DJP Mulai Hitung Kontribusi Pajak Perdagangan Online, Ini Jadwalnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menghitung kontribusi penerimaan pajak dari aktivitas perdagangan melalui platform digital atau marketplace. 
djp

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menghitung kontribusi penerimaan pajak dari aktivitas perdagangan melalui platform digital atau marketplace. 

Evaluasi awal atas implementasi kebijakan tersebut akan terlihat melalui laporan pemungutan pajak yang disampaikan pada November 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh penyelenggara marketplace telah diimplementasikan sejak Oktober 2026. 

Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 1 Oktober 2026.

“Realisasi dari implementasi program ini akan mulai dilaporkan di bulan November ini, jadi 15 November pembayarannya, kemudian 20 November pelaporannya,” ujar Bimo dalam konferensi pers APBN, dikutip Minggu (15/11).

Dengan demikian, DJP akan mulai memperoleh gambaran awal mengenai realisasi pemungutan PPh Pasal 22 dari transaksi perdagangan melalui marketplace setelah melewati tenggat pembayaran dan pelaporan tersebut.

Bimo menjelaskan, hingga saat ini DJP telah menunjuk empat perusahaan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22. Keempatnya adalah Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada.

Meski demikian, DJP belum mengungkapkan besaran penerimaan yang telah dihimpun dari implementasi kebijakan tersebut. 

Otoritas pajak masih menunggu proses pembayaran dan pelaporan dari para penyelenggara marketplace agar data yang disampaikan dapat menggambarkan realisasi secara lebih akurat.

“Nanti kami akan sampaikan figurnya secara lebih tepat,” kata Bimo.

Sebagai informasi, PMK 37/2026 menjadi landasan bagi penunjukan pihak lain, termasuk penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas transaksi perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas basis penerimaan pajak di tengah berkembangnya aktivitas ekonomi digital. 

Dengan melibatkan marketplace sebagai pemungut, pemerintah dapat mengoptimalkan pengawasan serta pemenuhan kewajiban perpajakan dari transaksi yang berlangsung melalui platform digital.

Implementasi kebijakan ini juga menjadi salah satu langkah DJP untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital.

Perkembangan transaksi perdagangan online yang semakin luas membuat aktivitas ekonomi melalui platform digital menjadi salah satu basis yang perlu dijangkau oleh otoritas pajak.

Baca juga : Hapus Bukti Potong, 475 Ribu WP Diminta DJP Cek Ulang Laporan Pajak