Satvika Consulting

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah mempersiapkan aplikasi khusus untuk mendukung implementasi kebijakan penunjukan pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh marketplace. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah mempersiapkan aplikasi khusus untuk mendukung implementasi kebijakan penunjukan pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh marketplace. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Rosmauli (Ros) pun mengungkapkan fungsi dari aplikasi […]

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025  (PMK-37/2025) menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk menunjuk marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari para penjual. Bagi Anda penjual on-line, mari simak contoh penghitungan pajak tersebut—yang  berdasarkan paparan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Besaran Pajak yang Dipungut “Marketplace”  PMK-37/2025 menegaskan bahwa besaran PPh yang dipungut marketplace sebesar

Bukan hanya AI, media sosial juga digunakan untuk mengumpulkan informasi WP. Yakni sebagai cara pengecekan aset wajib pajak. Artificial Intelligence (AI) sudah digunakan untuk melihat data wajib pajak. Ini dikonfirmasi Dirjen Pajak Bimo Wijayanto usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (15/7/2025). Menurutnya pemanfaatan AI telah dilakukan di berbagai bidang. “Di mana-mana sudah

Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama menjelaskan, cara Ditjen Pajak memantu harta Warga RI melalui sosmed ialah menggunakan skema crawling. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan penguatan pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui kegiatan mereka di media sosial atau medsos. Upaya ini dilakukan DJP dalam rangka mengoptimalisasi penerimaan negara dari pajak. Lantas, bagaimana sebenarnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah ternyata telah memanfaatkan teknologi Artificial Inteligent (AI) untuk melihat data wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah ternyata telah memanfaatkan teknologi Artificial Inteligent (AI) untuk melihat data wajib pajak.Hal ini diakui oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto setelah rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (15/7/2025).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperingati Hari Pajak 2025 dengan menggelar upacara nasional. Dalam momentum itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto berjanji bahwa penyempurnaan Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperingati Hari Pajak 2025 dengan menggelar upacara nasional yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Dalam momentum itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto berjanji bahwa

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-313/PJ/2017 tentang Penetapan Hari Pajak, ditetapkan bahwa pada setiap tanggal 14 Juli, Indonesia memperingati Hari Pajak Nasional. Mengapa 14 Juli? Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-313/PJ/2017 tentang Penetapan Hari Pajak, ditetapkan bahwa pada setiap tanggal 14 Juli, Indonesia memperingati Hari Pajak Nasional. Mengapa 14 Juli? dikarenakan Menurut keputusan tersebut, tanggal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan bahwa rencana penunjukan marketplace seperti Shopee hingga Tokopedia sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi pedagang atau penjualan barang secara online bukanlah bentuk pengenaan pajak baru.  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan bahwa rencana penunjukan marketplace seperti Shopee hingga Tokopedia sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi

Musim pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 mulai dilakukan melalui sistem Coretax DJP pada 2026. Sebelum bisa melaporkan, para wajib pajak selain harus melakukan aktivasi akun, juga diharuskan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memiliki Kode Otorisasi atau Sertifikat Digital. Musim pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 mulai dilakukan melalui sistem Coretax DJP