Satvika Consulting

Sejak diluncurkan pada awal 2025, sistem administrasi perpajakan Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membawa banyak perubahan mendasar, salah satunya adalah kehadiran fitur Person In Charge (PIC). Fitur ini memungkinkan Wajib Pajak badan menunjuk perwakilan, seperti karyawan atau staf pajak internal, untuk membantu mengelola kewajiban perpajakan secara langsung tanpa harus menggunakan akun direktur perusahaan. Sebelum Coretax diberlakukan, seluruh aktivitas perpajakan, […]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik 139 pejabat tinggi pratama atau eselon II dan pejabat pada unit organisasi, pada hari ini, Jumat (13/6/2025). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik 139 pejabat tinggi pratama atau eselon II dan pejabat pada unit organisasi, pada hari ini, Jumat (13/6/2025). Diantaranya, terdapat pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 hanya mencapai 4,87% (yoy), jauh di bawah tren normal di kisaran 5%. Ini menjadi sinyal melemahnya tiga motor utama penggerak ekonomi: konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Kondisi ini diperparah oleh ketidakpastian global akibat perang dagang yang dipicu Presiden AS Donald Trump. Kebijakan tarif resiprokal terhadap barang dari mitra

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat komitmennya dalam pertukaran informasi lintas negara untuk kepentingan perpajakan melalui penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2025. Aturan ini menjadi pedoman teknis terbaru dalam pelaksanaan pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional, menggantikan dan menyempurnakan ketentuan sebelumnya. Peraturan ini dirilis sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp277 miliar untuk Timnas Indonesia pada 2025. 73 persen dari anggaran tersebut dibiayai oleh pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp277 miliar untuk Tim nasional (Timnas) sepak bola Indonesia pada 2025. 73 persen dari

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/Pj/2025 (PER-11/2025) yang belum lama diterbitkan mengubah kode dan format Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP). Perubahan ini menyesuaikan penggunaan sistem perpajakan baru (Coretax). Apa saja perubahannya? Perubahan Kode dan Format Nomor Seri Faktur Pajak Pada aturan sebelumnya, kode dan format NSFP terdiri dari 16 digit. PER-11/2025 mengubah format NSFP terdiri

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengalami kesalahan dalam menerbitkan Faktur Pajak, bisa membuat Faktur Pajak Pengganti atau melakukan pembatalan Faktur Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/Pj/2025 (PER-11/2025) telah mempertegas mekanisme tersebut. Seperti apa ketentuannya? Faktur Pajak Pengganti Faktur Pajak Pengganti dapat dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: Ilustrasi Kasus Faktur Pajak Pengganti: A. 11 April 2025: 

Transformasi digital di sektor perpajakan tidak hanya terjadi pada sistem pelaporan, tetapi juga menyentuh aspek sanksi administratif. Salah satu hal penting yang wajib dipahami oleh para pengusaha, perusahaan perorangan, maupun badan usaha adalah update tarif bunga sanksi pajak yang diberlakukan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Per Juni 2025, DJP kembali menetapkan besaran tarif bunga sanksi pajak yang

Transformasi digital perpajakan di Indonesia terus berkembang. Salah satu sistem terbaru yang wajib dipahami oleh pengusaha dan badan usaha adalah Coretax Administration System milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sistem ini menjadi platform utama pelaporan dan administrasi pajak yang lebih modern, terintegrasi, dan real-time. Salah satu fitur paling penting dalam sistem ini adalah fitur unggah (upload) file, baik untuk

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu dan badan usaha atas penghasilan yang diperoleh. Di Indonesia, ketentuan mengenai PPh telah mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat. ini akan membahas ringkasan UU PPh terbaru yang berlaku, sesuai dengan peraturan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perubahan Signifikan dalam