Pajak Lebih Tinggi untuk Hiburan Malam, Saksi Ahli : Cederai Konstitusi
Penetapan pajak PBJT untuk layanan hiburan seperti diskotek, karaoke, dan spa dinilai melanggar Pasal 18A ayat (2) UUD 1945. Penetapan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) khusus atas jasa hiburan di diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dinilai bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945. Hal ini disampaikan Mantan Dirjen Otonomi […]
Pajak Lebih Tinggi untuk Hiburan Malam, Saksi Ahli : Cederai Konstitusi Read More »
