News

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Wahyu Sanjaya memprotes Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menurutnya tengah menggencarkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) di akhir tahun 2025 untuk mengejar penerimaan. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Wahyu Sanjaya memprotes Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menurutnya tengah menggencarkan Surat Permintaan Penjelasan atas […]

Anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang merupakan Analis Kebijakan Fiskal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan Melani Dewi Astuti buka-bukaan rancangan insentif pajak baru pengganti tax holiday tersebut.  Indonesia resmi mengadopsi pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) sebesar 15 persen melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 (PMK 136/2024). Adopsi

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi memperkenalkan TCF Indonesia sebagai salah satu sistem pendukung Coretax yang dapat meminimalkan sengketa pajak. Direktorat Pengembangan Bisnis dan Transformasi Direktorat Jenderal Pajak (TPB DJP), Universitas Indonesia (UI), dan PT Pertamina (Persero) membangun aplikasi Tax Control Framework (TCF) Indonesia. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto memastikan kesiapan penggunaan Coretax untuk menerima pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) di tahun 2026. Sebagai persiapan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan Simulator Terpandu Coretax untuk Wajib Pajak mencoba melaporkan SPT Tahunan PPh orang pribadi. “Dalam rangka meningkatkan layanan pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi, khususnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto pun mengungkapkan bahwa DJP telah merangkul Korea Selatan (Korsel), Thailand, hingga Singapura untuk kembangkan AI / Artificial Intelligence pendeteksi berbagai berbagai modus operandi yang kerap digunakan oleh Wajib Pajak nakal. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat kerja sama dengan negara mitra untuk menangkal praktik penggelapan pajak (tax evasion) maupun penghindaran pajak

DJP Siapkan Serangkaian Strategi untuk Menekan Compliance Gap Indonesia yang Mencapai Rp548 Triliun Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan sejumlah strategi untuk memitigasi potensi pajak yang hilang akibat masih belum patuhnya masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Bimo mengatakan, strategi ini menjadi penting karena kesenjangan kepatuhan atau compliance gap Indonesia masih sangat

Dalam RDP dengan DPR, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkap bahwa restitusi pajak melonjak 36,4% hingga Oktober 2025. Ia memaparkan tiga faktor utama yang membuat DJP “panen restitusi” tahun ini. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto menyebut bahwa pengembalian pajak (restitusi) melonjak 36,4 persen hingga Oktober

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan sejumlah strategi perluasan basis pajak untuk mengejar target penerimaan pajak yang ditetapkan yakni sebesar Rp2.357,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan sejumlah strategi perluasan basis pajak untuk mengejar target penerimaan pajak yang ditetapkan yakni sebesar

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus menggenjot penagihan kepada para penunggak pajak menjelang akhir tahun. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus menggenjot penagihan kepada para penunggak pajak menjelang akhir tahun. Hingga data terakhir per Rabu (19/11/25), DJP telah berhasil mengumpulkan Rp11,487 triliun dari 200 Wajib Pajak dengan tunggakan terbesar. Direktur Jenderal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menggodok perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur terkait penyesuaian pengaturan pajak penghasilan (PPh). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menggodok perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur terkait penyesuaian pengaturan pajak penghasilan (PPh). Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan penyesuaian tersebut dilakukan