Satvika Consulting

Sebelum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, karyawan harus memiliki Bukti Potong (Bupot) yang dibuat oleh pemberi kerja. Saat ini perusahaan dapat membuat Bupot PPh Pasal 21 melalui Coretax. Bagaimana caranya? Pajak.com akan mengulasnya sesuai dengan penjelasan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP menekanan bahwa perusahaan kini wajib menyertakan Bupot ketika melaporkan SPT […]

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa batas waktu lapor SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi bakal diperpanjang dari 31 Maret hingga akhir April 2026. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa batas waktu lapor SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi bakal diperpanjang dari 31 Maret hingga akhir April 2026. “Ada [perpanjangan batas

Sebagaimana diketahui, pembayaran zakat juga dapat dicantumkan sebagai salah satu komponen dalam pelaporan SPT Tahunan. Maka tahukah anda, bahwa pembayaran zakat dapat mengjadi pengurang beban pajak? Menjelang akhir Ramadan hingga pelaksanaan salat Idulfitri, umat Muslim berbondong-bondong menunaikan kewajiban membayar zakat sebagai bagian dari syariat dalam agama Islam. Pada tahun ini, bulan suci Ramadan juga bertepatan

Cara Isi Informasi Rekening Bank di Coretax untuk Keperluan Restitusi Pajak  Wajib Pajak dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) melalui Coretax. Namun, Wajib Pajak harus terlebih dahulu mengisi informasi rekening bank. Bagaimana caranya? berikut ini, yang dikutip dari pemaparan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebagaimana diketahui, persyaratan dan ketentuan pengajuan restitusi pajak diantaranya diatur

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto meyakinkan, fitur Deposit Pajak di Coretax semakin memudahkan Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Tak hanya sebagai sarana pembayaran pajak, kemudahan juga dirasakan ketika Wajib Pajak menerima saldo pengembalian pajak (restitusi) yang masuk langsung ke Deposit Pajak di Coretax. Meski begitu, Wajib Pajak juga bisa mencairkannya ke rekening bank.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Februari 2026 tercatat mencapai Rp245,1 triliun atau sekitar 10,4 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Februari 2026 tercatat mencapai Rp245,1 triliun atau sekitar 10,4 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kinerja

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara bertahap menghadirkan berbagai pembaruan yang bertujuan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, temasuk lapor SPT, melalui aplikasi Coretax DJP. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara bertahap menghadirkan berbagai pembaruan yang bertujuan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, temasuk lapor SPT, melalui aplikasi Coretax DJP. Baru-baru ini, pembaruan itu terlihat pada fitur

Setiap tahunnya, masyarakat hingga institusi atau badan usaha wajib untuk melaporkan pajaknya. Mereka yang memenuhi kriteria wajib melaporkan pajaknya melalui surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Setiap tahunnya, masyarakat hingga institusi atau badan usaha wajib untuk melaporkan pajaknya. Mereka yang memenuhi kriteria wajib melaporkan pajaknya melalui surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Namun, ternyata ada beberapa kelompok masyarakat yang

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, pemerintah kini memiliki fondasi penerimaan negara yang kuat, sehingga ruang fiskal terjaga untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang. Terlihat dari setoran pajak yang tumbuh 30% pada Januari-Februari 2026. Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa percaya diri, kemampuan pembayaran utang pemerintah akan terus

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi banyaknya protes dari karyawan atau pegawai swasta terkait dengan Tunjangan Hari Raya (THR) dipotong pajak. Menurutnya, aturan pengenaan pajak sudah cukup adil, baik untuk swasta dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi banyaknya protes dari karyawan atau pegawai swasta terkait dengan Tunjangan Hari Raya (THR)