News

Pemerintah resmi meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025, yang salah satunya mencakup fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata, khususnya hotel, restoran, dan kafe (horeka) dengan gaji di bawah Rp10 juta. Pemerintah resmi meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025, yang salah satunya mencakup fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata, khususnya […]

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku kebijakan penempatan dana sebesar Rp 200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat menaikkan penerimaan pajak hingga Rp 100 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku kebijakan penempatan dana sebesar Rp 200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat menaikkan penerimaan pajak hingga Rp 100 triliun. “Kalau

Pertumbuhan sewa tanah villa di Bali dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang sangat pesat. Kawasan-kawasan seperti Ubud, Uluwatu, Canggu, Berawa, dan Cemagi menjadi incaran bagi investor dan wisatawan, mendorong pembangunan akomodasi berbasis villa secara masif. Sayangnya, di balik geliat ekonomi ini, terdapat konsekuensi serius berupa alih fungsi lahan pertanian yang semakin mengkhawatirkan. Gubernur Bali,

Purbaya mengatakan pemerintah juga berkontribusi mendorong kondisi ini dengan telat membelanjakan APBN. Pemerintah rajin memungut pajak, tetapi uangnya ditumpuk saja di Bank Indonesia (BI). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui adanya kesalahan kebijakan dari sisi fiskal dan moneter yang dijalankan pemerintah terdahulu. Adapun, kesalahan strategi kebijakan ini memicu tertekannya likuiditas uang di dalam negeri. Hal ini membuat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak akan mengenakan pajak baru untuk menggenjot penerimaan negara. Menurutnya, lebih baik fokus pada sistem yang ada. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak akan mengenakan pajak baru untuk menggenjot penerimaan negara. Menurutnya, lebih baik fokus pada sistem yang ada. “Menurut saya pribadi selama ini nggak usah,” ungkap Purbaya di Istana

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada Senin (8/9/25). Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada Senin (8/9/25). Pengangkatan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 B Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) Nomor PER-16/PJ/2025 yang mengubah PER-6/PJ/2025 tentang pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (restitusi) bagi Wajib Pajak kriteria tertentu, Wajib Pajak persyaratan tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah. Regulasi yang mulai berlaku sejak 13 Agustus ini menyempurnakan ketentuan yang sudah ada, serta memperluas cakupan

Komisi XI DPR RI menanggapi seruan “stop bayar pajak” yang ramai beredar di masyarakat melalui media sosial imbas protes soal gaji dan tunjangan anggota DPR RI. Komisi XI DPR RI menanggapi seruan “stop bayar pajak” yang ramai beredar di masyarakat melalui media sosial imbas protes soal gaji dan tunjangan anggota DPR RI. Pimpinan Komisi XI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tak akan menaikkan tarif pajak hingga mengenakan pajak baru untuk meningkatkan penerimaan negara, meski ia mengakui besarnya kebutuhan belanja negara pada 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tak akan menaikkan tarif pajak hingga mengenakan pajak baru untuk meningkatkan penerimaan negara, meski ia mengakui besarnya kebutuhan belanja negara pada

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menjelaskan penurunan sebesar 159.539 SPT atau sekitar 1,21% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya itu bukan dipicu kondisi ekonomi terkini, melainkan faktor teknis seperti libur panjang Idulfitri dan Nyepi serta relaksasi batas waktu pelaporan. Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak menyatakan alasan di balik penurunan jumlah pelaporan