naik dari realisasi 2024 yang tercatat sebesar Rp1.932,6 triliun.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) masih akan mengemban kepercayaan untuk mencapai target tersebut. “Outlook dari pendapatan negara, kita lihat di sini penerimaan pajak. Jadi teman-teman Pak Bimo [Dirjen Pajak] dan teman-teman DJP masih akan dipercaya dengan growth 7,5 persen, sehingga pada akhir tahun 2025 diperkirakan kita akan mengumpulkan Rp2.076,9 triliun,” ujarnya dalam Rapat Bersama Badan Anggaran DPR.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa capaian ini diharapkan dapat diperoleh melalui berbagai upaya ekstra atau extra effort, termasuk implementasi program bersama (joint program) yang saat ini terus dimonitor ketat. Selain itu, pertumbuhan itu juga dipengaruhi oleh daya beli yang cukup kuat dan peningkatan kegiatan sektor manufaktur dan keuangan.
Dari sisi kepabeanan dan cukai, pemerintah memproyeksikan penerimaan akan mencapai Rp310,4 triliun atau tumbuh 3,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp300,2 triliun. Peningkatan ini akan didorong oleh penyesuaian harga jual eceran tanpa menaikkan tarif cukai, serta langkah-langkah penguatan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal.
Sri Mulyani menegaskan bahwa upaya pemberantasan rokok ilegal akan ditingkatkan melalui penguatan sistem pelacakan (track and trace), autentikasi pita cukai, dan operasi lapangan.
Sementara itu, outlook Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diproyeksikan mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 18,3 persen dibandingkan 2024, dengan target penerimaan sebesar Rp477,8 triliun.
Penurunan ini utamanya disebabkan oleh tidak adanya lagi penerimaan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebelumnya menyumbang sekitar Rp80 triliun kepada APBN. Selain itu, fluktuasi harga komoditas dan penyesuaian terhadap lifting minyak juga turut menekan estimasi penerimaan dari sektor ini.
Dari sisi asumsi makro ekonomi, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 berada di kisaran 4,7 hingga 5 persen. Inflasi dijaga dalam rentang 2,2 hingga 2,6 persen, sementara nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak antara Rp16.300 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat (AS).
Pemerintah juga menetapkan target lifting minyak sebesar 593–597 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 976–980 ribu barel setara minyak per hari.
Dengan proyeksi tersebut, total penerimaan negara diperkirakan mencapai Rp2.865,5 triliun atau 95,4 persen dari target APBN. Pemerintah pun tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan fiskal, meskipun belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.527,5 triliun atau sekitar 7,4 persen dari target, sehingga defisit anggaran berada di kisaran Rp662 triliun atau 2,78 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca juga : Sri Mulyani Pastikan Tarif Pajak UMKM 0,5 Persen Diperpanjang hingga Akhir 2025!
